Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan tersebut membutuhkan jaminan guna pemenuhan pembayaran utang nasabah. Seringkali proses pengikatan jaminan membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara nasabah membutuhkan dana pembiayaan dari bank sesegera mungkin. Dalam hal ini Notaris mengeluarkan covernote yang menjadi pegangan bagi bank agar dapat segera mencairkan pembiayaan. Tesis ini membahas mengenai dampak covernote bermasalah bagi bank syariah dalam pencairan pembiayaan murabahah serta tanggungjawab Notaris terhadap covernote bermasalah dalam kaitannya dengan pembiayaan murabahah di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan dan didukung dengan hasil wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dibaca atau ditafsirkan sendiri oleh penelitinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak covernote bermasalah bagi bank syariah dalam pencairan pembiayaan adalah gagalnya bank mengikat jaminan sehingga jika nasabah wanprestasi, bank dapat mengajukan gugatan perdata untuk sita harta yang lain milik nasabah yang bersangkutan. Covernote bukanlah sebuah akta autentik, maka tanggung jawab covernote hanya mengikat Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan covernote tersebut.

 

---

One of functions of sharia bank is to distribute financing fund to the public. The financing requires collateral to fulfill customer's debt. The process of guarantee's agreement takes time, while customers need the fund from the bank as soon as possible. In this case, the Notary issues a covernote which become a grip for bank to immediately disburse financing. This thesis discuss the the effect of covernote in the murabahah financing’s agreement in sharia bank and notary’s responsibility for problematic covernote in murabahah agreements in sharia bank. The research method used in this study is normative jurical research. Research typology used is descriptive analytical. The data used is secondary data through the library research. The data analysis method used is a qualitative method, namely data obtained, read or interpreted by the researchers themselves. The results of the study show that the existence of the covernote is as supporting document issued by the notary as bank’s partner in disbursing the contract. And due to the covernote is not an authentic deed, the responsibility is only binds for the Notary as the party who issued it.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah di Kawasan Middle East and North Africa (MENA) dan Southeast Asia (SEA), serta peran Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi pengaruh diversifikasi terhadap kinerja dan pembiayaan bank syariah. Sampel penelitian terdiri dari 72 bank syariah yang beroperasi secara penuh di 14 negara di Kawasan MENA dan SEA dari 2012 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif diversifikasi pendapatan terhadap kinerja bank syariah. Selanjutnya, ditemukan pengaruh negatif diversifikasi pendapatan terhadap risiko pembiayaan bank syariah. Lebih lanjut, ditemukan bahwa terdapat efek moderasi krisis kesehatan dalam memperlemah pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah.

---

This study aims to analyse the influence of income diversification on the Sharia banks’ performance and financing risk in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA), as well as the moderating role of health crisis. The study uses 72 Islamic banks in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA) Region during 2013 – 2021. The study found a positive effect of income diversification on Islamic banks’ performance. Additionally, income diversification negatively affects the financing risk. Moreover, using the health crisis as the moderating variable has proven that it weakens the initial findings of the impact of income diversification on the Sharia banks’ performance and the financing risk"

"Tesis ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia, selama periode observasi, yaitu bulan Januari 2002 hingga Desember 2009. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi deposito mudharabah adalah tingkat bagi hasil riil deposito mudharabah, tingkat bunga riil deposito konvensional, Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah kantor bank syariah.Hasil penghitungan menggunakan model regresi linier berganda dengan metode ordinary least square menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil riil dan jumlah kantor bank syariah signifikan secara statistik dan memiliki hubungan positif terhadap deposito mudharabah bank syariah di Indonesia selama periode observasi. Sedangkan, variabel tingkat bunga riil deposito dan PDB tidak signifikan empengaruhi deposito mudharabah.

