Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris berwenang untuk membuat akta akad pembiayaan di perbankan syariah. Sehingga  Notaris harus memahami hukum dan akad-akad pembiayaan syariah yang akan dihadapinya. Oleh karena disebutkan bahwa notaris harus memperhatikan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya dalam pembuatan akta, maka jika seorang notaris hendak membuat akta akad pembiayaan syariah, haruslah ia menguasai seluk beluk akad pembiayaan syariah. Jika notaris sendiri tidak memahami tentang akad pembiayaan syariah, maka sudah pasti ia akan kebingungan saat menghadapi klien, karena ranah syariah merupakan ranah yang jauh berbeda dengan ranah hukum perdata. Hingga saat ini belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai notaris syariah. Notaris yang ingin membuat akta akad pembiayaan syariah hanya harus memiliki sertifikat pelatihan mengenai kontrak produk perbankan syariah, yang dianggap sebagai sertifikasi notaris syariah. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dengan para ahli. 'Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad pembiayaan harus memenuhi ketentuan UUJNP pasal 38 dan juga memperhatikan ketentuan KUHPer pasal 1320 mengenai perjanjian, tanpa mengindahkan ketentuan mengenai akad-akad pembiayaan syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia dan akta akad pembiayaan yang dibuat oleh notaris yang tidak bersertifikasi syariah adalah tetap bersifat autentik selama memenuhi rukun dan syarat akad, serta ketentuan pembuatan akta dalam UUJN.

---

The notary is authorized to make a financing deed in Islamic banking. In order to do that, the Notary has to understand the law and the Islamic financing contracts that he will face. Because it is stated that the notary must pay attention to the laws and other government regulations in making deeds, thus if a notary wants to make a sharia financing contract deed, he must master the ins and outs of the Islamic financing deed. If the notary himself does not understand about Islamic financing deed, then surely he will be confused when facing clients, because the realm of sharia is a domain that is far too different from the realm of civil law. There has been no written regulation governing sharia notaries up until now. The notary who wants to make a certificate of Islamic finance deed only has to have a training certificate regarding the contract of Islamic banking products, which is considered as a certification of sharia notary. The method of this research is juridical-normative legal research. The type of data used in this study is secondary data. The data analysis method used in this study is a qualitative approach using a data collection tool, namely interviews with experts.The results of this study are that the financing deed must comply with the provisions of UUJNP article 38 and also pay attention to the provisions of KUHPer article 1320 concerning the agreement, regardless of the provisions regarding Islamic financing contracts contained in the DSN-MUI Fatwa, OJK Regulations and Bank Indonesia Regulations and contract deeds financing made by a notary who is not sharia-certified is to remain authentic as long as it fulfills the pillars and terms of the contract, as well as the provisions for making deeds in the UUJN."

"ABSTRAKMengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di dalam masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya, Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang Undang. Notaris diwajibkan untuk memegang peran selaku pelaksana jabatan kepercayaan dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kepercayaannya tersebut dengan sebaik baiknya dan menjunjung tinggi keluhuran jabatannya khususnya dalam pembuatan akta autentik.

---

ABSTRACTKnowing the importance of the duties and status of the Notary in the community and the strenght of the authentication of the authentic deed he makes, The Notary 39 s position is a position of trust given by the law. Notary is required to hold the role as the executor of the position of trust and responsible in carrying out the trust is as good as and uphold the virtue of his position , especially in making authentic deed."

