Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan medis, pengaturan mengenai kegawatdaruratan medis, serta perlindungan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan medis dalam kondisi gawat darurat. Penelitian ini juga menganalisis putusan Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Pal. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pada Pasal 45 ayat (2) UU Rumah Sakit, seorang dokter yang bertindak dalam kondisi gawat darurat tidak lah bisa dituntut atau digugat. Namun pada kenyataannya masih banyak dokter yang diperkarakan karena hal tersebut walaupun sudah jelas ada aturannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berbentuk deskriptif. Sementara itu, hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum merupakan salah satu hak dokter yang esensial dalam melakukan profesinya terutama dalam kondisi gawat darurat. Pada Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Pal, dokter bertindak dalam kondisi gawat darurat dan telah bertindak sesuai dengan standar profesi medis serta standar prosedur operasional yang telah ditentukan dan dengan demikian ia berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Praktik Kedokteran. Dalam melakukan tugasnya, seorang dokter haruslah selalu berpegang kepada standar profesi kedokteran serta standar prosedur operasional yang telah ditentukan. Ikatan Dokter Indonesia juga harus lebih memperhatikan hak dokter khusunya terkait dengan perlindungan hukum karena banyaknya kasus yang terjadi di mana dokter telah bertindak sesuai standar atau pun bekerja dalam kondisi gawat darurat dan tetap bisa dituntut. Terakhir, diperlukan adanya edukasi atau sosialisasi mengenai hukum kedokteran atau hukum kesehatan bagi para tenaga kesehatan dan juga aparat penegak hukum.

---

This study discusses the legal protection for doctors in giving a medical treatment, regulation about medical emergency, and legal protection for doctors who give a medical treatment under an emergency condition. This study is also analysing the court decision no. 475/Pid.Sus/2017/PN.Pal. In accordance with applicable laws and regulations, doctors who perform a medical treatment under emergency condition can’t be prosecuted or be sued. But in reality, there are still many doctors who are being prosecuted or sued for this matter even though the rules are already clear. This research is a normative juridical and descriptive research. The result of this research is that legal protection is one of the doctors’ rights which is very essential especially under the emergency condition. In the court decision no. 475/Pid.Sus/2017/PN Pal, the doctor was performing the medical treatment under an emergency condition and had acted in accordance with medical professional standards as well as standard operating procedures. Thus, the doctor really has a right for the legal protection as stipulated in Article 50 UU Praktik Kedokteran. In doing their profession, doctors must always adhering to medical professional standards and also the standard operating procedures. The Indonesian Medical Association (IDI) should also paid more attention to the doctors’ rights, especially related to the legal protection for them because there are so many cases that occurred where doctors have acted the way the standards are or worked under an emergency condition and can still be sued. Lastly, there is a need for education or socialization regarding the medical law for health workers and law enforcement officers."

"Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi perawat anestesi yang melakukan tindakan pembedahan tanpa didampingi oleh dokter spesialis anestesi. Anestesi merupakan tindakan yang sangat beresiko dan hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis anestesi. Namun terdapat pengecualian apabila tidak ada dokter spesialis anestesi atau berhalangan hadir, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan dengan tetap berkoordinasi dan pemberian dosis sesuai dengan perintah dokter spesialis anestesi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi mengatur bahwa pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dengan cara mandat, karena tanggung jawabnya tetap berada pada pemberi mandat yaitu dokter spesialis anestesi. Sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 109/Pid.sus/2015/PN. Trt, seorang perawat melakukan tindakan anestesi dengan memberi dosis sesuai perkiraannya sendiri dan menghubungi dokter spesialis anestesi setelah tindakan anestesi dilakukan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kewenangan antara dokter spesialis anestesi dengan perawat anestesi serta tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan anestesi yang dilakukan tanpa didampingi dokter spesialis anestesi. Sedangkan deskriptif analisis adalah pelimpahan kewenangan yang dilakukan secara mandat dan tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi perawat anestesi. Hasil penelitian yang diperoleh ialah segala tindakan perawat anestesi harus di bawah pengawasan dokter spesialis anestesi sebab pelimpahan wewenangnya secara mandat, mengakibatkan tidak berpindahnya tanggung jawab atas tindakan tersebut dan rumah sakit pun berkewajiban untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pekerja di rumah sakit tersebut.

