Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"rade in service has become a bigger part in the worlds economy, including facilitating trade in goods. Previous studies found that service trade liberalization does improve the performance of goods trade by acting as a trade facilitator. Regulations which lower the restrictiveness of service trade have become more equitable, shown by the decreasing trend of Service Trade Restrictieness Index and trade in service percentage to GDP. This research is aimed to see whether service trade openness within the members of  ASEAN+3 countries, which have been bounded in free trade agreement and major trading partners for the three additional countries, has significantly improved bilateral goods trade among the countries. Using gravity model and panel data regression, the author found that in the case of these countries, service trade openness has a negative correlation with goods trade. Instead of acting as goods trade facilitator, service trade acts as a substitution of goods trade, service trade, liberalization, openness, bilateral trade, goods trade.

---

Perdagangan jasa memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, termasuk berperan dalam memfasilitasi perdagangan barang. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa liberalisasi perdagangan jasa memiliki dampak yang positif terhadap performa perdagangan barang. Regulasi yang mengatur restriksi dalam perdagangan jasa telah mengarah pada liberalisasi perdagangan jasa, ditunjukan oleh penurunan nilai Service Trade Restrictieness Index dan Trade in Service Percentage to GDP yang semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah keterbukaan dalam perdagangan jasa diantara negara-negara ASEAN+3 memiliki dampak yang positif terhadap perdagangan bilateral antar negara-negara tersebut. Dengan menggunakan model gravitasi dan regresi data panel, penulis menguji hubungan keterbukaan perdagangan jasa dan perdagangan barang yang terbukti memiliki korelasi negatif. Perdagangan jasa diantara negara-negara ASEAN+3 tidak berperan sebagai fasilitator untuk perdagangan barang, melaikan bertindak sebagai substitusi."

"Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keterbukaan perdagangan terhadap korupsi pada 18 ekonomi anggota APEC. Pengukuran keterbukaan perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pengukuran yaitu trade intensity dan composite trade intensity. Penelitian ini menggunakan data 18 ekonomi selama tahun 2002-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa keterbukaan perdagangan mampu mengurangi korupsi, oleh karena itu pengurangan hambatan perdagangan perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi tingkat korupsi di ekonomi APEC.

---

The purpose of this study is to find out the effect of trade openness on corruption in 18 economies member of APEC. This study uses two measurements of trade openness, trade intensity and composite trade intensity. This study uses the data from 18 APEC economies during 2002-2011. The result of this research shows that trade openness both in trade intensity and composite trade intensity can reduce the corruption."

"Tujuan ini penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari globalisasi ekonomi terhadap jarak-negara ketidaksetaraan di 5 Negara Asia Tenggara. Dengan menggunakan data panel dan 3-tahun rata Data tertimbang, 145 sampel yang diamati dan kemunduran oleh Effect Model Fixed, kertas penelitian menemukan bahwa peningkatan ekonomi globalisasi dalam hal liberalisasi perdagangan menghasilkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dalam ASEAN5 masing-masing negara di 1981-2009 tergantung pada negara tahap perkembangan dan faktor produksi endowment, sementara peningkatan globalisasi perdagangan secara umum tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Di sisi lain tangan, peningkatan globalisasi ekonomi dalam hal liberalisasi keuangan mempengaruhi ketidaksetaraan pendapatan hanya melalui faktor saluran wakaf, efek dari dampak bervariasi, tergantung pada indeks yang digunakan dalam perhitungan. perdagangan dan Indeks liberalisasi keuangan termasuk penggunaan kedua de facto (% Perdagangan/GDP) (% Aset + Kewajiban/GDP) dan de jure tindakan.

---

This research's objective is to determine the impact of economic globalization towards within-country inequality in 5 South East Asian Countries. By using panel data and 3-years average weighted data, 145 samples are observed and regressed by Fixed Effect Model, the research paper finds that increased economic globalization in terms of trade liberalization produces higher income inequalities within ASEAN5 individual states in 1981-2009 depending on the country's stage of development and factors of productions endowment, while increased trade globalization in general does not affect income inequality. On the other hand, increased economic globalization in terms of financial liberalization affects income inequalities only through factor of endowments channel, effects of the impacts vary, depending on the index used during calculation. The trade and financial liberalization index includes the usage of both de facto (% Trade/GDP) (% Assets + Liabilities/GDP) and de jure measures (Sachs and Warner Index) (Chinn and Ito Inde)."

