Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan desentralisasi seharusnya memberikan dampak yang positif pada kemajuan daerah. Sejak penerapannya tahun 2001, desentralisasi di Indonesia semakin dalam dan luas diterapkan. Menggunakan kebijakan penataan permukiman kumuh sebagai pendekatan studi akan dilihat dampak dari desentralisasi dan seberapa persisten dampak tersebut hadir. Hasil estimasi dengan menggunakan RD-DiD menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi berkorelasi negatif dengan penataan permukiman kumuh di kawasan Jabodetabek. Luas permukiman kumuh lebih besar 45% dibandingkan dengan tahun sebelum desentralisasi atau daerah yang tidak terdesentralisasi. Dengan demikian dalam aspek penataan permukiman kumuh desentralisasi dapat dikatakan tidak berjalan efektif bahkan cenderung membuat keadaan lebih buruk.

---

The implementation of decentralization should have a positive impact on regional progress. Since its implementation in 2001, decentralization in Indonesia has become deeper and wider. Using the slum settlement policy as a study approach this study will examine the impact of decentralization and how persistent these impacts are. The estimation results using RD-DiD shows that the implementation of decentralization has a negative correlation with the arrangement of slums in the Jabodetabek area. The area of ​​slums is 45% greater than the year before decentralization or a non-decentralized area. Thus in the aspect of structuring the slums, decentralization can be said that it does not work effectively and even tends to make things worse."

"Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2001. Salah satu tujuan desentralisasi adalah memaksimalkan peran pemerintah daerah agar mampu mengatasi permasalahan di daerah yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Diantara masalah yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah konflik lokal. Kajian ini melihat dampak desentralisasi di wilayah Jabodetabek terhadap jumlah konflik dari data PODES tahun 2008, 2011, 2014 dan 2018. Hasil estimasi dengan menggunakan Regression Discontinuity menunjukkan bahwa desentralisasi di Jabodetabek memiliki korelasi positif dengan jumlah konflik di Jakarta. pada 2014 dan 2018.

---

The implementation of decentralization in Indonesia has been going on since 2001. One of the goals of decentralization is to maximize the role of local governments in order to be able to overcome problems in the regions that can hinder the realization of people's welfare and economic development. Among the problems that can hinder the realization of community welfare are local conflicts. This study looks at the impact of decentralization in the Jabodetabek area on the number of conflicts from PODES data for 2008, 2011, 2014 and 2018. Estimation results using Regression Discontinuity show that decentralization in Jabodetabek has a positive correlation with the number of conflicts in Jakarta. in 2014 and 2018."

"ABSTRAK

Keberadaan kawasan kumuh tidak saja berdampak buruk terhadap penduduk yang tinggal didalamnya, tetapi juga terhadap masyarakat yang ada disekitarnya. Kawasan kumuh memunculkan eksternalitas negatif dalam bentuk kejahatan, masalah kesehatan bahkan konflik. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris apakah kawasan permukiman kumuh berpengaruh terhadap peluang munculnya tindak kejahatan, masalah kesehatan dan konflik pada wilayah perkotaan (urban areas) di Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan data cross section tahun 2014. Data yang digunakan adalah data PODES 2014 dan data luas permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan menggunakan metode Logit, hasil estimasi menunjukkan bahwa permukiman kumuh berpengaruh terhadap peluang munculnya  beberapa tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, peredaran narkoba dan pembunuhan. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa permukiman kumuh berpengaruh terhadap peluang munculnya penyakit difteri.

---

ABSTRACT

 

---

The existence of slums does not only have a negative impact on the population living inside, but also on the people around them. Slums create negative externalities in the form of crime, health problems and even conflicts. This study explaining whether slum areas affect the chances of crime, health problems and conflicts in urban areas in Indonesia. The analysis was carried out using cross section data in 2014. The data used were PODES 2014 data and extensive residential data from the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). Using the Logit Probit method, the estimation results show that slums affect the chances of several crimes such as theft, fraud, abuse, drug trafficking and murder. The estimation results also show that slums affect the chance of diphtheria.