---

The focus of this study is to analyze factors affecting mudharaba deposit on sharia banks in Indonesia, for observation period January 2002 until December 2009. There are several factors estimate affecting mudharaba deposit such as real mudharaba deposit rate, real interest rate, Gross Domestic Product and sharia bank's offices.Result of ordinary least square methods on multiple linear regression shows real mudharaba deposit rate and bank's offices statistically significant and have a positive relationship with mudharaba deposit in sharia banks in the observation period. The other result shows the real interest rate and Gross Domestic Product have no statistically significant on affecting sharia bank's mudharaba deposit."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta partij dan bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terdapat perubahan dalam akta partij, yaitu analisis putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV.RIAU/XI/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/PID.B/2014/PN.PBR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat akta partij, Notaris hanya mengkonstantir kepentingan para penghadap yang datang kepadanya, tanpa ada kewenangan untuk melakukan pengubahan dengan inisiatifnya sendiri. Apabila Notaris hendak melakukan perubahan terhadap isi akta, maka Notaris harus mengikuti prosedur yang terdapat pada ketentuan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Notaris yang tidak mengikuti prosedur tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya putusan Majelis Pemeriksa Notaris Provinsi Riau yang menjatuhkan teguran lisan kepada Notaris X tidak tepat jika didasarkan pada pelanggaran atas Pasal 48 ayat 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris karena undang-undang tidak menyatakan bahwa atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang melepaskan Notaris X dari segala tuntutan hukum juga tidak tepat karena perbuatan Notaris X memiliki sifat melawan hukum dan telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara 1 satu tahun pada Notaris X telah tepat karena memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan utama bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum. Notaris harus mengubah di depan kedua pihak sesuai persetujuan keduanya, atau sebagaimana prosedur yang seharusnya.

---

This thesis discusses on how is the role and liability of Notary in the revision of partij deed and how is the liability of Notary in the revision of partij deed by analysing the Notary rsquo s Assembly Supervisor of Riau Province Decision Number 02 PTS MJ PWN.PROV.RIAU XI 2012 jo. District Court of Pekanbaru Decision Number 906 Pid.B 2014 PN.Pbr jo. Supreme Court of Indonesia Number 1003 K PID 2015. This research is conducted by literature approaches. The result of the thesis shows that in revising the content of partij deed, Notary should only write down the will of both parties who come to him. Whether there should be any revision of the content in the deed, Notary should obey the rules which contained in Law of Notary. If the Notary doesn rsquo t obey those rules, the tort should occured. Furthermore, the Notary rsquo s Assembly Supervisor or Riau Province decision which sentenced verbal warning to Notary X was not appropriate as it used Article 48 1 as the legal base for the decision while the stated article does not subject to any administrative sanction. The District Court of Pekanbaru decision which acquit Notary X from any legal claim also improper as Notary X had commited the act which fulfil the element of unlawful and fulfil all the elements of Article 264 1 KUHP. The Supreme Court of Indonesia decision which pronounce sentence to one year imprisonment to Notary X was appropriate which the main premiss was that judex facti had applied the law improperly. Notary had to revise the content of the deed with the presence of and agreed by the parties or as legally ordered."

"Tulisan ini menganalisis tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam hal berkaitan dengan dengan Bukti-bukti yang Diserahkan Para Pihak untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). Masalah yang dirumuskan pertama mengenai bagaimana kewenangan notaris menyimpan berkas- berkas yang berkaitan dengan akta dan kedua tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyimpanan berkas untuk pelaksaan surat perjanjian bersama yang berkaitan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, yang dimana dalam perjanjian tersebut berisikan perjanjian bersama antara pihak A dan pihak W untuk permasalahan pelaporan sengketa tanah di Polda Sumatera Utara. Selain membuat perjanjian bersama tersebut Pihak A dan W juga sepakat untuk menitipkan surat-surat/dokumen untuk keperluan sengketa tanah yang akan dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh W kepada Notaris N dengan ketentuan pengambilan surat-surat harus diketahui dan disetujui oleh para pihak secara bersama-sama. Metode dari penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu penelitian doktrinal yang disajikan secara deskriptif dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan notaris untuk menyimpan dokumen selain protokol notaris menimbulkan resiko hukum dan jika Notaris sengaja menahan surat-surat/dokumen yang dititipkan untuk dikembalikan notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pidana penggelapan. Tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan dokumen para pihak selain protokol notaris merupakan pertanggungjawaban pribadi karena dilakukan diluar kapasitasnya sebagai pembuat akta, dan bertindak diluar kewenangannya yang diatur oleh UUJN.

---

This article analyzes the authority and responsibilities of a notary in matters relating to the evidence submitted by the parties for the implementation of the joint agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). The problem formulated is firstly regarding the notary's authority to store files relating to the deed, and secondly, the notary's responsibilities are related to storing files for the implementation of the collective agreement related to Medan District Court decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, where the agreement contains a joint agreement between party A and party W regarding the issue of reporting land disputes at the North Sumatra Regional Police. Apart from making the joint agreement, Parties A and W also agreed to entrust letters and documents for land dispute purposes, which will be reported to the North Sumatra Regional Police by W to Notary N, with the provision that taking the documents must be known and agreed to by the parties jointly. The same. The method of this research uses qualitative data analysis methods, namely doctrinal research, which is presented descriptively, and secondary data obtained from library materials, which is analyzed qualitatively. The results of this research show that the notary's authority to store documents other than the notary's protocol creates legal risks, and if the notary deliberately holds the letters or documents entrusted for return, the notary has committed an unlawful act and the crime of embezzlement. The notary's responsibility for storing the parties' documents other than the notarial protocol is a personal responsibility because it is carried out outside his capacity as a deed maker and acts outside his authority as regulated by the UUJN."

