Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada pembangunan daerah. Kota Cimahi pada tahun 2018 menjadi juara pertama dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalah tahunan pembangunan daerah yang belum terselesaikan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan di Kota Cimahi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah belum melaksanakan perannya dengan optimal. Kebijakan yang dirumuskan oleh Ditjen. Bina Pembangunan Daerah sebagai regulator, belum mengakomodasi kebutuhan pemerintah Kota Cimahi dalam pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Pembinaan umum dan teknis yang dilakukan sudah cukup baik, dengan diselenggarakannya Rakornas dan Rakortek Nasional dan Kota Cimahi sebagai salah satu pesertanya.Tidak ada fasilitasi yang dilakukan secara langsung ke Pemerintah Kota Cimahi, karena fasilitasi yang dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah hanya pada tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk fasilitasi ke Pemerintah Kota Cimahi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan dengan optimal, karena evalusi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pengecekan dokumen administratif terhadap berita acara pelaksanaan Musrenbang. Saran untuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perlu adanya perbaikan regulasi mekanisme pelaksanaan dan evaluasi Musrenbang, serta pemantauan secara langsung pelaksanaan kegiatan Musrenbang.

---

This study discusses the Role of the Directorate General of Regional Development in encouraging the Cimahi City Government to increase community participation in Musrenbang in regional development. The city of Cimahi in 2018 won first place in regional development in West Java Province. However, in reality there are still unresolved annual problems of regional development. The community feels that the development in Cimahi City is not in accordance with the needs of the local community. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Directorate General of Regional Development has not implemented its role optimally. Policies formulated by the Directorate General. Development of Regional Development as a regulator, has not accommodated the needs of the Cimahi City government in the implementation of the Musrenbang.

The implementation of the general and technical training carried out was quite good, with the holding of the national Rakornas and Rakortek and the City of Cimahi as one of the participants. There was no facilitation conducted directly to the Cimahi City government, because facilitation was carried out directly by the Directorate General. Bina Bangda is only at the provincial government level, while facilitation to the Cimahi City Government is carried out by the West Java Provincial Government. The evaluation has not been carried out optimally, because the evaluation carried out at this time is limited to checking administrative documents on the minutes of the Musrenbang implementation. Suggestions for the Directorate General of Regional Development, it is necessary to improve regulations on the mechanism for implementing and evaluating Musrenbang, as well as direct monitoring of the implementation of Musrenbang activities."

"[Pengaruh positif infrstruktur terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi konsensus di antara para ekonom. Akan tetapi beberapa hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Walaupun investasi publik untuk infrastruktur relatif kecil tetapi Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonominya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kontribusi infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan data level provinsi di Indionesia, studi ini berusaha mengetahui kontribusi infrastruktur secara agregat dan individual terhadap perkeonomian daerah. Perhitungan regresi menggunakan efek tetap menunjukkan bahwa secara agregat infrastruktur berkontibusi secara positif kepada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, studi ini tidak menemukan cukup bukti yang menunjukkan bahwa secara individual setiap tipe infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kecuali untuk tipe infrastruktur air bersih. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan lebih baik jika dilakukan secara komprehensif dan integral.;The positive impact of infrastructure on growth has become a consensus among the economist. However, many studies provide a mixed evidence. Althoughpublic investment on infrastructure is relatively small, Indonesia can maintain its economic growth. This study is aimed to examine contribution of infrastructure to economic development in Indonesia. By using provincial data in Indonesia, this study estimates the contribution of aggregate infrastructure and individual infrastructure on regional economic growth. From the fixed effect estimation, we find that aggregate infrastructure contribute to the regional economic growth.However, this study does not provide enough evidence to support the individual effect of infrastructure on regional growth in Indonesia except safe water access. Therefore, the infrastructure development cannot be partially implemented;The positive impact of infrastructure on growth has become a consensusamong the economist. However, many studies provide a mixed evidence. Althoughpublic investment on infrastructure is relatively small, Indonesia can maintain itseconomic growth. This study is aimed to examine contribution of infrastructure toeconomic development in Indonesia. By using provincial data in Indonesia, thisstudy estimates the contribution of aggregate infrastructure and individualinfrastructure on regional economic growth. From the fixed effect estimation, wefind that aggregate infrastructure contribute to the regional economic growth.However, this study does not provide enough evidence to support the individualeffect of infrastructure on regional growth in Indonesia except safe water access.Therefore, the infrastructure development cannot be partially implemented, The positive impact of infrastructure on growth has become a consensusamong the economist. However, many studies provide a mixed evidence. Althoughpublic investment on infrastructure is relatively small, Indonesia can maintain itseconomic growth. This study is aimed to examine contribution of infrastructure toeconomic development in Indonesia. By using provincial data in Indonesia, thisstudy estimates the contribution of aggregate infrastructure and individualinfrastructure on regional economic growth. From the fixed effect estimation, wefind that aggregate infrastructure contribute to the regional economic growth.However, this study does not provide enough evidence to support the individualeffect of infrastructure on regional growth in Indonesia except safe water access.Therefore, the infrastructure development cannot be partially implemented]"

"Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan dan pembuat kebijakan di bidang jasa keuangan, mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menggantikan PBI 9/16/PBI/2007 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. POJK tersebut diantaranya mengatur ketentuan mengenai Modal Inti Minimum Bank Pembangunan Daerah (BPD) paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,00 dan untuk pemenuhan modal inti tersebut paling lambat pada 31 Desember 2024. Kebijakan ini menjadi isu besar bagi bank-bank milik pemerintah daerah di Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat 11 (sebelas) Bank Pembangunan Daerah dengan modal inti berada di bawah Rp. 3.000.000.000.000,00 diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Saat ini modal Inti yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp1.753.964.000.000,00. Modal inti tersebut masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya BPD dalam memenuhi ketentuan modal inti minimum dan akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu doktrinal dengan tipologi deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini diketahui upaya yang dapat dilakukan manajemen BPD dalam mengupayakan pemenuhan modal inti bank, dengan skema penambahan modal disetor dari pemegang saham existing, melakukan skema merger, konsolidasi, akuisisi dan pembentukan kelompok usaha bank (KUB). Adapun akibat hukum bagi BPD apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu pemberian surat teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan jaringan kantor, perubahan kelas bank menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation dan penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti agar segera menentukan rencana tindak yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi banknya saat ini dan kepada BPD Jambi agar dapat mempertimbangkan skema merger, akuisisi, konsolidasi, dan pembentukan KUB sebagai upaya alternatif yang dapat dipilih mengingat jangka waktu pemenuhan modal inti minimum ini sudah semakin dekat.

---

The Financial Service Authority, that acts as a banking supervisor and policy maker in financial service, issued a PJOK Number 12/POJK.03/2020 concerning the Consolidation of Commercial Banks to replace PBI 9/16/PBI/2007 concerning the Total of Minimum Core Capital of Commercial Banks. POJK includes stipulation about the Minimum Core Capital of Regional Development Banks (BPD) of at least IDR 3,000,000,000,000.00 and to fulfill this core capital no later than December 31, 2024. This policy becomes a big issue for regional banks that are owned by the government. Until today, there are still 11 (eleven) Regional Development Banks (BPD) with the core capital under Rp. 3,000,000,000,000.00, one of which is Jambi Regional Development Bank. As for now, the core capital owned by Jambi Regional Development Bank is Rp1,753,964,000,000.00. The core capital is still far from the provisions stipulated by OJK. There are also issues raised in this study, that is the BPD's efforts in meeting the requirement of minimum core capital and the legal consequences if these stipulations are not met. A normative juridical with a descriptive analysis was implemented as the method of this study. Based on the result of the study, it was found that what the BPD management could do was finding a way to complete the bank's core capital in a form of adding paid- in capital from existing shares, doing merger scheme, consolidation, acquisition, and forming a Bank Business Community (KUB). As for the legal consequences for BPD, if they do not comply with these provisions in a form of written warnings, the they will be getting a restriction of business activities and office networks, a change of bank class to Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation, and also a reassessment. It is suggested that BPD that has not yet met the requirement of the core capital should immediately determine a plan of an action that can be done in accordance with the current condition of the bank. As for BPD Jambi, it is suggested that the institution should consider merger scheme, acquisition, consolidation, and forming KUB as the alternatives solution to be chosen as the time for completing minimum core capital is getting closer."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari diversifikasi usaha yang dilakukan oleh bank pembangunan daerah di Indonesia terhadap risiko yang dihadapinya pada periode 2005-2009. Metode yang digunakan adalah metode balanced panel. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan non-bunga bersih (NNII) terhadap risiko (yang diukur dengan proksi SDROA, SDROE, LLP, dan ADZ) yang dihadapi oleh bank pembangunan daerah skala kecil dan bank pembangunan daerah skala besar. Pendapatan komisi (COM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko (yang diukur dengan proksi SDROA, SDROE, LLP, dan ADZ) hanya pada bank pembangunan daerah skala kecil.