"Dalam perkembangan kehidupan masyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapat perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti untuk menentukan dengan jelas dan pasti akan hak dan kewajiban setiap subyek hukum. Oleh karena itu, agar mendapat perlindungan, kepastian, dan ketertiban profesi Notaris menjadi suatu kebutuhan yang terus dicari dan diperlukan. Namun, meski diwajibkan bekerja secara mandiri, Notaris tidak dapat melakukan semua pekerjaan seorang diri. Tentu saja ia dibantu oleh karyawan untuk mengelola sistem pekerjaan di kantor Notaris, mereka inilah yang disebut pegawai kantor Notaris. Adanya Peran dan fungsi dari pegawai kantor Notaris kerap disepelekan dalam praktik dunia kenotariatan. Padahal pegawai kantor notaris sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas dan jabatan profesi Notaris menjadi lebih optimal. Akan tetapi ada kalanya terjadinya penyalahgunaan wewenang Notaris diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris sehingga memaksa Notaris untuk bertanggungjawab secara hukum. Tesis ini merupakan penelitian untuk meninjau dan menganalisa suatu konsep dimana seorang Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya dan sampai sejauh mana batas-batas kesalahan pegawai kantor notaris tersebut yang dapat mengakibatkan Notaris tersebut harus bertanggung jawab secara hukum. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, serta didukung dengan pendapat ahli dan hasil wawancara dengan narasumber. Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah Notaris dalam melakukan jabatannya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris manakala perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak klien. Konsep Vicarious Liability dalam hubungan majikan-buruh (subordinatif) harus memenuhi kualifikasi dimana Notaris menyerahkan wewenangnya kepada bawahannya dan perbuatan bawahannya tersebut secara hukum dianggap sebagai perbuatan Notaris yang bersangkutan. Adapun pertanggungjawaban yang dimaksud didasarkan pada konsep pertanggungjawaban Vicarious Liability sehingga dengan ini diharapkan dapat ditemukan adanya ketegasan dan kepastian yang lebih dalam mengenai tanggung jawab profesi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

---

In the development of community life has increased the intensity and complexity of the legal relationships that should receive protection and certainty based on evidence to determine clear and definite rights and obligations of any legal subjects. Therefore, in order to get protection, certainty, and order the Notary profession becomes a necessity that continues to be sought and needed. However, despite being required to work independently, a notary can not do all the work alone. Of course he was assisted by employees to manage the system work in the office of the Notary, this is what they called the Notary office workers. The role and function of the presence of Notary Office employees are often overlooked in the world practice of notaries. Whereas the notary office employees is very important in helping the implementation of tasks and positions Notary profession become more optimal. But there are times when the abuse of authority Notary caused by mistakes made by employees of the Notary's office, forcing the Notary to be legally responsible. This thesis is a study to review and analyze a concept where a Notary accountable for the wrongs committed by his subordinates and the extent to which the limits of error of the notary office employees that could result in the Notary must be held legally responsible. The methods used in the preparation of this thesis is a normative juridical research method that is legal research done by researching library materials or secondary data, and supported by expert opinion and interviews with informants. Objective of this thesis was to determine whether the conduct of his Notary accountable for all actions committed by employees of the notary's office when these actions cause harm to the client. The concept of Vicarious Liability in the employer-worker relationship (subordinate) should be qualified where Notary hand over authority to a subordinate and subordinate acts that are legally regarded as an act of Notary concerned. The liability is based on the concept of accountability Vicarious Liability so with this expected to be found any more firmness and certainty in the Notary professional responsibility in carrying out his duties."

"ABSTRAKPerluasan kewenangan notaris dalam membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menjadi sorotan sampai sekarang karena dalam prakteknya Badan Pertanahan Nasional masih belum sepenuhnya menerima akta dalam bentuk format yang dibuat oleh seorang notaris. Kewenangan notaris yang tertera dalam UUJN tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut sejauh mana notaris berwenang dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan?, karena dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN menjelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, hal tersebut dapat saja mengiris kewenangan dari jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan PPAT khusus dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), bagaimanakah kedudukan notaris dalam pembuatan SKMHT tersebut serta tunduk pada aturan manakah notaris dalam membuat produk hukum SKMHT, UUJN ataukah PP 37/1998?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, penelitian dan bersifat deskriptif, karena ditujukan untuk memberikan data-data yang teliti tentang sifat, hubungan hukum, keadaan, atau gejala-gejala tertentu untuk menganalisa bagaimana praktek notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan dengan tujuan memperjelas tugas dan wewenang antara kedua lembaga pembuata akta pertanahan tersebut.

