Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peranan PPAT dalam rangka pemberian Kredit Pemilikan Rumah tidak hanya membuat Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan saja, namun terkadang juga dimintakan untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan obyek jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM). PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan tersebut dan dengan sengaja menggadaikan SHM dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 900K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan akibat hukum bagi PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan dengan sengaja menggadaikan SHM tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab PPAT dalam pengurusan SHM yang merupakan jaminan Kredit Pemilikan Rumah adalah tanggung jawab berdasarkan kuasa. Kepada PPAT berlaku ketentuan tanggung jawab secara administrasi, perdata, maupun pidana. Perbuatan PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan dengan sengaja menggadaikan sertipikat tersebut digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum perdata, oleh karenanya PPAT dibebani kewajiban untuk melakukan ganti rugi. Adapun saran penulis adalah PPAT haruslah bisa memilah antara tugas pokok jabatan PPAT dan pekerjaan pemberian jasa. PPAT terlebih dahulu sebaiknya memastikan bahwa pekerjaan tersebut nantinya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

---

Land Deed Officials must provide the best service to the community. Its role in the granting of a Home Ownership Loan is not only to make a Deed of Sale and Mortgage Deed, but sometimes it is also asked to make arrangements as a guarantee object. He is not immune from the law. Land Deed Official who do not complete the arrangement and intentionally pawn the certificate must be responsible for committing an unlawful act, as decided by the Supreme Court Number 900K / Pdt / 2017. The issue raised in this study is the responsibility of the Land Deed Official in arranging the Freehold Title Certificate as collateral for Home Ownership Loans and legal consequences for Land Deed Official who have not completed the management of the Freehold Title Certificate and intentionally pawned it. This study uses a normative juridical research method with a type of analytic descriptive research. Data analysis method used by the author is a qualitative method with document study data collection tools. The results of this study are The Land Deed Official responsibility in managing Freehold Title which is a guarantee of Home Loans is a responsibility based on power. Provisions for administrative, civil and criminal responsibility apply to The Land Deed Official. The legal consequences of unlawful acts filed by The Land Deed Official for not completing the management of Freehold Title as collateral for Home Loans and deliberately pawning the certificate are that civil law creates an obligation to make compensation. The author's suggestion is that The Land Deed Official should be made in making deeds and in providing services to the public always upholding their oaths and complying with applicable laws."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong sehingga berimplikasi pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Tesis ini membahas tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum terhadap pembatalan akta jual beli akibat perbuatan melawan hukum serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan ini adalah PPAT bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum membuat akta jual beli dengan blanko kosong: (1) Tanggung jawab PPAT bersangkutan terdiri dari tanggung jawab administrasi berupa pengenaan sanksi administrasi pemberhentian sementara dari jabatannya dan tanggung jawab pidana berupa pengenaan sanksi pidana. (2) Akibat hukum terhadap akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan pengadilan yaitu akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli. Pengurusan dilakukan dengan membuat akta pembatalan jual beli tanah, yang akan ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan untuk dilakukan pencabutan dan pembatalan sertipikat yang telah terbit sebelumnya. Pembatalan sertipikat akan mengembalikan status tanahnya ke keadaan semula sebelum dilakukan peralihan hak. Sehingga nama pemegang hak akan kembali ke nama pemegang hak semula.

---

The Land Deed Maker Official (PPAT) is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions in terms of the transfer of land rights, one of which is the deed of sale and purchase. In the regulations it has been regulated that it is not allowed to make a deed of sale with a blank form. In the case, a violation was found by PPAT in making a deed of sale and purchase with a blank form so that it had implications for unlawful acts (onrechmatige daad). This thesis discusses PPAT’s responsibility as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to unlawful acts and the legal consequences. The research method used in normative legal research. The results of this discussion are that the PPAT is responsible for unlawful acts of making a blank sale and purchase deed: (1) The related PPAT’s responsibilities consist of administrative responsibility in the form of imposition of administrative sanctions for dismissal from his position and crimical responsibility in the form of imposition of criminal sanctions. (2) The legal consequence of the deed of sale which is declared null and void by a court decision is that the deed is deemed to have never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never been a sale and purchase. Managenemt is carried out by making a deed of sale and purchase of land, which will be followed up by the Land Officer for revocation and previously a certificate that has been issued previously. Cancellation of the certificate will return the land status to its original state before the title song was carried out. So that the name of the right holder will return to the name of the original right holder."