 

"

"ABSTRAKBerbeda dengan keadaan suatu kota yang telah direncanakan secara matang untuk menjadi kota dengan fungsi spesifik seperti kota pemerintahan, metropolitan Jakarta tumbuh sebagai kota multifungsi, di mana kegiatan pemerintahan, perdagangan, industri dan pendidikan berpusat, sekaligus menjadi pintu gerbang bagi arus barang dan orang dari dan ke negeri ini. Tidaklah mengherankan apabila Jakarta memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para urbanit yang mencoba mengadu untung demi perbaikan nasib di sini. Kenyataan selanjutnya adalah bahwa para urbanit yang sebagian besar memiliki keahlian dan ketrampilan terbatas memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan jumlah penduduk dan pertambahan daerah pennukiman kumuh di ibu kota.Permukiman kumuh didefinisikan antara lain sebagai permukiman dengan unit-unit rumah dengan ukuran kecil-kecil serta kondisi fisik lingkungan yang buruk (Drakakish, 1980). Sebagian wilayah Kecamatan Penjaringan di Jakarta Utara adalah gambaran dari permukiman kumuh yang diobservasi dalam penelitian ini. Tujuan pokok dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kondisi fisik lingkungan permukiman kumuh dengan kondisi sosial ekonomi penghuninya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dan otoritas perencanaan tata ruang perkotaan serta program perbaikan kampung.Hipotesis yang diajukan adalah: semakin rendah kondisi sosial ekonomi penghuni, maka akan semakin kumuh lingkungan permukimannya.Penelitian dilakukan melalui beberapa langkah pendekatan. Pendekatan pertama yaitu studi menggunakan data primer, dalam hal ini interpretasi foto udara tahun 1982 dan tahun 1994. Interpretasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai persebaran permukiman kumuh di Kecamatan Penjaringan. Pendekatan kedua adalah studi melalui observasi terestrial dengan cara mengamati langsung kondisi fisik lapangan serta wawancara langsung dengan para responden. Pendekatan ketiga adalah studi melalui data sekunder yang terkait dengan masalah ini, di antaranya data statistik, peta dan laporan-laporan dari instansi pemerintah.Analisis data dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas lingkungan permukiman dan persebaran kekumuhan. Analisis ini merupakan gabungan antara pengolahan data lapangan dan interpretasi foto udara, dengan skenario foto udara ini akan menjadi verifikasi analisis data terestrial. Untuk keperluan penilaian, permukiman kumuh dibagi dalam tiga kategori, yaitu kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat. Tolok ukur atau indikator kekumuhan ini dihitung dengan cara memberikan nilai dan bobot pada setiap variabel yang telah ditetapkan dalam himpunan variabel kondisi fisik linglcuangan. Dalam hal ini, mengacu pads kriteria penilaian dari Ditjen Cipta Karya Departemen PU dan BAPPEM MHT DKI Jakarta, variabel kondisi fisik lingkungan permukiman yang dilibatkan ada sepuluh macam, yaitu genangan air, sarana sanitasi, sarana pembuangan sampah, kepadatan hangman, lebar jalan masuk, kondisi permukaan jalan masuk, ketersediaan somber air bersih, keadaan konstruksi bangunan rumah, tats letak blok permukiman dan leas rumah mukim. Kelompok variabel bebas yang akan dipelajari hubungannya dengan variabel kondisi fisik lingkungan permuldman di batasi tiga item, yaitu: pendapatan, tingkcat pendidikan serta kesehatan penghuni.Analisis data menggunakan cara-cara yang lazim digunakan dalam metoda statistik, antara lain metode chi square untuk mengetahui adanya hubungan antara masing-masing variabel kondisi fisik dengan masing-masing variabel kondisi sosial ekonomi, serta metoda regresi berganda untuk mengetahui pola hubungan ketergantungan antara tingkat kekumuhan dengan variabel-variabel kondisi sosial ekonomi. Untuk memudahkan operasi perhitungan digunakan software SPSS (Statistical Package for Social Sciences).Uji hipotesis dengan metode Chi square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua kelompok variabel. Sebanyak tiga puluh pasang tabulasi silang diuji, untuk menyelidiki adanya hubungan antar variabel-variabel yang terlibat. Sebanyak 23 item atau sekitar 77 persen dari ketiga puluh jenis yang diuji tersebut menunjukkan adanya hubungan antar variabel yang signif:kan. Faktor penghasilan penghuni menempati urutan pertama dalam hal banyaknya hubungan yang terbukti, yaitu 9 hubungan dari 10 macam yang diuji. Kemudian diikuti faktor tingkat pendidikan dengan 8 hubungan yang signifkan dan terakhir faktor kesehatan dengan 6 hubungan yang terbukti, masingmasing dari 10 hubungan yang diuji. Bila ditinjau kualitas kedekatan hubungan antar variabel yang telah teruji, rata-rata berada pads tingkat hubungan sedang dengan nilai contingency antara 0,30 sampai 0,49. Hubungan paling kuat terdapat antara pendapatan responden dengan kondisi konstruksi bangunan rumah yang ditempatinya dengan nilai contingency 0,500.Perhitungan regresi antara indikator tingkat