Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari studi mandiri ini adalah untuk membahas tantangan ekonomi digital dan kebijakan perpajakan global untuk mengatasi tantangan tersebut. Saat ini, kemajuan teknologi telah meningkatkan produktivitas, memperluas cakupan pasar, dan mengurangi biaya operasional di segala sektor ekonomi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut dibuktikan dengan terbentuknya ekonomi digital. Ekonomi digital memiliki fitur seperti tingkat mobilitas yang tinggi, di mana fungsi bisnis dapat tersebar di berbagai negara karena memiliki ketergantungan tinggi terhadap aset tidak berwujud. Selain itu, aktivitas perusahaan dalam ekonomi digital seperti menyediakan barang dan jasa digital dengan menggunakan internet menimbulkan tantangan berat untuk infrastruktur kebijakan perpajakan internasional, yang dibentuk jauh sebelum adanya perkembangan dunia digital ini. Oleh karena itu, OECD menerbitkan Aksi 1 yang berjudul “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” dalam Rencana Aksi Proyek BEPS untuk mengatasi tantangan perpajakan tersebut. Walaupun belum menemukan solusi yang sesuai, OECD terus berupaya untuk menemukan solusi final dan konsensus pada tahun 2020.

---

The focus of this independent study are to discuss the tax challenges of the digital economy and the global tax policies to address those challenges. Today, technological advancements have increased productivity, enlarged markets and reduced operational costs across all sectors of the economy. One of the evidence of the technological advancements is the creation of digital economy. The digital economy has features such as high level of mobility, where business functions are able to spread in various countries because they rely heavily on intangible assets. The activities of companies in the digital economy, such as providing digital goods and services by using the internet create severe problems for the infrastructure of international taxation policies, which was constructed long before the development of this digitalization. Therefore, to address these challenges, the OECD issued Action 1 in the BEPS Project Action Plan called “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy.” Although the OECD has not yet found a suitable solution, it will work towards a final and consensus solution in 2020.

Keywords: International tax, Digital Economy, BEPS Project Action Plan"

"Melalui Perppu 1/2020 (UU 2/2020) pemerintah mengatur regulasi pemajakan ekonomi digital. Regulasi tersebut berusaha mengatur pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Transaksi Elektronik (PTE). Namun, masih belum terdapat kelanjutan penerapan kebijakan PPh PMSE dan PTE. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi Indonesia dalam menerapkan kebijakan PPh ekonomi digital. Selain itu, turut dikaji kebijakan PPh ekonomi digital yang telah diterapkan di Prancis, Vietnam, dan India. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tantangan penerapan PPh ekonomi digital karena hingga saat ini UU PPh yang berlaku (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan P3B mendefinisikan BUT hanya dengan kehadiran fisik, belum mencakup kehadiran ekonomi signifikan. Kemudian, terdapat pula berbagai permasalahan internasional seperti, isu alokasi permajakan, double taxation, double counting, serta tax certainty. Isu tersebut berakibat pada belum tercapainya finalisasi konsensus PPh ekonomi digital secara global, yakni Pilar 1 OECD. Kendati demikian, Indonesia terus melakukan upaya strategi seperti persiapan dasar hukum mengadopsi Pilar 1 OECD dalam Pasal 32A UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, dan terus proaktif dalam pembahasan konsensus global. Kemudian, berdasarkan studi yang telah dilakukan, ditemukan di Prancis terdapat kebijakan DST untuk memajaki ekonomi digital, sementara Vietnam menggunakan mekanisme FCT, serta India dengan Equalization Levy. Namun, ketiga negara tersebut belum sepenuhnya berhasil menerapkan kebijakan PPh ekonomi digital sebab adanya penolakan dan ancaman dagang dari Amerika Serikat, serta masih perlunya penyempurnaan atas kebijakan yang ada.

---

Through Perppu 1/2020 (Law 2/2020), government regulates taxation of digital economy. The provision seeks to regulate taxation on trade through electronics system (PMSE) through the imposition of Value Added Tax (VAT), Income Tax (PPh), and Electronic Transaction Tax (PTE). However, there is still no continuation of implementation PPh PMSE and PTE. This thesis aims to analyze Indonesia's challenges and strategies in implementing income tax policies on digital economy. Also, examine tax regulations that have been implemented in France, Vietnam, and India. This research uses qualitative approach also qualitative data collection techniques with literature and field studies through in-depth interviews. The results show there are challenges in implementing digital economy income tax since the applicable Income Tax Law (Law on Harmonization of Tax Regulations) and P3B define BUT only by physical presence, not covering significant economic presence. Then, there are issues of tax allocation, double taxation, double counting, and tax certainty. This issue caused finalization problem of global digital economy income tax consensus, OECD Pillar 1. Nevertheless, Indonesia continues to carry out various strategies such as preparing legal basis for adopting OECD Pillar 1 (Article 32A Income Tax Law) and continues to be proactive in discussing global consensus. In France, there is DST policy to tax digital economy, while Vietnam uses the FCT and India has an Equalization Levy. However, those three countries have not fully succeeded in implementing income tax policies on digital economy due to trade rejection and threats from United States, and the need to improve existing policies.

"

"ABSTRAKTesis ini menganalisis bagaimana mengatasi tantangan base erosion berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dalam ekonomi digital di Indonesia, dan implementasi rekomendasi Laporan Final Aksi 1 Proyek BEPS OECD/G20 Adressing Tax Challenges of the Digital Economy. Perdagangan elektronik e-commerce merupakan model bisnis yang menjadi tulang punggung ekonomi digital di Indonesia. Dalam cross-border B2C, tantangan base erosion yang berhubungan dengan PPN adalah pemungutan PPN atas impor low-value goods, jasa elektronik, dan digital supplies. Pembebasan PPN atas impor low value goods merupakan potensi kerugian atas penerimaan pajak di Indonesia dan kompetisi yang tidak adil terhadap pengusaha domestik dalam perdagangan. Sistem self assesment orang pribadi sebagai konsumen akhir yang memanfaatkan jasa elektronik dan digital supplies tidak efektif dan efisien berakibat adanya kerugian penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tantangan base erosion PPN dan peningkatan pemungutan pajak. Rekomendasi Aksi 1 dari Proyek BEPS yang merekomendasikan untuk mengurangi atau menghapus barang bernilai rendah dari pengenaan PPN, pemanfaatan aplikasi teknologi, dan peran perantara melalui model pengumpulan vendor akibat kenaikan penerimaan pajak. Kerjasama multilateral, kerja sama bilateral, dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan merupakan pilihan kebijakan yang tepat bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThis study analyze the base erosion challenges for Value Added Tax VAT in Indonesia rsquo s digital economy. Electronic commerce e commerce is a business model that has becomes the backbone of Indonesia rsquo s digital economy. In cross border B2C, the challenge of base erosion related to VAT is the collection of VAT on imports of low value goods, electronic services, and digital supplies. VAT exemptions on imported low value goods represent potential losses of tax revenues in Indonesia and act as unfair competition against domestic suppliers. The self assesment system by end consumers using electronic and digital services is ineffective and inefficient, resulting in tax revenue losses. This study aims to examine challenges and improvements of tax collection. Recommendation of Action 1 of the BEPS Project, which recommends reducing or removing threshold low value goods from the imposition of VAT, utilization of technology applications, and the role of intermediaries through a vendor collection model, could result in increased tax revenue. Multilateral cooperation, bilateral cooperation, and exchange of information for tax purpose are the correct policy choices for Indonesia. "

"Upaya mengatasi kesulitan pemajakan ekonomi digital telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Langkah telah mengerucut pada tahapan untuk menyepakati pembagian hak pemajakan yang lebih luas kepada negara pasar melalui rancangan Amount A yang dimuat dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Tesis ini membahas penerapan prinsip good tax policy pada rancangan alokasi hak pemajakan baru (Amount A) ditinjau dari aspek equity dan economic efficiency serta kebijakan pajak atas ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas equity dan economic efficiency belum diterapkan secara menyeluruh pada rancangan Amount A dalam proposal OECD/G20 Pillar One. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan PPh atau PTE terhadap kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara prinsip tidak memiliki landasan konseptual yang kuat serta tidak sesuai dengan tatanan internasional yang ada.

---

Efforts to quell the challenges of taxing the digital economy have shown significant progress. The phase has narrowed down to agreeing on the broader allocation of taxing rights to market jurisdictions through the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The thesis discusses applying the principle of good tax policy in the design of the allocation of new taxing rights (Amount A) in terms of equity and economic efficiency and tax policy on the digital economy in Indonesia. This study applies a post-positivist approach with a descriptive type of research obtained through documentation studies and in-depth interviews with informants. The results show that equity and economic efficiency principles have not been fully applied to the Amount A draft in the OECD/G20 Pillar One proposal. The Indonesian government's policy to impose PPh or PTE on PMSE activities carried out by foreign tax subjects in principle does not have a solid conceptual basis and is not following the existing international system."