Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Berkembangnya teknologi yang begitu pesat melahirkan sebuah inovasi dalam industri keuangan yang disebut financial technology (fintech). Salah satunya adalah konsep crowdfunding yang menjelma sebagai pasar mediasi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana. Crowdfunding juga menawarkan banyak fasilitas yang tidak ditemukan di jasa atau lembaga keuangan tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis metode dan proses crowdfunding syariah terhadap persepsi dan minat UMK terhadap pembiayaan crowdfunding syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik Structural Equation Modelling (SEM). Sampel pada penelitian ini adalah UMK di area Jabodetabek sebanyak 169 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode dan proses crowdfunding syariah berpengaruh positif terhadap persepsi dan minat UMK atas pembiayaan crowdfunding syariah. 

---

The rapid development of technology has bring out a financial innovation called financial technology (fintech) in the industry. One of them is the concept of crowdfunding, which is transformed as mediation where the owners of funds and borrowers meet inside the market. Crowdfunding also offers many features that are not available in traditional financial services or institutions. The purpose of this study was to analyze the methods and processes of sharia crowdfunding on the perceptions and intention of MSEs in financing the sharia crowdfunding. Research method utilized in this research is quantitative method with Structural Equation Modelling (SEM). The sample in this study was MSEs in the Jabodetabek area of 169 respondents. The results showed that the method and process of sharia crowdfunding had a positive effect on the perception and interest of MSEs in financing the sharia crowdfunding.

"

"ABSTRAKBerdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah usaha kecil menengah Indonesia pada tahun 2013 berjumlah 99,99% dari jumlah unit usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,34%. Sayangnya, UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya, salah satunya sumber daya permodalan. Penelitian ini menggunakan panel data dari 124 bank yang ada di Indonesia sejak tahun 2008 hingga tahun 2014. Dengan menggunakan metode fixed effect, random effect dan GMM, penelitian ini diharapkan mampu melihat faktor yang mempengaruhi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa aspek syariah, moneter dan ukuran bank memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan usaha mikro kecil menengah pada perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACTBased on data from the Cooperatives and SMEs Ministry, the number of Indonesian small and medium enterprises in 2013 was 99.99% of the total business units with contribution until 60.34% of GDP. However, SMEs mostly have difficult in accessing resources which one of them was capital resource. This study uses panel data of 124 banks in Indonesia from 2008 to 2014. By using random effect and GMM methods, this study tried to assess the factors that influence the banks preference for fiancing SMEs, especially in Islamic banking. The results of this study indicate that aspects of sharia, monetary and bank size have significant impact on SME financing Indonesian banking."

"Tesis ini membahas mengenai pembiayaan untuk perusahaan startup dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Gerakan Patungan Usaha Ustad Yusuf Mansur melakukan penggalangan dana dari jamaah untuk mengakuisisi Hotel Siti di Tangerang. Setelah berjalan selama 1 tahun, OJK melarang kegiatan pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan patungan usaha Ustad Yusuf Mansur karena tidak memiliki legalitas dan belum memiliki izin usaha dari OJK. Selain itu beberapa jamaah yang telah menyetorkan dana kepada gerakan patungan usaha Ustad Yusuf Mansur ada yang mengadukan kepada polisi dengan tuduhan penipuan karena ketidaksesuaian akad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara dan/atau diskusi dengan ahli syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar memenuhi ketentuan syariah, perusahaan startup harus diklasifikasikan menjadi 3 tahap, yaitu tahap prestartup, startup dan growth. Pada kasus Patungan Usaha Yusuf Mansur, akad yang digunakan pada tahap pre-startup adalah Qard atau sama dengan donation crowdfungding. Tahap startup, akad yang digunakan adalah Ijarah atau sama dengan lending crowdfunding. Pada tahap growth, akad yang digunakan adalah Syirkah (Mudharabah atau Musyarakah) atau sama dengan equity crowdfunding.

