Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan jumlah penduduk Kota Serang berdampak pada pengalih fungsi lahan bervegetasi menjadi area terbangun, sehingga mengurangi luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota. Dampak yang terjadi akibat meningkatnya pengalihan fungsi lahan akan terjadi pada peningkatan area tutupan lahan. Tutupan lahan ini berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan hidup seperti kemampuan vegetasi menyerap CO2, meningkatkanya suhu udara, menurunkan kelembapan, sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat kenyaman kota. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis hubungan hutan kota dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi, 2). membuat model hutan kota dalam perlindungan lingkungan hidup, dan 3) menentukan arah kebijakan dalam mengimplementasikan pembangunan hutan kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga analisis pertama adalah menggunakan analisis statistik, kedua menggunakan system dynamics, dan yang ketiga adalah menggunakan ANP. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah menunjukkan bahwa ada hubungan antara hutan kota dengan kualitas lingkungan kota, yang kedua didapatkan hasil intervensi terhadap hutan kota dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dilakukan sejak tahun 2023-2045 menunjukan adanya peningkatan kualitas lingkungan. Berdasarkan hasil model intervensi dengan penambahan luas lahan hutan kota sebesar 8% pertahun, dengan memaksimalkan tutupan lahan terhadap hutan kota dengan sebesar 100% menggunakan intervensi tipe-1, tipe-2, dan tipe-3, menunjukan bahwa luas hutan kota dan luas tutupan dapat mempengaruhi terhadap suhu udara, kelembapan, tingkat emisi udara dan tingkat kenyamanan. Hal ini dapat dilihat pada hasil intervensi rata-rata dapat menurunkan suhu udara sebesar 1,240C, meningkatkan kelembapan sebesar 1,19%, menurunkan polusi udara sebesar 12.195,90 ton, serta menurunkan nilai tingkat kenyamanan sebesar 01% pertahun. Hasil yang ketiga adalah dalam rangka mengimplementasikan pembangunan hutan kota, maka diperlukan dukungan peraturan,dengan pemerintah dan swasta sebagai penyelanggara, serta perluasan hutan kota sebagai alternatif.

---

The increase in the population of the city of Serang has an impact on the diversion of the function of vegetated land into a built area, thereby reducing the area of green open space of the city. The impact that occurs as a result of increasing land use change will occur in an increase in land cover area. This land cover has an impact on the reduced quality of the environment such as the ability of vegetation to absorb CO2, increase air temperature, reduce humidity, so that it can affect the level of comfort of the city. the purpose of this study is: 1) to analyze the relationship of urban forests to the environment, social, and economy, 2). make models of urban forests in environmental protection, and 3) determine the direction of policy in implementing urban forest development. The method used in this study is to use the first three analyzes using statistical analysis, the second using system dynamics, and the third is using ANP. The results of this first study show that there is a relationship between urban forest and the quality of the city environment, the second is the result of intervention on urban forests in order to improve environmental quality carried out from 2023-2045 showing an increase in environmental quality. Based on the results of the intervention model with the addition of urban forest area by 8% per year, by maximizing land cover for urban forests by 100% using type-1, type-2, and type-3 interventions, indicating that urban forest area and cover area can be affect air temperature, humidity,air emision level and comfort level. This can be seen in the results of type-3 intervention can reduce the air temperature by 1.240C, increase humidity by 1.19%, reduce air pollution by 12,195.90 ton, and reduce the value of comfort level by 01% per year. The third result is in order to implement the development of urban forests, it requires regulatory support, with the government and the private sector as the guarantor, and the expansion of urban forests as an alternative."

"ABSTRAKAir merupakan sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Penyediaan airperkotaan belum memenuhi target pemenuhan hak atas air secara kuantitas, kualitas danketerjangkauan. Sistem pengelolaan air perkotaan masih tradisional menekankan pembangunan fisikinfrastruktur dan masih dikelola terpisah-pisah (fragmented). Riset ini bertujuan mengembangkanmodel dynamic governance dalam tata kelola air perkotaan. Pendekatan riset menggunakan metodagabungan, antara lain: Structural Equation Modelling (SEM) untuk menemukenali faktor-faktoryang mempengaruhi kondisi tata kelola air perkotaan saat ini, Social Network Analysis (SNA) untukmenilai tingkat interaksi antara aktor dan domain kebijakan siklus air perkotaan dan Soft SystemMethodology (SSM) untuk pengembangan model konseptual. Keluaran riset berupa modelkonseptual dynamic governance dalam tata kelola air perkotaan pada proses hirarki kebijakan mulailevel kebijakan, organisasional dan operasional untuk mewujudkan tujuan pengelolaan air perkotaanberkelanjutan. Model konseptual digambarkan melalui jalur-jalur aktivitas yang dihasilkan dariinteraksi elemen kapabilitas dinamis dengan kultur organisasi. Model dynamic governancediadaptasi di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai strategi implementasi pada kawasanperkotaan yang cepat tumbuh.

