Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama bertahun – tahun, perempuan terus berusaha menghilangkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam setiap aspek kehidupan. Salah satunya dalam pekerjaan. Fenomena kesenjangan upah antar gender bukanlah sebuah fenomena yang asing ditelinga masyarakat. Menggali fenomena kesenjangan upah antar gender, terdapat pula didalamnya kesenjangan upah antar tenaga kerja perempuan yang sudah memiliki anak dan yang belum. Isu ini disebut sebagai motherhood penalty. Dengan data dari IFLS gelombang empat (2007) dan lima (2014), serta metode difference in differences dan propensity score matching, penulis menggali lebih dalam eksistensi motherhood penalty di Indonesia beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor sosio demografi digunakan dalam melihat pengaruhnya dalam eksistensi motherhood penalty di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan balita merupakan pemicu utama adanya penalti upah yang diberikan pada tenaga Penelitian ini menemukan bahwa terdapat motherhood penalty dalam lingkup pekerjaan di Indonesia. kerja perempuan yang juga merupakan ibu

---

For years, women have tried to close the gap between women and men in every aspects of life, among which is in work. The gender pay gap phenomenon is not an odd issue in the society. Aside from the gap between genders, there is also a gap between female labors, namely the “motherhood penalty”. With data from the fourth (2007) and fifth (2014) wave of IFLS, the writer used difference in differences and propensity score matching methods to dig further information on the existence of Indonesia’s motherhood penalty and its supporting factors. Socio demographic factors are also used to see the phenomenon further. This study found that confirm that motherhood penalty exists in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan besarnya penalti biaya untuk kecelakaan kerja di proyek konstruksi dan juga bagaimana sistem penalti biaya tersebut diterapkan di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang mencantumkan sanksi kepada perlindungan keselamatan pekerjanya hanya terdapat pada UU No. 1 tahun 1970 di pasal 15 berupa denda senilai Rp 100.000,- dan UU No. 13 tahun 2003 di pasal 86 dan 87 untuk kewajiban perlindungan pekerjanya dan sanksinya terdapat di pasal 190 hanya berupa sanksi administratif. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif dengan kuesioner wawancara mendalam yang dilakukan kepada pakarpakar K3. Sistem penalti biaya mencakup pemberian penalti berupa biaya dari pemerintah kepada perusahaan kontraktor yang dalam proyek pekerjaannya terdapat kasus kecelakaan berupa kecelakaan berat tanpa kematian dan kecelakaan berupa kematian. Besarnya penalti untuk kecelakaan berat tanpa kematian adalah Rp 100-250 Juta dan besarnya penalti untuk kecelakaan berupa kematian adalah Rp 250-500 Juta. Penerapan sistem penalti biaya merujuk kepada sistem penalti yang sudah diterapkan di negara Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan Singapura. Penerapan sistem penalti biaya tersebut meliputi dilaksanakannya sistem reward dan punishment, melakukan penambahan tenaga pengawas di lokasi proyek, mekanisme pelaporan kecelakaan dan klaim korban kecelakaan, dan pembentukan lembaga independen dalam pemberian penalti biaya ke pemerintah.

---

This study aimed to obtain the amount of penalty charges for occupational injuries in construction projects and also how the cost penalty system applied in Indonesia. In the legislation of the Republic of Indonesia, which includes sanctions against safety protection workers only found in Law. 1 in 1970 in Article 15, to a fine of Rp 100.000, - and the Law. 13 of 2003 in chapter 86 and 87 for the liability protection of workers and the sanctions contained in Article 190 only in the form of administrative sanction. This study uses qualitative analysis with questionnaires conducted in-depth interviews to experts K3. Penalty system costs include the cost of giving a penalty to the government contracting company in project work there is a serious accident accident cases with no deaths and accidents in the form of death. The amount of the penalty for severe accidents without death is USD 100-250 million and the amount of penalty to be death accident is USD 250-500 million. Application of the penalty system costs refer to the penalty system that has been implemented in the United states, Britain, Canada, Australia, and Singapore. Application of the penalty system costs include the implementation of reward and punishment system, conducted additional supervisory personnel at the project site, and accident reporting mechanisms accident victims' claims, and the establishment of independent agencies in awarding a penalty fee to the government."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi norma HAM, dalam konteks hak untuk hidup. Kasus yang menjadi kajian dalam tulisan ini yaitu eksekusi terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tahun 2015, yang meskipun mendapatkan banyak protes dari masyarakat internasional, eksekusi tersebut tetap dijalankan. Hal ini tidak sejalan dengan logika kepantasan terkait HAM, terlebih dikarenakan saat ini terdapat tren global untuk abolisi hukuman mati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami secara lebih mendalam alasan negara dalam menerapkan hukuman mati dan persepsi negara terhadap norma HAM dan hak untuk hidup. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi norma HAM dan persepsi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kontestasi situasi politik, sosial dan budaya setempat, serta kepemimpinan politik pada periode tersebut. Aspek-aspek tersebut dapat mengonstruksi suatu hal yang dianggap "benar" dan "pantas". Terkait HAM dan hak untuk hidup, Indonesia mempersepsikan hal ini sebagai suatu hal yang masih dapat dibatasi dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan bahwa penerapan HAM merupakan urusan dalam negeri sehingga ada kecenderungan untuk menutup diri dari konteks internasional terkait hal ini.

