Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai efektivitas bantuan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia dalam program Reformasi Birokrasi dengan studi kasus di Kementerian Dalam Negeri periode 2010 - 2014. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektif-tidaknya bantuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data dari literatur, hasil penelitian, laporan, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan Pemerintah Jerman dalam program reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri tidak efektif. Melalui analisis terdapat indikasi bahwa bantuan Pemerintah Jerman berusaha untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia's dependency.;The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia?s dependency., The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia’s dependency.]"

"Selama beberapa dekade, UE (Uni Eropa) dikenal memiliki pengaruh global yang signifikan, tetapi pengaruh ini melemah setelah memuncaknya ketegangan Rusia-Ukraina. Konflik Ukraina menjadi faktor pendorong signifikan terhadap pergeseran pengaruh politik, membuka peluang bagi aktor lain, seperti SCO (Shanghai Cooperation Organisation), untuk memperkuat pengaruhnya. Dengan demikian, faktor pendorong oleh UE dan faktor penarik oleh SCO menjadi dua pilar penting dalam perubahan pengaruh politik internasional. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dugaan bahwa power shifting politik global dapat terjadi dari UE ke SCO. Sehingga, perlu adanya sebuah kegiatan eksplorasi yang di mana penelitian ini hadir untuk mengungkapkan dinamika power shifting politik global dari UE ke SCO sebagai dampak perang Rusia-Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kritis yang mencakup penelusuran geopolitik, analisis keamanan dan politik internasional. Teori yang digunakan dalam proses penelitian adalah Regional Security Complex Theory (RSCT) dan Teori Structural Power. Penelitian ini menemukan bahwa konflik Ukraina telah melemahkan pengaruh politik UE secara global karena memperlihatkan perpecahan dan ketidaksepakatan internal di antara negara-negara anggotanya dalam menanggapi konflik tersebut. UE telah terlibat aktif sejak krisis Krimea 2014 dan perang di Donbas, dengan salah satu respons utamanya berupa sanksi ekonomi terhadap Rusia. Upaya UE untuk mengatasi konflik ini bertujuan mempertahankan posisi globalnya melalui solidaritas internal dan peran aktif dalam diplomasi dan mediasi. Sebaliknya, SCO, yang anggotanya terdiri dari negara-negara Asia dengan populasi besar, semakin menjadi platform kerjasama regional yang berpengaruh di tingkat global. Pergeseran pengaruh dari UE ke SCO dapat berdampak besar pada politik dan keamanan dunia, menggeser pusat kebijakan dan diplomasi dari Eropa ke Asia. Pengaruh politik SCO yang semakin kuat dapat menciptakan paradigma baru dalam hubungan internasional, dengan negara-negara Asia memainkan peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global. Kesimpulannya, Konflik Ukraina telah melemahkan pengaruh politik global UE karena memperlihatkan perpecahan internal di antara negara-negara anggotanya, sementara SCO semakin menjadi platform kerjasama regional yang berpengaruh. Implikasi penelitian ini yaitu, pergeseran pengaruh dari UE ke SCO dapat mengubah pusat kebijakan dan diplomasi global dari Eropa ke Asia, menciptakan paradigma baru dalam hubungan internasional dengan negara-negara Asia memainkan peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan global.

