Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKecamatan Cibinong dapat definiskan sebagai kawasan perkotaan dan juga menjadi ibu kota Kabupaten Bogor. Kawasan ini berada di wilayah middle stream (DAS Ciliwung & DAS Cikeas) dan bagian dari Daerah Tangkapan Air (DTA) Bogor sekitarnya. Proses pengkotaan yang terjadi di Kecamatan Cibinong berdampak pada permasalahan penyediaan air. Perlu kajian terhadap status daya dukung air (DDA) di kawasan Perkotaan Cibinong untuk menunjukan gambaran keberlanjutan keberadaan air di kawasan Perkotaan Cibinong di masa depan. Dalam studi ini menekankan pada faktor yang mempengaruhi status DDA. Faktor tersebut meliputi ketersediaan air (supply) yang dilihat perubahan tutupan lahan DTA, dan prediksi curah hujan, serta analisis prediksi kebutuhan air perkotaan (demand) yang didasarkan pada proyeksi penduduk. Metode yang digunakan pada studi ini adalah kuantitatif yang dibantu dengan aplikasi Arc GIS, dan Idrisi Selva. Dari hasil yang didapatkan bahwa terdapat pengaruh tutupan lahan terbangun terhadap ketersediaan air maupun pengaruhnya terhadap DDA di kawasan perkotaan. Pengaruh tersebut menyebabkan penurunan ketersediaan air dan berdasarkan prediksi kenaikan ketersedian air cenderung mengalami tren penurunan. Akibatnya status DDA di kawasan perkotaan Cibinong pada rentang tahun 2030-2035 mengalami status overshoot. Maka diperlukan usulan bentuk intervensi untuk mengantisipasi status DDA tersebut. Selain itu didapatkan hasil lain yang menunjukan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini rencana tata ruang, belum sama sekali mengakomodir program yang mendukung penyediaan air perkotaan jangka panjang. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan pengelolaan air di perkotaan Cibinong melalui gambaran status daya dukung air yang dilihat dari hubungan ketersediaan dengan kebutuhan berdasarkan prediksi masa depan.

---

Cibinong Subdistrict can be defined as an urban area that has a function as the capital of Bogor Regency. This area is in the middle stream Ciliwung & Cikeas watershed and part of Bogor Catchment Area. Urban Development has impact on water problems experienced.. There needs to be a study of the status of water carrying capacity in the Cibinong urban area to showing a picture of the sustainability of water availability in the future. Point of this research is factors that affect the status of water carrying capacity such as water supply seen from the catchment area, the rainfall plan, and analyzing water needs from estimates population projection (demand). For water catchment areas based on predictions of trends in land cover change. The method used in this research is quantitative and assisted by GIS Arc, and Idrisi Selva applications. The results of this research obtained about the status of water carrying capacity in the Cibinong urban area in 2030-2035 is overshoot. Therefore an intervention is needed to anticipate status of water carrying, first intervention is control development based on value of water carrying capacity, second intervention is use Water Sensitive Urban Design (WSUD) approach with rainwater harvesting techniques (rain barrels), and the last intervention is improved management of surface water (small lake). Other results obtained which show local government in the case spatial plan has not yet accommodated programs that support long-term urban water supply. It is hoped that this study can be used as a reference in water development and management in urban Cibinong through an overview of the status of water carrying capacity as seen from the relationship of availability to needs based on future predictions."

"Pelayanan penyediaan air minum memiliki berbagai permasalahan, salah satunya kehilangan air. Sejak tahun 1998, PAM Jaya mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan mitra swasta untuk menjalankan kegiatan operasional.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya PAM Jaya dalam menurunkan tingkat kehilangan air di Jakarta Utara, terutama dalam posisinya sebagai perencana dan pengawas kegiatan operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.Hasil dari penelitian ini adalah PKS yang dilakukan menyebabkan terbatasnya peran PAM Jaya dalam penurunan kehilangan air, termasuk upaya yang dapat dilakukan PAM Jaya, sehingga banyak target teknis dan pelayanan yang tidak dapat dipenuhi mitra sektor swasta, termasuk tingkat kehilangan air yang masih tinggi.