---

ABSTRACTThe expansion of the authority of the notary in a deed relating to land as described in Article 15 paragraph (2) f of Law No. 30 of 2004 and No. 2 Year 2014 concerning Notary (UUJN), into the spotlight until now because in practice the National Land Agency still not fully accept the deed in any format made by a notary. Notary authority contained in the UUJN not further described the extent of the authorized notary deed relating to land?, As in Article 15, paragraph 1 UUJN explained that the notary is authorized to make all the authentic act of making the deed is not also assigned to or excluded another official or other person specified by law, it can only slice the authority of the office of the Land Deed Official (PPAT) which in Article 2 of Government Regulation No. 37 Year 1998 on the Regulation of PPAT specialized in themanufacture of Power of Attorney Charge Mortgage (SKMHT ), how the position of notary public in the SKMHT manufacture and are subject to the rules of the notary Which makes the product legal SKMHT, UUJN or PP37/1998?. This research is a law with normative approach, using secondary data obtained from the literature study, research and descriptive, because it is intended to provide a thorough data on nature, legal relationships, circumstances, or certain symptoms to analyze how the practice of notaries in adeed relating to land with the aim of clarifying the duties and authority between the institutions of the land deed."

"Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 (UUJN) dan ini merupakan syarat pembuatan suatu Akta Otentik. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta dapat berakibat kepada Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang tersebut. Sanksi Perdata tersebut akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi Administratif terjadi apabila suatu akta tidak memenuhi syarat internal dimana Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris.

---

Notary as one of the General Officer in running the office held at the Law and the Code of Professional Conduct. Deed as a public official authorized to make all kinds of deed of agreement beyond that the General Officer has determined the other. In a notarial deed, a notary must be guided by the regulation set in Notary Law No.30 of 2004 (UUJN) and this is a condition of making the deed Authentic. Actions violations committed in the manufacture of notarial deed may result in Civil Sanctions and Administrative Sanctions as provided for in Article 84 and 85 of the Act. Civil Sanctions will result in a deed only has the strength of evidence as under the arm or deed to be null and void. Administrative Sanctions occur when a deed does not qualify internally where notary in carrying out his position does not perform an orderly series of measures the performance of duties job title deed."

"Kegiatan Bancassurance merupakan suatu kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selain sangat membantu dalam pengembangan berbagai berbagai produk bank dan perusahaan asuransi, di lain pihak juga akan mempermudah nasabah dalam memperoleh pelayanan satu atap. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko olek bank syariah dalam kerjasama bancassurance menurut peraturan yang berlaku, secara khusus dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuanga SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi Bancassurance ; dan bagaimana penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini di Bank X. Secara garis besar, penulisan ini memaparkan penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam SEOJK 33/SEOJK.33/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi Bancassurance telah cukup memadai dalam artian bahwa pengaturannya telah dilakukan dengan mendetail dan sosialisasi serta pengawasan telah dilakukan dengan semestinya, serta ketentuan dalam SEOJK 33/SEOJK.03/2016 telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh Bank X dalam menjalankan kerjasama bancassurance.

---

Bancassurance is a mutual cooperation between bank and insurance company. Aside from its great help in developing both bank products and insurance products, bancassurance allows easier access for one roof service towards bank customers. The principal issue of this thesis is how the implementation of risk management by sharia banks in bancassurance cooperation according to the prevailing regulations, specifically in Circular Letter of the Financial Services Authority SEOJK No. 33 SEOJK.03 2016 on the Implementation of Risk Management at Banks Conducting Marketing Cooperation Activities with Insurance Companies Bancassurance And how the application of this Circular Letter of Financial Services Authority in Bank X. The outline of this paper describes the implementation of risk management as contained in SEOJK 33 SEOJK.03 2016 on Implementation of Risk Management in Banks Conducting Marketing Cooperation Activities with Bancassurance Companies has been sufficient in the sense that the arrangements have been done in detail socialization and supervision have been done with accordingly, and the provisions in SEOJK 33 SEOJK.03 2016 has been executed properly by Bank X in running bancassurance cooperation."