---

This thesis discusses the financing for startup companies and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Joint Venture Movement Ustad Yusuf Mansur raises funds from pilgrims to acquire Hotel Siti in Tangerang. After running for 1 year, OJK prohibits fund-raising activities conducted by the joint venture of Ustad Yusuf Mansur because they have no legality and do not have business license from OJK. In addition, some pilgrims who have deposited funds to the joint venture movement Ustad Yusuf Mansur, some are complains to the police with allegations of fraud because of incompatibility akad. This research uses descriptive qualitative method through literature study, interview and / or discussion with syariah expert. The results showed that in order to comply with Shariah requirements, startup companies should be classified into 3 phases, which is pre-startup, startup and growth stage. In the case of Joint Venture Yusuf Mansur, the contract used in the pre-startup stage is Qard or equal to donation crowdfunding. Startup stage, akad used is Ijarah or equal to lending crowdfunding. At the growth stage, the contract used is Shirkah (Mudharabah or Musyarakah) or equal to equity crowdfunding."

"ABSTRAKStrategic development merupakan hal yang sangat penting bagi dunia bisnis, termasuk bagi perusahaan yang memiliki usaha kecil dan menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan strategi-strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah yang berada di PIK, Cakung. Data yang diambil berasal dari data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan TOWS dan IE Matriks melalui hasil olah data dari survei menggunakan AHP, IFE dan EFE. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan didapatkan bahwa strategi yang cocok untuk diusulkan pada industri kecil di PIK adalah defensive strategy dan harvest strategy. Defensive strategy mengusulkan strategi untuk perusahaan mengatasi permasalahan internal perusahaan dan juga mengatasi ancaman di masa depan. Dalam harvest strategy mengusulkan strategi yang mengedapankan penghematan, perbaikan kelemahan dan tidak melakukan perluasan.

---

ABSTRACTStrategic development is a great importance in the business world, including for the small and medium enterprises. The purpose of this study is to propose strategies that can be used for the development of small and medium enterprises in PIK, Cakung. The data that being used are from primary and secondary data. The method of analysis that used in this research are using TOWS and IE matrix and the primary data are obtained from the survey using AHP, IFE and EFE. The results showed that the outcome from the internal and external factors proposed a defensive and harvest strategy that being most likely suitable for small industry in PIK. Defensive strategy propose a strategy that the firm should handle or manage the internal problems and also manage the future threats. For the harvest strategy, strategy that being propose are strategy that prioritize savings, improve the weakness and not performing expansion."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peran besar dan memiliki potensi sebagai alat penunjang dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan masih dianggap kurang dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Bank Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif bagi perkembangan UMKM untuk memecahkan masalah akses pembiayaan karena saat ini pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didominasi oleh pembiayaan kepada UMKM. Dengan pertimbangan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Data Penelitian ini diolah menggunakan program Eviews 6.0 dengan metode data panel dan hasil penelitian menjelaskan ROA, NPF, dan PDB tidak mempengaruhi porsi pembiayaan mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan sedangkan ukuran bank (size) signifikan mempengaruhi dengan prob. sebesar 0.0002.

---

Micro, Small and Medium Enterprises has a big role and has potential as a means of supporting the growth of the national economy. Banking is still considered to be less in lending to MSMEs. Islamic Banking can be used as an alternative for the development of SMEs to solve the problem of access to financing due to the current financing disbursed by Islamic banks dominated financing to SMEs. with these considerations, the aim of this study is to discuss the factors that influence the financing disbursed by Islamic banks in Indonesia.

The research data was processed using Eviews 6.0 program with panel data methods and results of the study describes the ROA, NPF, and GDP does not affect the portion of financing micro, small, and medium enterprises. Whereas bank size (size) significantly positive affect with a probability of 0.0002."

"ABSTRAKUsaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM di Indonesia mencakup lebih dari 90 persen unit usaha. Dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 56 persen, UMKM masih menghadapi permasalahan, terutama masalah akses terhadap pembiayaan perbankan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat KUR sebagai cara untuk meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja penyaluran KUR serta mengukur dampak KUR terhadap tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin dan pertumbuhan PDRB Harga Konstan tahun 2000 pada masing-masing provinsi di Indonesia pada periode tahun 2008 ndash; 2013. Jumlah penyaluran KUR selama periode penelitian sebesar Rp138,5 triliun dengan jumlah UMKM penerima fasilitas KUR sebanyak 14,3 juta unit UMKM. Rata-rata rasio Non Performing Loan NPL KUR selama periode penelitian yaitu 2,88 persen. Dari hasil uji regresi data panel menggunakan estimasi efek tetap fixed effect , diperoleh hasil bahwa KUR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin provinsi dan pertumbuhan PDRB. Dengan hasil ini, Program KUR belum memberikan kontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Untuk dapat mendukung perkembangan UMKM, Pemerintah harus dapat mengefisienkan keberlangsungan Program KUR dengan tetap memperhatikan tujuan dan prioritas program. Dalam jangka panjang, permasalahan assymetric information dapat diatasi dengan pembentukan lembaga pemeringkat kredit UMKM untuk mengurangi biaya perolehan informasi perbankan terhadap profil usaha UMKM yang akan dibiayai.