---

For decades, the EU (European Union) was known to have significant global influence, but this influence weakened after mounting Russian-Ukrainian tensions. The Ukrainian conflict has become a significant driving factor in shifting political influence, opening up opportunities for other actors, such as the SCO (Shanghai Cooperation Organisation), to strengthen their influence. Thus, push factors by the EU (European Union) and pull factors by the SCO are two important pillars in changes in international political influence. Based on the explanation above, there is a suspicion that global political power shifting could occur from the EU to the SCO. Thus, there is a need for exploratory activities in which this research is present to reveal the dynamics of global political power shifting from the EU to the SCO as a result of the Russia-Ukraine war. This research uses qualitative methods with a literature study approach and critical analysis which includes geopolitical exploration, security analysis and international politics. The theories used in the research process are Regional Security Complex Theory (RSCT) and Structural Power Theory. This research finds that the Ukraine conflict has weakened the EU's political influence globally because it shows internal divisions and disagreements among its member states in responding to the conflict. The EU has been actively involved since the 2014 Crimea crisis and the war in Donbas, with one of its main responses being economic sanctions against Russia. The EU's efforts to resolve this conflict aim to maintain its global position through internal solidarity and an active role in diplomacy and mediation. In contrast, the SCO, whose members consist of Asian countries with large populations, is increasingly becoming an influential regional cooperation platform at the global level. A shift in influence from the EU to the SCO could have a major impact on world politics and security, shifting the center of policy and diplomacy from Europe to Asia. The increasingly strong political influence of the SCO could create a new paradigm in international relations, with Asian countries playing a greater role in determining the direction of global policy. In conclusion, the Ukraine conflict has weakened the EU's global political influence as it exposed internal divisions among its member states, while the SCO has increasingly become an influential regional cooperation platform. The implication of this research is that the shift in influence from the EU to the SCO can shift the center of global policy and diplomacy from Europe to Asia, creating a new paradigm in international relations with Asian countries playing a greater role in determining the direction of global policy."

"Memasuki dekade 1990-an, isu republik kembali muncul dalam wacana masyarakat Australia. Pada tahun 1993, jajak pendapat menunjukkan adanya peningkatan secara berarti terhadap dukungan untuk menjadikan Australia sebagai sebuah republik.Ada faktor-faktor tertentu yang mendorong peningkatan dukungan ini. Faktor-faktor tersebut datang dari dalam negeri Australia sendiri (internal) maupun dari luar Australia (eksternal). Sejauh mana faktor itu berpengaruh dalam peningkatan dukungan terhadap republik pada tahun 1993, adalah permasalahan pokok yang diangkat dalam tesis ini.Peningkatan dukungan terhadap republik di tahun 1993 itu, tidak bisa hanya dipandang sebagai sekedar angka statistik belaka. Sesungguhnya fenomenon itu menggambrakan terjadinya sebuah proses dalam tubuh masyarakat Australia. Dukungan yang meningkat terhadap republik menunjukkan adanya pergeseran dalam budaya politik. Dukungan ini juga menunjukkan adanya pengerasan dalam jati diri (identitas) Australia sebagai sebuah bangsa, sehingga di sana ada pula proses nation building. Dengan demikian dukungan terhadap republik merupakan juga upaya membangun sebuah struktur dan peran politik baru. Dalam kalimat yang lebih singkat dukungan ini menggambarkan sebuah proses pembangunan politik.Tidak seperti yang dibayangkan, persoalan dukungan itu tidak melulu akibat adanya dorongan dari dalam negeri Australia. Fakta dan data yang ada menunjukkan bahwa pengaruh internasional memainkan peran pula pada gagasan membentuk republik, utamanya di dekade 1990-an, setelah perang dingin berakhir.Untuk membahas persoalan tersebut, tesis ini menggunakan teori-teori pembangunan politik dari Lucian Pye, Gabriel Almond, Bingham Powell, serta Walker Connor. Juga dicoba gunakan teori citra dari Kenneth E. Boulding untuk menganalisa konteks hubungan intemasional dalam masalah republik ini.Metode penelitian yang dipergunakan adatah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu republik memang merupakan bagian dari pembangunan politik Australia yang terns berjalan. Proses menuju republik terus bergulir dan belum menunjukkan kepastian. Meskipun begitu, diterima atau ditolaknya republik sebagai pranata baru Australia tetap menunjukkan sebuah proses perubahan dalam negara itu."