"PPAT dalam menjalankan jabatannya seharusnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah. PPAT juga harus bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya, yaitu salah satunya Akta Pembagian Hak Bersama dan Akta Jual Beli. Salah satu permasalahan yang ditemui terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020 dimana adanya keterlibatan PPAT dalam proses pemecahan sertipikat dan pembuatan akta autentik. Hal ini menimbulkan permasalahan dimana PPAT melakukan perbuatan melawan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dimana dalam Akta Pembagian Hak Bersama tanda tangan para pemilik sertipikat hak atas tanah dipalsukan oleh penghadap yang datang sehingga menimbulkan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan salah satu pemilik sertipikat hak atas tanah. Atas permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses pemecahan sertipikat hak milik yang dilanjutkan dengan akta pembagian hak bersama dan akta jual beli dan akibat hukum jika akta pembagian hak bersama sebagai dokumen rujukan tidak ditandatangan oleh seluruh ahli waris dalam proses pemecahan sertipikat hak milik. Penelitian ini mengunakan metode penelitian doktrinal yang ditinjau dari sudut sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PPAT bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administratif serta dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah PPAT TN bertanggung jawab sebatas kuasa untuk melakukan pengurusan ke Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional dan akibat hukum yang ditimbulkan bahwa Akta Pembagian Hak Bersama dapat dibatalkan dengan dasar penyimpangan syarat formil tata cara pembuatan akta autentik dan Akta Jual Beli dapat dibatalkan dengan dasar adanya penyimpangan dalam pembuatan akta autentik serta pembeli NA tidak termasuk dalam kriteria pembeli yang beritikad baik.

---

Land Deeds Officials in its position should work responsibilty, independently, honestly and impartially in the process of splitting freehold title. Also Land Deeds Officials must be responsible for the authentic deeds, namely the Deed of Sharing of Shared Rights and the Deed of Sale and Purchase. The problems is found in the Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020 where there is involvement of Land Deeds Officials in the process of splitting freehold title and authentic deeds. This raises problem where the Land Deeds Officials commits an unlawful act against the authentic deed he made where in the Deed of Sharing of Joint Rights the signatures of the owners of the freehold title are falsified by one of the owners who come to sign, causing a legal action. This study will analyze the responsibilities of the Land Deed Official in the process of splitting freehold title followed by the deed of sharing of joint rights and the deed of sale and purchase and the legal consequences if the deed of sharing of joint rights as a reference document is not signed by all the heirs in the process of splitting freehold title. This research uses doctrinal research method which in terms of its nature is descriptive research. The results shows Land Deeds Officials is liable criminally, civilly and administratively and in the process of splitting freehold title, Land Deeds Officials TN is only responsible as power to go to the Land Office and the resulting legal consequences that the Deed of Sharing of Shared Rights can be canceled on the basis of deviation from the formal requirements of the procedure for making an authentic deed and the Deed of Sale and Purchase can be canceled on the basis of irregularities in making an authentic deed and the buyer is not included in the criteria for a good faith buyer."

"Salah satu tujuan dari peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang sepakat. Permasalahan yang kerap terjadi adalah ketika tidak terpenuhinya syarat dari asas terang dan tunai, yaitu jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT. Hal ini seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2022, yang di mana pihak pembeli tanah yang tidak dapat melakukan proses peralihan hak atas tanah. Pihak Penjual menolak untuk dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, padahal Pihak Pembeli sudah membayarkan secara tunai dan sudah dibuatkan kuitansi pembayaran. Pihak Pembeli yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan meminta kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk menetapkan Pihak Pembeli sebagai Pihak pemilik sah dari obyek sengketa tanah. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitan menunjukan bahwa perbuatan hukum jual beli tersebut dinyatakan sah dikarenakan walaupun jual beli belum dilakukan di hadapan PPAT, statusnya sudah mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Hal ini dikarenakan jual beli yang belum dilakukan di hadapan PPAT tersebut sudah memenuhi syarat materiil dari suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Para Pihak mengakui benar adanya bukti kuitansi yang menyatakan pembayaran atas obyek sengketa telah terjadi.

---

One of the objectives of the transfer of land rights carried out before an authorized official, namely the Land Deed Officials (PPAT) is to provide legal protection to the parties who agree. The problem that often occurs is when the requirements of the clear and cash principle are not fulfilled, namely buying and selling is not carried out before the PPAT. This is similar to what happened in the Supreme Court Decision Number 464 K/Pdt/2022, where the land buyer cannot carry out the process of transferring land rights. The seller refuses to carry out the process of transferring land rights, even though the buyer has paid in cash and a receipt for payment has been made. The Buyer Party who feels aggrieved submits a lawsuit to the District Court, and asks the Panel of Judges in its decision to determine the Buyer Party as the legal owner of the object of the land dispute. The research method used normative juridical and analyzed using qualitative data analysis. The results of the research show that the legal act of buying and selling is declared valid because even though the sale and purchase has not been carried out before the PPAT, its status is binding between the seller and the buyer. This is because the sale and purchase that has not been carried out before the PPAT has fulfilled the material requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code and the Parties acknowledge that there is proof of receipt stating that payment for the object of the dispute has occurred."

"Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur dan/atau regulasi yang ditetapkan, terhadap proses penerbitan suatu sertipikat tanah juga dapat didasarkan atas akta autentik Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai penegasan suatu perbuatan hukum terkait peralihan hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang dibuat berdasarkan akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan Bagaimana kepastian hukum atas diterbitkan sertipikat hak milik yang tumpang tindih oleh Badan Pertanahan Nasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian Preskriptif. Hasil analisis adalah belum maksimalnya proses penetapan batas bidang-bidang tanah yang berbatasan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang disebabkan karena salah satu pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak menguasai tanah tersebut secara fisik, yang dikemudian hari menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas sebagian luas tanah yang dimiliki, dengan tanah yang dimiliki pihak lain, yang juga berlandasakan sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sertipikat hak milik yang bertumpang tindih tersebut, ditempuh melalui upaya litigasi, yang kemudian terhadap tanah yang tidak diakui secara hukum, diajukan pembatalan produk hukum melalui Kepala Kantor Pertanahan. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu memperkuat peran Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertipikat serta dibentuknya bidang atau fungsi khusus dari Badan Pertanahan Nasional yang melakukan pengecekan atau validasi atas proses penerbitan sertipikat hak milik, guna memastikan tanah terbebas dari sengketa.

---

The purpose of issuing a series of property rights by the National Land Agency should be to provide recognition and legal certainty to the community for land ownership. Indonesia adheres to a negative publication system, which means that the position of certificates and/or land rights can still be denied, In practice there are still land problems related to the issuance of certificates, even though they have gone through established procedures and/or regulations, to the process of issuing a certificate land may also be based on the authentic deed of the Land Deed-Making Officer, as an affirmation of a legal action related to the transfer of land rights. The issues raised in this study are about how there is an overlap of property rights certificates issued by the National Land Agency, which is made based on the deed of sale and purchase of the Land Deed Making Officer; and How is the legal certainty of the issuance of overlapping certificates of property rights by the National Land Agency. To answer these problems, normative juridical research methods with a prescriptive type of research are used. The result of the analysis is that the process of determining the boundaries of adjacent land plots by the National Land Agency has not been maximized, which is caused by one of the rights holders of the adjacent land not physically controlling the land, which in the future causes an overlap of part of the land area owned, with land owned by other parties, which is also based on the certificate of property rights issued by the National Land Agency, so as to obtain legal certainty against the overlapping certificate of property rights, pursued through litigation efforts, which then against land that is not legally recognized, it is proposed that the cancellation of legal products through the Head of the Land Office. The advice that can be given is to strengthen the role of the National Land Agency in issuing certificates and the establishment of a special field or function of the National Land Agency that checks or validates the process of issuing title certificates, in order to ensure that the land is free from disputes.

"

"Tanah ulayat kaum merupakan harta milik bersama suatu kaum dan diwarisi secara turun-temurun. Dalam praktik pendaftaran sertipikat hak atas tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau, banyak terjadi pensertipikatan atas nama perorangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaum atau disertipikatkan pertama kali oleh orang yang tidak berhak atas Harta Pusaka Tinggi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum sertipikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi kaum yang dinyatakan lumpuh dan tidak berharga karena perbuatan melawan hukum, serta mengungkap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah harta pusaka tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal, yang mengacu kepada norma hukum sebagai sasaran penelitian. Akibat sertipikat hak milik atas tanah harta pusaka tinggi kaum yang dinyatakan lumpuh dan tidak berharga adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah serta segala dokumen yang dilahirkan sebelum ataupun setelah diterbitkan sertipikat, perbuatan hukum yang dilakukan setelah diterbitkannya sertipikat lumpuh dan tidak berharga, kembali ke keadaan semula, pemilik yang sebenarnya dapat mengajukan permohonan pembatalan sertipikat dan ganti kerugian. PPAT dalam melakukan tindakan hukum harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan peralihan hak atas tanah pusaka tinggi, peranan PPAT antara lain memastikan bahwa penghadap benar sebagai pemilik tanah, melakukan checking terhadap sertipikat, melakukan pengecekan terhadap warkah, melakukan konfirmasi faktual mengenai Harta Pusaka Tinggi tersebut ke nagari tempat objek tersebut berada, melakukan pengecekan SKPT, meminta dokumen lain seperti Ranji, Sporadik, Surat Penyataan Kepemilikan Tanah, Surat Kesepakatan atau Persetujuan Kaum, Surat Keterangan Wali Nagari atau Lurah setempat, Bukti bayar PBB serta KTP dan KK penghadap serta mengerti tentang hukum adat daerah di mana PPAT berkedudukan.

---

The customary land of the people is a joint property of a people and is inherited from generation to generation. In the practice of certifying high inheritance land rights in Minangkabau, there are many certificates in the name of individuals who do not get approval from members of other customary clans or are certified for the first time by individuals who are not entitled to the land which causes disputes over inherited land in the future. This study aims to analyze the legal consequences of ownership certificates on the High Inheritance’s land of people who are declared paralyzed and worthless due to acts against the law and to reveal the role of the Land Deed Making Officer (PPAT) in the transfer of rights to High Inheritance’s Land. The research method used is Doctrinal, which refers to legal norms as research targets. This study uses primary and secondary data with qualitative analysis methods. Legal consequences of land ownership certificates of high inheritance that has been declared paralyzed and worthless due to unlawful acts is certificates of land rights do not have the force of law, and all documents issued before or after the issuance of the certificate and legal actions taken after the issuance of the certificate are paralyzed and worthless, returning to their original state, the actual owner can apply for cancellation of the certificate and compensation. In carrying out legal actions, PPAT must always apply the precautionary principle. Concerning the transfer of rights to heritage high land, the role of the PPAT includes ensuring that the claimant is genuinely the owner of the land, checking the certificate, checking the Warkah, making factual confirmation regarding the inheritance to the Nagari where the object is located, checking the SKPT, ask for other documents such as Ranji, Sporadic, Declaration of Land Ownership, Letter of Agreement or Clan Agreement, Certificate of Wali Nagari or local Lurah, Proof of PBB payment and KTP and KK of the party and understand the customary law of the area where the PPAT is domiciled, thus can minimize disputes over high inheritance land within the scope of PPAT."

"Dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik Notaris untuk melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam prakteknya Notaris dapat melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Dalam hal ini Notaris telah membuat akta pembatalan jual beli tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Akta pembatalan sepihak ini membuat pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan meminta akta dibatalkan. Mengacu pada persoalan diatas penulisan tesis ini menelaah beberapa hal yaitu bagaimana bentuk dan substansi akta yang cacat hukum karena Notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan implikasi hukumnya dan bagimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum karena Notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum ? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif serta menggungakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 895K/Pdt/2013. Adapun terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum dapat berimplikasi paenurunan status atau degradasi kekuatan alat bukti. Degradasi kekuatan bukti akta notaris dari otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris mengakibakan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau non existent. Terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif.

---

In doing the function as a Public Official who makes the authentic deed, a Notary required to perform his duty based on actual law. As for the practice, Notary may do some inappropriate action or against the law that by the court has been punished for Unlawful Acts and the deed stated as disable. In this case, Notary has made the cancellation deed of sell and purchase without any notification to other party. This cancellation deed made without notification has trigger the other party as a buyer to bring this case to the court where they sue the seller for the deed their made without notification and ask to cancel the deed. Based on the case above this thesis try to analyze several issues for instance how the form and substance from the disability of deed and its implication because Notary has done unlawful acts and how is Notary responsibility for his deed that has been declared as disabled because of unlawful acts This research using normative juridical methods and using secondary data namely primary law materials and secondary legal materials. In this regard, the case analysis taken from the decisions of the Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 895K Pdt 2013. Regarding to the disability of deed, its implication is the degradation of strength of evidence from the deed. Degradation the strength of evidence of deed cause an authentic deed become unauthentic and disability of deed cause Notary deed can be cancelled or null or non existent. Related to his action, several sanction may imposed to Notary which are civil sanction, administrative sanction and criminal sanction."

"ABSTRAKTanah merupakan suatu bagian yang penting dalam kehidupan manusia olehkarena itu manusia harus senantiasa menjaga tanah tersebut demi kestabilanhidup manusia serta menjaganya dari kepunahan. Dalam pembuatan sertipikathak atas tanah tersebut para pihak harus membuat suatu surat setor pajaksebagai bukti pembayaran yang sah. Permasalahan yang dihadapi oleh penulisyaitu mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan sertipikat hak atastanah yang beralas surat setor pajak ganda dan sertipikat itu sendiri sebagai alatbukti yang kuat. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan penelitiankepustakaan dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif. Tanggung jawab PPAT terhadap surat setor pajak yang palsu tersebutadalah bahwa PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebabPPAT hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yangdilakukan oleh para pihak atau penghadap ke dalam akta. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dandata yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis inidilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

---

Abstract The soil is an important part in people lives therefore humans mustmaintain the lands for the sake of the stability of human life as well aspreventing them from extinction. In the making of these land rights titledeed applications parties should make a letter as proof of payment of thetax selor legitimate. The problem is given by the author regardingresponsibilities in making the title deed applications ppat land rights aregrounded in a double tax and title deed application selor itself as a meansof evidence. The research method used is based on the research librarywhere research approach used is the juridical normative. The responsibiltyof mail selor ppat false tax is that ppat can not legally accountable for theppat just recorded or pouring an act of law made by the parties orpenghadap into the deef of. This research using methods normative legalresearch, descriptive research and data type used is a secondary data. Dataanalysis in the writing of the thesis is done using qualitative methods ofanalysis."

