Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan. Hasil dari penelitian ini adalah notaris yang telah diberhentikan sudah tidak berwenang membuat akta notaris sehingga akta yang dikeluarkannya setelah diberhentikan menjadi batal demi hukum dan masyarakat yang dirugikan diberikan perlindungan hukum.Simpulan dari penjelasan terhadap masalah dalam penelitian ini adalah Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat di hadapan Notaris yang telah diberhentikan adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik karena tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik sebagaimana pasal 1868 KUHPerdata. Bentuk Perlindungan Hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada Notaris yang telah diberhentikan adalah Perlindungan hukum secara represif yaitu dengan pemberian sanksi kepada Notaris yang bersangkutan dan kesempatan untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga bagi masyarakat yang menggunakan jasanya. Perlindungan secara preventif yaitu dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan cara berkoordinasi dan memberikan peringatan terhadap Notaris yang bersangkutan agar tidak lagi membuat akta.

---

This thesis discussed the power of proof of deeds issue by notary who has been dismissed and the legal protection for parties who made deeds before the dismissed notary. This research used normative juridical method in descriptive and analytical forms as this research described problems which then being analysed against legal provisions in the field of notary. The results of this research found that Notary who has been dismissed is no longer has the authority to issue any notary deeds. Therefore, any deeds issued by him after the dismissal become null and void. Parties who have been disadvantaged due to this condition are protected by the law.

The conclusion towards the problem of this research is that deed issued by notary who has been dismissed has no power of proof as an authentic deed because it does not fulfill the requirement as an authentic deed as it is stipulated in article 1868 of the Civil Code. The form of legal protection for the parties who make deeds before Notary who have been dismissed is Repressive Legal Protection, that is by giving sanctions to the concerned Notary and the opportunity to demand fees, compensation, and interest for the parties who have used his services. Besides, preventive protection is carried out by the Notary Supervisory Board by coordinating and giving a warning to the concerned Notary in order to stop issuing deeds."

"Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundangundangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.

---

Law protection to the Notary who reveal the confidentiality of notarial deeds is very important to the function and power or authority of the Notary itself. Notary as public officer who provides service to the members of society who needs Notary to make original deeds which requires confidentiality and the content of the deeds can not be known by any party who has no interest. Therefore through understanding the power and authority of Notary and his obligation, Notary has to keep the content of deeds confidentially. In order not to be known by any party who has no interest to that deed. Through deep comprehension the power of authority, the obligation of Notary to keep in secret the Notary deed and the use of right or refusal, then fulfill the provision of law and the needs of society which requires legal assurance of the Notarial deed which has the perfect evidence.

Notary when running his daily function in making orginal deeds sometimes be required to enclosed the content (the secret) of the deed, just because misconduct of the party who asked to make the above deed which mixed the civil and criminal characteristic, quite often Notary being asked as witness or as accused to reveal the content (the secret) of the deed to the investigating officer and the accuser. In this matter Notary has to really understand the provision the Law of Notary and other provision considering the right of refusal, in order to release from the obligation to be a witness and to reveal the content (the secret) of the deed. On the other hand to protect the Notary profesion and its interest who runs his function peacefully, so Notary can ask for protection from Notary Organization and Board of Notary Supervision."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu problema atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris. Dimana pelanggaran tersebut merugikan klienklien si Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Notaris X, salah satu Notaris di Jakarta tiba-tiba meninggalkan jabatannya sebagai seorang Notaris dan tidak diketahui keberadaannya. Pada waktu itu, klien Notaris X tersebut sedang menunggu penerbitan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan perseroan terbatasnya sebagai badan hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Notaris X tersebut dapat ditindak melalui 2 (dua) cara yaitu melalui pelaporan kepada MPD dan juga kepada Pengadilan. Selain itu kepada akta pendirian perseroan terbatas tersebut, Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membatalkan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut dan juga memberikan surat pengantar atau surat rekomendasi kepada pendiri untuk melakukan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut sendiri.

---

This thesis consist of one of the problem or violation done by this certain notary. The research used a yuridist normative method. Notary X, as one of a notary in Jakarta suddenly left his job as a notary and made his wherebouts unknown. At that time, Notary X?s client was waiting for the outcome of an Approval from the Minister of Law and Human Rights to validate his/her company as a corporation.