---

ABSTRACTWater is a key resource needed for human life. Urban water supply has not met the target of fulfillingwater rights in quantity, quality and affordability. Urban water management systems stilltraditionally emphasize the physical construction of infrastructure and are still managedfragmented. This research aims to develop a dynamic governance model in urban water governance.The research approach uses mixed methods, including: Structural Equation Modeling (SEM) toidentify the factors that influence the current state of urban water governance, Social NetworkAnalysis (SNA) to assess the level of interaction between actors and policy domains of urban watercycles, and Soft System Methodology (SSM) for the development of conceptual model. The result ofresearch is a conceptual model of dynamic governance in urban water governance at policyhierarchy process starting from policy, organizational and operational levels in order to achievethe ultimate goals of sustainable urban water management. The conceptual model is describedthrough activity pathways resulting from the interaction of elements of dynamic capabilities andorganizational culture. The dynamic governance model is adapted in Kawasan Perkotaan CekunganBandung as an implementation strategy in fast-growing urban areas.

---

"

"PROPER adalah program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Pengumuman hasil penilaian PROPER mendapatkan kritik dari masyarakat yaitu tidak transparan, akuntabel dan profesional, padahal PROPER sebagai satu-satunya program command and control pemerintah yang menganut prinsip good environment governance. Oleh karena itu, perlu dimaksimalkan kelembagaan dan penerapan prinsip good governance pada PROPER sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam pengawasan industri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan mekanisme proses penilaian PROPER saat ini berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. PROPER masih belum menerapkan good governance dengan baik. Prinsip yang belum dimaksimalkan adalah transparansi dan partisipasi.

---

PROPER is one of the main programs of the Ministry of Environment to encourage company compliance in environmental management through information instruments. PROPER assessment announcement results drew criticism from the public that is not transparent, accountable and professional, whereas PROPER as the only command and control government program that adheres to the principles of good governance environment. Therefore, it should be maximized institutionally and implementable for good governance principles in the PROPER as part of government efforts in surveillance industry. The approach used in this study was a qualitative method of collecting data through in-depth interviews. This study found that implementation of the mechanism of PROPER assessment process is in progress well in accordance with the applicable regulations. However, this study found that the implementation of PROPER needs to be improved particulary in the area of transparancy and participation."

"Food waste is a major global challenge with significant impacts on the environment, economy, and society. As a major contributor to food waste, Indonesia has initiated several programs to address this issue. This study investigates the driving forces behind these efforts, focusing on the role of global governance and its influence at the national level. This research uses qualitative data from official documents, policy reports, conferences, and dialogues with stakeholders to uncover that global governance exerts significant influence on national policy-making. It applies the concept of global governance, particularly focusing on the way international norms, such as the SDGs, shape national strategies and policies. The study identifies political, economic, and environmental factors as key motivators for these measures. The findings suggest that despite progress in policy-making and stakeholder engagement, Indonesia faces challenges in implementation, public awareness, and infrastructure improvement. The influence of global governance is evident in the formulation of national strategies, highlighting the necessity for improved coordination between agencies and more robust public education initiatives to combat food waste effectively. This thesis contributes to the academic discourse by offering an extensive examination of Indonesia’s approach, underlining the relationship between international norms and domestic practices. It emphasizes the importance of food waste reduction policies to fit the specific conditions of each country. The results also have wider implications for other developing countries seeking to align their domestic policies with global sustainability targets.