---

This thesis discusses the responsibility and legal protection of anesthetist nurses who perform surgery without being accompanied by an anesthetist.  Anesthesia is a very risky action and can only be done by anesthetists.  However, there are exceptions if there is no anesthetist or unable to attend, the authority can be delegated by continuing to coordinate and administer doses according to the anesthetist's orders.  Minister of Health Regulation No. 18 of 2016 concerning Licensing and Implementation of Anesthesia Management Practices stipulates that the delegation of authority is carried out by means of a mandate, because the responsibility remains with the mandate giver, namely the anesthetist.  As is the case in Decision Number 109 / Pid.sus / 2015 / PN.  Trt, a nurse performs anesthetic action by giving the dose according to his own estimation and contact an anesthetist after the anesthesia is performed.  By using the juridical-normative method, this study aims to determine the comparison of authority between anesthetist and anesthetist nurses and hospital responsibilities for anesthetic actions carried out without the anesthetist's specialist.  Whereas descriptive analysis is the delegation of authority which is carried out by mandate and responsibility as well as legal protection for anesthetist nurses.  The results obtained all the actions of anesthetist nurses must be under the supervision of anesthetist specialist because the delegation of authority in a mandate, resulting in no transfer of responsibility for these actions and the hospital is obliged to supervise and be responsible for all actions carried out by workers in the hospital."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan cito seksio sesarea. Permasalahan yang akan diteliti mengenai prosedur dan tanggung jawab dokter dalam melaksanakan cito seksio sesarea dan menganalisis putusan No.90/PID.B/2011/PN.MDO, putusan No.365 K/Pid/2012 dan Putusan 79PK/PID/2013.Tujuan dari penelitian ialah memahami prosedur dan tanggung jawab dokter dalam melaksanakan tindakan cito seksio sesarea, dan menganilisis putusan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dokter yang sesuai dengan Standard Operating Procedure, dalam melaksanakan profesinya maka berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

---

This thesis discusses the legal protection for doctors in performing cito Seksio Caesarea. Issues that will be examined on the procedure and the doctor's responsibility in implementing cito cesarean section and analyze the decision 90/Pid.B/2011/PN.MDO, 365 K/Pid/2012 and 79PK/PID/2013.The purpose of the research is to understand the procedure and the doctor's responsibility in implementing the action cito cesarean section, and analyze the decision. This research is a normative juridical approach to legislation and case approach.Based on the results, it can be concluded that the doctor is in accordance with Standard Operating Procedure, in carrying out his profession, the right to obtain legal protection under Law No. 36 of 2009 on Health and Law No. 29 of 2004 on Medical Practices."

"Banyak perdebatan apabila dokter melakukan kesalahan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus malpraktik medis yang diajukan masyarakat pada profesi dokter. Kondisi demikian dipicu oleh makin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat atas hak perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib diri sendiri. Cara dokter dalam menangani seorang pasien adalah antara kemungkinan dan ketidakpastian karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi dokter pada kasus alergi obat dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN Bks. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini adalah pengaturan malpraktik medis di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Terkait perlindungan hukum bagi dokter pada kasus alergi obat studi kasus : putusan pengadilan negeri Bekasi No. 630/Pdt.G/2015/PN Bks. Majelis Hakim tidak memberikan perlindungan hukum bagi dokter tersebut.

---

There are so many debate when doctors make mistakes. This is demonstrated by the many complaints of medical malpractice cases filed society in the medical profession. Such conditions triggered by the increasing level of education and public awareness of the right to health care and the right of self determination. How doctors treat patients is between probable and uncertainty because the human body is complex and cannot be fully understood. Departing from these problems, this thesis discusses the legal protection for doctors in case of allergy drugs by analyzing the Bekasi District Court 39 s Decision Number 630 Pdt.G 2015 PN Bks. This research is a qualitative study with normative juridical form. Results of this research is the regulation of medical malpractice in Indonesia stipulated in the Penal Code, Civil Code, The Law of Republic Indonesia Number 36 of 2009 on Health, The Law of Republic Indonesia Number 36 of 2014 on Health Workers, as well as derivative legislation, namely the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 269 MENKES PER III 2008 on the Medical Records and Regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia Number 2052 MENKES PER X 2011 on Permit Practice and Implementation of Medical Practice. Related to Legal Protection For Doctors In Case Of Drug Allergy Case Study Bekasi District Courts rsquo s Decision Number 630 Pdt.G 2015 PN Bks. Judges do not provide legal protection for the doctor. "

"Hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memilikiposisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap yang pasifmenunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian secara historisberlangsung selama bertahun-tahun dimana dokter memegang peranan utama,baik secara pengetahuan dan keterampilan khusus yang ia miliki, maupun karenakewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil darimasyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yangmemiliki otoritas didang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkankepercayaan penuh pasien. Skripsi ini membahas permasalahan yang dihadapipasien dalam mendapatkan perlindungan hukum dari kesalahan prosedur yangdilakukan oleh dokter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dokter yangdiberikan kepercayaan penuh oleh pasien haruslah memperhatikan baik buruknyatindakan dan selalu berhati-hati dalam melaksanakan tindakan medis. Daritindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataukelalaian. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dapatmembahayakan pasien dan merugikan pasien, dan pasien dapat meminta gantirugi kepada dokter yang bersangkutan. Serta peran rumah sakit yang ikutbertanggung jawab atas kesalahan dokter yang dilakukan di rumah sakit yangbersangkutan."