Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini akan menjelaskan dan merkonstruksi bagaimana pemberitaan media massa olahraga Marca dalam menyuarakan kemerdekaan Catalan sesuai dengan sikap politik pemerintah Spanyol. Dengan menggunakan analisis wacana kritis penelitian ini membongkar pesan dibalik teks-teks yang dimunculkan oleh Marca sebagai media massa olahraga dalam pemberitaan mereka terkait isu kemerdekaan wilayah Catalan, serta referendum yang terjadi pada 1 Oktober 2017. Bagaimana pemberitaan yang muncul di media massa olahraga Marca dipengaruhi juga oleh keadaan serta situasi yang terjadi di Spanyol. Dalam penelitian ini konsep spin doctor dan teori normatif media social responsibility digunakan untuk mengamati faktor-faktor yang kemudian membuat Marca sebagai media massa olahraga justru menyuarakan sikap politik pemerintahan Spanyol terkait isu kemerdekaan wilayah Catalan. Temuan dalam penelitian ini adalah bagaimana Marca sebagai media massa olahraga digunakan oleh pemerintah Spanyol untuk menyuarakan perspektif pemerintah terkait isu kemerdekaan wilayah Catalandan Mengapa Marca mengambil posisi sebagai spin doctor pemerintah Spanyol terkait kemerdekaan Catalan, serta faktor-faktor pendorong, dan bagaimana spin doctor tersebut dilakukan.

 

---

This research will reconstruct how the news of Marca`s sports media in voicing Catalan independence in accordance with the political attitude of the Spanish government. By using critical discourse analysis, this study uncovers the message behind the texts that Marca raised as sports mass media in their reporting on issues of independence of the Catalan region, as well as the referendum that occurred on October 1, 2017. How the news that appeared in the Marca sports media was influenced too by the circumstances and situation that occurred in Spain. In this study the concept of spin doctor and normative theory of social media is used to observe the factors that later made Marca as a sports media to voice the political attitude of the Spanish government regarding the issue of independence of the Catalan region. The findings in this study are how Marca as a sports mass media was used by the Spanish government to voice government perspectives regarding the issue of independence in the Catalan region.

 

"

"Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah salah satu prinsip paling internasional kontroversi yang muncul sejak zaman dekolonisasi, yang memuncak peningkatan jumlah negara merdeka sejak berakhirnya dua perang dunia. Prinsip ini juga sering memicu separatis di seluruh dunia untuk mencapai kemerdekaan, dimana prinsip ini sering disalahartikan dengan "hak untuk memisahkan diri". Inilah apa menyebabkan masyarakat internasional tidak mau menggunakan prinsip ini dengan cara bebas, dan lebih memilih untuk mempertahankan prinsip integritas teritorial lain untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini melampaui batas konteks dekolonisasi dan apakah prinsip ini secara otomatis memerlukan hak apa pun memisahkan diri masih menjadi perdebatan yang belum terpecahkan.Catalonia adalah salah satu isu terbaru yang terkait dengan gerakan separatis yang akan segera terjadi memisahkan diri dari Spanyol menggunakan prinsip ini sebagai pembenaran mereka dalam melakukan itu. Skripsi ini akan mencoba menganalisis implementasinya asas ini berada di luar konteks dekolonisasi dengan melihat aturan hukum internasional relevan, dan kemudian akan menghubungkannya dalam konteks Deklarasi Kemerdekaan Catalonia sepihak pada tahun 2017.

---

The right to self-determination is one of the most international principles of controversy that has arisen since the age of decolonization, which culminated in an increase in the number of independent states since the end of the two world wars. This principle also often triggers separatists around the world to achieve independence, where this principle is often confused with "the right to secede". This is why the international community does not want to use this principle in a free manner, and prefers to maintain other principles of territorial integrity to safeguard the sovereignty of each country. In practice, the application of this principle goes beyond the confines of the context of decolonization and whether this principle automatically entails any right to secession is still an unsolved debate. Catalonia is one of the latest issues related to the imminent separatist movement from Spain using this principle as their justification for doing so. This thesis will try to analyze the implementation of this principle outside the context of decolonization by looking at the relevant international legal rules, and then will connect them in the context of the unilateral Catalonia Declaration of Independence in 2017."

