Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Bebas Visa Kunjungan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 dan disahkan pada tanggal 2 Maret 2016 oleh Presiden RI Joko Widodo. Kebijakan ini berisi tentang pemberian fasilitas bebas visa kepada 169 negara tertentu yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Akan tetapi, pada tahap implementasinya, kebijakan bebas visa ini tidak mencapai target atau secara tidak signifikan meningkatkan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia dan justrumenimbulkan efek-efek inefektivitas. Hal ini membuat peneliti ingin menganalisis mengenai bagaimana pemerintah menerjemahkan kebijakan ini untuk diformulasikan kemudian diterapkan sebagai upaya peningkatan kunjungan wisatawan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana formulasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan bagaimana gagasan yang ideal dalam memformulasikan kebijakan BVK. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, formulasi kebijakan dengan perspektifpolicy design. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini apabila dilihat dengan perspektif policy designakan secara ideal diterjemahkan dengan lebih mendalam mempertimbangkan keseimbangan dari dua aspek utama BVK yaitu pariwisata dan keimigrasian.

---

The Visit Visa Free Policy has been stipulated in Presidential Regulation Number 21 of 2016 and ratified on March 2, 2016 by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo. This policy contains the granting of visa-free facilities to 169 specific countries visiting Indonesia. However, at the implementation stage, this visa-free policy did not reach the target or did not significantly increase the growth in the number of tourist arrivals to Indonesia and instead cause ineffectiveness effects. This makes researchers want to analyze how the government translates this policy to be formulated and then implemented as an effort to increase tourist visits. This research explains how the formulation of the Visa Free Visit (BVK) policy and how the ideal idea is in formulating the BVK policy. The theory used is public policy theory, policy formulation with a policy design perspective. This study used a qualitative approach and analyzed with primary data in the form of in-depth interviews and secondary data in the form of literature study. The results of this study indicate that the formulation of the Visit Visa Free policy when viewed from the perspective of the policy design will ideally be translated into more depth considering the balance of the two main aspects of BVK, namely tourism and immigration."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan Golden Visa Indonesia sebagai layanan keimigrasian yang menunjang investasi asing dalam rangka mendukung ketahanan nasional. Dengan fokus penelitian pada inisiatif Golden Visa Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana program ini sebagai layanan keimigrasian berkontribusi terhadap ketahanan nasional Indonesia khususnya ekonomi dan stabilitas nasional Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan mengetahui komponen utama program, metode implementasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dalam kurun waktu 6 bulan program Golden Visa Indonesia belum cukup signifikan berpengaruh kepada perekonomian Indonesia dikarenakan merupakan program baru yang diperlukan lebih banyak sosialisasi di masyarakat internasional. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi kebijakan tentang potensi strategi Golden Visa dalam mendukung ketahanan nasional, dan rekomendasi pengembangan lanjutan di kemudian hari.

---

This study analyzes Indonesia's Golden Visa policy as an immigration service that supports foreign investment to bolster national resilience. Focusing on the Golden Visa initiative, this research aims to understand how this program, as an immigration service, contributes to Indonesia's national resilience, particularly in terms of economic growth and national stability. The study employs a qualitative approach to examine the key components of the program, its implementation methods, and its impact on economic growth and foreign investment. The results indicate that within the first six months, the Golden Visa program has not yet significantly impacted Indonesia's economy due to its newness and the need for more extensive international outreach. Based on these findings, the author provides policy recommendations on the potential strategies of the Golden Visa to support national resilience and suggestions for future development."

"

Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia bertujuan untuk memberikan peningkatan pada sektor pariwisata dengan masuknya wisatawan asing. Peningkatan jumlah wisatawan asing memiliki dampak kehadiran investasi asing langsung (FDI) dan peningkatan jumlah tenaga kerja asing, yang dampak tersebut dapat memberikan peluang dan ancaman terhadap jumlah tenaga kerja domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Tenaga Kerja Asing, Foreign Direct Investment (FDI) dan Upah, terhadap Tenaga Kerja Domestik. Teori yang digunakan adalah pasar tenaga kerja, teori pertumbuhan ekonomi model solow dan faktor produksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data panel dan alat analisis menggunakan eviews 9. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Data time series yang digunakan dari tahun 2011-2018, sedangkan data cross section menggunakan jenis pekerjaan per sektor, yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Dan Perikanan 2) Pertambangan Dan Penggalian 3) Industri 4) Konstruksi 5) Perdagangan 6) Transportasi Dan Pergudangan 7) Informasi Dan Komunikasi 8) Jasa Kesehatan. Hasil penelitian ini adalah secara statistik, Kebijakan BVK, Tenaga Kerja Asing dan Upah memiliki pengaruh komplemen terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien positif dan signifikan. Variabel upah merupakan variabel paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan tenaga kerja domestik. Sedangkan secara statistik variabel FDI memiliki pengaruh substitusi terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien negatif namun tidak signifikan.