Researchs deducted that Notary X can be charged in two ways, one with a report to MPD and two, a report to the Court. Besides that, with the establihment deeds he/she has done, Majelis Pengawas Notaris has a right to give a recomendation to Minister of Law dan Human Rights Republic of Indonesia to cancel the application and Majelis Pengawas Notaris can give a recomendation letter to the founder to apply the application of approval themselves."

"Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk diberikan kewenangan membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai negeri atau pegawai pada umumnya, melainkan pendapatan Notaris berasal dari honorarium yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum dan sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila kliennya tidak memberikan honorarium atas jasanya serta sanksi yang diterima oleh Notaris apabila tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu yang relatif lama. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis noramatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah menahan salinan akta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum Notaris karena tidak dibayarnya honorarium oleh kliennya atas jasanya dalam hal pembuatan akta. Meskipun merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas tidak dibayarnya honorariumnya akan tetapi juga merupakan suatu pelanggaran jabatan Notaris oleh karena itu Notaris yang menahan salinan akta dari kliennya dalam jangka waktu yang reatif lama dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.

---

Notary is a Public Official appointed by the State who has authority to be make an authentic deed. As Public Official, Notary does not receive monthly salary like public servants or employees in general, but income Notary comes from honorarium from clients who use their services. This thesis discusses the legal protection and sanctions against the Notary who does not provided a copy of the deed in a relatively long time period.

The problem discussed in this thesis is how the legal protection for the Notary if the client does not give honorarium for their services and sanctions for the Notary if they do not provide a copy of deed in a relatively long period of time. The research method used in this thesis is normative juridical with analytic descriptive type of research. The type of data used in this study is secondary data with qualitative approach.

The result of the research in this thesis is holding a copy of the deed is a form of legal protection of Notary because of the unpaid honorarium by their client for their services from making the deed. Although it is a form of legal protection for a Notary for the unpaid of their honorarium but also a violation of the position of Notary therefore a Notary who holds a copy of the deed from his client in a long period of time can be sanctioned in accordance with the provisions stipulated in the UUJN."

"Tesis ini membahas mengenai kasus diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS. Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditetapkan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, namun dalam kasus ini, RUPS yang diselenggarakan tidak mencapai kuorum kehadiran minimal 2/3 (dua per tiga) bagian tersebut, dan RUPS tetap mengambil keputusan, di mana hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tetap diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS tersebut, Menteri menerbitkan Surat Keputusan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta dimaksud. Sehingga Surat Keputusan Menteri tersebut diterbitkan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 huruf (a) UUPT. Selain tidak terpenuhinya kuorum kehadiran RUPS, Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang dihadirkan dalam forum RUPS tersebut diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan, setelah 5 (lima) bulan sejak tanggal Akta tersebut dibuat, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (9) UUPT permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri karena telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (7), yang menyatakan bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Tesis ini juga membahas mengenai perubahan anggaran dasar yang dapat dilakukan, serta tata cara RUPS mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan UUPT. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode kepustakaan digunakan untuk mengetahui teori, landasan hukum maupun informasi yang berkaitan dengan status diterbitkannya Surat Keputusan Menteri terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran RUPS.