---

ABSTRACTSmall and Medium Enterprises, SMEs, covers more than 90 percent of all business units in Indonesia. Contributing about 56 percent to GDP, SMEs are still facing problems regarding their development, specially access to banking finance. Indonesia government has launched KUR program as a tool to increase SMEs rsquo access to finance. This research aims to evaluate the KUR performance and to measure its impacts on level of unemployment, percentage of poverty and the growth of GDRP constant price year 2000 on each of 33 provinces in 2008 ndash 2013. The total disbursment of KUR during the research periode exceeds IDR138,5 trillion with total of SMEs accepting KUR as much as 14,3 million units. The average NPL ratio of KUR during the period is 2.88 percent. Using fixed effect estimation of panel data regression, we found that there is a insignificant effect of KUR to the level of unemployment, percentage of poverty and GDRP growth. These results show that KUR is not considered to be the suitable tool to promote SMEs development. In other words, government should be able to better evaluate KUR in order to make it more effective while still prioritize its objectives. In long term, assymmetric information can be mitigated by the establishment of SMEs rating institution to lesser the cost in information gathering of SMEs credit worthiness."

"Masyarakat dengan kategori miskin ini di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro dan kecil sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan seperti berdagang, bertani, beternak dan lain-lain. Untuk itu sangat dibutuhkan sumber modal yang dapat diperoleh dari lembaga kredit dan hal ini memerlukan jaminan. Sertipikat tanah merupakan bukti pemilikan tanah bagi pemilik tanah yang dapat dijadikan jaminan resmi. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai fungsi dan tugas pelayanan dalam bidang pertanahan, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat lintas sektor melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan. Sedangkan sertipikat yang digunakan sebagai jaminan pada lembaga keuangan/perbankan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diberikan hak tanggungan.Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan Pendaftaran Tanah dengan subyek UMK DI Kota Jakarta Selatan dikatakan sudah berhasil karena sertipikat tanah yang dihasilkan dari program ini dapat dimanfaatkan untuk jaminan kredit kepada lembaga keuangan. Sertipikat tanah pengusaha mikro dan kecil (PMK) yang telah diperoleh dari program ini yang dimanfaatkan sebagai jaminan kredit kepada lembaga keuangan sebagian besar belum dicatatkan atau didaftarkan hak tanggungannya ke kantor pertanahan. Terdapat 32 responden yang telah mendaftarkan hak tanggungannya dari 80 orang responden PMK yang telah memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit lembaga keuangan untuk memperoleh modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran hak tanggungan atas sertipikat tanah yang dimanfaatkan sebagai jaminan kredit lembaga keuangan, yang merupakan model terbaik atau sesuai dengan hasil uji statistik menggunakan regresi binary logit adalah kesediaan untuk menemui PPAT, prosedur pembebanan hak tanggungan, biaya pendaftaran hak tanggungan, dan keharusan oleh pihak lembaga keuangan.