"Tesis ini membahas bagaimana media massa yang beredar di Catalu a memberikan pandangannya terhadap proses referendum yang diadakan oleh pemerintah Catalu a pada 9 November 2014, serta mengungkap faktor-faktor penyebab kegagalan Referendum 2014 tersebut. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pemaparan deskriptif. Tesis ini menggunakan pendekatan tekstual untuk menjawab permasalahannya, yaitu dengan Teori Semiotik dan Analisis Wacana.

---

This study focus on how the mass media in Catalonia give their view on the referendum held by Catalonia rsquo s government on November 9, 2014, and also revealing the factors that caused the failure of 2014 Referendum. This study is qualitative descriptive interpretive. This study uses textual approach to answer the issues, namely, the Theory of Semiotics and Discourse Analysis."

"Upaya kemerdekaan Catalonia berawal dari rasa nasionalisme yang tumbuh dalam diri bangsa Catalonia berdasarkan kebangsaan, budaya dan bahasa yang dianggap berbeda dengan Spanyol. Self determination dan semangat primordial masyarakat Catalonia dipicu oleh rasa ketidakpuasan dan buruknya pola hubungan antara daerah, yaitu Catalonia, dengan Pemerintah pusat Spanyol di Madrid. Sehingga tujuan penelitian ini adalah, pertama, memvalidasi faktor-faktor yang menyebabkan Catalonia ingin memerdekakan diri dari Spanyol, dan merekonstruksi keterlibatan gerakan separatisme dalam upaya kemerdekaan Catalonia. Kedua, mengabstraksi prinsip-prinsip pertahanan-keamanan Spanyol dalam mempertahankan Catalonia, dan merinci berbagai upaya pertahanan-keamanan yang dilakukan oleh Spanyol, hasil penelitian menunjukan bahwa gerakan separatis Catalonia terlibat dalam semua aspek yang menghendaki referendum untuk memisahkan diri dari kerajaan Spanyol dan gerakan separatisme memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan di Catalonia.

---

Catalonia's independence efforts began with a sense of nationalism that grew within the Catalonian nation based on nationality, culture and language which were considered different from Spain. The self-determination and primordial spirit of the Catalan people were triggered by the feeling and poor relationship pattern between the region, namely Catalonia, and the Spanish central government in Madrid. So the purpose of this study is, first, to validate the factors that caused Catalonia to want to be independent from Spain, and to reconstruct the involvement of the separatist movement in the pursuit of Catalonia's independence. Second, abstracting the principles of Spanish security in defending Catalonia, and detailing the various defense-security efforts carried out by Spain, the results of the study show that the Catalan separatist movement was involved in all aspects that the referendum wanted to secede from the Spanish empire and the separatist movement had an impact. of great significance to the defense and security of Catalonia."

"Tesis ini membahas tentang hasil pelaksanaan kebijakan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang selama k'1lrun waktu 9 tahun ini ternyata masih beium memberikan perbalkan di daiarn segi kehidupan masyarakat Papua Sehingga muncul keinginan dari masyarakat untuk menolak kebijakan tersebut dan rnenuntut untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragarn penyebab munculnya keinginan untuk memisahkan dlrJ tersebut salah satunya karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah pusat belum rnampu mensejahterakan rakyat Papua. PeneHtian ini adalah pene1itian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratejik. Hasil penclitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketldakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus dapat mengancam integrasi nasionaL Keinginan untuk memisahkan diri tersebut muncul dari sebagi akibat dari adanya konflik-kontlik internal, hubungan antara pusat dan daerah yang tidak harmonis, kontllk pemekaran serta adanya dukungan dari dunia internasionaL Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pendekatan dari pemerintah terhadap masyarakat Papua yaitu dengan pendekatan budaya dan komunikasi konstruktif yang intensip antara pemerintah dan masyarakat Papua serta peningkatan pelaksanaan lTlJ Otonomi Khusus.

---

This thesis discusses the results of the impfementation on Special Autonomy Regulation on Papua No. 2112001, that during 9 years of its implementation, was still not provide improvements in terms of the life of the people of Papua Then came the desire from the community to reject this policy and demanded to secede from The Republic of Indonesia. Various causes triggered the desire for secession ofPapuans, for example Papuans assume that the central government has not been able to prosper the people of Papua. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the public dissatisfaction towards the implementation of the Papua Special Autonomy Act could threaten national integration. The desire to separate themselves arise as a result of the existence of internal conflicts, the relationship between central and local governments weren't harmonious, region expansion conflict in Papua and the support from the international community. Therefore it is necessary to change the approach of government toward the people of Papua. Using cultural approach, intensive constructive communication between the government and people of Papua and enhancing the implementation of the Special Autonomy Act"

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelembagaan partai politik dalam kerangka otonomi khusus sebagai sarana resolusi konflik separatisme. Otonomi khusus merupakan pembagian kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara induk kepada wilayah konflik separatisme. Dalam otonomi khusus terdapat kebijakan khusus atau hanya diperuntukkan bagi wilayah yang bersengketa. Salah satunya yaitu kebijakan partai politik lokal. Aceh dan Mindanao memiliki persamaan dan perbedaan dalam konteks konflik separatisme dan resolusi konflik. Persamaan utama yaitu terdapat kelompok pemberontak yang menginginkan kemerdekaan di kedua wilayah, perbedaan utama yaitu resolusi konflik yang gagal di Mindanao sedangkan berhasil di Aceh dengan indikator berhentinya konflik separatisme. Argumen utama penulis dalam penelitian ini adalah partai politik lokal sebagai sarana resolusi konflik yang menjadi faktor berakhirnya konflik separatisme di Aceh antara GAM dan GoI namun tidak berhenti di Mindanao antara MNLF/MILF dan GRP. Kegagalan di Mindanao ini berdasarkan indikator masih berlanjutnya konflik setelah perjanjian perdamaian Tripoli pada tahun 1976 antara MNLF dan GRP. Berlanjutnya konflik tersebut menyebabkan munculnya kelompok pemberontak lain seperti MILF, BIFF, dan Abu Sayyaf Group. Permasalahan ini kemudian membawa penulis kepada argumen kedua yaitu dengan terdapat sentralisasi kelompok pemberontak, maka memudahkan proses perdamaian konflik separatisme. Selanjutnya penulis juga menemukan bahwa konflik separatisme tidak mencapai resolusi, jika kesepakatan otonomi khusus tidak mengatur partai politik lokal, karena kekuasaan yang diserahkan terpusat pada pemimpin kelompok pemberontak. Penulis melakukan analisis menggunakan teori yang dikembangkan oleh De Zeeuw (2009), yang menjelaskan empat aktor atau lembaga yang berperan dalam pelembagaan partai politik lokal, yaitu; aktor internasional, kelompok separatis atau pemberontak elit politik dan elit domestik. Penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif dengan komparasi menggunakan metode process tracing untuk membangun kesimpulan penelitian.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the impact of institutionalizing political parties within the framework of special autonomy as a medium of conflict separatism resolution. Special autonomy is the division of power that is surrendered by the central government or the parent state government to the territory of separatist conflict. In special autonomy there is a special policy or policy that only intended for the disputing region. One of them is the policy of local political parties. Aceh and Mindanao have similarities and differences in the context of separatist conflict and conflict resolution. The main equation is that there are rebel groups fighting for independence in the two regions, the main difference is the resolution conflict in Mindanao unsuccessful while succeed in Aceh with the cessation of the separatist conflict indicator. The main argument in this study is, local political parties as a medium of conflict resolution is a factor in the successful on ended the separatist conflict in Aceh between GAM and GoI but does not cease the conflict in Mindanao between MNLF / MILF and GRP. This failure in Mindanao is based on the indicator that the conflict continues after the Tripoli peace agreement in 1976 between MNLF and GRP. The continuation of the conflict led to the emergence of other rebel groups such as the MILF, BIFF, and the Abu Sayyaf Group. This problem then brings the writer to the second argument, namely by centralizing the rebel group, thus ease the peace process of separatist conflict. Furthermore, the authors also found that separatist conflicts did not reach a resolution, if the special autonomy agreement did not regulate local political parties, because the power handed over was centered on the leaders of the rebel group. The author conducts an analysis using a theory developed by De Zeeuw (2009), which describes four actors or institutions that play a role in institutionalizing local political parties, namely; international actors, separatist groups or rebels of political elites and domestic elites. This research is qualitative explanatory by comparison using process tracing method to construct research conclusions."

"

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hadir. Akan tetapi, produk hukum Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tidak memberikan ruang bagi otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini disebabkan, sifat peraturan menteri a quo masih mengikuti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempertimbangkan asas dan norma otonomi daerah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Atas hal itu, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo. Permendikbud No. 20 Tahun 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga, sepatutnya Pusat dan Daerah mengedepankan hubungan kewenangan yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

---

This research attempts to analyze normatively of the relationship of authority possessed by the Central Government and Regional Governments in determining policies and managing the Zone of New Student Reception (PPDB). As we know, it is a necessity for concurrent government affairs that have been given to regional governments to be the basis for the implementation of regional autonomy after the issuance of Law No. 23 of 2014. In order to prioritize the conditions and characteristics of autonomous regions in the administration of education, the Central and Regional Governments must carry out the implementation of education in a decentralized manner based on the principle of regional autonomy after Law No. 23 of 2014 is present. However, Permendikbud's legal product No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 concerning PPDB TK, SD, SMP, SMA and SMK did not provide space for regional autonomy and decentralization. This caused by the nature of the a quo ministerial regulation which still follows Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System and not consider the principles and norms of regional autonomy in Law No. 23 of 2014. For that matter, Permendikbud No. 51 of 2018 jo. Permendikbud No. 20 of 2019 caused polemic in the community. Therefore, it is fitting for the Central and Regional Governments to prioritize the relationship of authority that has been established in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

 

"

"Pelaksanaan otonomi seluas-luasnya pasca reformasi berdampak pada meningkatkan keinginan daerah untuk melakukan pemekaran daerah. Pemekaran daerah di Indonesia menjadi fenomena yang tidak dapat dibendung. Pembentukan DOB di Kabupaten Paser merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat melalui pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis dinamika pembentukan DOB Kabupaten Paser Tengah dan Kabupaten Paser Selatan di Kabupaten Paser.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pembentukan DOB di Kabupaten Paser memiliki banyak hambatan karena adanya perebutan daerah yang menjadi wilayah cakupan terhadap dua calon DOB dan adanya konflik penetapan ibukota. Konflik dalam pembentukan DOB di Kabupaten Paser mempengaruhi ketahanan daerah di bidang keamanan.

---

The implementation of autonomy after the reform impact on proliferation of administrative regions. The formation of new autonomous region in Paser Municipal is one of efforts of people welfare provision through equitable development and public service. This study used qualitative to analyze the dynamic of new autonomous region of Central Paser Municipal and South Paser Municipal in Paser Municipal.

The result of the study showed the process of forming the new autonomous region in Paser Municipal had many obstacles caused by the struggle for territory within the new two autonomous regions and also the conflict in deciding the capital. The conflict of the formation new autonomous region in Paser Municipal affects the security in regional resilience."

"Penelitian ini membahas mengenai fluktuasi tingkat pengangguran di Spanyol dalam rentang waktu 2000-2010. Tingkat pengangguran Spanyol menyentuh angka terendah dan tertinggi dalam kurun waktu tersebut. Dalam kurun 2000-2010 terdapat beberapa peristiwa yang berpengaruh terhadap fluktuasi tingkat pengangguran ; dimulainya program sepuluh tahunan UE (Lisbon Strategy), krisis ekonomi Spanyol, dan reformasi undang-undang ketenagakerjaan. Lisbon Strategy yang telah disusun sedemikian rupa demi menciptakan UE yang dinamis dan kompetitif ternyata belum berkontribusi banyak terhadap masalah tenaga kerja Spanyol. Krisis ekonomi Spanyol pada 2008 menjatuhkan pasar tenaga kerja Spanyol dimana kondisi ini diperparah dengan posisi undang-undang ketenagakerjaan Spanyol yang dinilai belum mampu melindungi para pekerja khususnya mereka yang memiliki jenis kontrak kerja tertentu.

---

This thesis discusses about the fluctuation of Unemployment rate in Spain between 2000-2010. The unemployment rate reach the lowest as well as the highest rate during that period. Between 2000 and 2010 few things happened which is belived to be the cause of the fluctuation rate ; the initiation of EU’s Lisbon Strategy, Spanish economic crisis, and labour reform. Lisbon Strategy which was made to create a dynamic and competitive EU have failed contribute much to Spanish labour issue. Labour market in Spain faced a great shock caused by the crisis happened in 2008 which was compounded with labour policy that have failed to give protection to the worker, especially those who has a certain type of working contract."