"Penerapan prinsip Syariah dalam dunia pembiayaan menjadi suatu hal yang sangat krusial. Prinsip Syariah tersebut harus di terapkan dalam pelaksanaanya dan serta dituangkan kedalam akta autentik. Akta autentik dalam pembiayaan Syariah menjadi instrument hukum untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum antara bank dan nasabah. Akad musyarakah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akad-akad pembiayaan lain yaitu adanya penerapan prinsip bagi hasil dan tidak diwajibkannya menyertakan jaminan. Karakteristik tersebut seharusnya di pahami oleh para pihak khususnya notaris sebagai pejabat pembuat akta. Dalam konsep musyarakah pembagian bagi hasil ditentukan berdasarkan profit sharing adan atau revenue sharing. Sedangkan penerapan penyertaan jaminan merupakan bentuk dari bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun permasalahan penelitian yang diangkat yaitu mengenai penerapan prinsip Syariah dalam akad musyarakah di perbankan syariah; dan bagaimana tanggungjawab notaris terhadap pembuatan akad Musyarakah di bank Syariah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, dengan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bahan analisis bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan mewawancarai narasumber untuk memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian prakitik bagi hasil Bank Syariah X menggunakan revenue sharing sangat berpengaruh signifikan terhadap persentase bagi hasil dan jangka waktu penerimaan profit pihak bank, serta apabila nasabah mengalami kerugian atau kegagalan usaha maka persentase tersebut berpengaruh pada penerimaan profit dan loss sharing. Sedangkan dalam penyertaan jaminan terdapat penafsiran yang berbeda antara nasabah dan bank dikarenakan pada saat penandatangan akad tidak dikuantifikasikan dengan jelas oleh notaris. Sebagai pejabat umum berdasarkan kewenangan membuat Akta autentik dan surat-surat yang diperlukan dalam menunjang kelancaran proses musyarakah, Notaris tidak hanya sebatas menjalankan UUJNP saja tetapi wajib memahami Prinsip-prinsip Syariah dan ketentuan hukumnya.

---

The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. Musyarakah contracts differ in the types of financing contracts in that they obey the profit-sharing principle and do not require collateral. Musyarakah contracts differ in the types of financing contracts in that they obey the profit-sharing principle and do not require collateral. In a profit-sharing or revenue-sharing arrangement, the value of a project is determined by the number of people who work on it. Moreover, the pursuit of guarante is a method used by banks to promote the precautionary principle. Aside from that, the main focus of the research is on the implementation of Shariah principles in Islamic banking; and what is the notary's stance on the creation of a Musyarakah account in a Syariah bank. To answer these problems, a normative juridical research method was used using an explanatory research type, with the research results being analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from secondary data in the form of legislation, document studies, and interviewing resource persons to strengthen the research results. Based on the results of a practical study, the use of revenue sharing by Bank Syariah X has a significant impact on its performance and the length of time it takes for the bank to make a profit, In furthermore, if a company suffers a loss or suffers a setback, the perception of the company suffers, which has an impact on profit and loss sharing. In the case of jaminan, however, there is a difference in opinion between nasabah and banks, which occurs when the akad is not certified by a notary. As a general practitioner notary for motivated to create authentic and specific documents that are required in the course of the musyarakah process. Notaries are responsible for more than just launching UUJNP, they are also responsible for understanding Syariah principles and regulations."

"Dalam Praktik Kenotariatan, covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai covernote dalam Undang-undang Jabatan Notaris No.30 tahun 2004 padahal Surat keterangan merupakan salah satu produk dari Notaris sehingga dapat dikatakan produk covernote ini bukan wewenang Notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Dalam dunia perbankan, covernote hanya berfungsi sebagai jembatan antara pihak kreditur selaku bank dengan debitur yang membutuhkan kredit, supaya debitur tidak menunggu terlalu lama sampai semua sertipikat selesai maka dibuatlah covernote oleh notaris yang bersangkutan sebagai pegangan untuk bank dalam mencairkan kredit. Permasalahan dapat timbul apabila pada saat kredit sudah dicairkan kepada debitor dan ternyata agunan tidak diterima oleh kreditor, dalam tesis ini akan dibahas mengenai kekuatan hukum covernote dan tanggung jawab notaris terhadap pihak yang dirugikan akibatnya, metode penelitian adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang dipakai adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan induktif (khusus-umum). Covernote dalam hal ini bukanlah akta otentik melainkan hanya surat yang menerangkan apa yang sedang diproses di kantor notaris bersangkutan, sehingga pada dasarnya covernote tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara debitur dengan kreditur. Karena covernote tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karenanya bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada Notaris akibat dari kegagalan covernote yang disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian Notaris, adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum atau berdasarkan wanprestasi. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut kepada Notaris apabila adanya tindakan hukum dari Notaris yang secara sengaja dengan penuh kesadaran serta direncanakan oleh Notaris bersama debitor bahwa covernote yang diterbitkan tersebut untuk dijadikan suatu alat melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu kebohongan/memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan pihak bank.