---

Communities with poor category in Indonesia there are as many as 12.36 %. Viable Revenue is expected by the whole community, because with a good income then each family's needs can be met. Many micro and small enterprises that can be done to increase revenue such as trade, agriculture, livestock and others. But the people who really need a source of capital to be able to work on efforts or the job. Credit institution is strongly needed by the people who need capital to conduct these efforts. To lend to a customer required a guarantee. Land certificate is evidence of ownership of land for land owners who can be used as an official guarantee. Therefore, the government in this case the National Land Agency which has the functions and duties of service in the field of land, carry out community development programs across sectors through land rights certification activities to increase access to capital.While the certificate that is used as collateral in financial institutions/banks must be registered at the Land Office to be given security rights. Based on the results of the study to the subjects Land Registration Policy Micro and Small Enterprises in South Jakarta that aims to improve access to capital can be said to have succeeded because the land certificate generated from this program can be used to guarantee loans to financial institutions. Title deed of micro and small entrepreneurs has been obtained from this program are used as collateral for loans to financial institutions mostly not registered or enrolled dependents rights to the land office. There were 32 respondents who had registered the dependents of the 80 respondents who have used title deed as collateral for loans of financial institutions to raise capital. Factors that affect the registration of a security interest in the land certificate be used as collateral for loans of financial institutions , which is the best model or in accordance with the results of statistical tests using binary logit regression is a willingness to meet PPAT, loading procedure of mortgage, mortgage registration fees, and requirement by the financial institution."

"Kebanyakan mengenai pelaku UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset usahanya, bahkan hingga harus menghentikan operasional usahanya dikarenakan masa pandemi. Namun, China menyerbu pasar-pasar dunia, bahkan dalam beberapa kasus China dengan berani melakukan bargaining (tawar-menawar) dengan perusahaan-perusahaan barat. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris, menggunakan penelitian perbandingan dan peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian tesis ini adalah terdapat beberapa pengaturan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kebijakan yang berpihak dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usah menengah (UMKM). Kemudian Small Medium Enterprise (SME) mengembangkan orientasi kewirausahaan di dalam perusahaan mereka dan meramalkan kinerja Small Medium Enterprise (SME) yang memiliki orientasi kewirausahaan yang lebih baik daripada Small Medium Enterprise (SME) yang tidak berada dalam lingkungan yang tidak pasti. Saran dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah lah yang menjadi Lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran perusahaan. Dimana pendaftaran tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang ada serta sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

---

Most of the MSME players in Indonesia have experienced a decrease in business turnover, even to the point of having to stop their business operations due to the pandemic. However, China invaded world markets, even in some cases China boldly bargained with western companies. The type of research in this thesis uses empirical legal research, using comparative research and legislation, sources of primary and secondary legal materials, with literature collection methods and then analyzed qualitatively. The result of this thesis research is that there are several arrangements aimed at providing convenience and policies in favor of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Then Small Medium Enterprises (SMEs) develop an entrepreneurial orientation within their companies and predict the performance of Small Medium Enterprises (SMEs) that have a better entrepreneurial orientation than Small Medium Enterprises (SMEs) that are not in an uncertain environment. The suggestion in this thesis is that the government is the agency responsible for company registration. Where the registration must be in accordance with existing requirements and in accordance with existing legal procedures."

"UMKM Kedelai (Tempe, Tahu, & Oncom) di Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor memiliki potensi bahaya dan risiko pada setiap proses kerjanya, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi bahaya dan menganalisis risiko K3. Jenis penelitian ini deskriptif dengan penentuan tingkat risiko secara semi kuantitatif menggunakan nilai consequences, exposure, dan likelihood mengacu pada metode yang ditemukan oleh W.T. Fine. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat risiko tertinggi dengan level Very high antara lain Risiko : Heat stress, Luka Bakar, Kebakaran, Ledakan, Gangguan Pernafasan. Tingkat risiko tertinggi disebabkan oleh Bahaya Panas dan Budaya kerja yaitu merokok pada saat bekerja. Tingkat risiko level Priority 1 antara lain Risiko : NIHL, Tersengat Listrik, Luka Bakar, Iritasi kulit, Keracunan, Tejatuh. Tingkat risiko Priority 1 disebabkan oleh Bahaya Fisik: Bising, Listrik, Bahaya Biologi, Bahaya Kimia. Tingkat risiko level Substantial antara lain Risiko : Low Back Pain, Cedera otot lengan / kaki . Tingkat risiko Substantial disebabkan oleh Bahaya Ergonomi: Posisi janggal, Mengangkat beban yang berat. Tingkat risiko level Priority 3 antara lain Risiko : Stress Kerja. Tingkat risiko Priority 3 disebabkan oleh Bahaya Psikososial: Beban Kerja, Kelelahan.