"Tesis ini mengkaji peningkatan prioritas kerjasama dan politik luar negeri Fiji terhadap Australia selama periode 2022-2023. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi pergeseran dalam hubungan luar negeri Fiji, yang sebelumnya sangat condong ke Tiongkok, ke penekanan baru pada hubungan dengan Australia. Penelitian ini membahas motivasi dan faktor-faktor di balik perubahan arah kebijakan luar negeri Fiji, dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik dan pengaruh kekuatan besar di kawasan Pasifik. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan proses analisis melalui data primer dari rilis resmi pemerintah, dan sumber sekunder seperti artikel pada jurnal akademik serta laporan media massa terpercaya. Kerangka teori bandwagoning dengan perilaku kebijakan luar negeri negara kecil memberikan lensa analitis untuk mengidentifikasi keputusan strategis yang dilakukan oleh Fiji. Temuan menunjukkan bahwa pergeseran Fiji melalui peningkatan prioritas kerjasama dengan Australia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk bantuan ekonomi, kerjasama keamanan, dan keterlibatan diplomatik di bawah Kemitraan Vuvale. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran ancaman eksternal dan stabilitas regional dalam membentuk kebijakan luar negeri Fiji. Tesis ini juga mengungkapkan adanya implikasi dari perubahan sikap politik luar negeri terhadap hubungan Fiji dengan kekuatan besar lainnya, khususnya Tiongkok, dan dampak yang lebih luas pada geopolitik regional di Pasifik. Studi ini berkontribusi pada pemahaman tentang perilaku negara kecil dalam hubungan internasional dan menawarkan wawasan tentang pertimbangan strategis negaranegara kepulauan Pasifik di tengah pengaruh yang bersaing dari kekuatan global.

---

This thesis examines Fiji's growing emphasis on collaboration and foreign policy with Australia over the years 2022-2023. The primary objective is to ascertain the transition in Fiji's foreign relations, which earlier exhibited a pronounced inclination towards China, towards a renewed emphasis on relations with Australia. This study investigates the underlying reasons and influences that led to Fiji's shift in foreign policy, with a particular focus on geopolitical dynamics and the impact of major global powers in the Pacific area. This study employs qualitative research methodologies, utilizing primary data from official government releases and secondary sources such as publications in academic journals and credible mass media stories for the analysis process. The bandwagoning theoretical framework is used to analyze the strategic decisions made by Fiji in its foreign policy activity. The findings indicate that Fiji's decision to prioritize collaboration with Australia was affected by multiple factors, such as economic aid, security cooperation, and diplomatic participation under the Vuvale Partnership. Furthermore, the study emphasizes the significance of external challenges and the maintenance of regional stability in influencing Fiji's foreign policy. The thesis also elucidates the consequences of altering foreign policy attitudes for Fiji's ties with other prominent nations, notably China, and the broader influence on regional geopolitics in the Pacific. This study enhances our comprehension of the conduct of small states in the field of international relations and provides valuable insightsinto the strategic decision- making of Pacific island states in the face of competing influences from major global powers."

"HI mempelajari interaksi antar aktor negara maupun non-negara secara lintas negara yang pembahasannya dikaji dalam berbagai ranah studi. Salah ranah satu studi HI tersebut adalah studi keamanan. Studi keamanan hubungan internasional mengalami perkembangan pasca Perang Dingin. Perubahan pendefinisian dan konsep keamanan terjadi yang tadinya memperhatikan keamanan terhadap negara menjadi meluas terhadap masyarakat. Aktor yang merupakan ancamannya pun bertambah, yakni aktor negara dan non-negara. Untuk melindungi negara maupun masyarakatnya dari ancaman, negara melakukan kerja sama intelijen internasional untuk memberikan peringatan dini agar intensi serta pergerakan dapat diprediksi dan menghindari pendadakan strategis. Literatur mengenai kerja sama intelijen internasional ini cukup minim, jarang dibahas menggunakan lensa HI, dan penting untuk dijadikan bahan pembelajaran kasus masa lampau dan membantu menangani isu keamanan yang terus mengalami perkembangan. Untuk membantu hal ini, penulis mengumpulkan dan meninjau 72 literatur akademik dan mengkategorisasi berdasarkan metode tipologi yang mencakup (1) konseptualisasi, (2) kerja sama intelijen internasional dalam menangani isu keamanan tradisional, dan (3) kerja sama intelijen internasional dalam menangani isu non-keamanan tradisional. Tinjauan literatur ini juga memberikan konsensus, perdebatan, dan refleksi mengenai kesenjangan. Refleksi tersebut dibuat berdasarkan konteks historis, sebaran area kajian, persebaran latar belakang, sudut pandang berdasarkan profesi terhadap konsensus dan perdebatan, pemetaan rujukan literatur, persebaran jenis jurnal, persebaran pendekatan literatur, dan sudut pandang penulis.