kekumuhan Y dengan ke tiga variabel.bebas: X11 (pendapatan), X12 (tingkat pendidikan) dan X13 (kesehatan) menghasilkan persamaan: Y = 7,279 + 0,458 X11 + 1,764 XS2 + 2,598 X13 Persamaan di atas menggambarkan pola hubungan antara variabel-variabel yang terlibat, dalam hal ini Y mewakili kondisi fisik lingkungan permukiman dan X11, X12 dan X13 mewakili kondisi sosial ekonomi penghuni. Persamaan regresi memberikan informasi bahwa antara kondisi fisik lingkungan dan kondisi sosial ekonomi terdapat hubungan positif atau sebanding, artinya peningkatan nilai variabel-variabel pada ruas kanan persamaan akan berakibat meningkatnya nilai variabel pada ruas kiri persamaan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa bertambah buruknya kualitas pendapatan, tingkat pendidikan dan kesehatan penghuni akan berakibat atau menandakan semakin kumuhnya lingkungan permukiman.Dugaan hasil pengujian persamaan regresi di atas hipotesa yang diajukan telah dapat dibuktikan.Verifikasi basil analisis data terestrial dengan interpretasi foto udara menunjukkan adanya kesesuaian yang cukup baik dalam hal distribusi kekumuhan -Observasi terestrial menunjukkan bahwa sebagian besar permukiman berada dalam status kumuh berat. Perbandingan komposisi ini adalah 65,00 %; 26,70 % dan 8,30 % berturut-turut untuk permukiman kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Hasil interpretasi foto udara tahun 1994 memberikan komposisi dengan urutan seperti di atas: 68,15 %; 24,60 % dan 7,25 %. Di satu sisi tekanan akibat pertambahan jumlah penduduk mendorong berkembangnya pemukiman kumuh, terlihat dengan bertambahnya luas areal permukiman kumuh secara keseluruhan sebesar 2,90 hektar dari tahun 1982 sampai tahun 1994. Di sisi lain upaya-upaya peningkatan atau perbaikan kampung yang dilakukan pemerintah maupun swadaya masyarakat berhasil menekan perkembangan permukiman kumuh, bahkan dapat mengurangi luas permukiman berstatus kumuh berat. Peningkatan kualitas ini ditandai dengan berkurangnya luas areal permukiman kumuh sebesar 28,35 hektar dalam icurun waktu yang sama. Faktor-faktor pendorong terjadinya kekumuhan permukiman yang teramati di lapangan mencakup tiga komponen besar, yaitu kepadatan, pola hidup penghuni dan keadaan lingkungan permukiman.Kepadatan dimaksudkan sebagai kepadatan penghuni dan kepadatan bangunan permukiman. Semakin banyak penghuni dalam satu rumah yang ukurannya lebih kecil akan mendorong terjadinya kekumuhan. Di daerah penelitian kepadatan penghuni mencapai rata-rata 5 m2lorang, di bawah standar kebutuhan normal 6 - 9 m2lorang. Mengenai kepadatan bangunan permukiman diperoleh informasi yang akurat dari interpretasi foto udara, di mama sebagian besar blok permukiman mempunyai penutupan bangunan (building coverage) rumah mukim rata-rata di atas 75 %, yang dapat digolongkan ke dalam katagori kumuh berat. Komponen pola hidup penghuni meliputi tiga aspek, yaitu penggunaan sarana sanitasi, tempat pembuangan sampah dan pemenuhan somber air bersih. Kenampakan di daerah penelitian mengenai adanya kecenderungan menuju kekumuhan permukiman adalah banyaknya responden yang tidak memiliki sarana sanitasi sendiri (sebanyak 20,80 %) ataupun mau menggunakan fasilitas sanitasi umum, melainkan membuang hajat secara babas di tempat-tempat terbuka seperti sungai yang aimya tak mengalir lancar atau laut.Dorongan menuju kekumuhan akibat pola hidup yang kurang bersih dari unsur pembuangan sampah terlihat dominan, dan ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah responden yang membuang sampah sembarangan (43,30 %). Ketersediaan air bersih dalam jumlah normal sulit dipenuhi di daerah penelitian, ditunjukkan dengan banyaknya responden yang memenuhi kebutuhan air bersih dengan cara membeli air kalengan dan penjaja air keliling sebanyak 53,30 %. Hal ini menunjukkan bahwa sarana permukiman lingkungan tidak layak.Komponen keadaan lingkungan permukiman mencakup empat aspek, yaitu tata letak blok permukiman, kondisi konstruksi bangunan rumah mukim, lebar jalan dan kondisi permukaan jalan masuk. Dorongan kekumuhan dari aspek tata letak ini teramati dengan rendahnya kualitas tata letak di sebagian besar permukiman responden (61,70 %) di daerah penelitian. Demikian pula kontribusi kondisi bangunan rumah mukim menuju kekumuhan permukiman tampak dari banyaknya rumah non permanen sebesar 46,70 % yang menggambarkan keadaan lingkungan buruk. Mayoritas jalan masuk di daerah penelitian mempunyai lebar kurang dari 1,0 m (54,20 %). Sempitnya jalan mengakibatkan jalan tersebut tidak mampu berfungsi secara layak sebagai alur lalu lintas, tampat bak sampah, penempatan saluran drainasi maupun sebagai pembatas antara rumah ke rumah. Jelas bahwa hal ini akan memicu buruknya keadaan lingkungan yang mengarah pada kekumuhan. Kondisi permukaan jalan yang ditemui di lapangan sebagian besar becek dan tergenang di saat hujan, memberikan dorongan terjadinya kondisi lingkungan buruk dan kumuh.

---

ABSTRACT

Correlation Between Physical Condition and Community's Socio-economic Condition in Slum Settlement Area. (A Case Study in Penjaringan Subdistrict, North Jakarta)

Within a diverging scheme with a well planned city for specific function as an administration city, the metropolitan of Jakarta emerges as a multi function city. This means Jakarta functions as a place for administration, trading, industry, education activities and consequently becomes the mayor place for exchange of goods and peoples of this country. It is not surprising that Jakarta performs greatly attractive for the migrants who find employments and a better live. Then the further reality was coming. In fact most migrants are unskilled and in turns, they in most contributed to high population growth and expansion of slum settlements in the capital city. Slum settlement is defined, among others, as a settlement occupied by very small houses and bad environment condition (Drakakish, 1980). In this context Penjaringan Subdistrict of North Jakarta is a good example to be observed due to its slum settlement.

The main aim of the current research is to discover the correlation between physical condition and community's socio-economic condition in slum settlement area. The gained result is expected as an input for interrelated participants and autorized board on city masterplanning and settlement betterment programmes. The presented hypothesis: as the quality of community's socio-economic condition goes lower, the settlement environment will be found worse.

The current research is conducted through several approaches. The first way is a study through primary data, in this case interpretation of 1982 and 1994 aerial photograph. This interpretation is intended to gain information concerning with the distribution of slum settlement area in Penjaringan Subdistrict. The second mean is a terestrial observation based study by means of direct survey of physical site condition and interviewing the respondents. The third access is a study of interfaced secondary data, among others are statistical data, maps and government reports.

Data analysis were conducted to obtain the feature of settlement environment quality and expansion of slum condition. The analysis is a combined one between site data calculation and aerial photograph interpretation, within the scenario that aerial photograph was aimed as a verification of terestrial data calculation result. For scoring purposes, slum settlement was divided into three categories : light slum, medium slum and heavy slum. Slum indicator was calculated by assigning a value and grade to each variables defined in environment physical condition variable group. Based on evaluation criteria from Ditjen Cipta Karya, Public Works Department and BAPPEM MHT DKI Jakarta, the involved settlement physical environment variables consist of ten items: water impounding, sanitation facility, waste disposal facility, building density, access street width, access street surface condition, availability of water supply source, housing structure condition, site arrangement of housing block and the size of house space. The independent variables to be studied in connection with settlement physical environment condition were limitted into three items: income, education level and community's health.

Data analyses were conducted through scientific practices in statistical methods, those are Chi-square to obtain the existence of correlation between physical condition variables and socio-economic condition variables respectively, and multiple regression to identify the dependent correlation of slum category and its socio-economic condition. The calculation operation took the advantage of SPSS (Statistical Package for Social Sciences) software for its simplicity.

Chi-square hypothesis test identified a significant correlation between both variable groups. Thirty sets of cross tabulations were tested, to investigate the magnitude of correlation between interfaced variables. As much as 23 items or around 77 percent from those, indicated the existence of significant correlation of variables. Respondent income factor ranks at the first in case of proved correlation result, that is 9 significant correlation out of 10 selected items. Second rank is occupied by education level with 8 correlation and the last one is health factor with 6 proved correlation from 10 tested items each. From the quality of correlation view points, the proved variable correlations have medium grade in average sense, with the range of contingency coefficient for 0.30 - 0.49. The strongest correlation exists between respondent income and house structure condition with contingency coefficient of 0.500.

Regression calculation of slum condition grade Y to the three independent variables : X11 (income), X12 (education level) and X13 (health) results an equation:

Y = 7.279 + 0.458 X11 + 1.764 X12 + 2.598 X13 .

The above equation shows correlation form among involved variables, in this case Y represents settlement physical environment condition and X11, X12 and X13 represent community's socio-ecomical condition. Regression equation presents information that environment physical condition is paralelly correlated with socio-ecomic condition. It means the increasing score of the right hand side of the equation will improve the rate of left side, that will lead to a conclusion, i.e, as the quality of income, education level and community's health goes lower, the settlement environment will be degraded or it indicates a worse environmental condition. This is to say that proposed hypothesis has been proved by the above mentioned regression test result.

Verification of terestrial data analyses resulted in aerial photograph interpretation indicates a good similarity on slum distribution. Terestrial observation shows that most settlement area holds the heavy slum status. In comparison, the composition of heavy slum, medium slum and light slum is 65 %; 26.70 % and 8.30 % respectively. Interpretation of 1994 aerial photograph exhibits a composition as above: 68.15 %; 24.60 % and 7.25 %. From one aspect, population growth and population pressure promote the expansion of slum settlement, denoted by the new expansion of slum area of 2.90 ha, from 1984 to 1994. On the other hand, the government or community's self supporting effort succeeded in settlement betterment campaign, even it was possible to reduce the expansion of heavy slum settlement. This quality improvement was indicated by the reduction of slum settlement area of 28.35 ha during the same period.

The prompting factors on settlement slum observed on site consist of three main components, i.e. density, live style and settlement environmental condition.

Density refers to residential density and physical settlement density. More residents in a smaller house will stimulate slum condition. In observation, the density is 5 m2 per person on average, under the normal standard 6 to 9 m2 per person. Taking the physical settlement density into account, it was accurately recognized from aerial photograph that most settlement blocks have average settlement building coverage of more than 75 %, which can be classified into heavy slum category.

Life style component consists of three aspects: sanitation facility usage, availability of waste disposal facility and water supply. In observation, it was indicated that within slum settlement, quite a lot of respondents have no private sanitation facility (20.80 %) or agree to use public sanitation facility, but freely defecate in open space as rivers or sea. From the point of waste disposal, stimulus to slum condition resulted in dirty live style was apparently very dominant, and it was indicated by a proportion of respondent littering (43.30 %). Water supply in sufficient quantity was not available in observation area, indicated by respondents who meet their water demand from passing water sellers (about 53.30 %). All these show an improper settlement environment infrastructure.

Environment components cover four aspects, they are settlement blocks arrangement, house structure condition, access street width and access street surface condition. Slum pressure originated from arrangement aspect was observed from the low arrangement quality of most respondent's settlement (61.70.%). Similar pattern was indicated for housing structure contribution on slum formation. As much as 46.70 % non permanent housing structures was observed, as they represent unlikely environmental condition. Most access street width in observation area are less than 1.0 m (about 54.20 %).

These narrow streets cause inappropriate function of traffic path, disposal bin and drainage channel location, neighbourhood's border. It was clear that those matters will lead to bad environment to stimulate slum formation. Most street surfaces were muddy and impounded in rainy days, prompts the slum and bad environment."

"Introduction: Constant exposure to a variety of microorganisms in domestic environment plays an important role in the shaping of individual immune response mechanism, which can affect one's susceptibility to the diseases. The aim of the study to get an understanding how the exposure of microorganisms in the the different area where the people living might give a contribution to the profile and the regulation of the immune respons after stimulated to malaria, vaccine BCG and oxLDL antigents in PBMC and whole blood cultures, and to evaluate the character of T reg as a mediator to suppress the cell proliferation.Methode: It is an in vitro experimental study performed at Laboratorium Terpadu, Faculty of Medicine Univertas Indonesia, Jakarta in 2013 2014. As a model of infectious diseases is used pathogenic antigents such as Plasmodium falciparum infected red blood cells malaria and bacille calmette gu rin BCG vaccine, and as a modell of inflammatory disease is used non a patonegic antigen, low density lipoprotein LDL . Whole blood cultures is done for 80 blood samples to know how the regulation of immune respons from people living a rural populatin. PBMC cultures is also done to explore macrophages after stimulated to malaria, BCG and LDL. PHA stimulated to the PBMC culture with and without T reg cells to evaluate the character of T reg. T regulatory cells perhaps play the important roles to suppress the immune respons to microorganisms was also done.Results: The profile of the immune respons of the people living in the unslum area is significantly more inflamatif than that in the slum area. The ratio of pro anti inflammation cytokines TNF IL 10 of the people living in the unslum area is significantly higher than that in the slum area. This is marked by increasing of oxLDL accumulationis that is the important point of the low protection to oxLDL of the people living in the unslum area p 0.01 . T regulatory cell may suppress the proliferation in the PBMC culture for the people living in the slum area marked by increasing not only the expression of IL 10 cytokines but also the sum of T regulatory sells p 0.01 significantly.Conclusion: The immune respons of the people living in the unslum area is more inflamatif and responsive to malaria, BCG vaccine and oxLDL. The character of macrophage of the people living in the slum area is marked by the low ratio of pro anti inflammation cytokines TNF IL 10 to malaria, BCG vaccine and oxLDLstimulations. T regulatory cell may suppress the proliferation in the PBMC culture for the people living in the slum."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas attachment dengan orang tua (parent attachment) dan resiliensi remaja yang tinggal di permukiman kumuh dalam pasca relokasi ke Rusunawa Jatinegara. Parent attachment diukur dengan menggunakan alat ukur The Inventory Parent Peer Attachment (IPPA-Parent) milik Armsden & Greenberg (1987). Resiliensi remaja diukur dengan menggunakan Resilience Scale yang diadaptasi dari Wagnild and Young (1990).Penelitian menggunakan metode kuantitatif melalui survey dengan pemberian kuesioner kepada 97 responden remaja berumur 11-18 di Kampung Pulo. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan cukup signifikan antara parent attachment dan resiliensi remaja.

---

This research is aimed at knowing the correlation between attachment quality with parent and resilience of adolescence in slum areas in post relocation to Rusunawa Jatinegara. Parent attachment is measured using The Inventory of Parent Peer Attachment (IPPA) of Armsden & Greenberg (1987). Resilience of adolescence is measured using Resilience Scale adapted from Wagnild and Young (1990).

The research is conducted using survey quantitative method by handing out questionnaires to 97 adolescents aged 11-18 of Kampung Pulo, East Jakarta. The result shows that there is a good enough correlation coefficient between parent attachment and resilience of adolescence."

"ABSTRAKSalah satu karakteristik kota adalah jumlah penduduk yang makin banyak dan tingginya kepadatan penduduk. Hal ini menimbulkan dampak terhadap daya dukung kota berupa ketidakseimbangan antara ruang yang dibutuhkan dan jumlah penduduk yang meningkat. Pertumbuhan penduduk kota, terutama dari arus pendatang tidak hanya menyebabkan kota menjadi berkembang, tetapi juga menimbulkan permasalahanpermasalahan baru. Umumnya di negara berkembang, kaum pendatang mempunyai tujuan untuk mencari pekerjaan.Bertumpuknya penduduk di kota menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, baik dari segi fisik maupun non fisik, serta mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan daerah sekitarnya, dan merupakan salah satu sebab timbulnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan.Secara umum, permukiman kumuh diartikan sebagai kawasan hunian yang tidak layak huni berkaitan dengan kesehatan masyarakat khususnya pada penyakit yang sering berjangkit selama di permukiman. Cermin dari permukiman kumuh diantaranya daerah yang tidak terencana, tidak teratur, dan bersifat informal, kepadatan permukiman yang tinggi serta kondisi lingkungan yang buruk.Dalam era pembangunan dewasa ini, upaya perkembangan perumahan rakyat mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak pemerintah sebagai upaya mewujudkan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu papan.Dalam perencanaan perkembangan hingga saat ini perkembangan ekonomi masih menonjol, sedangkan pertimbangan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat tampaknya masih belum mendapat perhatian.Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi permukiman kumuh dalam hubungannya terhadap kesehatan masyarakat dari segi lingkungan sosial, lingkungan fisik, sanitasi lingkungan dan pola penyakit yang sering terjangk`it di lingkungan permukiman kumuh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:1 Mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah permukiman kumuh.2 Hubungan variabel-variabel permukiman kumuh terhadap variabel kesehatan masyarakat.3 Berbagai upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di permukiman kumuh.Lokasi penelitian adalah Kelurahan Penjaringan di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ditentukan berdasarkan purposive sampling. Dalam Kelurahan ini diambil 3 Rukun Warga (RW) yang merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Selanjutnya untuk menentukan banyak sampel tiap-tiap RW digunakan cara proposional random sampling yang seluruhnya berjumlah 130 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, serta observasi langsung kelapangan. Sedangkan data sekunder di peroleh dari lapangan dan literatur penunjang yang didapat dari instansi terkait.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rumus Chi-square yang diteruskan dengan Uji Coefficient Contingency, disertai pula dengan analisis kualitatif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel-variabel permukiman kumuh mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakatdilihat dari faktor lingkungan sosial, yaitu faktor jenis pekerjaan, crowding index dan jenis pelayanan kesehatan,akan tetapi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dari faktor pendidikan dan pendapatan. Masyarakatnya mayoritas berpendidikan, pendapatan masih dalam taraf rendah yaitu pendidikan SD, sedangkan pendapatan masyarakat setiap bulan sebagian besar antara Rp 50.000,-sampai dengan Rp 100.000,-.Variabel lingkungan fisik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor keadaan saluran/got air rumahtangga, kondisi lingkungan jalan, kelembaban udara, sinar matahari, jumlah ruangan.Variabel sanitasi perumahan lingkungan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor, bau/aroma dari air saluran buangan rumahtangga, saluran pembuangan mandi, saluran pembuangan kakus, pembuangan sampah, dan sumber air minum dengan derajat hubungan cukup kuat: Sedangkan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor, saluran pembuangan masak, saluran pembuangan air cucian tidak terdapat hubungan.Dari hasil hubungan antara berbagai variabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh sangat erat hubungannya dengan kesehatan masyarakat.Perlu dilakukan perlindungan dan peningkatan terhadap kesehatan masyarakat di permukiman kumuh ini, karena permukiman kumuh menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pencemaran lingkungan. Kurangnya diperhatikan lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan sanitasi perumahan lingkungan oleh masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan lingkungan di sekitar tempat tinggal akan menurunkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