"ABSTRAKThis study contributes to estimating and analyzing the sectoral impact of exchangerate uncertainty in East Asia towards Indonesia?s trade and FDI Inflow after thecollapse of Bretton Woods system. Having samples of annual bilateral trade betweenthe year 1996-2010. The gravity model is used as a measure of bilateral trade and FDIinflow. Also, using panel data, the research reveals that exchange rate uncertainty inEast Asia has positive impact on five sectors of trade and four sectors of FDI Inflow.In parallel, it also discourages five sectors of trade and four sectors of FDI Inflowdepends on the elasticity of the sector which is affected by risk, reliant on naturalresources, trade in every sector and government exposure.

---

ABSTRACTPenelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkirakan dan menganalisa dampaksektoral ketidakpastian nilai tukar di Asia Timur terhadap perdagangan dan arusmasuk investasi asing langsung di Indonesia setelah runtuhnya sistem BrettonWoods. Dengan sampel terdiri dari perdagangan bilateral tahunan antara tahun 1996-2010. Model gravitasi digunakan sebagai ukuran perdagangan bilateral dan arusmasuk FDI. Kemudian dengan menggunakan data panel, penelitian mendapatkanhasil bahwa ketidakpastian nilai tukar di Asia Timur memiliki dampak positif padalima sektor perdagangan dan empat sektor investasi asing langsung. Di sisi lain, iajuga berpengaruh negatif terhadap lima sektor perdagangan dan empat sektorinvestasi asing langsung tergantung kepada elastisitas sektor yang dipengaruhi olehrisiko pada sektor, ketergantungan pada sumber daya alam, perdagangan di setiapsektor dan paparan pemerintah."

"Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat mendorong fenomena globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas negara dalam interaksi global dan menjadikan intensitas hubungan antar aktor meningkat. Munculnya praktik pasar bebas merupakan salah satu dampak globalisasi di mana kegiatan produksi dan konsumsi terjadi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu praktik yang dilakukan adalah perdagangan limbah plastik dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Namun, perdagangan limbah plastik dinilai merugikan negara-negara berkembang terutama dalam aspek lingkungan. Tiongkok sebagai importir limbah plastik terbesar menghentikan kebijakan impor limbah plastik pada tahun 2017. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara pun terkena dampak kebijakan ini dan menjadi tujuan baru pengiriman limbah plastik. Melihat urgensi limbah plastik di Asia Tenggara, Greenpeace Southeast Asia melakukan advokasi terhadap ASEAN sebagai institusi regional Asia Tenggara untuk mengeluarkan regulasi menghentikan perdagangan limbah plastik. Penelitian ini menganalisis strategi advokasi Greenpeace Southeast Asia dengan menggunakan konsep TAN dan inverse boomerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana Greenpeace bekerja sama dengan NGO lokal di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina dalam mengadvokasi isu perdagangan limbah di Asia Tenggara.

---

Rapid development in information and technology have crucial contributions in globalization, which marked by blurred national boundaries in global interactions and increasing intensity of relations between actors. The emerging of free market practices is one of the impacts of globalization in which production and consumption activities occur to seek the maximum profit. One of the occuring practices is plastic waste trade where developed countries trade their waste to developing countries. However, plastic waste trade is considered detrimental to developing countries, particularly in environmental aspect. China, as the biggest plastic waste importer, has stopped its regulation in importing plastic waste since 2017. As the impact, countries in Southeast Asia have become new plastic waste trade destination from the developed countries. As the plastic waste problem in Southeast Asia becomes more urgent, Greenpeace Southeast Asia has been advocating ASEAN to issue regulations to stop plastic waste trade in the region. This article examines Greenpeace Southeast Asia’s advocacy strategies using TAN and inverse boomerang concept. The research method used in this study is qualitative method using primary and secondary data. In this study, we can see how Greenpeace Southeast Asia is cooperating with local NGOs in Indonesia, Malaysia, Thailand, and the Philippines in advocating plastic waste trade issue in Southeast Asia"