---

Bebas Visa Kunjungan policy in Indonesia aims to provide an increase in the tourism sector with the influx of foreign tourists. The increase in the number of foreign tourists has an impact on the presence of foreign direct investment (FDI) and an increase in the number of foreign workers, the impact of which can provide opportunities and threats to the number of domestic workers. This study aims to analyze the influence of the policy of Visa Free Visit (BVK), Foreign Workers, Foreign Direct Investment (FDI) and Wages, on Domestic Workers. The theory used is the labor market, the theory of economic growth solow models and factors of production. The research method used in this study is quantitative research using panel data and analysis tools using eviews 9. Data sourced from Badan Pusat Statistik, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi and Kementerian Ketenagakerjaan. The time series data are used from 2011-2018, while the cross section data uses the type of work per sector, namely: 1) Agriculture, Forestry, Plantation and Fisheries 2) Mining and Quarrying 3) Industry 4) Construction 5) Trading 6) Transportation and Warehousing 7) Information and Communication 8) Health Services. The results of this study are statistically, BVK policy, Foreign Workers and Wages have a complementary influence on domestic workers by showing positive and significant coefficient values. The wage variable is the biggest effect on increasing the domestic workforce. While statistically the FDI variable has a substitution effect on the domestic workforce with a indicated negative coefficient but not significant.

"

"Perbankan sebagai salah satu bidang ekonomi telah memberikan jasanya kepada masyarakat dengan mengeluarkan suatu alat pembayaran yang praktis yaitu Credit Card, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan. Pemberian credit card juga merupakan salah satu cara penyediaan fasilitas kredit yang mana merupakan pemupukan modal dari masyarakat, sehingga perlu sarana ditingkatkanagar dapat turut serta menunjang pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Pemerintah.Penyediaan fasilitas kredit untuk nasabah didasari oleh suatu perjanjian kredit, di mana aspek hukum sangat berperanan dalam perjanjian kredit yang dimaksud. PerjanJian kredit merupakan inti dan dasar hukum diterimanya dana fasilitas kredit oleh nasabah dari bank, karenanya perjanjian kredit juga sebagai wadah titik tolak terciptanya hubungan hukum antara kedua belah .pihak. "

"Skripsi ini menampilkan suatu gambaran mengenai dinamika jumlah kunjungan wisatawan Australia di Bali pasca pemberlakuan kebijakan bebas visa tahun 1993. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya historiografi serta melihat bagaimanakah perkembangan kebijakan bebas visa ini diterapkan kepada wisatawan Australia dan dampak dari jumlah kunjungan tersebut. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pemerintah Indonesia, pusat maupun daerah Bali terus berupaya mengembangkan sektor pariwisatanya serta seberapa kuatnya pengaruh dan dampak yang diakibatkannya. Secara garis besar, kebijakan ini bukan hanya bertujuan untuk menstimulasi jumlah kunjungan secara kuantitatif melainkan juga pemerintah menjadikannya sebagai sebuah langkah dalam pembentukkan image negara yang terbuka, indah dan kondusif khususnya terhadap negara Australia yang memiliki pandangan tersendiri mengenai keamanan Indonesia. Perkembangan kebijakan ini bukan hanya dihadapkan kepada masalah ekonomi yang merupakan latar belakang utama dikeluarkannya kebijakan tersebut, melainkan juga faktor politik dan sosial kebudayaaan turut andil di dalamnya.

---

This thesis shows an image about number of visiting Australian tourists in Bali after enactment of visa-free measure in 1993. There are 4 stages of research methods that using in this research, they are heuristic, source criticism, interpretation and historiography. The aiming of this research are to enrich of historiography then see how is development of this visa-free measure applied to Australian tourist and impact from that number of visiting. This research shows how Indonesia government, either central or Bali government keep trying to develop of tourism sector also how strong are effect and impact caused by the measure. The aiming of this measure not only for stimulating the number as quantitative but also the government made it an opened step in the formation of the state image, beauty, and conducive especially to Australia that has its outlook about Indonesia security. Development of this measure not only faced of economical issue which is the main reason of issuance of the policies but also political and social issue has been contributed on it."

"ABSTRAKUni Eropa mengeluarkan komunikasi Eropa, tujuan wisata No. 1 di dunia guna memajukanindustri pariwisata. Program digitalisasi industri pariwisata merupakan salah satu bagian daripariwisata berkelanjutan. Pariwisata sendiri merupakan kegiatan lintas sektor yang menjadi bagiandari komoditas industri Uni Eropa. Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slowakia merupakanNegata Anggota Uni Eropa yang tergabung dalam organisasi Visegrad Group. Sektor pariwisatadi empat negara Visegrad Group masih mengejar ketinggalan dari negara-negara Eropa Barat.Pelaksanaan dan kebijakan pariwisata digital di setiap negara turut berperan dalam memajukanpariwisata mereka.