---

The public service for water in DKI Jakarta is having many obstacles and problems; one of the biggest problems is non revenue water. Since 1998, PAM Jaya holds a partnership agreement with the private sector to run the operational activities.

This research's purpose is to figuring out the efforts from PAM Jaya in decreasing non revenue water, especially in area P-08 and P-09, North Jakarta. After the partnership agreement with private sector, PAM has limited role in public service for water, as a planner and a supervisor. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.

The results of this research are that PAM Jaya has a limited role after the agreement with private sector. The limited role of PAM Jaya causing impact for the operational activities, caused the level of non revenue water is remained high even after the agreement with private sector."

"Ketersediaan air di DAS Lusi Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah saat ini dalam pengelolaannya akan dimanfaatkan sebagai stunber air baku dan irigasi.Analisis pemanfaatan kebutuhan air di DAS Lusi Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah meliputi : air domestik, pertanian, dan industri, total kebutuhan air Lmtuk domestik, pertanian dan industri di selumh SWS Lusi adalah sebesar 5.302.537.000 m3. Proyeksi kebutuhan air sampai dengan tahun 2031 di SWS Lusi mengacu terhadap Tata Guna Lahan SWS Lusi di Kabupaten Blora yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora tahun 2011 - 2031.Hasil analisis sampai tahun 2031 kebutuhan air 9.358.240.000 m?, sedangkan ketersediaan air hujan rata - rata 259.858.589.580 m3 ini menunjukkan bahwa ketersediaan air tiap tahunnya kondisinya surplus. Kualitas air SWS Lusi di Kabupaten Blora saat ini masih memenuhi parameter kualitas air Kelas II sesuai dengan PP No.82 Tahtm 2001 dimana ada beberapa parameter kimia yang tidak memenuhj syarat.Berdasarkan prediksi dengan mengacu terhadap parameter BOD, COD pada tahun 2031 maka apabila tidak dilakukan beberapa pencegahan maka kualitas air Sungai Lusi akan mengalami penurunan kualitas kelas air. Peninjauan kualitas lingkimgan dapat dilakukan dengan menggunakan metode invertebrata walauptm sebetulnya metode ini hanya bertujuan mengetahui kualitas lingkungan dengan metode cepat, dari penelitian yang dilakukan di SWS Lusi di Kabupaten Blora saat ini menunjukan skor 5,6 ini berarti kualitas lingkungan di SWS Lusi berkulitas sedang. Sebagai rekomendasi untuk memanfaatkan potensi aliran air yang terbuang di SWS Lusi dapat dilakukan dengan meningkatkan tampungan air di SWS Lusi yaitu membangun situ atau embimg sesuai dengan kebutuhan serta dapat juga melakukan pengelolaan WS Lusi, dengan cara mengatur penggunaan lahan dan melakukan tindakan konservasi tanah dan air sehingga dapat menahan aliran yang terbuang. Untuk mengurangi penurunan kualitas air dan lingkungan di Wilayah Sungai Lusi maka dapat dilakukan pengendalian kualitas di lingkungan masing - masing dan dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di Wilayah Sungai Lusi mengenai pentingnya menjaga kualitas air dan lingkimgan di SWS Lusi.

---

Availability of water in the watershed Lusi Blora District - Central Java Province is currently in its management will be utilized as a source of raw water and irigasi. Analysis utilization of water needs in watershed Lusi Blora Regency - Central Java province include: domestic water, agriculture, and industry, total water demand for domestic, agricultural and industries around the SWS Lusi is at 5.302.537.000 m3.

Water demand projections until the year 2031 in the SWS Lusi Land Use refers to the SWS Lusi in Blora district that contained in the Regional Spatial planning Blora district in 2011 - 203l.The analysis of water needs until the year 2031 was 9.358.240.000 m3. Availability Precipitation average is 259.858.589.580 m3.

Water quality in the District Blora SWS Lusi currently meet Class II water quality parameters in accordance with Regulation No.82 of 2001 where there are several chemical parameters that do not meet syarat.Based prediction by referring to the parameters of BOD, COD in the year 2031 then, if not done some precautions the Lusi River water quality will decrease the quality of the water class.