---

The purpose of this study is to get the understanding about the effects of business diversification that is done by regional development banks in Indonesia towards the risk that the banks face for period 2005 - 2009. The method used is balanced panel method. In this study, it was found that there is significant effect of Net Non-Interest Income (NNII) towards risk (measured by SDROA, SDROE, LLP, and ADZ as proxies) that is faced by regional development banks in small scale and large scale. Commission Income (COM) has significant effect towards risk (measured by SDROA, SDROE, LLP, and ADZ as proxies) only in small scale regional development banks"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Bank Pembangunan Daerah memiliki kinerja yang baik apabila memiliki modal intelektual Total Bank Pembangunan Daerah yang penulis teliti sebanyak 26 perusahaan sejak tahun 2005 sampai 2014 Dalam penelitian ini penulis mengukur modal intelektual melalui HCE SCE CEE dan VAICTM Sedangkan untuk mengukur kinerja keuangan penulis menggunakan ROA dan ROE Penelitian ini menggunakan 4 model dimana didapatkan hasil yang menunjukan bahwa VAICTM berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan Namun ketika VAICTM dibagi kedalam 3 komponen maka CEE merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPD.

---

This study aims to determine the Regional Development Banks whether has a good performance if it has intellectual capital Total Regional Development Banks of this research are 26 companies from 2005 to 2014 In this study intellectual capital is measured using the HCE SCE CEE and VAICTM Meanwhile to company rsquo s performance is measured using the ROA and ROE This study used four models where the results show that VAICTM positively associated with company 39 s financial performance But when VAICTM is split into three components CEE is the most influence component on financial performance in Regional Development Banks."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan dampak Program BPD Regional Champion terhadap tingkat NPL BPD yang merupakan proxy risiko kredit. Dengan menggunakan analisis data panel, model terpilih yaitu Random Effects Model mengidentifikasikan determinan NPL dari faktor internal dan eksternal bank. Model tersebut kemudian disimulasikan dengan given condition berupa target indikatif keberhasilan program yaitu pertumbuhan kredit minimum 20% dan porsi kredit produktif minimum 40%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat NPL estimasi selama periode 2008-2011 bagi 12 bank akan lebih tinggi dibandingkan NPL riil sementara bagi 13 bank lain sebaliknya.

---

Focus of this research is to identify the impact of BPD Regional Champion Program to each bank's NPL. Using a panel data analysis for the observation period of 2008 - 2011, the selected random effects model identifies the determinant of NPL from bank specific variables and external factors. The Model is then simulated by the indicative targets of minimum loan growth of 20% and minimum portion of productive loan of 40%. This research reveals that the Program may cause higher estimated NPL for 12 banks while for the other 13 banks the estimated NPL will be lower than the real NPL."

"Peran jasa transportasi udara di Indonesia meningkat secara signifikan sejak awal tahun 2000. Salah satu penyebabnya adalah deregulasi industri jasa penerbangan. Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan pengguna jasa transportasi udara dan pembangunan ekonomi regional di Indonesia belum jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkeskplorasi dampak ekonomi dari tumbuhnya penggunaan jasa transportasi udara terhadap pembangunan ekonomi regional di Indonesia. Observasi dilakukan terhadap 52 bandara di Indonesia, dengan menggunakan metode regresi panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penumpang dan kargo memberikan dampak positif terhadap indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu PDRB per-kapita dan serapan tenaga kerja. Deregulasi industri jasa penerbangan mendorong peningkatan manfaat ekonomi dari tumbuhnya pengguna transportasi udara.

---

The role of air transport service in Indonesia has increased significantly since 2000. One of the main causes is the deregulation of air transportation industry. However, the relationship between air transportation growth and regional economics development is unclear. This study seeks to explore the economic impact from the growing number of air transportation usage to the regional economic development in Indonesia. Fifty-two airports are the units of observation with the use of panel regression methods. The result reveals that the growth of passenger and cargo impact the economic growth indicators positively, including GDP per-capita and employment. The deregulation of air transportation industry boosts the economics benefits obtained from the growing users of air transport services."