"ABSTRAKKrisis ekonomi Indonesia yang dimulal sejak pertengahan tahun 1997 berakibat sangat signifikan bagi industri perbankan. Bank-bank konvensional yang sistem operasinya bertumpu pada sistem bunga mengalami negative spread dan menghadapi kondisi meningkatnya pinjaman bermasalah (non-performing loan).Dalam kondisi krisis, perbankan syariah telah membuktikan bahwa bank ini terbebas dari negative spread. Hal ini disebabkan karena perbankan syariah tidak berdasarkan pada bunga, dan uang hanyalah sebagai alat pertukaran. Berbeda dengan konsep bank konvensional yang memandang uang memiliki time value yang selalu diukur berdasarkan lingkat bunga yang ditentukan oleh bank sentral. Sementara itu, PT. Bank X (Persero) Tbk juga terkena darnpak dan krisis yang terjadi di Indonesia. Laporan Tahunan Bank X tahun 1998 dan 1999 menunjukkan bahwa Bank X mengaiami negative spread dan tingkat non-performing loan mengalami kenaikan.Berdasarkan pengalaman di masa krisis, Bank X yang sejak berdirinya bergerak di segmen korporasi melakukan penyesuaian vlsi dengan tidak hanya memfokuskan diri pada segmen korporasi tetapi juga pada segmen ritel. Perubahan ini kemudian diwujudkan daiam pernyataan vlsi yaitu menjadi universal bank Universal bank artinya menjadi bank yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lengkap, terpadu dan berkualitas, baik untuk nasabah individu, perusahaan maupun lembaga di dalam dan di luar negeri. Dalarn upaya untuk melayani semua segmen masyarakat termasuk masyarakat yang membutuhkan produk perbankan syaniah, pada bulan April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah Bank X yang menjadi kantor pusat dari Kantor Cabang Syariah Bank X.UUS sebagai salah satu strategic business unit (SBU) dan Bank X mengemban vlsi dan misi Bank X. Untuk itu sangat penting dirurnuskan strategi bagi UUS Bank X, agar SBU ¡ni dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian vlsi dan misi Bank X.UUS Bank X dijadikan area studi karya akhir ini karena IJUS merupakan SBU baru di Bank X yang harus bersaing dengan bank-bank syariah yang telah berdiri lebih dahulu. Pentingnya merumuskan strategi yang tepat akan membawa dampak bagi Bank X secara keseluruhan.Karya akhir ini bertujuan untuk:- Mengetahui latar belakang pembentukan UUS sebagai salah satu SBU Bank X.- Menganalisa kondisi yang ada pada UUS Bank X.- Memberikan alternatif strategi untuk pertumbuhan UUS Bank X.Dari hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang didirikannya UUS Bank X. antara lain karena adanya pasar potensial di Indonesia bagi produk perbankan syariah; adanya UU No. 10 tahun 1998 inengenai perbankan syariah; perbankan syariah terbukti lebih mampu bertahan dalam krisis; dan UUS diharapkan dapat mewujudkan vlsi Bank X.Berdasarkan analisa SWOT dan TOWS Matrix, diperoleh fakta bahwa kekuatan yang digunakan oleh UUS berasal dan Bank X dan bukan dari dalarn UUS sendiri. Hal ¡ni memerlukan kajian lebih lanjut dari UUS agar dapat menemukan, membina dan kemudian mengeksploitasi sumberdayanya sendini sehingga dapat menjadi keungguían bersaing bagi Bank X Syariah dan menjadi dasar yang kuat bagi berdirinya UUS.Strategi yang dapat diterapkan oleh UUS lebih ditekankan pada WO strategi yang berorientasi konsolidasi dibidang sumberdaya manusia, pemasaran dan pengembangan produk dan jasa. Strategi sumberdaya manusia dilakukan dengan merekrut tenaga ahli dibidang perbankan syariah. Tenaga ahli di bidang perbankan syariah ini bertugas untuk menyusun sistem dan prosedur operasional produk dan jasa perbankan syariah, serta merumuskan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan Bank X Syariah dapat lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan pasar dan dapat segera memanfaatkan peluang yang ada. Strategi pemasaran dilakukan dengan membentuk unit pemasaran di UUS yang bertanggung jawab mengenai perumusan strategi pemasaran dan memantau perkembangan pasar. Strategi pengembangan produk dan jasa dilakukan dengan mengembangkan produk pembiayaan, optimalisasi ATM, layanan otokredit dan otodebet, phone banking, layanan prima dan service excellent.Sebagai implikasinya, saran selanjutnya yang dapat diberikan adalah agar manajemen Bank X dan UUS me-review kembali hal-hal yang melatarbelakangi dibentuknya UUS untuk memperkokoh landasan pendirian UUS."

"Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dari hampir tiap tahunnya muncul bank syariah baru. Dengan pertimbangan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai pengelompokkan bank umum syariah Indonesia dan ingin melihat variabel apa yang mempengaruhi kelompok tersebut dan juga menjelaskan karakteristik dalam setiap kelompok tersebut.Data penelitian ini diolah dengan program SPSS 16.1, menggunakan teknik multivariat yaitu analisa kluster. Dalam pengelompokkannya menggunakan metode hirarki algomeratif dan juga non hirarki k+- mean.Hasil dari penelitian ini yakni terdapat pengelompokan bank syariah di Indonesia berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan mampu menjelaskan karakteristik dari tiap kelompok bank tersebut.

---

The development of Islamic commercial bank in Indonesia has increased. It can be seen by every year new islamic bank has increasing. Based on it, the purpose of this research is to examines the grouping islamic commercial bank in Indonesia and to identify what variables that influenced by each group and also expain the characteristics from each group.

The data in this research was proceed with SPSS 16.0, using multivariat technique that is cluster analysis. In order to grouping used hierarchical aglomerative method and also non hierarchical k - mean method.

The result showed there is grouping of islamic commercial bank in Indonesia according to the variable used in this research and also identifying characteristics from each grouping bank."

"[ABSTRAKDengan diperkenalkannya bank berdasarkan prinsip syariah (syariahprinciple), maka bank dapat pula memilih kegiatan usahanya berdasarkan syariah,termasuk melaksanakan akad pembiayaan Murabahah Al-Wakalah sebagai syarattransaksi yang paling sering digunakan untuk menyalurkan produk pembiayaansyariah ke dalam bentuk perjanjian pokok. Prinsip inilah yang membedakanantara sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional biasa. Pokokpermasalahan yang ingin ditekankan dalam penulisan ini adalah: (1) Kenapa akadMurabahah Al-Wakalah menjadi sebuah keharusan dalam proses pemberianpembiayaan modal kerja berbasis mikro bisnis pada PT. Bank Mega SyariahCabang Koja, (2) Bagaimanakah legalitas suatu akad Murabahah Al-Wakalahditinjau dari segi kekuatan pembuktian dan hubungannya terhadap akta-akta yangdibuat oleh Notaris dalam hal pengikatan jaminan, (3) Bagaimana pelaksanaanakad Murabahah Al-Wakalah dalam proses pemberian pembiayaan modal kerjaberbasis mikro bisnis pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Koja. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Hasilpenelitian menyimpulkan bahwa Murabahah Al-Wakalah berfungsi memberikanalternatif hukum bagi bentuk perjanjian kredit, selain yang diatur dalam Buku ke-III Kitab Undang-Undang hukum Perdata tentang Perikatan, maupun bentuk yangmenjadi pakem hukum yang umum ada di Indonesia.

---

ABSTRACTThrough the introduction of the bank based on Islamic principles (shariaprinciple), bank could choose their business activities according to sharia,including to do Murabaha Al-Wakala as a condition of the transaction that mostlyused to distribute the Islamic finance product in to the form of main agreement.This principle distinguishes operating systems between islamic banks thanconventional banks. The subject matter which is to be raised in this thesis are:First, the necessity of using Murabaha Al-Wakala on financing process at Bank ofMega Syariah Branch Office Koja. Second, the legality of Murabahah Al-Wakalah in relevance with the deed which made by Notary, and the third, is theimplementation of Murabaha Al-Wakala on financing process at Bank of MegaSyariah Branch Office Koja. The research using normative juridical method withprescriptive typology. Based on analysis, the writer concluded that Murabaha Al-Wakala function is to provide legal alternative to other forms of creditagreements, other than those regulated in Chapter III of Code of Civil Law aboutVerbintenis, although the form that generally use in Indonesia, Through the introduction of the bank based on Islamic principles (shariaprinciple), bank could choose their business activities according to sharia,including to do Murabaha Al-Wakala as a condition of the transaction that mostlyused to distribute the Islamic finance product in to the form of main agreement.This principle distinguishes operating systems between islamic banks thanconventional banks. The subject matter which is to be raised in this thesis are:First, the necessity of using Murabaha Al-Wakala on financing process at Bank ofMega Syariah Branch Office Koja. Second, the legality of Murabahah Al-Wakalah in relevance with the deed which made by Notary, and the third, is theimplementation of Murabaha Al-Wakala on financing process at Bank of MegaSyariah Branch Office Koja. The research using normative juridical method withprescriptive typology. Based on analysis, the writer concluded that Murabaha Al-Wakala function is to provide legal alternative to other forms of creditagreements, other than those regulated in Chapter III of Code of Civil Law aboutVerbintenis, although the form that generally use in Indonesia]"