A review of environmental quality can be done using the method of invertebrates, although this method is only really aimed at knowing the quality of the environment with rapid methods, from research conducted in SWS Lusi Blora District cturently shows the mean quality score of 5.6 in SWS Lusi enviromnent of very moderate.

As a recommendation to utilize the potential flow of water is wasted in the SWS Lusi can be done by increasing the volume of water in the SWS Lusi situ or ponds are built in accordance with the requirements and can also manage WS Lusi, by regulating land use and conduct soil and water conservation measures so it can withstand the waste stream.

To reduce the environmental and water quality degradation in the Lusi River Region can do quality control on their enviromnent - each and can be disseminated to the public at Lusi River Region on the importance of maintaining water quality and the enviromnent in SWS Lusi."

"Wilayah pegunungan menyediakan banyak layanan ekosistem untuk daerah sekitarnya dan dataran rendah. Wilayah Gunung Patuha terletak di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kabupaten Ciwidey, Kabupaten Rancabali dan Kabupaten Pasirjambu. Salah satu jasa ekosistem yang ada di Gunung Patuha adalah Layanan Penyediaan Air. Pertumbuhan populasi yang intensif menyebabkan kebutuhan air meningkat secara drastis. Hasil air dari ekosistem atau daerah aliran sungai dapat diperkirakan dengan menggunakan model hidrologi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hasil air, baik besaran dan distribusi spasialnya, dari daerah tangkapan air Gunung Patuha. Hasil air dari daerah penelitian dihitung menggunakan model hasil air di InVEST (Penilaian Terpadu Jasa Ekosistem dan Pengorbanan), yang didasarkan pada pendekatan neraca air. Hasil menunjukkan bahwa volume hasil air di Gunung Patuha untuk 2018 adalah sekitar 1,202 juta m3 per tahun. Sub DAS Cipandak adalah penghasil air terbesar (117,5 juta m3 per tahun), diikuti oleh Sub DAS Cioleh-oleh (113,3 juta m3). Hasil air di lokasi penelitian memiliki nilai antara 21.429 hingga 31.857 m3/ha/tahun. Secara spasial, Sub-Daerah Aliran Sungai dengan volume hasil air yang tinggi ditemukan di sebelah tenggara Gunung Patuha, yang merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1500 mdpl dan curah hujan rata-rata 2500 hingga 3300 mm per tahun. Daerah hasil air juga menunjukkan pola yang sama dengan bentuk daerah curah hujan.

---

Mountaineous region provides a lot of ecosystem services for surrounding area and lowland area. Patuha Mountain Region located in Bandung District, exactly in Ciwidey Sub-District, Rancabali Sub-District and Pasirjambu Sub-District. One of ecosystem services that exist in Patuha Mountain Region is Water Provisioning Services. Intensive population growth causing the need of water increase drasticly. The water yield from an ecosystem or watershed can be estimated using a hydrological model. This study aimed to obtain information about the water yield, both the magnitude and their spatial distribution, from the catchment areas of Patuha Mountain. The water yield from the study area was calculated using the water yield model in InVEST (the Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs), which based on the water balance approach. The results indicated that the volume of water yield in Patuha Mountain for 2018 is approximately 1.202 million m3 per year. Cipandak subwatershed is the largest water producer (117.5 million m3 per year), followed by Cioleh-oleh subwatershed (113.3 million m3). The water yield at the study site has a value between 21,429 to 31,857 m3/ha/year. Spatially, Sub-Watersheds with a high volume of Water yield are found in the southeast of Patuha Mountain, which is a mountainous area with an elevation of more than 1500 masl and rainfall averaging 2500 to 3300 mm per year. The water yield area also shows the same pattern with the shape of the rainfall area.