---

Soybean processing SMEs pose number of potential hazards exposing to the worker. This study aimed identify some potential hazards and evaluate their risk level by using WT Fine method, These results indicate that there is the highest risk level by level Very high risk include : Heat stress, Burn, Fire, Explosion, Respiratory Disorders. The highest risk levels caused by Heat Hazards and work culture that smoke at work. The level of risk levels among others Risk Priority 1 : NIHL, Stung Electricity, Burns, Skin irritation, Toxicity, Toffees. The level of risk due to the Priority 1 Physical Hazards : Noisy, Electricity, Biological Hazards, Chemical Hazards. Substantial levels of risk level among others Risk : Low Back Pain, Muscle Injury Arm / Leg. Substantial risk levels caused by Ergonomics Hazards : Position clumsy, Heavy lifting. The risk level Priority level 3 Risks include : Work Stress. The level of risk caused by the Priority 3 Psychosocial Hazards : Workload, Fatigue"

"Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan 2022 tercatat sebesar 85,10%, meningkat dibanding 2019 sebesar 76,19%. Adapun untuk Indeks Inklusi Keuangan Syariah 2022 adalah sebesar 12,12%, meningkat dibanding 2021 sebesar 9,10%. Melihat masih rendahnya Indeks Inklusi Keuangan Syariah tersebut, Peer-to-Peer (P2P) lending syariah diyakini dapat berperan meningkatkan inklusivitas keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tesis ini akan mengukur dan menganalisa peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM yaitu dengan indeks yang dihasilkan dari dua variabel, yaitu sisi supply dan sisi demand. Penelitian ini menyusun indeks peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM oleh perbankan syariah berdasarkan Global Financial Index (Global Findex) Database 2021. Indeks dari variabel sisi supply dan demand akan menghasilkan indeks peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM oleh perbankan syariah. Indeks diukur dengan mengacu pada Global Findex Database dengan empat kriteria evaluasi yaitu: (i) Sangat Berperan; (ii) Berperan; (iii) Kurang Berperan; dan (iv) Tidak Berperan. Secara teknis, indeks dihitung berdasarkan hasil survei kepada Pegawai Otoritas Keuangan (Kemenkop dan UKM, BI, dan OJK), praktisi perbankan syariah, dan pelaku UMKM yaitu untuk mengetahui peran P2P lending syariah, serta pemilihan produk dan jasa pembiayaan yang mendukung perkembangan usaha UMKM. Hasil penelitian kepada 13 (tiga belas) responden menghasilkan indeks “Berperan” dari sisi supply dengan total indeks sebesar 30,75. Dari sisi demand, hasil penelitian kepada 111 responden menghasilkan indeks “Sangat Berperan” dengan total indeks sebesar 43,30.

---

Based on the results of the 2022 National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK) conducted by the Financial Services Authority, the 2022 Financial Inclusion Index was recorded at 85.10%, an increase compared to 2019 of 76.19%. As for the 2022 Sharia Financial Inclusion Index, it is 12.12%, an increase compared to 2021 of 9.10%. Considering the low index of Sharia Financial Inclusion Index, sharia Peer-to-Peer (P2P) lending is believed to have a role in accelerating the financial inclusion of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This thesis will measure and analyze the role of sharia P2P lending in accelerating the financial inclusion of MSMEs, namely the index generated from two variables, the supply side and the demand side. This study compiles an index of the role of Sharia P2P lending in accelerating MSMEs financial inclusion by Islamic banking based on the Global Financial Index (Global Findex) Database 2021. The index from the supply and demand side variables will produce an index of the role of sharia P2P lending in increasing MSMEs financial inclusion by Islamic banking. The index is measured by referring to the Global Findex Database with four evaluation criteria, namely: (i) Highly Contributed; (ii) Contributed; (iii) Less Contributed; and (iv) Not Contributed. Technically, the index is calculated based on the results of a survey of Financial Authority Employees (Ministry of Cooperatives and SMEs, BI, and OJK), Islamic banking practitioners, and MSMEs players, namely to find out the role of sharia P2P lending, as well as the selection of financing products and services that support MSMEs business development. The results of research on 13 (thirteen) respondents produced an index of "Contributed" from the supply side with a total index of 30.75. From the demand side, the results of research on 111 respondents produced an index of "Highly Contributed" with a total index of 43.30."