"ABSTRAKRomer (1993) bahwa terdapat hubungan yang negatif antara keterbukaanperdagangan dengan inflasi. Untuk melihat konsistensi dari hubungan tersebut,nilai exchange rate pass-through (ERPT) yang telah diestimasi diikutsertakansebagai salah satu determinan penting untuk menjelaskan inflasi. Penelitian inimenggunakan data panel kuartalan yang bersifat unbalanced dari 6 (enam) negaraAsia terpilih pada kurun waktu 1994 sampai dengan 2013. Hasil regresi penelitianini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara keterbukaanperdagangan dengan inflasi, tetapi hasil ini menjadi tidak signifikan ketika ERPTdimasukkan ke dalam persamaan regresi yang sama dengan keterbukaanperdagangan. Sementara itu, nilai ERPT selalu bersifat positif dan signifikandalam menjelaskan inflasi di setiap model regresi yang digunakan. Hasil empirisini membuktikan bahwa hipotesis Romer ditolak di negara-negara Asia danpergerakan nilai tukar terhadap harga impor bersifat penting untuk menjelaskankenaikan inflasi pada kawasan ini.

---

ABSTRACTThis research tests the hypothesis first cited by Romer (1993) that there exists anegative relationship between trade openness and inflation. To verify theconsistency of the relationship sign, estimated values of exchange rate passthrough(ERPT) to import prices are taken into account as an importantdeterminant of inflation. This research examines the answer by employingunbalanced quarterly panel data in 6 (six) selected Asian countries under theperiod of 1994 to 2013. The result indicates that there exists a negativerelationship between trade openness and inflation; however, it becomes notsignificant when ERPT values are included in the same regression equation withtrade openness. On the other hand, ERPT is always positive and significant toexplain inflation in every regression model employed. The empirical resultconfirms the rejection of Romer?s hypothesis in Asian countries and thereforehighlights the importance of exchange rate movements towards import prices as afactor that brings inflationary effect within this region."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak keterbukaan perdagangan terhadap migrasi internal di Indonesia. Keterbukaan perdagangan dicerminkan oleh perubahan tarif impor. Penelitian dilakukan pada level provinsi selama periode 2005, 2010, dan 2015. Keterbukaan perdagangan dapat menyebabkan perubahan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antar daerah. Perbedaan keadaan perekonomian antar daerah mendorong orang untuk melakukan migrasi. Pada tahap pertama menggunakan regresi data panel fixed effect diperoleh nilai prediksi pertumbuhan PDRB per kapita akibat dari keterbukaan pedagangan. Pada tahap kedua menggunakan model gravitasi dengan metode spatial-error cross section regression, dilakukan estimasi dampak pertumbuhan PDRB per kapita akibat keterbukaan perdagangan terhadap migrasi internal. Ditemukan bahwa penurunan tarif berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita, kemudian migrasi internal yang masuk cenderung meningkat ke daerah dengan tingkat pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih tinggi. Sehingga dapat dikatakan keterbukaan perdagangan dalam bentuk penurunan tarif memperkuat migrasi masuk ke daerah yang memiliki tingkat perekonomian yang lebih baik.

---

This study aims to determine the impact of trade openness on internal migration in Indonesia. Trade openness is reflected by changes in import tariffs. Research was carried out at the provincial level during the period 2005, 2010 and 2015. Openness of trade can cause changes in economic growth that vary between regions. Differences in economic conditions between regions encourage people to migrate. In the first stage, using the fixed effect panel data regression, the predicted value of per capita GRDP growth is obtained as a result of trade openness. In the second stage using the gravity model and spatial-error cross section regression method, an estimate of the impact of the growth of GRDP per capita is due to the openness of trade to internal migration. It was found that the reduction in tariffs had a positive impact on GRDP growth per capita, then internal migration entered tended to increase to regions with higher per capita GRDP growth rates. So that it can be said that trade openness in the form of reduced tariffs strengthens inward migration to regions that have a better level of the economy."

"ABSTRAKSektor jasa memiliki peran penting sebagai input untuk sektor lain dan sebagai enablers di semua aktivitas ekonomi. Kegiatan produksi di perusahaan manufaktur tidak terpisahkan dari keberadaan jasa. Dengan adanya GATS yang menyebabkan keterbukaan perdagangan di sektor jasa maka penelitian ini menganalisis dampak keterbukaan perdagangan jasa terhadap produktivitas manufaktur di Indonesia melalui mode 3 commercial presence selama periode 2010 hingga 2015. Dengan mengangkat isu endogenitas dalam kebijakan keterbukaan jasa, penelitian ini menggunakan instrumental variable regression dan fixed effect. Dengan menggunakan dua jenis data yang berbeda yaitu data FDI inflow dan STRI OECD yang dibobot dengan share input jasa, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan yang terjadi di sektor jasa berdampak positif terhadap produktivitas manufaktur pada level perusahaan. Akan tetapi ketika diestimasi berdasarkan masing-masing sektor jasa jasa listrik, gas dan air; jasa konstruksi; jasa transportasi, gudang dan telekomunikasi didapatkan hasil yang berbeda-beda. Dari ketiga sektor tersebut hanya keterbukaan di sektor jasa transportasi, gudang dan telekomunikasi yang memiliki dampak terhadap kenaikan produktivitas perusahaan manufaktur dan yang lainnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

---

ABSTRACTService sectors play an important role as input for other sectors and enablers for all economic activities. Production activities in manufacturing firms are inseparable from the existence of the service sector, as the service sector has an important role to facilitate the production process. This paper examines the impact of service openness on the Total Factor Productivity TFP of manufacturing firms in Indonesia through mode 3 commercial presence over the period of 2010 2015. While adding the issues of endogeneity in services reform, this study uses instrumental variable regression and fixed effect regression. Using two kind of the data, FDI inflow and STRI OECD weighted by services input share, it show that service openness have impact on manufacturing productivity at firm level. However, when we estimate each service sector electricity, gas and water services construction services transportation, warehouse and telecommunications services different results are obtained. Among these three sectors, only openness in the transportation, warehouse and telecommunications services sectors that have an impact on the increase in productivity of manufacturing companies and others does not show significant results. "

"ABSTRAKSebelum konsep cultural distance dikembangkan, konsep distance dalam perdagangan terfokus kepada geographical distance. Perbedaan norms, values, serta beliefs merupakan cultural distance yang berpotensi memunculkan trade cost sehingga menurunkan perdagangan. Variabel dari World Values Survey seperti trust, respect, control, dan obedience digunakan sebagai indikator cultural distance untuk menganalisis hubungan cultural distance dan perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC. Sebanyak 6,728 observasi digunakan dengan periode penelitian tahun 1990-2013, pertama-tama penelitian ini menggunakan metode estimasi pooled-effect OLS.Namun hasil dari pooled-effect OLS berpotensi mengandung endogenitas, sehingga penelitian ini menggunakan 3SLS sebagai strategi empiris dalam mengatasi endogenitas. Hasil estimasi menunjukkan cultural distance tidak berpengaruh terhadap perdagangan di dalam kawasan APEC, tetapi perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC terbukti mampu menurunkan keengganan berdagang yang muncul akibat cultural distance.

---

ABSTRACT

Before the concept of cultural distance has been developed, the concept of distance in the trade has focused on geographical distance. The Differences of norms, values, and beliefs are forms of cultural distance that have potential to generate trade cost, thus lowering trade. Variables from World Values Surveys such as trust, respect, control, and obedience are used as indicators of cultural distance to analyze cultural distance and trade relations within APEC economies. A total of 6,728 observations were used for the period of 1990 2013, first of all this research used the pooled effect OLS estimation method.However, the result of pooled effect OLS potentially contains endogeneity, so this study uses 3SLS as an empirical strategy in overcoming endogenity. The estimation result shows that cultural distance has no impact within the APEC economic region, on the other hand trade within the APEC economic region decreases the reluctance of trading that occurs due to cultural distance."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Indonesia dalam negosiasi perdagangan bebas Uni Eropa (UE) dengan negara-negara Asia Tenggara, yang dilihat dari perspektif UE. Pertanyaan pendahuluan dari penelitian ini adalah mengapa UE menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, pertanyaan penelitian utama dari tesis ini adalah mengapa Indonesia hanya menjadi negara keenam di Asia Tenggara yang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan UE dan bukan yang pertama. Metode penelitian tesis ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan studi kasus, dalam hal ini negosiasi perdagangan bebas UE-Asia Tenggara. Metode pengumpulan data utama menggunakan teknik studi pustaka yang dikumpulkan dari buku, artikel, laman berita, dan laman resmi dari organisasi-organisasi terkait. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Cross-Regionalism yang dikemukakan oleh Mireya Solís dan Saori N. Katada (2007). Faktor regional yang membuat UE melakukan perjanjian perdagangan bebas (FTA) lintas kawasan antara lain kondisi ekonomi internal yang terpuruk; kemunculan kekuatan-kekuatan ekonomi baru, terutama Tiongkok, yang menyaingi UE; kemajuan ekonomi dari keenam negara Asia Tenggara yang jauh lebih baik dari UE; kondisi perdagangan barang yang tidak menguntungkan dengan ASEAN; dan kebijakan politik UE. FTA lintas kawasan merupakan upaya UE untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya, mencegah terjadinya pengalihan perdagangan (trade diversion), dan menjadi kekuatan normatif. Faktor regional yang menyebabkan Indonesia tidak menjadi prioritas bagi UE adalah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak lebih baik dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina; hubungan ekonomi UE-Indonesia yang menurun; isu-isu keberlanjutan (sustainability); dan minimnya hubungan UE-Indonesia. Kemudian, motif yang memengaruhi UE untuk melakukan FTA lintas kawasan adalah motif pengaruh (leverage), yaitu untuk mempromosikan nilai-nilai UE, sehingga terbentuk like-minded countries. Motif ekonomi dan motif pengaruh (leverage) merupakan alasan yang menyebabkan Indonesia tidak menjadi mitra negosiasi FTA bilateral pertama dan hanya yang keenam. Tampaknya kedua alasan ini memengaruhi UE dalam penentuan mitra FTA, sedangkan motif keamanan dan diplomasi tidak memengaruhinya. Hal ini menunjukkan bahwa motif keamanan dan diplomasi (politik) diabaikan oleh UE. Dalam memilih mitra FTA, nilai-nilai yang diusung UE kalah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonominya.

---

This thesis aims to analyze Indonesia's position in the Free Trade Agreement (FTA) negotiations between the European Union (EU) and Southeast Asian countries as seen from the EU's perspective. The preliminary question of this thesis is why the EU negotiated FTAs with Southeast Asian countries. Meanwhile, the primary research question is why Indonesia became the sixth country in Southeast Asia to negotiate a bilateral FTA with the EU instead of the first. The research method of this thesis is a qualitative analysis using a case study, which is the EU-Southeast Asia FTA negotiations. The majority of the data collected in this thesis is collected from books, articles, news pages, and official pages from related organizations. To answer the research question, the researcher uses Cross-Regionalism theory put forward by Mireya Solís and Saori N. Katada (2007). Regional factors that have led the EU to conduct cross-regional FTA ​​are internal economic slump; the emergence of new economic powers, notably China, that rival the EU; economic improvement of the six Southeast Asian countries which is much better than the EU; unfavorable trade in goods with ASEAN; and EU political policy. Cross-regional FTA is EU's effort to improve its economic condition, prevent trade diversion, and become a normative power. Regional factors that have caused Indonesia not to become a priority for the EU are Indonesia's economic condition that was no better than Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, and the Philippines; the decline of EU-Indonesia economic relation; sustainability issues; and the lack of EU-Indonesia relation. Furthermore, the motive that influences the EU to conduct cross-regional FTA ​​is leverage motive, namely to promote EU values, so that like-minded countries are formed. Economic motive and leverage motive were the reasons why Indonesia was not the first and only the sixth bilateral FTA negotiating partner. It seems that both of these reasons influenced the EU in determining its FTA partners, while security and diplomacy motives did not influence the EU. This shows that security and diplomacy (politics) motives were disregarded by the EU. In choosing FTA partners, the values promoted by the EU lose out when it comes to its economic interests."