"

"Setiap manusia berhak untuk mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak, karena mempengaruhi aspek kesehatan sampai dengan aspek kesejahteraan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam program untuk mencapai target Universal Access (UA), yaitu mencapai 100% akses layak air minum"

"ABSTRAKKebutuhan akan air bersih di Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi saat ini masihbersumber dari penggunaan air tanah. Karakteristik wilayah yang padat denganpertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan penggunaan air tanah secara terusmenerus akan merusak kelestarian dan masalah lingkungan lainnya. Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM) merupakan salah satu upaya alternatif kebijakan pemerintah dalamhal pemenuhan akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Melalui sistem inidiharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif (enabling environment)sehingga kelestarian sumber air dapat terjaga. Tujuan khusus dari penelitian ini adalahuntuk mengestimasi besaran nilai willingness to pay (WTP) masyarakat danmengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam penggunaan pelayananSPAM oleh masyarakat Pondokgede. Hasil penelitian menunjukan bahwa diketahuisecara keseluruhan besaran nilai estimasi WTP yang didapat dari masyarakatPondokgede adalah sebesar Rp.4.006 per m³. Nilai tersebut masih berada pada tarif nilaiPDAM yang ada di Kota Bekasi saat ini. Untuk mengetahui faktor-faktor yangmempengaruhi besarnya nilai WTP dilakukan pengujian terhadap keterkaitan variabelvariabelbebas. Dari hasil pengujian dengan analisis linier berganda meunjukan bahwafaktor-faktor yang mempengaruhi signifikasi besarnya kesediaan membayar masyarakatperkotaan terhadap pelayanan SPAM Pondokgede adalah: golongan masyarakatberpendidikan SMP/sederajat, golongan masyarakat berpendidikan Sarjana,Kepemilikan rumah, golongan masyarakat berpengeluaran rutin Rp.5.000.001 s.dRp.6.000.000 per bulan, golongan masyarakat berpengeluaran rutin Rp.6.000.001 s.dRp.8.000.000 per bulan serta kepemilikan mobil

---

ABSTRACTThe clean water supply in Pondok Gede District Bekasi City still depends on the use ofunderground water . The charasteristic of dense area with high population growthcauses the use of underground water continously. This will damage environmentalsustainability and lead to the other environmental problem. Water Supply System(SPAM) shall be provided by the government as an effort to fullfill public needs forwater. This system is expected to create enabling environment so that water resourcessustainability can be still manageable. The spesific purpose af this research is toestimate the value of WTP of public for clean water and to identify the factors affectingSPAM services. The results shows that overall amount of estimation value of WTP ofPondok Gede people is about Rp. 4006 per m3. That value is still at the existing rates ofWater Supply Company (PDAM) in Bekasi. To determine factors that affects the rate ofWTP value, a test to see the connecting among variabels in conducted. The result byusing multile linear model analysis shows that factors affecting the WTP of urbancomunity for services of pondokgede SPAM are the category of junior high schoolgraduate, the category of collage graduate, home ownership, categories of householdthat has routine expense Rp. 5.000.001 to Rp. 6.000.000 a month, categories ofhoushold that has routine expense Rp. 6.000.001 to Rp.8.000.000 a month, and carownership."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kebijakan evaluasi pungutan negara ataspemanfaatan air permukaan sebagai air baku dalam sistem penyediaan air minum(SPAM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya pungutan negara bergandaatas pemanfaatan air permukaan terhadap penyediaan air minum di Indonesia.Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknikpengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil daripenelitian ini menunjukkan bahwa pungutan atas pemanfaatan air permukaandilakukan pada tingkat pemerintahan yang berbeda dan pungutan inimemberatkan PDAM.

---

ABSTRACTThis study discusses the evaluation policy of state levies on the utilization ofsurface water as raw water into drinking water supply system (SPAM). This studyaims to look at multiple state levies on the utilization of surface water to thedrinking water supply in Indonesia. This research is using qualitative approach ondata collection through field studies and literature. The results of this studyindicate that charges for the use of surface water carried out at different levels ofgovernment and this levy burdensome PDAM"