---

ABSTRACT

One of the urban main characteristics is the fast growing number of population and its high density. This causes an impact on carrying capacity in terms of the imbalance between the needed space and the increasing population; particularly as rush of city's newcomers does not only imply city's development, but also generate new environmental problems. In most of developing countries, the main reason for people coming to the cities is seeking for employment. High concentration of people in the cities create complex environmental problems, either physically or non-physically, giving negative impact an the particular surroundings and constitutes one of the main causes for the existence of urban slums.

In general, slum settlement is understood as an urban settlement inappropriate to habitat in terms of the community's health, particularly the incidence rate of diseases. Slum settlement is mostly reflected in its involuntary existence, unorganized, informal by characteristics, highly dense, and bad condition. Even though slum settlement's lands are already determined their infrastructures are still inappropriate, with small alleys, muddy, far from appropriate latrines, bath and washing facilities, and lack of clean water.

In the development periods the Government has given much attentions to the development of public housing as one the Government's efforts in providing the community with shelter facilities.

Even in the national development planning the economic sector development constitutes the first priority, yet health sector, particularly community health development is still considered as insignificant.

The objective of the study is to identify and describe the conditions of slum settlement and its correlations with the community's health, in particular from the aspects of its social environment, physical environment, and environmental sanitation in terms of its disease frequency pattern. The specific objectives are:

Identify the social-economic condition of the community of slum settlement;

The correlations between slum settlement's variable to the community's health.

To provide solution efforts in increasing the community health status in slum settlement.

The areas studied are located in the Penjaringan Subdistrict, Northern part of Jakarta, which for this purpose was purposively taken, in which tree "Kelurahan" were determined as samples in terms of the densest population. Further, sample members were drawn proportional-randomly from each "Kelurahan", numbering 130 respondents.

Primary data collection was conducted by interviews using questionnaires as instrument, depth interviews with selected local respondents, and direct observation in the field. While secondary data were collected from related government agencies.

Data analysis was conducted quantitatively based on non-parametric statistic means, i.e. Chi-square, followed with coefficient contingency test and qualitative analysis.

From the analysis it? was identified that slum settlement's variables significantly correlate with those of the community's health viewed from their social environmental factors, i.e. kinds job, crowding index, and health service, but not significantly correlation with the community's health in terms of education, income, and number of family members. But field data eduction, people income majority education degree is SD (63,9%), indregree income Rp 100.000,- (37,7%).

correlate with the conmunity's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage, neighbour hood's streets condition, air humidity, sunlight, and number of rooms with strong correlation, under lining the air humidity as the strongest factor; whereas ventilation received the weakest influence.