"Bisnis pelayaran merupakan salah satu bisnis yang memerlukan dana besar. Dengan perjanjian line facility akad murabahah Bank Syariah X memberikan pembiayaan pembelian kapal kepada PT Y. Tesis ini membahas mengenai bagaimana ketentuan akad Murabahah dalam pemberian Line Facility Pembelian Kapal Tunda dan Tongkang pada Bank Syariah X berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility juncto Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Selain itu juga membahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam perjanjian tersebut berdasarkan UUJN/UUJNP. Dengan penelitian yuridis normatif, penulis meneliti dokumen-dokumen terkait peristiwa hukum tersebut. Penulis menemukan fakta bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dengan memberikan kuasa khusus kepada nasabah atas nama Bank. Walau demikian akad yang dibuat notaris adalah sah karena telah sesuai dengan ketiga peraturan tersebut di atas, meskipun belum sejalan dengan prinsip syariah yang termuat dalam kitab-kitab fiqih.

---

The shipping business is one of those businesses that require huge funds. With murabaha line facility agreement Syariah Bank X provides financing of the ship to PT Y. This thesis describes how the provisions in the granting Murabaha Line Facility Agreement of tugboat and cargo vessel financing based on Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 on Line Facility in conjunction with Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 on Murabaha, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah and Bank Indonesia Regulation Number:10/16/PBI/2008 regarding the implementation of Sharia in the Activity Fund Raising and Distribution Sharia Bank Services and Funds. It also discusses the roles and responsibilities of Notary in the agreement based on UUJN /UUJNP.

With normative juridical research, the authors examine the documents relating to such legal events. The authors found the fact that the Bank purchased the necessary goods by giving customers special authorization on behalf of the Bank. However, the contract made by a notary is legal because it is in accordance with the above three rules, although not in line with the principles of sharia contained in the books of fiqh."

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau diminta oleh pihak yang berkepentingan.Akta yang dibuat Notaris mencakup mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik banyak ditemukan, akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat akta notaris yang dipalsukan. Dalam hal ini notaris secara sengaja/tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/ penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Jika Seorang Notaris dalam pembuat anak tanya menimbulkan perkara pidana dan memenuhi unsur subyektif dan obyektif Pemalsuan berupa akta otentik yang berkaitan dengan isi dan tanda tangan maka harus mempertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan pasal 264 KUHP. Apabila akta tersebut mengandung adanya unsur pemalsuan dalam perkara pidana, dan sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang tata cara pemanggilan Notaris, dansesuaidenganPasal 1320 KUH Perdata akta tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi akta di bawah tangan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

---

Notary authorizes to establish an authentic deed which required by the concerned parties. The deed that has been established by notary contains of all actions, agreements, and determination required by the laws and regulations and/or by the concerned parties.In some cases, a notary, for example, is involved in criminal offense due to his/her involvement in giving false information in the certificate issued. In this case, the notary, together with the parties involved in an agreement, must be responsible for the action before the court if found guilty benefitting from this certificate for a particular party or other parties, either purposely or not. Falsifying the content and signature in the certificates either subjectively or objectively conducted by a notary leads to criminal proceedings ruled in Article 264, paragraph 1, number 1 of Criminal Code, where the notary must be present in this criminal proceeding. Due to such a criminal deed of falsification, the certificate issued is considered void in legal power. This void is caused by the unfulfilled requirement of either objectivity or subjectivity of agreement as ruled in Article 1320. The type of research on this thesis is a normative study includes the type of explanatory. Data thas used of this research is primary data and secondary data.Data collection tool that is through the study of literature and legislation."