---

In practice, covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicitly regulates covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a covernote is considered as one of notarial products. Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. In the banking world, covernote only serves as a bridge between creditors as the bank and debtors in need of credits, so it is not necessary for the borrowers (debtors) to wait too long for all certificates to be finished; instead covernote can be produced by the notary as a guarantee for the bank to disburse the credit.

Problems can arise if at the time the credit was disbursed to debtors and collateral apparently not accepted by the creditors, in this thesis will be discussed on legal powers and responsibilities of notaries covernote to the injured party as a result, the method of research is normative research with juridical normative characteristic, typology explanatory and prescriptive is used, the type of data used is secondary data with data analysis techniques and inductive inference making (special-general).Covernote in this case is not an authentic document but only a letter explaining what is still being processed at the notary's office, thus covernote does not have legal force which binds between a debtor and a creditor.

Due to the fact that covernote is not regulated in Notary Law (UUJN), the consequence caused by the presence of covernote is the applicability of provisions of the general law, either in the context of civil or criminal law. As a result, a form of liability that can be charged to the Notary a result of the failure or negligence caused by Notary in producing the covernote, is a civil liability based on tort or breach of contract. Criminal liability may only be prosecuted/charged to the Notary if it is proven that the Notary has committed an intentionally action and with a full awareness has jointly planned with the debtor to issue the covernote as a tool to conduct, participate, perform or assist in providing false information which could be detrimental to the bank."

"Tesis ini membahas tugas dan kewenangan Tim Investigasi Permasalahan Notaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Notaris. Semakin berkembangnya peranan Notaris dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat mengharuskan lembaga pengawas profesi Notaris untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal, demi menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai latar belakang pembentukan Tim Investigasi dengan kewenangan di bidang pengawasan Notaris serta keberadaan akibat hukum dari temuan Tim Investigasi terhadap tugas dan kewenangan Notaris. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Adanya banyak keluhan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM bahwa laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Jabatan dari masyarakat tidak diproses lebih lanjut oleh MPD ataupun MPW, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pun membentuk suatu tim bernama Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah dengan tugas utama yakni membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris. Susunan keanggotaan dari Tim Investigasi adalah persis sama dengan keanggotaan yang ada pada Majelis Pengawas Wilayah dari unsur pemerintah. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018 tentang Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah tidak ada penambahan ataupun pengurangan kewenangan Majelis Pengawas dan tidak ada pula tumpang tindih kewenangan yang dikhawatirkan akan terjadi apabila ada organ lain yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan Notaris. Oleh karena tidak adanya kewenangan untuk mengeluarkan putusan atau penjatuhan sanksi bagi Notaris Terlapor, maka akibat hukum dari temuan Tim Investigasi bukanlah penjatuhan sanksi melainkan sebatas usulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menutup sementara akses akun Notaris yang sedang dalam proses investigasi yang dapat memberikan batasan yang lebih nyata untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian. Hambatan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dialami MPD seharusnya menjadi fokus pihak Kementerian Hukum dan HAM agar segera diselesaikan sebagai solusi untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dan pembinaan Notaris, salah satunya dengan peningkatan anggaran biaya operasional dan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia anggota Majelis Pengawas Daerah di seluruh Indonesia.