---

This thesis discusses case of the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights from the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum. In Article 88 paragraph (1) Limited Liability Company Act (Company Act) established that the GMS to change the Article of Association if the meeting could take place at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present or represented at the GMS , but in this case, the GMS was held without the presence of a quorum of at least 2/3 (two thirds) the part, but the GMS still make decisions, the decision of the GMS are set forth in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders applied to the Minister for obtain an approval. The result of the GMS Deed was approved by the Minister and the Minister issued a decree to approve the amendments contained in the deed. The decreed was issued by the Minister does not meet the provisions of Company Act and contrary to the provisions of Article 27 point (a) the Company Act. In addition to the presence of non-fulfillment of quorum GMS, GMS Deed made by the Notary is presented in the GMS forum is submitted to the Minister for approval, after 5 (five) months from the date of the Deed was made, according to Article 21 paragraph (9) Company Act the request of approval of amendment cannot be submitted to the Minister since it is have been passed the period stipulated in Article 21 paragraph (7), which states that the application for approval of amendments submitted to the Minister at least 30 (thirty) days from the date of notary deed containing amendments. This thesis also discusses the amendments which can be made, as well as procedures for GMS to take a decision which valid & binding, according to the company's articles of association and the Company Act. This research use literature method with normative juridical. Literature method used to find theory, legal basis and information related to the issuance Minister Decree against the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab seorang Notaris berkaitan dengan pelaporan Akta Wasiat yang dibuatnya ke Seksi Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dimana metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif serta konsultasi dengan dosen pembimbing tesis penulis dengan menggunakan alat penelitian kepustakaan berupa studi dokumen, yaitu mempelajari dan meneliti berbagai sumber kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap penyelesaian secara yuridis terhadap tidak terdaftarnya Akta Wasiat dalam kasus yang menjadi bahasan dalam tesis ini. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta Wasiat adalah merupakan salah satu bentuk dari akta otentik. Berkaitan dengan akta wasiat tersebut maka Notaris memiliki tanggung jawab tersendiri atas akta wasiat yang dibuatnya. Salah satu bentuk tanggung jawab notaris tersebut adalah berkaitan dengan pelaporan akta wasiat yang dibuatnya tersebut. Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai Pejabat umum yang melayani masyarakat dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas setiap akta yang dibuatnya dalam hal ini termasuk akta wasiat hingga sampai kepada pelaporan akta wasiat yang dibuatnya itu ke Daftar Pusat Wasiat. Segala formalitas yang berkaitan dengan Akta Wasiat termasuk dalam hal Pelaporannya ke Daftar Pusat Wasiat harus dilaksanakan dengan tepat, jika tidak maka akta wasiat tersebut batal serta Pihak yang merasa dirugikan akibat batal demi hukumnya sebuah akta wasiat dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

---

This thesis discusses the responsibilities associated with reporting a Notary Deed of wills he made to Central Register of Wills Of The Ministry of Law And Human Rights Of The Republic of Indonesia. The research methods I use in this thesis is the method of literature that is both normative and consultation with the supervisor thesis writers by using the research literature in the form of a study document, namely studying and researching various sources of literature provide an explanation for the settlement judicially against not registered Deed of wills in the case that be the discussion in this thesis. Notary is a public official who is authorized to make the authentic act in so far as the manufacture of authentic deeds are not reserved for other officials. Notary acting as a public servant appointed by the government officials who obtained attributive authority of the State to serve the needs of society in a legal relationship that occurs between those that are used as evidence in legal documents will be valid has the strength of evidence was perfect.

Authentic deeds as the strongest evidence and fulfilled an important role in any legal relations in society. Deed of Probate is a form of authentic deed. In connection with the Notary deed that will have its own responsibility for the deed of will that made it. One form of the notary's liability is related to the reporting of the deed will he made. Notaries in carrying out his post as public officials who serve the public should be held accountable for every deed he made in this regard, including the deed to the reporting testament to the deed of will that made it to the list testament Center. All formalities relating to the Deed of wills, including in terms of reporting to List Centre Testament should be implemented properly, otherwise it will is canceled and the parties who feel harmed by void by law a certificate will be able to claim reimbursement, compensation, and interest to the notary concerned"

"Peran Bank semakin dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya untuk memperoleh memberikan pinjaman uang. Dalam memberikan pinjaman uang atau fasilitas kredit, Bank biasanya meminta adanya jaminan. Jaminan ini berfungsi untuk memastikan kelancaran pembayaran utang debitur kepada Bank. Mengingat nilainya, Bank biasanya meminta jaminan berupa hak atas tanah atau disebut juga Hak Tanggungan. Sertipikat Hak Tanggungan merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Selain sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan juga diperlukan pada saat pencoretan Hak Tanggungan. Pencoretan Hak Tanggungan atau disebut juga roya merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan ketika Hak Tanggungan yang bersangkutan telah hapus, dengan cara mencoret catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Permohonan roya diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kantor Pertanahan dengan melampirkan Sertipikat Hak Tanggungan yang telah diberi catatan atau dengan pernyataan tertulis oleh kreditur bahwa Hak Tanggungan yang bersangkutan telah hapus. Dengan hapusnya Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama dengan buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan. Masalah muncul ketika Sertipikat Hak Tanggungan hilang dan karenanya tidak dapat dilampirkan untuk permohonan pencoretan Hak Tanggungan. Tulisan ini membahas bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemberi Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Kemudian penulis membahas mengenai kenyataan yang ada dalam praktek ketika pemberi Hak Tanggungan hendak mengajukan permohonan pencoretan Hak Tanggungan namun Sertipikat Hak Tanggungan hilang. Menurut penulis, terdapat ketidakpastian dalam proses pencoretan Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Peraturan mengatur bahwa untuk Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang, hal tersebut cukup ditulis pada buku tanah Hak Tanggungan. Namun dalam praktek, Kantor Pertanahan mensyaratkan adanya akta Konsen Roya untuk pencoretan Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Selanjutnya penulis juga membahas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta Konsen Roya.