"Penelitian ini mengkaji kekeringan pertanian lahan sawah di Propinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebaran wilayah dan pola kekeringan pertanian lahan sawah yang terjadi di Propinsi Jawa Barat dan untuk mengetahui hubungan kekeringan pertanian lahan sawah dengan karakteristik fisik lahannya. Kekeringan pertanian diperoleh meggunakan model TVI (Thermal Vegetation Index) dari pengolahan citra satelit MODIS Terra tahun 2000-2011. TVI merupakan rasio antara LST (Land Surface Temperature) dan EVI (Enhanced Vegetation Index). Faktor fisik yang dikaji adalah, curah hujan, kemiringan lereng, geomorfologi, drainase tanah, dan wilayah irigasi. Hasil yang didapatkan adalah kekeringan sangat berat tertinggi terjadi pada bulan September 2006 seluas 806.564 ha yang meliputi hampir seluruh Propinsi Jawa Barat karena pengaruh El Nino, sedangkan terendah terjadi pada bulan September 2010 seluas 101.959 ha yang sebagian besar berada di Kabupaten Subang dan Indramayu karena pengaruh La Nina. Sebaran kekeringan pada tahun 2000-2011 memiliki pola yang sama yaitu pada awal musim kering (Mei) kekeringan terjadi di bagian utara (sepanjang pantura) kemudian bertambah luas ke arah timur/selatan pada pertengahan musim kering (Juli-Agustus) lalu bertambah lagi ke arah barat pada akhir musim kering (September). Kejadian kekeringan ada hubungannya dengan kondisi fisik wilayah tetapi yang paling berpengaruh adalah curah hujan berdasarkan uji ststistik Chisquare.

---

This study examines agricultural drought paddy fields in West Java. The aims of this research are to know the pattern and distribution of paddy field drought in West Java and the correlation between drought and the physical characteristics. The agricultural drought is obtained from TVI (Thermal Vegetation Index) model. TVI is derived from MODIS Terra satellite image which is the ratio between the LST (Land Surface Temperature) and EVI (Enhanced Vegetation Index). Physical factors studied are rainfall slope, geomorphology, soil drainage, and irrigation areas. The most severe drought occurred in September 2006 because of El Nino, covering 806,564 ha, distributed in almost all West Java Province while the lowest occurred in September 2010 because of La Nina, covering 101,959 ha, mostly distributed in Subang and Indramayu district. Spatial distribution of drought in 2000-2011 have the same pattern at the start of the dry season (May) drought occurred in the north (along the coast) then expanded to the east / south in the middle of the dry season (July-August) and then increased further to the west at the end of the dry season (September). Incidence of drought has correlation with the physical condition of the area, but the most influential is the rainfall based on Chi-square test."

"Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya negara belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pelayanan di bidang penyediaan air minum di Indonesia yang masih minim akibat keterbatasan yang diemban oleh Pemerintah terkait pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Demi menanggulangi kendala ini, maka Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka membangun sistem penyediaan air minum yang layak guna bagi masyarakat, yang kerap disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah dalam penyediaan air minum melalui skema KPBU ini, maka Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yakni menganalisis Kontrak Kerjasama yang dimiliki Penulis dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk melihat kesesuaian isi kontrak kerjasama dan mengetahui peran Pemerintah dalam skema KPBU. Berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut, Pemerintah ternyata tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu pemberian Dukungan dan Jaminan Pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah pemberian Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) sehingga menurunkan gairah Badan Usaha untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan masalah kontribusi Pemerintah dalam hal pembiayaan infrastruktur dapat diperbaiki, sehingga alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha menjadi seimbang dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

---

Although the Constitution has mandated the state to fulfill the basic needs of society, one of which is the need for access to potable water, however the service in supplying potable water is frequently hampered by the lack of state funds and management to build water and sanitation infrastructure. To overcome this obstruction, the Government pull together with the private company to build up the potable water supply system that can be accessed by society, which often referred to as Public-Private Partnership (PPP). According to this, the writer figures out the suitability of the Cooperative Contract with the regulations and concludes the Governments role in supplying public service. Based on the contract, in fact, the Government does not carry out any of its obligations specifically the Government Support and Guarantees, videlicet Project Development Fund, thus the interest of Business Entity to invest in developing infrastructure becomes low and the funds allocation is not optimal. Therefore, this thesis will provide a proper solution through normative judicial research by conducting literature studies and evaluation towards the public sectors role in cooperating with the private. Using that evaluation and implemented the PPPs partnership principle, hopefully the problem of Governments contribution on financing the infrastructure development can be improved."