---

This thesis discussed about duties and authorities from Investigation Team of The Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Relating Notary Development and Supervision. The development of notary`s role in every aspect of social life requires a professional Notary supervisory institution to be able to manage an optimal supervision and guidance, to ensure the creation of certainty, order and legal protection for the public as a user of Notary`s service. The problems that will be discussed in this study are about the background of the establishment of an Investigation Team with authorities in the field of Notary supervision and legal settlement of the findings of the Investigation Team on the duties and authorities of the Notary. This study will use normative research methods with explanatory research typologies. The existence of many lawsuits from the people that submitted directly to the Minister of Law and Human Rights indicates that reports of alleged violations of UUJN from the society are not processed further by MPD or MPW, then the Minister of Law and Human Rights formed a team called the Regional Notary Investigation Team with the main task are to help continuity the tasks and functions of the Notary Supervisory Board. The composition of the members of the Investigation Team are always the same from those who are in the Regional Supervisory Board from the government element. With the enactment of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-03.UM.01.01 of 2018 concerning the Regional Notary Investigation Team, there is no one supporting the Supervisory Articles of Association and nothing involving overlapping which is feared that there will be other organs that have the authority in the field of Notary supervision. Therefore, there is no privilledge or authority to issue a decision or giving sanction for the Reported Notary, the legal consequences of the Investigation Team`s findings only as much as agreed by the Minister of Law and Human Rights for closing access to an investigated notary account that can provide more real assistance to prevent society from getting a loss. Constraints concerning the budget and human resources spent by MPD must be a priority for the Ministry of Law and Human Rights to be immediately resolved as a solution to facilitate the task of supervising and develop Notaries, two of the solutions are by increasing operational costs and increasing the number of human resources all over Indonesia."

"Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus senantiasa selaras dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penawaran jasa Notaris oleh pedagang perantara jasa hukum secara online muncul sebagai suatu dinamika dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi. Pedagang Perantara jasa hukum secara online hadir dengan mengusung konsep marketplace untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum perdagangan di Indonesia mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online serta jika Notaris menjalankan tugasnya melalui komunikasi secara elektronik/online dan jasa hukum Notaris yang diperantarakan oleh pedagang perantara jasa hukum online ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana metode ini dilakukan dengan tolok ukur norma tertentu untuk mendapatkan data sekunder, dan didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Di dalam pengaturan hukum perdagangan belum diatur secara spesifik mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online sehingga mengenai produk jasa hukum tersebut kembali lagi kepada pengaturan mengenai profesi dari jasa hukum mengenai dapat atau tidaknya diperdagangkan oleh pedagang perantara jasa hukum secara online. Undang-Undang Jabatan Notaris telah membuka celah bagi Notaris untuk dapat menjalankan tugas jabatannya secara elektronik/online tetapi sampai saat ini masih terbatas pada hal yang bersifat administratif. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum membuka peluang untuk diperantarakannya jasa Notaris karena Notaris terikat dengan serangkaian kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

In carrying out their duties a Notary must based on the provisions of the Notary Law and Notary Code of Ethics. Offering services of Notaries from intermediary trader of legal services by online emerge as a dynamic in society due to technological developments. Intermediary trader of legal services by online comes with the marketplace concept to meet the needs of society in the field of law. This research examined the regulation of the Trade Law in Indonesia on the activities of online intermediary trader of legal services, Notaries who perform tasks by electronic, and legal services of a Notary which is mediated by an online intermediary trader based on the Notary Law and the Notary Code of Ethics.

This research is a juridical normative research, which means this method is done by a certain norm benchmarks to obtain secondary data, and supported by the resource person interviews to obtain primary data. The data is then analyzed qualitatively and described descriptively. In the regulation of the Trade Law has not been specifically regulated on the activities of online intermediary trader of legal services so the products of legal services are back to the regulation of the profession of legal services on whether can or can not to be traded by online intermediary traders.

The Notary Law has opened the gap for Notaries to be able to carry out their duties electronically online but until now still limited to the administrative matters. The Notary Law and Notary Code of Ethics have not opened the opportunity for the notarization of Notary services because the Notary is bound by an obligations and restrictions which the Notary must comply with in performing his her duties."