---

The needs for the role of Bank in society is increasing, one of which is to obtain loan. In giving loan or credit facility, Bank usually requires a security. The function of this security is to ensure the swiftness of the debtor's debt payment to the Bank. Given its value, Banks usually ask for security such as land rights or also called Land Mortgage. Land Mortgage Certificate is a proof of the Land Mortgage's existence, issued by the Land Office. In addition to being the proof of Land Mortgage's existence, Land Mortgage certificate is also required at the time of Land Mortgage's write-off. Land Mortgage's write-off or also called Roya is an action taken by the Land Office as the related Mortgage has been cleared, by writing off the Land Mortgage's note on the related land's book and right of land's certificate. Roya request is filed by the concerned party to the Land Office by attaching the Certificate of Land Mortgage that has been given notes or a written statement by the creditor that the related Land Mortgage has been cleared. With the Land Mortgage being cleared, the related Certificate of Land Mortgage is pulled and together with land's book of Land Mortgage shall be declared invalid by the Land Office. The problem arises when the Certificate of Land Mortgage is lost and therefore can not be attached to the Mortgage Write-off request.

This paper discusses about the legal protection for the giver of Land Mortgage whose Land Mortgage Certificate is lost. Then the writer discusses the fact when the giver of Land Mortgage intends to apply for a Land Mortgage write-off request, but lost the related Land Mortgage Certificate. According to the writer, there are uncertainties in the process of writing-off the Land Mortgage which Land Mortgage Certificate is lost. Regulation stipulates that for a Land Mortgage Certificate that is lost, it shall be written in the land's book of Land Mortgage. But in practice, the Land Office requires a deed of Konsen Roya in order to write-off the Land Mortgage whose Certificate of Land Mortgage is lost. Furthermore, the writer also discuss the authority of notary in making the deed of Konsen Roya."

"Filosofi Pemidanaan di Indonesia telah sejak lama bergeser dari pembalasan ke pengembalian narapidana ke masyarakat, terlebih lagi dalam hal pidana perampasan kemerdekaan, yang mengalami perubahan filosofi dari “penjara” menjadi “pemasyarakatan”. Tetapi dalam praktiknya, ternyata tidak banyak yang berubah. Pemasyarakatan masih belum dapat disebut rehabilitatif karena masih banyak sekali permasalahan seperti overstaying, tingkat residivisme yang tinggi, overcrowded, kerusuhan yang seringkali terjadi di Lapas dan Rutan, sering kaburnya warga binaan, maraknya peredaran narkotika di dalam Lapas dan Rutan, hingga terjadi pungutan liar. Untuk mengatasinya, Kementerian Hukum dan HAM kemudian memunculkan suatu ide “Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan”, yang ketentuannya tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018. Highlight dari revitalisasi pemasyarakatan ialah mengutamakan perubahan perilaku warga binaan dan mengubah tantangan kelebihan penghuni Lapas dan Rutan menjadi peluang untuk menciptakan SDM yang unggul melalui empat tahapan pembinaan, yaitu super maximum security, maximum security, medium security, dan minimum security sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki oleh warga binaan. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengutamakan studi kepustakaan, lalu didukung oleh wawancara dan observasi yang penulis lakukan di berbagai UPT Pemasyarakatan untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi data yang penulis temukan dari studi dokumen. Untuk menemukan solusi atas permasalahan pemasyarakatan, diadakan pula perbandingan dengan negara-negara yang sukses di bidang pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi pemasyarakatan belum menimbulkan perubahan yang cukup berarti karena terdapat beberapa hambatan, sehingga diperlukan perubahan dari segi struktural dan sistemik untuk membantu menyukseskan revitalisasi ini.The philosophy of criminalization in Indonesia has developed its orientation from retribution to rehabilitation, precisely in the case of criminal deprivation of liberty, which has changed its philosophy from "prison" to "correctional". Unfortunately, in practice, it has not much changed. Corrections still cannot be called rehabilitative because there are still many problems such as overstaying, high recidivism rates, overcrowded, riots that often occur in prisons and jails, frequent prison escapes, rampant narcotics circulation in prisons, to the occurrence of illegal levies. To overcome this, the Ministry of Law and Human Rights then came up with the idea of "Revitalization of the Correctional System", which is listed in Minister of Law and Human Rights Regulation Number 35 Year 2018. The highlight of the revitalization is to prioritize changes in the behavior of inmates and change the challenges of overcrowding to the opportunity to create superior human resources through four stages: super maximum security, maximum security, medium security, and minimum security, in accordance with the level of risk possessed by inmates. The method of the research is normative research by using library studies supported by interview and observation in various correctional institution to get confirmation and clarification of the data that the author got from the document research. In addition to develop the correctional system in Indonesia, This research also use comparative studies with other countries in the penitentiary field. The result of the research concluded that the revitalization of the correctional facilities has not caused significant changes because there are several obstacles, so that structural and systemic changes are needed to help the success of this revitalization."