---

Limbah makanan merupakan tantangan global dengan dampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Sebagai negara penyumbang sampah makanan terbesar, Indonesia telah memulai beberapa program untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menganalisis kekuatan terhadap program-program tersebut, dengan berfokus pada peran tata kelola global dan pengaruhnya di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dari dokumen resmi, laporan kebijakan, konferensi, dan dialog dengan pemangku kepentingan untuk mengungkap bahwa tata kelola global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan kebijakan nasional. Penelitian ini menerapkan konsep tata kelola global, khususnya berfokus pada bagaimana norma-norma internasional, seperti SDGs, membentuk strategi dan kebijakan nasional. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, dan lingkungan sebagai pendorong utama dalam inisiatif tersebut. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembuatan kebijakan dan keterlibatan pemangku kepentingan, Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasi, kesadaran masyarakat, dan peningkatan infrastruktur. Pengaruh tata kelola global terlihat jelas dalam perumusan strategi nasional, terkhusus pada perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga dan inisiatif pendidikan publik yang lebih kuat untuk memerangi limbah makanan secara efektif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana akademis dengan menawarkan kajian ekstensif terhadap pendekatan Indonesia, yang menekankan pada hubungan antara norma-norma internasional dan praktik domestik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kebijakan tentang pengurangan limbah makanan menyesuaikan dengan kondisi spesifik setiap negara. Hasil-hasil pada penelitian ini mempunyai implikasi yang lebih luas bagi negara-negara berkembang lainnya yang berupaya menyelaraskan kebijakan dalam negeri mereka dengan target keberlanjutan global."

"Kajian dalam disertasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa melindungi kelestarian fungsi lingkungan seharusnya dilakukan sejak tahap perumusan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi penting. Persoalannya, di berbagai daerah pengarusutamaan tersebut seringkali tidak dilakukan dan kalaupun dilakukan prinsip-prinsip tersebut tidak mengejawantah dalam pelaksanaan pembangunan.Dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah memiliki posisi penting dan menentukan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisis dalam disertasi ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan hidup daerah tidak dapat mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengembangan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, dan membangun model kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah agar mampu mengarrusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah Teori Sistem dari Niklas Luhmann, Teori Kebijakan Publik, Teori Deep Ecology dari Arne Naess, dan beberapa teori serta konsep lain yang relevan. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan diskusi kelompok terfokus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.Disertasi ini menemukan berbagai faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah tidak mampu mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertama, posisi lembaga pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan lembaga tersebut memiliki keterbatasan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan ketiga, terdistorsi makna otonomi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, diperlukan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah dengan karakteristik sebagai berikut: (a) input kebijakan diwarnai oleh paradigma deep ecology; (b) proses formulasi kebijakan bersifat demokratis; (c) substansi kebijakan mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development); dan (d) lingkungan kebijakan berada dalam ketepatan pemaknaan otonomi daerah. Di samping itu, agar dapat mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah harus dikembangkan untuk mencapai karakteristik sebagai berikut: (a) didasarkan pada pendekatan ecoregion; (b) visi lembaga adalah menjaga fungsi stock sumber daya alam; (c) struktur organisasi dan tata kerjanya disesuaikan dengan tipologi daerah; (d) bersifat inklusif; (e) menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan; (f) Konwledge-Based Organization; (g) sumber daya manusianya memiliki visi dan komitmen dalam perlindungan lingkungan; dan (h) pendanaan kelembagaan harus diperkuat.

---

This study is based on cognition that protecting the environmental sustainability should be carried out from the formulation of policy, plan, and program. Accordingly, mainstreaming of the principles of sustainable development into development planning documents becomes important. The problem is in many user mainstreaming is rarely done. If it is done, these principles do not manifest in the impelementation of development program.

Based on perspective of Law Number 32 Year 2009 concerning on the Protection and Management of the Environment, the local environmental management agency has an important and decisive position in mainstreaming sustainable development principles. Analysis of the dissertation is aimed to determine the factors caused the local environmental management agency can not encourage implement the mainstreaming of the principles of sustainable development; develop the concept of environmental management policy in order to realize good environmental governance. This is build the institutional model of local environmental management agency to be able mainstreaming the sustainable development principles.

This disertation used a qualitative approach. The theory used to analyze the problems is Niklas Luhman's Systems Theory, Public Policy Theory, Arne Naess Theory of Deep Ecology, and several theories as well as other relevant concepts. The study was conducted through observation, in-depth interviews with informants, and actor research. The obtained data analyzed through the steps of data reduction, data presentation, and deduced and verification.

This disertation found the various factors that cause local environmental management agency does not able to mainstream sustainable development principles. First, the position of local environmental management agencies that resulted limitedness of these institutions in mainstreaming sustainable development principles. Second, weak institutional capacity in carrying out duties and functions, and the third, distorted the meaning of autonomy in local governance practices. In order to realize good environmental governance, required the concept of environmental management policy with the following characteristics: (a) input policy paradigm characterized by deep ecology, (b) the policy formulation process is democratic, (c) the substance of the policy reflects the principles of sustainable development, and (d) the policy environment is in the accuracy of interpretation of regional autonomy. In addition, in order to mainstream the principles of sustainable development, the local environmental management agency should be developed to achieve the following characteristics: (a) based on the ecoregion approach, (b) the institution's vision is to maintain the function of the stock of natural resources, (c ) organizational structure adapted to the typology of area; (d) inclusive, (e) carry out the functions to coordinate the development planning; (f) konwledge-Based organization, (g) human resources have the vision and commitment to environmental protection, and (h) funding institutions should be strengthened."

"Pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menjadi semakin penting dalam dunia bisnis. Perusahaan diharapkan untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan para pemangku kepentingan menuntut transparansi dan keberlanjutan yang lebih besar. Penelitian kami bertujuan untuk menguji pengaruh determinan terhadap ESG praktik di negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina,Thailand, dan Vietnam), yang diukur dengan kinerja ESG di Refinitiv Eikon. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang ESG, namun hanya sedikit yang membahasnya hubungan ini dengan melibatkan orientasi strategis, pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan secara bersamaan. Kami menggunakan regresi panel berdasarkan sampel sebanyak 2373 observasi dari tahun 2004 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi strategi prospektor mendorong peningkatan yang lebih besar dalam praktik ESG dibandingkan dengan orientasi strategi defender, artinya perusahaan dengan orientasi prospektor lebih bersedia melakukan praktik ESG karena mempunyai sumber daya yang strategis. Meningkatnya pengambilan risiko yang dilakukan oleh perusahaan akan mengurangi praktik-praktik ESG. Semakin tahap siklus hidup mature perusahaan ini akan meningkatkan praktik-praktik ESG. Hal ini membawa implikasi bahwa orientasi strategi yang dipilih perusahaan, pengambilan risiko, dan siklus hidup perusahaan menjadi penentu faktor bagi perusahaan yang menerapkan praktik ESG di negara-negara ASEAN. Penelitian ini berkontribusi pada literatur terkait keberlanjutan perusahaan dengan mempertimbangkan ESG sebagai salah satu tolok ukur keberlanjutan yang saat ini menjadi investasi utamatren yang diamati di pasar keuangan, khususnya negara-negara ASEAN yang merupakan area terbaik untuk berinvestasi.

---

Environmental, social, and governance (ESG) considerations have become increasingly important in the business world. Companies are expected to operate responsibly and sustainably, and stakeholders are demanding greater transparency and accountability. Our research aims to examine the influence of determinants on ESG

practices in ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, the Philippines, Thailand, and Vietnam), as measured by ESG performance on the Refinitiv Eikon. Although there have been many studies discussing ESG, only a few have discussed this relationship by involving strategic orientation, risk taking and corporate life cycle

simultaneously. We use panel regression based on a sample of 2373 observations from 2004 to 2022. The results show that the prospector strategy orientation encourages a greater increase in ESG practices compared to the defender strategy orientation, which means that companies with a prospector orientation are more willing to practice ESG because they have strategic resources. The increasing risk-taking by companies will reduce ESG practices. The more mature the company's life cycle stage will improve ESG practices. This brings implications that the strategy orientation chosen by the company, risk-taking, and corporate life cycle are the determining

factors for companies implementing ESG practices in ASEAN countries. This research contributes to the literature related to corporate sustainability by considering ESG as one of the measurements of sustainability which is currently the main investment trend being observed in financial markets, especially ASEAN countries which are the best areas to invest."

"Kebijakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.142 Tahun 2019 telah berlaku sejak 01 Juli Tahun 2020 memiliki tujuan untuk mengurangi sampah plastik di DKI Jakarta, ditujukan kepada dua subjek yaitu Pasar Rakyat dan Retail Modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Kota Administratif Jakarta Timur. Teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones (1996) merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan telah berjalan dengan baik. Pengelola retail modern baik itu hipermarket, supermarket dan minimarket telah mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Namun, pelaku usaha dan pedagang di pasar tradisional masih belum mematuhi peraturan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan. Keseluruhan indikator telah terpenuhi, namun terdapat indikator yang belum terpenuhi terkait dengan anggaran dan penegakan peraturan. Tidak adanya anggaran untuk sosialisasi kebijakan dikarenakan anggaran diprioritaskan untuk sosialisasi Covid- 19 dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi pedagang dan pelaku usaha yang masih menyediakan kantong plastik sekali pakai. Selain itu terdapat hambatan dalam implementasi yang berasal dari internal dan eksternal.

