Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan lahan untuk TPA mendorong Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan lahan di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, namun disikapi penolakan dari masyarakat setempat. Permasalahan lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan konflik NIMBY antara pemerintah dan masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, riset ini bertujuan untuk menganalisis faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan konflik, dan menyusun strategi penyelesaian konflik penggunaan lahan untuk TPA di Desa Troketon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Riset ini menggunakan metode analisis data kualitatif secara induktif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih menggunakan purposive dan snowball sampling. Analisis data primer dilakukan melalui tahapan initial coding dan theoretical coding. Hasil riset menunjukkan adanya faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan konflik NIMBY. Faktor lingkungan paling dominan adalah kualitas air tanah, faktor sosial paling dominan adalah kepercayaan dan nilai sejarah terhadap situs yang dikeramatkan, dan faktor ekonomi paling dominan adalah harga tanah. Dari ketiga faktor, konflik NIMBY paling kuat berasosiasi dengan faktor sosial. Strategi utama penyelesaian konflik penggunaan lahan untuk TPA adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi dan dialog antara Pemerintah Kabupaten Klaten, pemerintah desa dan masyarakat desa setempat yaitu Desa Troketon, Desa Kalangan, dan Desa Kaligawe, dilakukan secara rutin atau berkala.

---

The land requirements for TPA encourages the Klaten District Government to use land in Troketon Village, Pedan District, but it is responded by resistence of the local community. Environmental problems are a major factor that causes conflict between the government and local communities. Based on this background, this research aims to analyze the environmental, social and economic factors that cause conflict, and develop a strategy for resolving land use conflicts for landfill waste in Troketon Village Pedan District, Klaten Regency. This study uses qualitative data analysis methods with qualitative descriptive. Primary data collection is done through interviews conducted on seven informants selected using purposive and snowball sampling. Analysis of primary data is done through initial coding and theoretical coding stages. The results of the study indicate the existence of environmental, social, and economic factors that have caused NIMBY conflicts. The most dominant environmental factor is groundwater quality, the most dominant social factor is the trust and historical value of sacred sites, and the most dominant economic factor is land prices. Related to the three factors, the NIMBY conflict is most strongly associated with social factors. The main strategies for conflict resolution land use for landfill is community participation in the form of discussions and dialogues between the Government of Klaten Regency, the village government and local village communities namely Troketon Village, Kalangan Village, and Kaligawe Village, carried out regularly."

"Di propinsi Jawa Tengah, terdapat berbagai kerajinan yang cukup terkenal yang diantaranya adalah kerajinan tenun lurik Pedan. Kerajinan tenun ini dulu pernah populer dan menjadi tumpuan kebutuhan pakaian di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya..."

"Skripsi ini mengaji munculnya variasi respons petani terhadap Program Inpari 13 di Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo. Variasi respons individu menjadi fokus kajian karena dari kondisi yang memang mengandalkan pada keputusan individual dalam bercocok tanam padi, secara khusus ada Program Inpari 13 yang menyeragamkan pola tanam, varietas yang ditanam, dan pengendalian hama melalui penyemprotan massal. Program secara 'top-down' diterapkan sebagai respons pemerintah Jawa Tengah dalam rangka mengamankan produksi beras karena adanya 'bencana' akibat ledakan Wereng Batang Coklat (WBC) yang tidak tertanggulangi oleh keputusan individual petani. Dalam mengaji variasi respons, peneliti harus memerhatikan faktor-faktor kontekstual dari munculnya variasi tersebut. Skripsi ini juga memaparkan kemungkinan evaluasi oleh petani karena adanya keragaman praktik budi daya tanaman padi. Selanjutnya, evaluasi melalui mekanisme belajar yang dialami petani akan mengumpan balik pada pengetahuan yang dimilikinya.

