Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis pengaruh anggaran infrastruktur dan anggaran modal manusia ketimpangan di Indonesia menggunakan model koreksi kesalahan vektor (VECM). Data yang digunakan adalah data sekunder di tingkat nasional untuk tahun 1980 sampai dengan 2018 yaitu anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia, angka inflasi,tingkat pengangguran, dan rasio Gini. Penelitian ini menggunakan anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai persentase dari total anggaran pemerintah dan sebagai persentase dari PDB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam istilahAnggaran pendek pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh positif signifikan melawan ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran pemerintah sebesar infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan. Di sisi itu jika tidak, anggaran pemerintah untuk sumber daya manusia dalam jangka pendek akan berpengaruh signifikan negatif terhadap ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran tersebut pemerintah untuk modal manusia telah memperburuk ketimpangan secara signifikan.

---

This study analyzes the effect of infrastructure budgets and human capital budgets inequality in Indonesia using a vector error correction model (VECM). The data used are secondary data at the national level for the years 1980 to 2018, namely the government budget for infrastructure and human resources, inflation rates,

unemployment rate, and the Gini ratio. This study uses the government budget for infrastructure and human resources as a percentage of the total government budget and as a percentage of GDP. The results of this study indicate that in terms The government's short budget for infrastructure has a significant positive effect against inequality. However, in the long run the government budget as large as infrastructure has a significant effect in reducing inequality. On the other hand, if not, the government budget for human resources in the short term will have a significant negative effect on inequality. However, in the long term the government's human capital budget has exacerbated inequality significantly."

"ABSTRAKModal sosial, sumber daya yang mungkin kurang berguna untuk sebagian orang, bisa memberi segalanya untuk sebagian orang lain. Modal tersebut merupakan sumber daya yang sedang menarik untuk diteliti karena input konvensional cenderung kurang bisa menjelaskan perbedaan penghasilan, yang variabelnya didekati dengan pengeluaran. Meski definisinya belum disepakati, namun ada benang merah yang bisa ditarik untuk mencirikan keberadaan modal sosial.Indonesia, sebagai negara keempat terpadat di dunia yang belakangan ini baru melewati proses reformasi, dapat menghadapi masalah karena keberagamannya dalam rentang geografi, etnisitas, agama, dan kemajuan pembangunan. Kombinasi ini bahkan dapat menjadi alasan menarik untuk mempelajari modal sosial negeri ini.Penelitian ini menegaskan penelitian sebelumnya yang membuktikan relevansi modal sosial dalam menghasilkan keuntungan ekonomi di negeri ini. Studi ini juga membuktikan hubungan penting antara modal sosial dan sumber daya manusia yang bisa digunakan untuk membangun kebijakan yang efektif untuk modal sosial. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahwa, dengan menggunakan variabel tertentu, modal sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan tanpa masalah endogenitas.

---

ABSTRACTSocial capital, which might not mean anything for certain people, can give everything to some others. It is the capital that current researchers are interested in since the conventional input could not explain much of differences in income, proxied by expenditure. Although its definition is not yet unanimously agreed upon, agreement does exist as to indicate characteristics of social capital. Indonesia, the fourth most populous country in the world that recently went through a series of reforms, may face problems caused by heterogeneity regarding geography, ethnicities, religions, and development progress. This combination is yet another interesting reason to study the country rsquo s social capital. This research confirms the previous empirical literature justifying the economic returns of social capital in the country. It also proves the important relationship between social and human capital that can be used to build effective policy for this new type of capital. Ultimately, it demonstrates that, by using certain variables as instruments, social capital can improve welfare without endogeneity problem. "

"ABSTRAKInfrastruktur menjadi salah satu pilar dari 12 pilar dalam penentuan indeks daya saing global GCI , dan Indonesia menempati urutan ke 81 dari 140 negara World Economic Forum, 2015-2016 . Kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang masih jauh lebih kecil dari kebutuhannya sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Renstra K/L yang terkait dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2015-2019, menandakan bahwa Pemerintah Pusat masih kesulitan dalam mendanai pembangunan insfrastruktur ekonomi. Selain itu, kebijakan alokasinya yang berbeda-beda untuk setiap sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi juga mengindikasikan kemungkinan dampak yang berbeda-beda terhadap perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan-permasalahan terkait dengan kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur ekonomi, khususnya yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, menganalisis peranan sektor-sektor dalam bidang infrastruktur, dan memperkirakan dampaknya pada tahun 2015-2019, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja.Dengan menggunakan analisa Tabel Input-Output IO nasional tahun 2014 yang merupakan hasil updating dengan metode RAS dari Tabel IO nasional tahun 2010, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi secara total berkontribusi sebesar 27,5 persen terhadap pembentukan output terbesar sektor konstruksi gedung , 21,1 persen terhadap nilai tambah bruto PDB terbesar sektor konstruksi gedung , 21,8 persen terhadap pendapatan terbesar sektor jalan, jembatan, dan pelabuhan , dan 11,1 persen terhadap tenaga kerja terbesar sektor angkutan jalan raya dalam perekonomian nasional pada 2014. Sektor ketenagalistrikan, sektor jalan, jembatan dan pelabuhan dan sektor angkutan jalan raya merupakan sektor kunci dalam bidang infrastruktur dalam perekonomian nasional. Berdasarkan besaran nilai penggandanya, kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur akan optimal dampaknya terhadap output apabila alokasi anggaran dalam bidang infrastruktur diprioritaskan pada sektor ketenagalistrikan, untuk nilai tambah akan optimal bila diprioritaskan pada sektor industri pengilangan gas bumi, dan untuk pendapatan dan tenaga kerja akan optimal bila diprioritaskan untuk angkutan kereta api. Dikarenakan kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur yang tidak sesuai dengan prioritas tersebut, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional juga tidak optimal.

---

ABSTRACT Infrastructure, as we know, has been recognized as one of the twelve indicators used to define the Global Competitiveness Index GCI of a country. Infrastructure was also one of the ten aspect used to measure the easiness of running business in most countries. In 2015, the slight difficulties of getting electricity supply and services put Indonesia at 46 out of 189 countries World Bank, 2015 . In depth study of the country rsquo s Budgetary Income and Disbursement APBN stated in the 2015 2019 National Intermediate Development Plan RPJMN showed that the sectoral budget allocated for economic infrastructure within the related Ministry or Institution so far are still way down under the expected need stated in their recorded Strategic Planning document. This together with the inconsistency in the year to year budget allocation for each sectors directly showed the difficulties faced by the Government in allocating consistent necessary budget to support the Infrastructure Economic Development programs. This study focused on analyzing the problem related to the budget allocation disbursement for economic infrastructures, in particular the one financed by the Central Government through related Ministry Institution. It analyzes the role of each sector within the infrastructure and forecasting the impact on the output, the value added, the public income and the absorption of work forces for the year 2015 ndash 2019.Analyzing the 2014 National Input Output Table NIOT , updated from 2010 NIOT by RAS method, it was found that in 2014 the total contribution of Economic Infrastructure Sectors on the total country output is 27.5 percent in which the largest was due to building construction sector. The contribution toward Gross Domestic Product GDP is 21.1 percent, and again the largest contributor is building construction, 21.8 percent toward total income where the largest contributor is highway, bridges, and port sector, and 11.1 percent toward work forces absorption the largest is highway transportation . Availability and easiness of electrical power, bridges, port, and highway transportation became the key sector in the national infrastructure economic count down. Based on its multiplier effect value, the impact of budget allocation for infrastructure will become optimal toward total country output if the budget allocation for infrastructure sectors is prioritized on electrical power sector. The added value will be optimal if it is focused on Natural Gas Refinery industry. Income and work forces absorption will be optimal if railway transportation is prioritized. So far because the actual disbursement of the country rsquo s budget was not following the above conclusion, the impact to the total national economic development is not optimal. "

"Kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara wilayah timur dengan wilayah barat, masih menjadi isu strategis yang harus ditemukan strategi dan upaya untuk meminimalisirnya. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah timur Indonesia merupakan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan negara, yang masih memiliki kebutuhan tinggi untuk pembangunan infrastruktur, namun kapasitas fiskal rendah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 menganalisis pengaruh proporsi belanja modal terhadap ketersediaan infrastruktur listrik, air bersih, jalan aspal, dan akses menuju sekolah dasar dan puskesmas dengan menggunakan asumsi jarak terdekat dari permukiman; dan 2 menganalisis pengaruh ketersediaan nfrastruktur listrik, air bersih, jalan aspal, dan akses menuju sekolah dasar dan puskesmas terhadap pembangunan manusia. Penelitian dilakukan di 129 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam rentang waktu tahun 2012 ndash; 2016. Metode penelitian menggunakan analisis kuadran dan analisis regresi linier dan berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi belanja modal maka ketersediaan infrastruktur akan semakin meningkat, dan semakin tinggi ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan capaian pembangunan manusia pada setiap komponennya. Infrastruktur yang memiliki daya ungkit paling besar terhadap mayoritas komponen pembangunan manusia yaitu jalan aspal, sehingga menunjukkan bahwa konektivitas menjadi infrastruktur penting dalam pembangunan manusia. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis kuadran, terdapat beberapa daerah yang memiliki proporsi belanja modal tinggi tetapi ketersediaan infrastruktur dasar rendah, dan daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur dasar tinggi namun capaian pembangunan manusia rendah. Oleh karena itu, diperlukan skema pengalokasian anggaran dan output infrastruktur yang tepat sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan manusia.

---

Regional disparities still be a main issues of regional development that hasn rsquo t been resolved yet. This fact is due to the most of them are backwash area, which is has high demand for public infrastructure, but low fiscal capacity. This study examines 1 the effect of the local government expenditure on the availability of infrastructure electricity, clean water, asphalt road, and access to primary schools and medical health center and 2 the effect of the availability of infrastructure electricity, clean water, asphalt road, and access to primary schools and medical health center on human development index. There are 129 districts cities in Sulawesi, Maluku, and Papua in the period of 2012 ndash 2016 as an objects of this study. This study uses quadrant analysis and multiple regression analysis.We find that the higher of local government expenditure, will increase the availability of infrastructure, and the higher of infrastructure rsquo s availability will increase human development index. The infrastructure which has the greatest leverage on the human development index is the asphalt road. It is indicate that connectivity becomes an important infrastructure in human development. Based on quadrant analysis results, there some types of regions, they are high local government expenditure with lack infrastructure rsquo s availability, and high infrastructure rsquo s availability with low human development index. Therefore, there is a need to improve the quality of budget allocation and output infrastructure schemes, so that it can give a significant impact on human development."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pembangunan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia di Indonesia dalam cakupan kabupaten dan kota pada tahun 2018. Pembangunan manusia dalam penelitian ini dihitung dari besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh UNDP dan diolah oleh BPS. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) terbukti adanya hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dan IPM di Indonesia. Variabel infrastruktur yang memengaruhi IPM secara signifikan, adalah persentase jalan beraspal, jumlah perguruan tinggi, keberadaan sinyal internet 4G, akses terhadap listrik, air bersih, dan sanitasi. Sedangkan bank dan rumah sakit tidak terbukti berpengaruh terhadap IPM. Wilayah berstatus kota memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan wilayah yang berada di Indonesia bagian barat memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan wilayah yang berada di Indonesia bagian timur. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah agar dapat meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang signifikan memengaruhi IPM.

---

This study discusses the development of infrastructure that is positive for human development in Indonesia in the development of districts and cities in 2018. Human development in this study is calculated from the score in the Human Development Index (HDI) published by UNDP and processed by BPS. By using the Ordinary Least Square (OLS) method it is proven that there is a positive relationship between infrastructure development and HDI in Indonesia. Infrastructure variables that significantly affect HDI, are the percentage of asphalt roads, the number of universities, the presence of 4G internet signals, access to electricity, clean water, and sanitation. While banks and hospitals have not been proven to have an impact on HDI. Cities have a higher HDI compared to districts and regions in western Indonesia have a higher HDI than regions in eastern Indonesia. The results of this study can be considered by the government in order to improve human development in Indonesia through infrastructure development that significantly influences HDI."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menentukan kriteria, bobot kriteria dan memberikan contoh penentuan prioritas usulan anggaran belanja modal pada BPPK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berjenis studi kasus dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP . Penelitian menyimpulkan terdapat enam kriteria dan 22 subkriteria beserta bobotnya yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas belanja modal. Kriteria dan bobot tersebut meliputi: kemanfaatan aset 24,42 , keselarasan dengan strategi 16,81 , kesiapan usulan belanja modal untuk dilaksanakan 16,07 , jaminan keberlangsungan aset 16,06 , keandalan estimasi usulan biaya 13,92 , dan sifat usulan belanja modal 12,73 . Penentuan prioritas atas lima paket contoh usulan belanja modal menunjukkan urutan yang sama dengan hasil Resources Forum BPPK. Penelitian ini bertujuan menentukan kriteria, bobot kriteria dan memberikan contoh penentuan prioritas usulan anggaran belanja modal pada BPPK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berjenis studi kasus dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP . Penelitian menyimpulkan terdapat enam kriteria dan 22 subkriteria beserta bobotnya yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas belanja modal. Kriteria dan bobot tersebut meliputi: kemanfaatan aset 24,42 , keselarasan dengan strategi 16,81 , kesiapan usulan belanja modal untuk dilaksanakan 16,07 , jaminan keberlangsungan aset 16,06 , keandalan estimasi usulan biaya 13,92 , dan sifat usulan belanja modal 12,73 . Penentuan prioritas atas lima paket contoh usulan belanja modal menunjukkan urutan yang sama dengan hasil Resources Forum BPPK.

---

ABSTRACTThis research aims to determine criterias, weight criterias and give example in the prioritization of proposed capital budget in the Financial Education and Training Agency FETA . The research is a qualitative research which designed in a case study with Analytical Hierarchy Process AHP . The conclusions obtained from this research are six criterias and 22 subcriterias which could be used to determine the priority of capital budget. The criteria and weighting include benefit assets 24.42 , alignment strategy 16.81 , readiness to implement the proposed capital budget 16.07 , guarantee the sustainability of assets 16.06 , reliability of the estimates costs of the proposal 13.92 , and the nature of the proposed capital budget against existing assets 12.73 . Setting priorities on five sample packets of capital budget proposals show the same sequence as the result of Resources Forum."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia dewasa ini menunjukan fokus pembangunan pada infrastruktur dengan gencarnya proyek pembangunan infrastruktur dan berbagai langkah kebijakan terkait yang diambil. Berbagai studi empiris telah menjelaskan peranan penting infrastruktur terhadap pembangunan perekonomian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR merupakan salah satu kementerian/lembaga K/L yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan mendapatkan porsi alokasi belanja infrastruktur terbesar dalam APBN. Studi ini mencoba untuk melihat seperti apa peranan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR serta dampak yang timbul dari alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dari APBN terhadap perekonomian nasional. Studi ini menggunakan metode analisis input-output IO dengan menggunakan data Tabel IO Konstruksi Kementerian PUPR tahun 2015. Hasil analisis menunjukan infrastruktur dalam lingkup Kementerian PUPR memiliki keterkaitan dengan sektor hulu yang lebih besar dibandingkan dengan sektor hilirnya. Selain itu, infrastruktur Kementerian PUPR memiliki potensi dampak ekonomi yang besar, baik terhadap penciptaan output, nilai tambah bruto NTB, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja. Alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR dapat diprioritaskan di Ditjen Perumahan untuk memaksimalkan peningkatan output dan pendapatan masyarakat, di Ditjen Bina Marga untuk memaksimalkan NTB, atau di Ditjen Cipta Karya untuk memaksimalkan peningkatan tenaga kerja.

---

ABSTRACTNowadays, Indonesian government shows the focus of development on infrastructure with massive infrastructure development projects and various related policy actions that taken. Empirical studies have explained the important role of infrastructure for economic development. Ministry of Public Works and Public Housing PUPR is one of the ministries agencies responsible for the provision of infrastructure with the largest portion of infrastructure spending allocations from the state budget. This study tries to see the roles of infrastructure within the scope of the PUPR ministry as well as the impact of infrastructure budget allocation of PUPR ministry from state budget on the national economy. This study uses input output analysis method with PUPR Ministry 39s Construction input output table data of 2015. The analysis shows that infrastructure under PUPR ministries has a higher linkage with upstream sector than the downstream sector. In addition, infrastructure under PUPR ministry has a large economic impact potential, whether the creation of output, gross value added GVA, society income, or employment. Infrastructure budget allocation of PUPR ministry can be prioritized at Directorate General of Housing to maximize the increase of output and income, at Directorate General of Highways to maximize the increase of GVA, or at Directorate General of Human Settlements to maximize the increase of employment."

"Sebagai sebuah landasan, infrastruktur memainkan peran penting bagi pembangunan manusia baik dari sisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak dari aksesibilitas infrastruktur dasar dalam mempengaruhi pembangunan manusia yang tergambar pada indeks pembangunan manusia serta komponennya yaitu usia harapan hidup, harapan dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per-kapita pada 34 provinsi di indonesia pada periode 2019 hingga 2022. Dengan ketersediaan data yang ada, penulis mengambil lima jenis innfrastruktur yaitu proporsi masyarakat dengan akses elektrisitas, proporsi keluarga dengan sumber air minum layak, sanitasi layak, dan ruang hidup layak, serta rasio kepadatan jalan pada masing-masing provinsi. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear dengan spesifikasi fixed effect. Penelitian ini menemukan bahwa aksesibilitas elektrisitas, sumber air minum layak, sanitasi layak, dan jalan memiliki dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia beserta komponennya. Variabel ruang hidup layak tidak terbukti memberikan dampak positif terhadap indeks pembangunan manusia dan komponennya, hal ini bertentangan dengan kerangka konseptual sehingga diperlukan study lebih lanjut.

---

As the foundation, infrastructure plays a vital role for human development in every aspect such as social, culture, politics, and economy. The purpose of this study is to know the impact of basic infrastructure accessibility on human development which is represented by human development index and its component that is the expectation of life, expected years of schooling, average years of schooling, and per-capita expenditure in 34 provinces in Indonesia between 2019 to 2022 period. With the availibility of existing data, the author took five types of infrastructure that is electricity (individual level), adequate source of drinking water (household level), adequate sanitation (household level), sufficient living space (household level), and road density in each province as well. Using linear regression methods with fixed effect specification, the study found that electricity access, adequate source of drinking water, improved sanitation, and road density have a positif impact on human development index and its components. Sufficient living space is not proven to have positive impact on human development index and its component, its not in line with the conceptual framework so further studies is needed."

"Perkembangan transportasi di Jakarta semakin semarak dengan hadirnya Commuter Line (KRL), Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Kereta modern memiliki fitur-fitur yang lebih canggih dibandingkan dengan kereta konvensional, yaitu penggunaan teknologi yang didukung oleh sistem yang terintegrasi antar komponennya. Dengan perkembangan teknologi tersebut maka sumber daya manusia yang dibutuhkan diharapkan dapat mengembangkan teknologi, mengoperasikan, serta mencari solusi dari permasalahan yang akan ditemui dalam teknologi yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis konsep standar kompetensi sumber daya manusia pada bidang telekomunikasi dan infrastruktur perkeretaapian sesuai dengan regulasi saat ini; (2) menganalisis kebutuhan standar kompetensi sumber daya manusia pada bidang telekomunikasi dan infrastruktur kereta modern dan (3) menganalisis kesiapan regulator kereta modern terhadap standar kompetensi baru sumber daya manusia bidang telekomunikasi dan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis gap, pendekatan Work Breakdown Structure (WBS), dan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) standar kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian bidang telekomunikasi dan infrastruktur sudah sesuai dengan regulasi saat ini; (2) kebutuhan standar kompetensi sumber daya manusia bidang telekomunikasi dan infrastruktur perkeretaapian modern yang terdiri dari 3 (tiga) fungsi utama dengan penambahan setiap kompetensinya yang mencakup aspek keselamatan, aspek teknologi informasi dan komunikasi, aspek sistem yang terintegrasi, dan aspek budaya kerja dan (3) Kementerian Perhubungan dalam menyiapkan sumber daya manusia perkeretaapian modern bidang telekomunikasi dan infrastruktur masih berada pada posisi situasi bahwa memiliki kekuatan serta beberapa kelemahan dari pihak internal (diklat dan regulator) serta memiliki peluang dari pihak eksternal (operator kereta modern, lembaga swasta, kementerian lainnya dan industri). Peluang terbesar adalah adanya kebutuhan yang tinggi dari pihak industri maupun operator terhadap SDM tersertifikasi. Terdapat strategi dalam penyiapan sumber daya manusia perkeretaapian modern bidang telekomunikasi dan infrastruktur, di antaranya adalah: (1) meningkatkan anggaran diklat; (2) meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga diklat; (3) penyusunan kurikulum diklat perkeretaapian modern; (4) pelaksanaan diklat fungsional; (5) pembinaan terstruktur terhadap jabatan fungsional; (6) menyusun road map dan (7) percepatan penyusunan SKKNI.

---

The development of transportation in Jakarta is increasingly lively with the presence of the Commuter Line (KRL), Mass Rapid Transit (MRT) and Light Rail Transit (LRT). Modern trains have more sophisticated features than conventional trains, namely the use of technology that is supported by an integrated system between its components. With these technological developments, the human resources needed are expected to be able to develop technology, operate, and find solutions to problems that will be encountered in existing technology. The objectives of this study are: (1) to analyze the concept of standards competency of human resources in telecommunications and infrastructure modern railways by current regulations; (2) to analyze the need for competency standards of human resources in telecommunications and infrastructure modern railways and (3) analyze the readiness of modern railways regulators to the new standards competency of human resources in telecommunications and infrastructure. The research methods used include gap analysis, Work Breakdown Structure (WBS), and SWOT analysis. The results of this study are: (1) standards competency of human resources modern railway in telecommunications and infrastructure are by current regulations; (2) the need for competency standards for human resources in telecommunications and infrastructure modern railway which consists of 3 (three) main functions with the addition of each competency which includes safety aspects, information and communication technology aspects, integrated system aspects, and work culture aspects and (3) The Ministry of Transportation in preparing human resources for modern railways in telecommunications and infrastructure is still in a situation where it has strengths and weaknesses from internal parties (diklat and regulator) and has opportunities from external parties (modern train operators, private institutions, other ministries and industry). The biggest opportunity is the high demand from the industry and operators for certified human resources. There are strategies for preparing human resources for modern railways in the field of telecommunications and infrastructure, including: (1) increasing the education and training budget; (2) increasing the number and competence of training personnel; (3) preparation of the modern train training curriculum; (4) implementation of functional training; (5) structured development of functional positions; (6) compiling a road map and (7) accelerating the preparation of the SKKNI."

"The importance of an organization's human capital -- its people -- cannot be overstated or overlooked, but like any other asset, it must be carefully managed and monitored. The people in a company reflect the investment not only of money, but also of the time dedicated to developing and executing projects and programs."