---

This study discusses the use of the death penalty in Indonesia in relations to the implementation of human rights norms, in the context of the right to life. Case that is being used in this research is the execution of Andrew Chan and Myuran Sukumaran in the 2015, whom despite getting a lot of protest from international community, the execution keep going. This is not in line with the logic of appropriateness related to human rights, especially because there is a global trend towards abolition of the death penalty. The purpose of this research is to understand more deeply about the reasons behind the states application of the death penalty and the states perception about the human rights norms and the right to life. The results of this study indicate that the implementation of human rights and government perception is strongly influenced by the political contestation, social situations and cultures, as well as the political leadership in that period. These aspects can construct the things that is considered as "right" and "appropriate" . Related to human rights norms and the right to life, Indonesia perceives it as the thing that can be limited by considering the interests of society, and that the implementation of human rights is an internal affair so there is a tendency to close themselves off from the international context in this regard."

"Isu kesenjangan upah ibu merupakan salah satu kontributor utama yang memperluas jurang kesenjangan upah antar jender. Dalam melakukan analisis terkait kesenjangan upah ibu, penting untuk mengkonsiderasi karakteristik jenis pekerjaan karena jenis pekerjaan yang berbeda membutuhkan keterampilan yang berbeda serta memiliki hak dan kewajiban ketenagakerjaan yang berbeda. Dengan menggunakan data SAKERNAS 2020, studi ini menganalisis kesenjangan upah ibu berdasarkan jenis pekerjaan profesional (kerah putih) dan non-profesional (kerah abu-abu dan kerah biru). Metode dekomposisi Oaxaca Blinder dan RIF-Oaxaca digunakan untuk melihat besar kesenjangan dan perbedaan pola yang terbentuk antar jenis pekerjaan yang berbeda (between group) serta antar kuintil upah yang berbeda (within group). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kesenjangan upah ibu tidak terjadi atau kecil terjadi di pekerjaan kerah putih (profesional) dibandingkan dengan pekerjaan kerah abu-abu dan biru (non-profesional). Kesenjangan upah ibu yang terjadi tersebut sebagian besar disebabkan karena faktor perbedaan produktivitas dan karakteristik antara ibu dan non-ibu di dunia kerja. Selain itu, di kerah abu-abu ditemukan fenomena sticky wage atau semakin kecil kuintil distribusi upah maka akan semakin besar kesenjangan upah yang terjadi, sebaliknya di kerah biru terjadi fenoma glass ceiling atau semakin besar kuintil distribusi upah maka akan semakin besar kesenjangan upah yang terjadi.

---

The issue of the motherhood wage gap is one of the main contributors that widen the gender wage gap. To analyse the motherhood wage gap, it is important to consider the characteristics of the occupations because different occupations require different skills and provide different privileges, labor rights, and demands for workloads. Using SAKERNAS 2020 data, this study analyses motherhood wage gap in professional (white-collar) and non-professional (grey-collar and blue-collar) occupations. The Oaxaca Blinder and RIF-Oaxaca decomposition methods were used to see the size of the gap and the different patterns formed between different types of occupations (between groups) and different wage quintiles for the same occupations (within groups). The results of this study indicate that motherhood wage gap is less likely to occur in white-collar jobs (professional) compared to gray-collar and blue-collar jobs (non-professional). The gap that occurs is largely due to differences in productivity and characteristics between mothers and non-mothers in the workplace. In addition, there is sticky wage phenomenon or the smaller the quintile of the wage distribution, the larger the wage gap will be in grey-collar jobs. On the contrary, glass ceiling is often found in blue-collar jobs."

"ABSTRACT

Fokus dari tesis ini adalah untuk membahas tentang perbandingan terhadap

hukuman mati di Indonesia dan Belarusia. Belarusia merupakan satu-satunya

negara di Eropa yang belum menghapus hukuman mati, terlepas dari tuntutan dari

Amnesti Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hukuman mati di

Indonesia dan Belarusia menjadi hal yang kontroversial karena ada banyaknya pro

dan kontra yang muncul dalam implementasi terhadap hukuman mati di kedua

negara. Tujuan dari tesis ini adalah untuk memahami apakah hukuman mati

bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar negara atau tidak, serta untuk

memahami lebih lanjut apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah

Belarusia untuk menerapkan hukuman mati mereka, terlepas dari pro dan kontra

yang muncul di negeri ini.

---

The focus of this thesis is about the comparison of abolishment of death penalty in

Indonesia and Belarus. Belarus is the only country in the Europe region that has

not abolished death penalty, despite all the pressure that came from the Amnesty

International or the United Nations regarding the abolishment of death penalty.

Death penalty in Indonesia and Belarus became a controversial matter since there

are many pros and contras arises to the implementation of death penalty in both

countries. The purpose of this thesis is to understand whether or not death penalty

is contrary to the 1945 Constitution as the foundation the country, as well as to

understand further what are the efforts that has been made by Belarus government

in order to implement their death penalty, despite of the pros and contras that

arises in the country."