---

This thesis examines the emergence of variation in the farmer's responses toward the Inpari 13 Program in Kahuman village, Polanharjo district in Klaten Regency of Central Java. The variation of individual responses become the focus of study in this thesis because of the condition that relies on individual decisions in rice farming, in particular there was an Inpari 13 Program that uniformed the cropping patterns, varieties grown, and pest control through the mass-spraying. The program that though spraying pesticides implemented in a 'top-down' way was the response of Central Java's government in securing produced rice because of the 'hazard' due to by the outbreaks of Brown Plant Hopper that was unresolved by the farmer's individual decisions. In studying the variation of responses, we should consider the contextual factors in the emergence of such variations. I also present in this thesis that the diversity of paddy's cultivation practices enabled the farmers to do evaluation of the result of their strategies. The evaluation enriched their knowledge of cultivation strategies."

"Skripsi ini mengaji tentang variasi respons dan strategi individu petani di Desa Sribit, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dalam menghadapi kegagalan panen yang disebabkan oleh ledakan Wereng Batang Coklat (Nilaparvata lugens, stal ) selama tahun 2009--2011. Kegagalan panen menyebabkan petani kehilangan penghasilan berupa uang tunai yang sebelumnya didapatkan dari hasil panen. Hilangnya hak untuk mendapatkan hasil panen merupakan suatu kegagalan dalam 'perangkat keberhakan' yang dimiliki petani. Petani harus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya selama kegagalan panen terjadi. Dalam melakukan berbagai upaya tersebut, petani mengambil keputusan dengan menggunakan pilihan rasional yang ada untuk merespons kegagalan panen. Variasi respons terjadi karena sejumlah faktor kontekstual seperti pilihan individual, perbedaan akses terhadap sumber daya, 'perangkat keberhakan' jaringan kekerabatan dan pertemanan,dan kepemilikan.

---

The thesis examines the diverse range of farmer's responses and strategies to cope with harvest failure caused by Brown Planthopper (Nilaparvata lugens, stal) in Sribit Village, Delanggu District, Klaten Regency at 2009--2011. Harvest failure is the entitlement set failure because farmers lost their income. Farmers need to strive for life during the harvest failure and need to make a decision with their rational choice to response the situation. The variation of farmer's responses occured by certain contextual factors such as, by individual choice, different access to the source, 'entitlement set', kinship and friendship relation, and ownership."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tahun 2018. Desa Ponggok merupakan pemerintahan dengan manajemen dana desa terbaik menurut BPKP sehingga dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 'single-case study.' Digunakan indikator-indikator transparansi dari Meijer, ‘t Hart dan Worthy (2015) dan Krina (2003) sebagai acuan dalam melakukan 'in-depth interview, 'observasi serta pengumpulan data. Transparansi dalam penelitian ini terbagi dalam dua ranah yaitu ranah politik dan ranah administrasi. Dalam ranah politik, transparansi di Desa Ponggok telah memberikan kontribusi untuk demokrasi yang kuat, 'check and balance' yang baik serta akses menuju debat publik yang cukup baik. Sementara dalam ranah administrasi, transparansi membantu manajerial pemerintah desa Ponggok dalam hal efisiensi dan integritas pemerintah desa yang cukup baik pula. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan mengenai aspek transparansi di Desa Ponggok, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di Desa Ponggok dalam menerima maupun menyeleksi informasi yang penting, pudarnya kearifan lokal berupa gotong royong serta budaya profesionalisme yang kurang dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

---

This research is meant to find out the transparency of Village Funds management in Ponggok Village, Klaten Regency, Central Java in 2018. Ponggok village is the village with best fund management according to BPKP so that it is chosen as the object of research. This research uses a single-case study method. Transparency indicators from Meijer, ‘t Hart and Worthy (2015) and Krina (2003) are used as references in conducting in-depth interviews, observations and data collection. Transparency in this research is divided into two realms, namely the political realm and the administrative realm. In the political realm, transparency in Ponggok Village has given contributions to a strong democracy, good checks and balances, and good access to public debate. While in the administrative realm, transparency helps managerial Ponggok village government in terms of efficiency and integrity of the village government, which is quite good. However, some gaps can become a reference for improvements regarding aspects of transparency in Ponggok Village, including limited human resource capacity in Ponggok Village in receiving and selecting important information, fading local wisdom in the form of cooperation and a lack in professionalism implementation of governance in the Ponggok Village."

"Bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal telah terjadi sejak tahun 2007. Pihak yang sering terlibat bentrokan antara lain mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Mahasiswa asal Papua banyak membuat kerusuhan dalam bentuk pencurian dan perampokan harta benda, mahasiswa asat Nusa Tenggara Timur yang sering terlibat bentrok adalah mereka yang berasal dari Sumba dan Alor, penyebabnya perkelahian yang berujung bentrok atau kekalahan dalam pertandingan olahraga. Sedangkan mahasiswa dari Timor Leste yang sering terlibat bentrokan adalah mereka yang menjadi anggota perguruan silat Setia Hati dan perguruan silat Kera Sakti. Tindakan kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan ketiga kelompok mahasiswa tersebut merupakan bentuk kekerasan kolektif primitive dan merupakan perilaku agresi yang disebabkan faktor-faktor biologis.

Tokoh masyarakat sebagai panutan dan tempat mengadu bagi warga ternyata kurang begitu efektif dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa. Karena walaupun mereka telah menepuh upaya untuk menyelesaikan dan mencegah kasus kembali terjadi, tetapi pada kenyataannya bentrokan dan kerusuhan tetap saja terjadi meskipun dalam skala kecil. Peran tokoh masyarakat yang terlihat dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal adalah sebagai penghubung antara pihak yang bertikai dengan ketua adat atau ketua paguyuban mereka, sebagai mediator dan saksi dalam proses mediasi dua pihak yang bertikai bersama-sama dengan pemerintah desa dan kepolisian, serta sebagai pemberi informasi atau pelengkap informasi bagi kepolisian mengenai kronologi kejadian. Penyelesaian kasus bentrokan dan kerusuhan antar mahasiswa pada akhirnya diserahkan kepada kepolisian.

Dengan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus kerusuhan antar mahasiswa hingga tuntas, bahkan ada sebagian tokoh masyarakat yang tidak mau terlibat sama sekali, akhirnya di dalam masyarakat timbul kesenjangan antara warga setempat dengan mahasiswa pendatang. Kehidupan mereka seolah berjalan sendiri-sendiri, padahal apabila terjadi kerusuhan bukan hal yang tidak mungkin warga setempat juga akan menjadi korban. Kondisi tersebut tentunya dapat mengganggu ketahanan daerah Desa Tambakbayan, yaitu hilangnya rasa nyaman masyarakat karena walaupun dari luar terlihat tenang tetapi dari dalam sebenarnya ada rasa was-was menjadi korban kerusuhan.

---

Clashes and riots amongs students in the Caturtunggal village have occurred since 2007. Parties who often involved clashes are students from Papua, East Nusa Tenggara and East Timor. Papuan students caused riots in the form of property theft and robbery, East Nusa Tenggara students who come from Sumba and Alor district  are often involved in conflicts, it was because of fights which led to clashes or defeat in a sport competition. While East Timor students who frequently involved in confilcts are those who become members of martial arts organizations “Setia Hati and  Kera Sakti”. Riots and violent actions that carried out by those three groups of students are primitive collective violence and aggression behavior that caused by biological factors.

Community figures as role models and people whom residents complain to are less effective in provide the resolution of student clashes and riots. Although they have sought to resolve and prevent re-occurring cases, nevertheless in fact clashes and riots still occur on a small scale. The role of community figures that are in the completion of the student riots and clashes in of Caturtunggal village are as liaisons between the warring parties and customary leaders or head of community, as mediators and witnesses in the mediation process for among  both two warring parties, government and police, as conduit of information or supplementary information about the chronology of events to the police. Eventually resolution of clashes between students and riot handed over to police.

Less of role of community figures in the resolution among the student riots case, some public figures who do not want to get involved in resolution of riot case at all, finally there is  a gap arises in the community between the residents and those students who caused riots. Those people  Their lives seemed to walk alone, but  people will also be a victim of the riots. Obviously, these conditions interfere resistance Tambakbayan Village, the loss of a sense of comfort.  From outside, people look calm but there is sense of anxiety about the riot."

"Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris, sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian ini termasuk penelitian evaluatif analitis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sengketa tanah yang terletak di Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus disebabkan oleh salah satu ahli waris menguasai dan berusaha untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut, sedangkan ahli waris yang dirugikan mengajukan penangguhan proses peralihan hak dan meminta bantuan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus untuk menyelesaikannya. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa tersebut, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menjalankan kewenangannya selaku mediator autoritatif. Penyelesaian dilakukan sehingga menghasilkan suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk perjanjian perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial, perjanjian itu berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hasil penelitan menyarankan bahwa perlunya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan yang ada dan mensahkan peraturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan.

---

This study discusses the resolution of land disputes through mediation conducted by the National Land Agency (BPN). The methodology used in the research is normative-juridical as well as explanatory. Based on its purpose, this research is classified as analytical-evaluative research. Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded that the dispute over land located in Pedawang Village, Bae Subdistrict, Kudus District occurred because one of the heirs controlled and attempted to transfer the title to the land, while the remaining heirs filed a suspension of the transfer of the title to the land and submitted the dispute to the Office of Land Affairs of Kudus District to resolve the case. The Office of Land Affairs of Kudus District mediated the parties and managed to resolve the dispute. In this case the Office of Land Affairs of Kudus District exercised its authority as an authoritative mediator. Through the mediation, the disputing parties managed to reach an agreement later contained in a settlement agreement which was drawn up before a notary. An agreement which is drawn up in the form of a settlement cannot be enforced by external parties, since it ontly binds the parties to that settlement agreement who must perform the content of the agreement in good faith. The result of this research suggests that it is important that the government revise the existing laws and regulations and enact a regulation on mediation as an alternative dispute resolution in land disputes."

"TPA Bagendung sebagai satu-satunya TPA di Kota Cilegon sehingga memiliki peluang untuk memanfaatkan jumlah sampah yang terkumpul untuk dikembangkan pengolahannya. Selain itu, di dalam sampah yang tertimbun di TPA dihasilkan gas metana yang juga dapat dimanfaatkan melalui produksi LFG. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan sampah yang terkumpul di TPA Bagendung berpotensi untuk produksi RDF dengan nilai kalor 2.400,51 kkal/kg dan dari timbunan sampah di TPA Bagendung berpotensi untuk menghasilkan 1.613.215,11 m3 atau 1.076,25 Mg gas metana. Kemudian, pengolahan sampah dapat mempertahankan daya tampung TPA Bagendung dan mengurangi emisi karbon hingga 35%, sedangkan pemanfaatan gas TPA dapat mengurangi potensi gas metana terlepas ke udara atau menjadi emisi. TPA Bagendung berpotensi untuk berkelanjutan dengan utamanya adalah aspek lingkungan melalui meraih peluang nilai keekonomian RDF dan pengurangan emisi dengan pemanfaatan kekuatan dari faktor internal pengelolaan TPA Bagendung.

---

Bagendung Landfill is the only landfill in Cilegon City so it has the opportunity to utilize the amount of waste collected to develop its processing. In addition, methane gas is produced in the waste that is buried in the landfill which can also be utilized through the production of LFG. This study was conducted with a quantitative approach using quantitative methods.The results of this study indicate that the waste collected at Bagendung landfill has the potential for RDF production with a calorific value of 2,400.51 kcal/kg and from the waste pile at Bagendung landfill has the potential to produce 1,613,215.11 m3 or 1.076,25 Mg of methane gas. Then, waste processing can maintain the capacity of Bagendung Landfill one year longer than planned and reduce carbon emissions by 35%, while landfill gas utilization can reduce the potential for methane gas to be released into the air or become emissions. Bagendung Landfill has the potential to be sustainable with the main aspect being the environment through seizing opportunities for RDF economic value and emission reduction by utilizing the strengths of the internal factors of Bagendung Landfill management."