"Filosofi Pemidanaan di Indonesia telah sejak lama bergeser dari pembalasan ke pengembalian narapidana ke masyarakat, terlebih lagi dalam hal pidana perampasan kemerdekaan, yang mengalami perubahan filosofi dari “penjara” menjadi “pemasyarakatan”. Tetapi dalam praktiknya, ternyata tidak banyak yang berubah. Pemasyarakatan masih belum dapat disebut rehabilitatif karena masih banyak sekali permasalahan seperti overstaying, tingkat residivisme yang tinggi, overcrowded, kerusuhan yang seringkali terjadi di Lapas dan Rutan, sering kaburnya warga binaan, maraknya peredaran narkotika di dalam Lapas dan Rutan, hingga terjadi pungutan liar. Untuk mengatasinya, Kementerian Hukum dan HAM kemudian memunculkan suatu ide “Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan”, yang ketentuannya tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018. Highlight dari revitalisasi pemasyarakatan ialah mengutamakan perubahan perilaku warga binaan dan mengubah tantangan kelebihan penghuni Lapas dan Rutan menjadi peluang untuk menciptakan SDM yang unggul melalui empat tahapan pembinaan, yaitu super maximum security, maximum security, medium security, dan minimum security sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki oleh warga binaan. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengutamakan studi kepustakaan, lalu didukung oleh wawancara dan observasi yang penulis lakukan di berbagai UPT Pemasyarakatan untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi data yang penulis temukan dari studi dokumen. Untuk menemukan solusi atas permasalahan pemasyarakatan, diadakan pula perbandingan dengan negara-negara yang sukses di bidang pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi pemasyarakatan belum menimbulkan perubahan yang cukup berarti karena terdapat beberapa hambatan, sehingga diperlukan perubahan dari segi struktural dan sistemik untuk membantu menyukseskan revitalisasi ini

---

.The philosophy of criminalization in Indonesia has developed its orientation from retribution to rehabilitation, precisely in the case of criminal deprivation of liberty, which has changed its philosophy from "prison" to "correctional". Unfortunately, in practice, it has not much changed. Corrections still cannot be called rehabilitative because there are still many problems such as overstaying, high recidivism rates, overcrowded, riots that often occur in prisons and jails, frequent prison escapes, rampant narcotics circulation in prisons, to the occurrence of illegal levies. To overcome this, the Ministry of Law and Human Rights then came up with the idea of ​​"Revitalization of the Correctional System", which is listed in Minister of Law and Human Rights Regulation Number 35 Year 2018. The highlight of the revitalization is to prioritize changes in the behavior of inmates and change the challenges of overcrowding to the opportunity to create superior human resources through four stages: super maximum security, maximum security, medium security, and minimum security, in accordance with the level of risk possessed by inmates. The method of the research is normative research by using library studies supported by interview and observation in various correctional institution to get confirmation and clarification of the data that the author got from the document research. In addition to develop the correctional system in Indonesia, This research also use comparative studies with other countries in the penitentiary field. The result of the research concluded that the revitalization of the correctional facilities has not caused significant changes because there are several obstacles, so that structural and systemic changes are needed to help the success of this revitalization."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara."