Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Sebagai ekosistem yang sangat produktif dan dinamis, pembangunan di wilayah pesisir dan lautnya sering menimbulkan konflik antar kepentingan, diantaranya kegiatan industri migas. Salah satu strategi guna mengantisipasi pengaruh tumpahan minyak terhadap lingkungan di wilayah pesisir dilaksanakan melalui analisis Indeks Sensitivitas Lingkungan (ISL). Lokasi studi berada di wilayah pesisir dan perairan Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat Tujuan penelitian adalah menentukan prioritas wilayah yang sensitif terhadap tumpahan minyak. Metode ini dilaksanakan melalui pemberian skor setiap unit lahan untuk nilai kerentanan, konservasi dan sosial. Analisis ISL dilakukan melalui sistem informasi geografis dan diklasifikasikan ke dalam 5 kelas tingkat sensitifitas. Klasifikasi penggunaan lahan dilaksanakan melalui citra satelit dan survei lapangan dilakukan pada Desember 2018. Hasil analisis menunjukkan sebagian besar (51%) dikategorikan tidak  sensitif, sensitif rendah 24%, sangat sensitif 15%, sensitif sedang 6% dan sensitif 4%. Meskipun sebagian besar tidak sensitif, tetapi perlindungan lingkungan harus tetap dilaksanakan guna pembangunan berkelanjutan.

---

High productivity and dynamic ecosystem in coastal and marine areas often create conflict of interests between various developments, including oil and gas activities. Anticipation strategy for oil spill effects on the environment in coastal areas was carried out by analysis of the Environmental Sensitivity Index (ESI). The study location is in coastal area and surrounding water of Karas sub District, Fakfak District, Papua Barat Province. The research objective is to determine the priority of areas that are sensitive to oil spills. This method was carried out through scoring each unit of land for vulnerability, conservation and social values. ESI Analysis was carried out by geographic information systems method and classified into 5 classes of sensitivity levels. Land use classification was carried out by unsupervised classification of satellite imagery and field surveys was conducted in December 2018. The analysis shows that most of areas are categorized as  not sensitive (51%), low sensitive 24%, very sensitive 15%, moderately sensitive 6% and sensitive 4%. However, environmental protection must be carried out for sustainable development.

"

"ABSTRAKWilayah pesisir Jakarta Utara terancam bencana akibat fenomena kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah. Dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kedua fenomena ini sangat merugikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis kerentanan wilayah pesisir dan memprediksi kerusakan lingkungan akibat kenaikan muka air laut di Jakarta Utara. Informasi kerentanan adalah hasil integrasi kondisi fisik (informasi pasang surut, gelombang, penggunaan lahan, ketinggian pantai, skenario B2 SRES IPCC, penurunan permukaan tanah) dengan sosial ekonomi (usia balita, usia lanjut, penduduk wanita, kepadatan penduduk, dan penduduk miskin) dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG). Penelitian menggunakan data QuickBird dan DEM SRTM X-C band tahun 2000 untuk menghasilkan informasi penggunaan lahan dan ketinggian pantai. Hasil integrasi menunjukkan willayah pesisir yang sangat rentan pada kenaikan muka air laut adalah Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, dan Rawabadak Utara. Prediksi total kenaikan muka air laut hingga tahun 2030 mencapai 6,45 m sehingga diprediksikan 1054 ha pemukiman, 551 ha industri, 181 ha tambak, dan 66 ha lahan sawah akan tergenang dan menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp 277.270.766.595,00. Diketahuinya tingkat kerentanan serta prediksi kerugian akibat kenaikan muka air laut, diharapkan perencanaan pembangunan di wilayah pesisir akan lebih memperhatikan hal tersebut.