"Studi-studi terdahulu menyebutkan bahwa TPA atau manajemen pengelolaan sampah yang tidak tertangani dengan baik merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kontaminasi nitrit, nitrat, dan logam berat pada pada air tanah. Sebanyak 70% penduduk Kota Bekasi masih sangat tergantung terhadap penggunaan air tanah, salah satunya adalah penduduk di Kelurahan Sumur Batu yang berbatasan langsung dengan 2 TPA, yaitu TPA Bantar Gebang yang merupakan TPA terbesar di Indonesia dan TPA Sumur Batu. Penelitian ini menganalisis kualitas air tanah Kelurahan Sumur Batu, memetakan sebaran spasial pencemar, dan menganalisis risiko kesehatan yang ditimbulkan dari air tanah yang mungkin telah tercemar nitrit, nitrat, dan logam berat yang digunakan sebagai sumber air minum oleh penduduk. Pengolahan data dilakukan sesuai kelompok usia yaitu usia bayi, usia anak-anak, dan usia dewasa. Hasil penilaian status mutu air di Kelurahan Sumur Batu dengan metode Water Quality Index (WQI) menunjukkan bahwa hanya 41,6% sampel air dari sumur penelitian yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. Pemodelan geostatik menunjukkan tidak ada korelasi antara konsentrasi NO2 dan NO3 pada air tanah di Kelurahan Sumur Batu dengan jarak sumur ke TPA, hal ini mungkin dipengaruhi oleh adanya sumber pencemar lain yang lebih dominan seperti tanki septik yang berjarak < 10 meter dari sumur dan adanya titik-titik pembuangan liar di sekitar rumah warga. Hasil analisis risiko kesehatan menunjukkan adanya risiko non kanker NO2 dari paparan oral pada semua kelompok usia dan risiko kanker oleh paparan oral di kelompok usia dewasa di Kelurahan Sumur Batu. Besarnya potensi pencemaran menjadikan pentingnya monitoring kualitas air tanah secara berkala selama belum ada layanan akses air yang aman dan terjamin di Kelurahan Sumur Batu. Penambahan sumur artesis dengan treatment awal yang sesuai bisa menjadi solusi yang patut dipertimbangkan.

---

Previous studies state that unproperly managed landfill or waste management that is not handled properly is one of the main causes of nitrite, nitrate and heavy metal contamination in groundwater. In Bekasi City, Indonesia, 70% of the population depend on groundwater for daily use, including the resident of Sumur Batu Village. Sumur Batu Village is located adjacent to 2 landfills, namely the Bantar Gebang landfill which is the largest landfill in Indonesia and Sumur Batu landfill. This research analyzed the groundwater quality of Sumur Batu Village, maping the spatial distribution of pollutants and analyze the health risks of groundwater consumption as drinking water that may have been contaminated by nitrite, nitrate, and heavy metals in Sumur Batu village. Data processing was performed according to age groups: infant, children, and adult. The results of the assessment of water quality status in Sumur Batu Village using the WQI method show that only 41.6% of water samples can be used as raw water for drinking water. Geostatic modeling shows that NO2 and NO3 concentration was not influenced by landfill, this may be influenced by the presence of other dominant pollutant sources such as septic tanks that are <10 meters from well and the presence of illegal waste points around the residents' house. The results of health risk analysis indicate non-cancer risk of NO2 from oral exposure in all age groups in the Sumur Batu Village. A large amount of pollution potential makes the importance of monitoring groundwater quality regularly as long as there is no safe and guaranteed water access service in Sumur Batu Village. The addition of artesian wells with appropriate initial treatment can be a solution worth considering."

"Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah salah satu layanan yang harus selalu beroperasi dalam suatu kota. Operasi TPA yang baik dan benar dimulai dari pemahaman dan persepsi pekerja terhadap risiko yang mungkin terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pekerja terhadap risiko sampah longsor di TPA X dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi persepsi pekerja terhadap risiko sampah longsor adalah kelompok pekerja, pendidikan terakhir pekerja, dan masa kerja pekerja. Disarankan agar menajemen memberikan penyegaran kembali kepada pekerja tentang risiko yan gmungkin timbul dalam operasi TPA sehari-hari.

---

Landfill is one of services that has to be done every day in the city. The right operation of landfill begin from the perception of the workers about risk that can be happened on landfill. The goal of this research is to find out perception from the workers about solid waste slide risk and factors that affect that perception. The conclusion of this research that influence the workers about the perception of wate slide risk are worker group, level of education, and period of work. Suggestion from this research is the landfill management should refresh the workers about the risk inseide landfill including of solid slide risk."