---

International relations studies interactions between state and non-state actors across borders and discussion is conducted in various domains. One of the domains of IR studies is security studies. International relations security studies experienced development after the Cold War. Changes in the definition and concept of security occurred which previously only concerned with the security of the state and now extended to the security of society. The number of actors that pose security threats also increases, extended to non-state actors. To protect the country and its people from threats, countries conducted intelligence cooperation to provide early warnings so that intentions and movements of the opposition can be predicted and avoid strategic surprise. The literature on intelligence cooperation is quite minimal, rarely discussed using an IR lense, important learning material regarding past cases and help to deal with security issues now and future. In this regard, author collected and reviewed 72 academic literature and categorized them based on tipological methods which include (1) conceptualization, (2) intelligence cooperation in dealing with traditional security issues, and (3) international intelligence cooperation in dealing with non-traditional security. This literature review also provides consensus, debate, and reflection regarding gaps. This reflection is based on historical context, distribution of study areas, distribution of author’s background, professional perspectives to the consensus and debate, mapping of literature citation, distribution of journal types, distribution of literature approaches, and author's point of view."

"Reunifikasi Jerman yang menandai berakhirnya era Perang Dingin yang memisahkan Eropa ke dalam blok Barat dengan blok Timur, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dalam struktur dunia internasional terutama di kawasan Eropa. Tidak lama kemudian diikuti dengan pecahnya Uni Soviet dan berimbas dengan jatuhnya rezim Komunis di negara - negara Eropa Tengah dan Timur, maka sistem sosialis komunis yang selama ini dianut mulai ditinggalkan oleh negara - negara di kawasan itu. Negara - negara yang secara geografis terletak di Eropa Tengah dan Timur mulai beralih menuju sistem demokrasi Barat dan ekonomi pasar. Akibatnya proses transformasi di kawasan tersebut mulai gencar dilakukan dengan intensif. Di Polandia, proses transformasi dengan cepat dan disertai adanya perubahan mendasar sistem ekonomi Polandia, yang mana sistem ekonomi terpusat diganti sistem ekonomi pasar. Adanya perubahan radikal itu mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Polandia yang secara perlahan namun pasti tumbuh dan berkembang.Jerman merupakan negara besar di Eropa serta menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan berbatasan langsung dengan Polandia di wilayah Eropa bagian Tengah memandang perlu untuk memberikan bantuan di segala bidang termasuk ekonomi kepada Polandia agar dapat berhasil dalam rangka melaksanakan proses transformasinya. Bantuan Jerman diperlukan dan berguna tidak hanya pada proses transformasi saja melainkan untuk membantu Polandia dalam memenuhi kriteria - kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Eropa untuk menjadi anggota Uni Eropa. Jerman sangat berkepentingan akan keberhasilan Polandia dalam usaha - usaha itu dikarenakan hubungannya dengan Polandia mempunyai keterkaitan erat dengan sejarah masa lalunya.Kebijakan luar negeri yang digariskan oleh Jerman sangat mendukung diberikannya bantuan terhadap Polandia baik moril maupun materil untuk mendukung segala upaya Polandia agar dapat menjadi anggota penuh Uni Eropa."