---

The Policy on the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags that applies in Special Capital Region of Jakarta, issued by Special Capital Region of Jakarta Governor Regulation Number 142 of 2019 has been effective since 1st July 2020 has the aim of reducing plastic waste in DKI Jakarta, which aimed for two subjects, traditional markets and modern retail. This research focused on analyzing implementation of the policy on the obligation to use eco-friendly shopping bags in the East Jakarta Administrative City. The theory of policy implementation by Charles O. Jones (1996) is the theory used for this research. The approach in this research used a post-positivist by conducting in-depth interviews with several informant. The results of this study indicate that the implementation of the obligation to use of eco-friendly shopping bags has been going well. Modern retail managers, such as hypermarkets, supermarkets and minimarkets, have implemented the policies well. However, market traders in traditional markets still do not comply with the regulations as stipulated in the policy. All indicators have been fulfilled, but there are indicators that have not been met related to the budget and enforcement of regulations. There is no budget for policy socialization because the budget is prioritized for Covid-19 socialization and there are no strict penalty for market traders and business actors who still provide single-use plastic bags. In addition, there are obstacles in implementation that come from internal and external factors."

"Sempadan sungai adalah kawasan lindung di kanan kiri sepanjang sungai yang secara alami diperuntukkan bagi vegetasi. Faktanya, kualitas sempadan sungai semakin menurun akibat alih fungsi lahan sempadan sungai oleh masyarakat, terutama di perkotaan sehingga dapat mengganggu fungsi ekologisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi ekologis sempadan sungai morfologi sempadan sungai, keanekaragaman jenis pohon dan burung , menganalisis kondisi sosial ekonomi pemahaman, pandangan, perilaku, dan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di sempadan sungai, dan merumuskan strategi pengelolaan lingkungan sempadan sungai berbasis hutan kota berkelanjutan. Morfologi sempadan sungai dianalisis menggunakan Sistem Informasi Geogrfis SIG ; kenaekaragaman jenis pohon diukur menggunakan petak ukur dengan metode jalur berpetak, sedangkan keanekaragaman jenis burung diukur menggunakan transek garis kemudian dianalisis dengan indeks keanekaragaman Shannon Wiener; kondisi sosial ekonomi menggunakan kuesioner, dan penentuan strategi pengelolaan yang tepat menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan tegakan sebesar 15,73. Indeks keanekaragaman jenis pohon sebesar 2,707 dan burung sebesar 2,794 yang termasuk kategori Sedang berdasarkan Indeks Shannon Wiener. Pemahaman masyarakat Tinggi dan pandangan masyarakat Cukup Baik, tetapi kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Kurang Baik. Kesimpulannya adalah melalui strategi pengelolaan lingkungan sempadan sungai berbasis hutan kota berkelanjutan secara collaborative management dengan peranan masyarakat yang tinggal di sempadan sungai dan pemerintah yang saling mendukung untuk meningkatkan fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomi sempadan sungai.

---

Stream buffer is a protected area on either side along a river that is naturally destined for vegetation. In fact, quality of stream buffer was declining due to conversion of riparian land by people, especially in urban areas, which may disrupt its ecological functions.

This study aim to analyze ecological function of stream buffer morphology of stream buffer, diversity of tree and birds species, to analyze socio economic conditions understanding, point of views, behavior, and economic conditions of riverside community, and to formulate strategies that will be used for managing sustainable stream buffer based on urban forests.

Stream buffer morphology was analyzed using Geographic Information System GIS diversity of tree species was measured using a stripping route plot method, while diversity of bird species was measured using line transects and then analyzed by Shannon Wiener 39 s diversity index socio economic conditions was investigated using questionnaires, and appropriate strategies was determined using Analytical Hierarchy Process AHP.

The results showed a decrease in stands of 15,73. Tree species diversity index was 2,707 and bird species diversity index was 2,794, which belongs to moderate category based on Shannon Wiener Index. Understanding of riverside community is high and their viewpoint is quite good, but their economic and behavioral conditions are less adequate.

This study conclude that through sustainable urban forest based management of environmental stream buffer strategy in collaborative management with role of riverside community and mutually supportive government to improve the ecological and sosio economic functions of stream buffer."

"The relationship between politics and the bureaucracy or the political influence of the bureaucracy is a discourse that also surfaced in Indonesia. Various laws are made to realize the Indonesian bureaucracy that is free from political influence. In fact, a complementary interaction between political officials and bureaucrats is a necessity in a bureaucratic system contained in Indonesia. The influence or control of political officials should be carried out within the framework of supervising the implementation of policies that have been decided in the political process, and provide corrections to bureaucrats when found errors or irregularities."