Settlement's environmental santitation has significant correlation with the community's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage odour, bathroom's sewerage, waste disposal, and drinking water source, showing rather strong correlation. However, when correlated with cooking and washing waste water sewerages, there isn't any correlation to be found. In terms of latrine variable, strong correlation with the community's health has been observed as being exist.

From the variables relationship it was evident that slum settlement strongly correlate with the community's health. Further, there should be improvements in the field of community health in the slum areas, as slum conditions can degrade the community's health status and generate environmental pollution. Lack of attention in the fields of physical, social and sanitary environment could by all means decrease the quality of the community's health and the community's health status itself."

"Tesis ini mencoba untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yaitu analisis data panel dan analisis Hodrick-Prescott (HP) filter. Studi ini mengambil sampel di tingkat provinsi (19 provinsi terpilih) di Indonesia pada periode 1994-2010. Indikator yang digunakan untuk mewakili pengukuran desentralisasi fiskal ada tiga indikator, yaitu indikator rasio pengeluaran, indikator rasio pendapatan, dan indikator rasio pendapatan asli pemerintah daerah.Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara positif turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini semakin memperkuat decentralization theorem dan studi-studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal cukup berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga ditemukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah (aggregate effect desentralisasi) menunjukkan adanya hubungan positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This study attempts to examine the influence of fiscal decentralization on regional economic growth in Indonesia by using panel data analysis and the Hodrick- Prescott (HP) filter. This study takes sample at provincial level (selected 19 provinces) in Indonesia in the period of 1994-2010. Furthermore, to represents the fiscal decentralization this thesis uses three indicators, namely expenditure share, revenue share, and local government’s own revenue share.

The result demonstrates that fiscal decentralization is positively associated with economic growth in Indonesia, especially from the revenue side and own revenue side. This finding further strengthens the decentralization theorem and previous studies that mentioned fiscal decentralization play a role in foster the economic growth. In addition, it is also found that the implementation of regional autonomy policy (aggregate decentralization effect) presents positive relationship to economic growth."

"Permukiman kumuh muncul ketika masyarakat tidak dapat mengakses tempat tinggal yang layak huni dan tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah ataupun melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang mereka tempati. Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait dengan permukiman kumuh, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) melakukan penataan kawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh menjadi lebih baik. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRKP dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi yang terdiri dari lima indikator yaitu macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, dan capabilities. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan mixed methods melalui survei dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRKP DKI Jakarta dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh masuk ke dalam kinerja kategori baik. Namun, terkait anggaran, alternatif pembiayaan dan koordinasi dengan dinas lain terkait penataan kawasan permukiman kumuh masih harus diperbaiki dan evaluasi kembali.

---

Slum settlements arise when people cannot access a decent place to live in and do not have the ability to buy a house or carry out maintenance of the building they occupy. In order to overcome problems related to slum settlements, the government through the Office of Public Housing and Settlement Areas (DPRKP) carried out regional arrangements aimed at improving the quality of slum settlements for the better. This prompted the conduct of research aimed at analyzing the performance of the DPRKP in structuring slum areas in DKI Jakarta. This study uses the theory of organizational performance which consists of five indicators, namely macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, and capabilities. Researchers used mixed methods collection techniques through surveys and in-depth interviews. The research findings show that the performance of the DKI Jakarta DPRKP in structuring slum areas falls into the good category of performance. However, regarding the budget, alternative financing and coordination with other agencies related to structuring slum areas, they still need to be repaired and re-evaluated."

"Penelitian ini membahas tentang permasalahan akses terkait air bersih dan sanitasi pada permukiman kumuh perkotaan dengan contoh RW 3 Kelurahan Jembatan Besi Jakarta Barat. Upaya upaya warga dalam menghadapi permasalahan juga digambarkan dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan permasalahan terhadap akses air bersih dan sanitasi juga menimpa masyarakat yang ada di perkotaan Upaya yang dilakukan warga dilakukan semata mata untuk tetap dapat memenuhi kebutuhannya akan air dan sanitasi. Tata kelola pembangunan serta pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor dominan dari munculnya permasalahan akses air bersih dan sanitasi di permukiman kumuh perkotaan.

---

This research discusses about water and sanitation access problems at slum area which is shown at RW 3 Kelurahan Jembatan Besi Jakarta Barat. Citizens efforts in dealing with access problems were also described in this research.The results of this research showed that the water and sanitation access are also happened to the urban communities. These coping efforts were done solely to fulfill their needs for water and sanitation. Governance of development and population growth are the dominant factors from the emergence of water and sanitation access problems."