---

ABSTRACTThe coastal areas in North Jakarta threatened disaster due to sea level rise and land subsidance phenomenon. The aims of this study is to analyze the coastal vulnerability due to sea level rise as part as adaptation to reduce the inundation impact in North Jakarta. Vulnerability information obtained from the integration between the physical conditions (tidal, wave, land use, coastal elevation, IPCC SRES B2 scenario, land subsidence) and socioeconomic (age of the children, elderly, female population, population density, and the poor) using Geographic Information System (GIS). This study using remote sensing information from DEM SRTM X-C band in year 2000 with spasial resolution 30 m to generate coastal elevation and QuickBird satellite data for generate land use information. The result show that the coastal areas with very high vulnerability to sea level rise is Penjaringan, Warakas, Kalibaru, Kebon Bawang, and Rawabadak Utara. Besides vulnerability analysis, the study also predicted total sea level rise in 2030 which reached 6.45 m, causing a lot of damage, especially in the settlement and industrial areas. The prediction of settlement areas that stagnant is 1054 ha, industrial 551 ha, fishpond 181 ha, and field 66 ha. According to economic analyze, the extent damage will cause losses of Rp 277,270,766,595.00. Therefore, the knowledge level of vulnerability as well as losses due to sea level rise, expected development planning in coastal areas will pay more attention to it."

"Penelitian Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL) terhadap potensi tumpahan minyak di pesisir utara Teluk Tolo difokuskan kepada evaluasi model-model IKL yang banyak digunakan oleh berbagai pihak. Model yang dijadikan bahan evaluasi adalah model yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), model dari Det Norske Veritas (DNV), dan model dengan Metode Penjumlahan. Komponen-komponen penyusun IKL diperoleh dari analisis citra ALOS AVNIR dan PRISM tahun 2009 dan 2010. Hasil analisis citra diperoleh 16 komponen penyusun IKL yang kemudian dilakukan skoring untuk dimasukan ke dalam setiap model IKL. Setiap model ternyata memberikan hasil yang bervariasi dalam memberikan informasi wilayah kelas IKL. Variasi tersebut terutama terjadi pada wilayah daratan dengan ketinggian lebih dari 5 meter dan jarak dari garis pantai lebih 1 km ke arah darat. Kondisi ini dijumpai hampir di sepanjang garis pantai. Uji dengan ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95 % menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketiga model tersebut. Uji lanjutan dilakukan dengan menghitung indeks sensitivitas model untuk menentukan model terbaik dalam memberikan informasi IKL. Berdasarkan indeks tersebut diperoleh hasil bahwa Model Penjumlahan mempunyai nilai rata-rata (mean) terbesar yang berarti model tersebut adalah model terbaik untuk memberikan informasi spasial IKL.

---

Study on Environmental Sensitivity Index (ESI) related to potential of oil spill was conducted in the northern coast of the Tolo Bay, Central Sulawesi. This study focused on the comparative evaluation of ESI models widely used by various parties. The models included in this study are those developed by the Centre for Coastal and Marine Resources Studies, Bogor Agricultural University (IPBPKSPL), used by Det Norske Veritas (DNV), and a model using Summation Method. The ESI components are obtained from image analysis done by ALOS AVNIR and PRISM 2009 and 2010. Upon the production of 16 ESI components, scoring is performed into each ESI model. It turns out that spatially each model give various results in providing the information on ESI-class areas. Variations occurred mainly on inland areas with altitude of more than 5 meters and those with distance over 1 km landward from the shoreline. These conditions are found almost along the shoreline of study areas. ANOVA Test (with 95% confidence interval) suggested a difference is occured between the three given models. Further tests were performed by calculating the sensitivity index models to determine the best model. Based on these calculations, the Summation Model produced the highest mean, which suggest it is the best model to provide an ESI spatial information."

"Pengembangan potensi Iingkungan alam sebagai kawasan pariwisata, sering kali memberikan dampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Contoh dampak negatif yang kerap terjadi antara lain adalah kerusakan terumbu karang, musnahnya hutan bakau, berkurangnya jenis flora dan fauna yang dilindungi, abrasi dan abrasi pantai, serta pencemaran Iimbah cair dan padat. Selain itu, sering kali pengembangan pariwisata alam pantai dan Iaut menimbulkan konflik kepentingan dengan masyarakat Iokal yang akhimya memunculkan dampak sosial yang signifikan. Semua dampak tersebut akhirnya dapat mengancam keberlanjutan pembangunan sektor pariwisata itu sendiri.Kawasan Pantai Sanur adalah bagian dari pantai selatan Bali yang sejak dahulu telah dijadikan obyek pariwisata. Sejak 1989, diketahui bahwa Pantai Sanur telah mengalami abrasi mencapai lebih kurang 5,8 km (Anonim, 1989). Kerusakan Pantai Sanur ini adalah akibat abrasi yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Energi gelombang dan arus air laut adalah faktor alam utama yang menyebabkan abrasi. Namun demikian, besarnya pengamh faktor alam tersebut pada terjadinya abrasi berkaitan erat dengan perubahan alam yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang bertebihan seperti penambangan karang, pengerukan pasir dan konversi lahan daerah sempadan pantai menjadi vila, hotel dan restoran. Langkah penanggulangan yang dilakukan oleh para pemilik bangunan yang Iahannya terancam oleh abrasi adalah membangun krib-krib pemnanen. Namun sayangnya, bangunan-bangunan tersebut tidak memenuhi syarat teknis penanggulangan abrasi pantai dan mengabaikan dampak Iingkungan yang terjadi di sekitarnya, sehingga malah menyebabkan abrasi meluas ke sisi pantai lain yang tidak terlindung (Anonim, Mei 1989).Untuk menanggulangi kerusakan Pantai Sanur, dirancang upaya pengelolaan lingkungan dengan membangun 12 groin yang tersebar di sepanjang 5,8 km pantai dan mengisi pasir di Iokasi antara groin tersebut. Proyek konservasi Pantai Sanur ini dihadapkan pada tuntutan dan harapan publik untuk berperan serta dalam penentuan tindakan penyesuaian antara pelaksanaan dan kepentingan publik.Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah tidak adanya peran publik dalam penentuan rencana dan pelaksanaan proyek konservasi Pantai Sanur.Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui apakah jika publik diiibatkan dalam pengelolaan kawasan pariwisata Pantai Sanur, maka pelaksanaan proyek konservasi pantai tersebut akan dapat dilaksanakan dan diterima secara sosial oleh publik. Tujuan penelitian dijabarkan lagi menjadi tujuan khusus sebagai berikut:1. Mengetahui konteks apa yang mendorong munculnya tuntutan pelibatan peran publik.2. Mengetahui apakah pilihan (opsi) publik untuk memecahkan masalah relevan dengan tuntutannya.3. Apakah keputusan yang dibuat oleh proyek berdasarkan pertimbangan kepentingan publik memberikan implikasi pada lingkungan.Berdasarkan teori dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka hipotesis yang ditetapkan adalah: Pelibatan peran publik pada saat pelaksanaan proyek konservasi Pantai Sanur akan membantu tercapainya pandangan yang seimbang tentang upaya pemecahan masalah lingkungan akibat pelaksanaan proyek konservasi Pantai Sanur.Tempat penelitian ini berada di Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur dan Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali.Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan studi kasus yang bersifat retrospektif (ex post facto) dengan menggunakan data yang teiah dicatat dalam penelitian lapangan dan diikhtisarkan melalui suatu pembahasan secara kualitatif.Teknik pengambiian data primer dilakukan dengan tehnik observasi Iapangan dan wawancara mendalam.Berdasarkan analisis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa publik berperan dalam penentuan tindakan penyesuaian antara rencana dan pelaksanaan konservasi Pantai Sanur. Hasil pelibatan peran publik adalah perubahan disain lima bangunan pengunci pasir (Groin-3, G-4. GN-1, Gn2, GN-3) dan pembatalan dua karang buatan (AR-1 dan AR-2), dua bangunan pengunci pasir (G-32 dan GN-5) serta realisasi bantuan proyek berupa penggalian alur perahu dan dua bangunan rumah penyimpan layar sebagai kompensasi untuk kelompok jukung yang terkena dampak langsung.Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat diikhtisarkan beberapa hal sebagai beikut:1. Dengan dilibatkannya publik dalam proyek konservasi Pantai Sanur, ternyata proyek ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dan diterima secara sosial oleh publik;2. Konteks yang mendorong pelibatan peran publik adalah adanya kekhawatiran publik pada masalah Iingkungan akibat pelaksanaan proyek ;3. Pilihan (opsi) penyelesaian masalah yang dipilih oieh publik ternyata tidak konsisten dengan tuntutannya, namun hanya didasarkan atas kepentingan masing-masing pihak;4. Sekali lagi terbukti bahwa tidak semua keputusan yang dibuat oleh proyek berdasarkan pertimbangan kepentingan publik, memberi implikasi positif pada lingkungan.

---

ln developing potential and variety of the nature as tourism area, in respect to the beauty and varieties of the beach and coastal, always have negative impact on the area itself. For example: negative impact always occur in the destruction of corral reef, and the disappearance of the coastal mangroves, decrements of the protected flora and fauna, abrasions, land abrasions and also chemical waste contamination. Besides, the development of the natural coastal and beach tourism often resulted in the conflict of interest with the local communities, which will eventually have a signiticant impact. All of the obstacles mentioned above will gradually threaten the sustainability of the tourism sector.Sanur beach area is part of Southern Beach of Bali, which has been known as the tourism object since 1989. Erosion in Sanur Beach was identified to reach approximately 5,8 km (anonym 1989). The abrasions due to nature and human factors have destroyed Sanur beach. The coastal waves and the streams are main factors from mother nature which caused the erosion, nevertheless the big impact from mother nature towards erosion still link to the changing nature due to the excessive man made meddle, such as conal mining, land dredging and land conversion to viilas, hotels and restaurants. The prevention action conducted by the property owner from eroding threat is by building permanent cribs. Unfortunately, those buildings do not meet the technical requirements in preventing the beach erosion and ignored the side effects on the surrounding environment, which causes massive widening erosion of other parts of unprotected beach areas (Anonym, May 1989).ln order to prevent the abrasions in Sanur Beach, the design is to manage the area by building 12 groins, which will be spread around the areas of 5,8 km along the coast tilled with sand placed between the groins. This conservation of Sanur beach requires hopes and demands of public involvement in executing the adjustment action between performance and public interest.In accordance to the above summary, the problem summarized in this study does not involve the public in executing the plan in accomplishing the conservation project of Sanur Beach.The general aim of this study is to know if the public is involved in Sanur Beach Conservation Project, then the project could be executed without social constraints and accepted by public socially. From above general aims, the aim of this research can be reduced to specific matters as follows:1. To know what the context of public role involvement demand.2. To know are the public's options to solve the problems relevance with the demand. 3. To know is the public role involvement in Sanur Beach conservation project results the implication to the environment.Based on theories and above problems in this research, the conclusion of the hypothesis are as follows: Public role involvement in Sanur Beach Conservation Project will help achieve the balance perspective about environmental problem solving caused the project.This research taken placed in Sanur Kaja vitlage, rural area of Sanur and in the Sanur Kauh village, South Denpasar, Bali Province.In this research, we instill retrospective (ex post facto) case study approached, which utilized the recorded data in the field research, and summarized through qualitative discussions.Primary data collection technique is purposely conducted (purposive sampling), to identify the respondents/key sources or fact/specific social situation full of infomation in accordance to the focus of the research (problem summarization).Based on qualitative analysis, the result of the research shows that the public involvement has role in decision-making process for synchronizing between planning and execution of Sanur beach conservation project. The results of public involvement changed the outcome of the groin designs (Groin-3, G-4, GN-1, GN-2, GN-3) and cancellation of two artificial reef (AR-1 and AR-2), and groins (G-32 and GN-5) also the realization of project donations in the form of digging the stream for the boat and two storage building to keep sailing boat as compensation for the boatmen groups who impacted by project.The result from the research and discussion can reduced the following circumstances:1. With public involvement in Sanur Beach conservation project, the project could be executed without any social constraint and accepted by public socially;2. Context that has been push the public role involvement is public concern to the environmental issues resulted by project;3. In fact, the option that has been decided by public does not consistent with the demand, but only concern to the needs of each party4. lt was proven once again. there are not all of decisions that decided by project based public needs, results positive implication to the environment."

"Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar kuesioner kepada para “expert” sebanyak 12 responden yang terdiri dari pelaksana kebijakan, pemerhati kebijakan dan dianggap paling tahu permasalahan kegiatan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun.Fokus penelitian ini adalah memberikan penilaian pada bobot stakeholder dan kriteria proyek yang telah disusun secara sistematis dalam suatu hirarkis melalui skala perbandingan. Stakeholder yang menjadi pemerhati pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir terdiri dari : DPRD, LSM, Asosiasi Kelompok Nelayan, Media Massa dan Dosen, Kriteria evaluasi dalam pengembangan kawasan pesisir yaitu : Efektifitas, Efisiensi dan Responsivitas dengan Objek kriteria untuk melihat evaluasi terdiri dari : Input, Output dan Benefits. Adapun proyek yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir adalah : Coastal Road, Pemukiman Nelayan Sei. Ayam, dan Pengembangan Kawasan Mangrove.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun lebih menonjol pada sisi stakeholder Media Massa, hal tersebut ditunjukan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,236) dibandingkan dengan 4 stakeholder lainnya. Secara umum pada setiap stakeholder kebijakan, kriteri efektifitas merupakan kriteria yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Objek kriteria pada kriteria evaluasi yang paling penting dan mendapatkan bobot tertinggi yaitu benefits dengan bobot (0,559). Hasil sintesa hirarki dan analisis keseluruhan menunjukan bahwa rekomendasi alternatif proyek yang disarankan di masa yang akan datang adalah pelaksanaan proyek Coastal Road dengan bobot tertinggi sebanyak 0,529.

---

The aim of this thesis to evaluate the development of coastal policy in the Karimun Regency. This research was conducted by quantitative methods approach Analytical Hierarchy Process (AHP). The research was conducted by way of questionnaires to spread the "expert" as many as 12 respondents consisting of policy implementation, and policy observers deemed most problems of coastal development activities in Karimun Regency.

This research focused an assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Stakeholders become observers of the implementation of coastal development consists of: Parliament, NGOs, Association of Fishermen Group, Mass Media and Lecturers, the evaluation criteria in the development of coastal areas, namely: effectiveness, efficiency and responsiveness of the attractions to see evaluation criteria consists of: Input, Output and Benefits. The project was the focus in the implementation of the development of coastal areas are: Coastal Road, Settlement Fishermen Sei. Chicken and Mangrove Area Development.

The results showed that the policy of coastal development in the District Karimun more prevalent in the mass media stakeholders, it is indicated by the weight of the highest priorities in the analysis (0.236) compared with 4 other stakeholders. In general, at each stakeholder policy, kriteri effectiveness is the most important criterion in the implementation of the policy. Attractions on the criteria most important evaluation criteria and get the benefits with the highest weight is the weight (0.559). The synthesis and analysis of the overall hierarchy shows that the recommended project alternative recommendations in the days to come is the implementation of the Coastal Road project with the highest weight as much as 0.529."

"Resort Cubadak Paradiso Village dalam pengelolaan wisata bahari pada wilayah pesisir di Pulau Cubadak selama 23 tahun telah melakukan pembatasan akses masuk ke dalam Pulau serta membatasi wilayah perairan laut sejauh 60 meter dari bibir pantai Pulau Cubadak. Padahal tanah yang dikelola tersebut berstatus sebagai tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara masyarakat di sekitar Pulau dengan pengelola. Padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah terbuka yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya penguasaan atas sumber daya alam oleh pengelola selaku investor. Sementara kontrak antara pemilik tanah kaum dengan investor terkait sewa tanah juga tidak mengatur mengenai pembatasan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai hak menguasai Negara atas sumber daya alam di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan socio-legal. Ditujukan agar pengelolaan sumber daya alam khususnya wisata bahari oleh investor tetap berjalan selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

---

The Cubadak Paradiso Village Resort in running its marine tourism business along a stretch of the coast of Cubadak Areas for 23 years has restricted access into the island and 60 meters out of the beach front. Meanwhile, the land that the resort manages is communal land owned by the indigenous community. The situation has created a conflict between the community on the island and the business operator. The coastal area and sea beyond is an open area and should accessible to the people. The law has not intended for control of a natural resource to be controlled by business operator as investor. The contract between communal land owner and the investor with regard to lease also does not authorize such restriction. Therefore, this study is aimed at examining the right of the state to control natural resources situated on communal land of the indigenous community using a social-legal approach. The research is conducted with the aim of ensuring that the management of natural resources, in this case marine tourism, by the investor is in line with the protection of the rights of the indigenous communities."

"Kota merupakan suatu ruang bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Perkembangan kota dapat diartikan sebagai suatu perubahan menyeluruh, yaitu menyangkut segala perubahan sistem perkotaan secara menyeluruh. Salah satu kota di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan adalah Kota Kendari. Perkembangan yang terjadi pada Kota Kendari cenderung sporadis, yang apabila tidak diarahkan dan dikendalikan akan menimbulkan masalah baru. Salah satu potensi Kota Kendari yang mengalami dampak negatif dari perkembangan perkotaan adalah kawasan pesisir Teluk Kendari. Teluk Kendari mengalami sedimentasi yang cukup parah dari tahun 1960-2010 sehingga mengancam keberlanjutan Teluk Kendari. Teluk Kendari merupakan potensi besar Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara yang terancam berubah menjadi daratan tahun 2019. Oleh karena itu, penelitian ini untuk melihat pola perkembangan perkotaan, struktur ruang yang dihasilkan dari dampak perkembangan kota terhadap keberlanjutan lingkungan pesisir perkotaan. Pendekatan dalam penelitian menggunakan metode deduktif kuantitatif rasionalistik. Ada beberapa variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, hingga menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik deskriptif dan analisis spasial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa teknik untuk mendapatkan informasi yang cukup, yaitu kajian kepustakaan, observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder. Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan dari tahapan persiapan hingga tahap perumusan hasil penelitian. Perkembangan Kota Kendari di mulai dari lokasi awal terbentuknya Kota Kendari, yaitu Teluk Kendari. Kawasan Teluk Kendari memiliki peranan penting dalam perkembangan Kota Kendari. Kecamatan Mandonga menjadi poros utama dalam perkembangan Kota Kendari. Seiring perkembangan waktu, struktur ruang Kota Kendari semakin baik karena pusat-pusat aktivitas dalam perkotaan didukung oleh jaringan-jaringan perkotaan meskipun beberapa jaringan masih di bawah standar pelayanan minimal. Perkembangan Kota Kendari tidak lepas dari masalah lingkungan, yaitu penurunan kualitas lingkungan Teluk Kendari. Keberlanjutan dari lingkungan Teluk Kendari cukup terancam karena tingginya sedimentasi yang terjadi pada perairan Teluk Kendari. Kenaikan nilai faktor-faktor perkembangan perkotaan berbanding lurus dengan laju sedimentasi.

---

A city is a space for people to establish their lives. The growth of the city can be interpreted as a complete change, which involves all the changes in the urban system as a whole. One of the cities in Indonesia which is experiencing growth is the city of Kendari. The growth of Kendari City tend sporadic that could cause a new peoblem if not directed and controlled. One of the potentials of Kendari City which experienced the negative impact of urban development is the coastal region of Kendari Bay. The Kendari Bay suffered severe sedimentation of the years 1960-2010 that threatening the sustainability of Kendari Bay. Kendari Bay is a great potential of Kendari, Southeast Sulawesi that threatened turn into the mainland in 2019. Therefore, this study aims to look the patterns of urban development and the spatial structure resulting of the impact of urban development on the urban coastal environmental sustainability.

The study approach used is deductive quantitative rationalistic method. There are several variables that will be analyzed in this study, to generate answers to research questions set. The analysis technique used in this study is descriptive statistical analysis and spatial analysis. Data collection techniques used in this study are the study of literature, field observation, and secondary data collection. The study was conducted in several stages from the preparation stage to the stage of formulation of the research results.

Kendari Bay is the initial formation of the development of Kendari City. Kendari Bay region has an important role in the development of the city of Kendari. Subdistrict Mandonga is a major hub in the development of the city of Kendari. Over the years, the spatial structure of Kendari become better because of the development of activity centers in urban supported by urban networks though some networks are still below the minimum service standards. The development of Kendari not be separated from environmental issues, namely environmental degradation of Kendari Bay. Environmental sustainability of Kendari Bay is in danger because of the high sedimentation in waters. The increasing of the urban development factors is directly proportional to the rate of sedimentation."