"[Dalam melakukan pedaftaran tanah dan penegakan hukum di bidang pertanahan, terdapat lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN. BPN memiliki tugas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan, Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi terdapat kasus terbitnya sertipikat oleh BPN atau kantor pertanahan setempat terhadap tanah yang masih berstatussengketa di pengadilan.Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Taily Aida dan Hendra Santoso dengan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya yang berakibat pada pembatalan sertipikat hak milik nomor 669/ Dukuh Pakis atas nama pihak lain yaitu Suladi Abdus Shomad yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya diatas tanah milik Taily Aida dan Hendra Santoso yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan. Salah satu faktor penyebab timbulnya kasus ini adalah adanya kesalahan dari pihak administrasi kantor pertanahan kotamadya Surabaya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpukan bahwa timbulnya sertipikat hak milik atas nama pihak lain diatas tanah yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan telah melanggar pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Taily Aida dan Hendra Santoso yaitu mengajukan permohonan kembali hak atas tanah dengan sertipikat hak milikkepada Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya atas nama Taily Aida dan Hendra Santoso.;In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector, there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task of organizing several functions, namely the formulation of national policy in the field of land, development and general administrative services in the area of land,in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local land office on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate about the land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of the Land Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rights certificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely Suladi Abdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality ofSurabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute in court. One of the factors causing this case is mistakenness on the part of municipal land office administration Surabaya. Research using normative juridical method with typology of explanatory and prescriptive. Results of the study concluded that the incidence of property rights certificate on behalf of another party on the ground that they become the object of dispute in court has violated article 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 aswell as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santoso reapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalf of the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso., In conducting the registration of land and law enforcement in the land sector,there is a non-departmental government agency called BPN. BPN has the task oforganizing several functions, namely the formulation of national policy in thefield of land, development and general administrative services in the area of land,in practice, there are rare cases of issuance of certificates by BPN or local landoffice on the ground are still a dispute in the court. This thesis is illustrate aboutthe land dispute between Taily Aida and Hendra Santoso against the Head of theLand Office of Surabaya City that resulted in the cancellation of property rightscertificate number 669 / Dukuh Pakis on behalf of other parties, namely SuladiAbdus Shomad issued by the Land Office on land owned by the municipality ofSurabaya Taily Aida and Hendra Santoso, who is still the object of dispute incourt. One of the factors causing this case is mistakenness on the part ofmunicipal land office administration Surabaya. Research using normative juridicalmethod with typology of explanatory and prescriptive. Results of the studyconcluded that the incidence of property rights certificate on behalf of anotherparty on the ground that they become the object of dispute in court has violatedarticle 45 paragraph (1) letter e of the Government Regulation No. 24 of 1997 aswell as the legal steps that can be performed by Taily Aida and Hendra Santosoreapply land rights with certificates of property rights to the Land Office on behalfof the municipality of Surabaya as Taily Aida and Hendra Santoso.]"

"Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat umum di bidang pertanahan bisa saja bertindak lalai di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888/K/Pdt/2016. Dengan ini Penulis hendak membahas mengenai dua permasalahan yaitu tentang bagaimana cara pembatalan akta jual beli yang mengandung cacat hukum dan bagaimana akibat hukum atas akta jual beli yang mengandung cacat hukum tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat membatalkan akta ialah para pihak saja yang tercantum dalam akta karena mempunyai kepentingan ekonomis. Mengenai akibat hukum atas akta yang mengandung cacat hukum, akta akan terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi dibawah tangan karena akta tidak bisa begitu saja langsung dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena akta tersebut belum masuk ke kantor pertanahan.

---

The Land Deed Official (PPAT) which act as the acting official on land establishment effort could be negligent in his/her duty which could potentially causes major losses for all the party involved on the land deed establishment, as seen on the Supreme Court Decree of the Republic of Indonesia, Number 888/K/Pdt/2016. By referring to the previous case, the writer is intending to discuss two main problems regarding the revocation of a legally flawed Sales and Purchase Agreement (AJB) as well as the legal consequence of said legally flawed Sales and Purchase Agreement. The method that are being used in this thesis study is the Juridical Normative Research method which are focused on the use of secondary data while the format of study for the research is the Analytically Descriptive Research. The result of this study concludes that only the parties listed in the agreement/deed are able to revoke/null the said document since they are the ones who holds economic interest on them. As for the legal consequence of legally flawed deed, the deed itself would have its verification power degraded since the deed itself can not be immediately revoked or be revoked by the law since the deed itself has not been submitted to the of Land Establishment Office."