---

ABSTRACTEuropean Union issues communication Europe, the worlds No. 1 tourist destination to advancethe tourism industry. The tourism industry digitalization program is part of sustainable tourismprogram. Tourism itself is a cross-sectoral activity that is part of the European Union industrialcommodities. Poland, Hungary, the Czech Republic, and Slovakia are EU Member States that aremembers of the Visegrad Group. The tourism sector in the four Visegrad Group countries is stillcatching up with Western European countries. The implementation and policies of digital tourismin each country play a role in advancing their tourism."

"ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengaturan sector pariwisata diKabupaten Kepulauan Mentawai (studi pada perda retribusi tempat rekreasi dan olahraga).Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain teori kebijakan public,teori formulasi kebijakan public dan teori retribusi daerah. Penelitian ini menggunakanpendekatan post positivist dengan metode kualitatif, dan metode pengumpulan data studiliterature/dokumen dan wawancara mendalam. Penelitian ini mencakup tahapan formulasikebijakan yang dijabarkan oleh Budi Winarno, yakin tahap pemahaman permasalahan, tahappenyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternative kebijakan berdasarkan kriteria yangdikemukakan Joko Widodo dan tahap penetapan kebijakan, model formulasi kebijakanpengaturan sector pariwisata di Mentawai merupakan model proses dan berdasarkandinamika perumusannya merupakan model elit.

---

ABSTRAKThis research discusses the policy formulation of recreation and sport fees in MentawaiRegency. Researcher used publicpolicy theory, publicpolicy formulation theory and localuser fees and charge theory. This research used post-positivist approaches with qualitativemethod, which are in-depth interviews and documentary studies. This research covers thestage of policy formulation proposed by Budi Winarno, defining problem stage, agendasetting, the selection criteria for the determination of policy alternatives and policydetermination stage. Based on Policy Formulation Model, this regulation is part of policy bya process and if we related to the dynamics of the formulation this regulation is an elitemodels."

"[ABSTRAKUni Eropa menggalakkan slogan "Eropa, Tujuan Wisata No 1 di Dunia" sejak 2010,diawali dengan pembaharuan kebijakan pariwisata Uni Eropa yang berlandaskanhukum Traktat Lisabon 2009. Namun, program pariwisata berkelanjutan dilakukanmulai 2006. Pariwisata, yang merupakan kegiatan lintas sektor, menjadi komoditasindustri Uni Eropa. Mereka memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaankegiatan pariwisata di Negara Anggota. Belgia, Belanda, dan Luksemburg adalahNegara Anggota Uni Eropa yang unik, mereka tergabung pula dalam organisasiregional Uni Benelux. Sektor pariwisata di tiga negara Benelux menarik perhatian.Sejak 2006 Belanda selalu unggul dalam jumlah kedatangan wisatawaninternasional, disusul Belgia kemudian Luksemburg. Pelaksanaan dan kebijakanpariwisata di setiap negara berperan penting dalam memajukan pariwisata mereka.

---

ABSTRACTEuropean Union promotes the slogan "Europe, the world's No. 1 tourist destination"since 2010, initiated from the renewal of the European Union tourism policy basedon the Lisbon Treaty, 2009. However, sustainable tourism program has beenconducted by the European Union since 2006. Tourism as a cross-sector activityhas become the European Union's industrial commodity. European Union has acompetence to support the implementation of tourism activities in Member States.Belgium, The Netherlands, and Luxembourg are unique Member States, they arealso incorporated in the Benelux Union, a regional organization. Tourism sector ofthe three countries gains attention. Since 2006 The Netherlands has been always onfirst place regarding to the number of international tourist arrivals, followed byBelgium and Luxembourg. The implementation of tourism policy of each countryand the policy itself plays an important role in creating the advancement of tourism, European Union promotes the slogan "Europe, the world's No. 1 tourist destination"since 2010, initiated from the renewal of the European Union tourism policy basedon the Lisbon Treaty, 2009. However, sustainable tourism program has beenconducted by the European Union since 2006. Tourism as a cross-sector activityhas become the European Union's industrial commodity. European Union has acompetence to support the implementation of tourism activities in Member States.Belgium, The Netherlands, and Luxembourg are unique Member States, they arealso incorporated in the Benelux Union, a regional organization. Tourism sector ofthe three countries gains attention. Since 2006 The Netherlands has been always onfirst place regarding to the number of international tourist arrivals, followed byBelgium and Luxembourg. The implementation of tourism policy of each countryand the policy itself plays an important role in creating the advancement of tourism]"

"Penelitian ini menganalisis intervensi promosi luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2005-2012. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan random effect method. Teridentifikasi enam negara yang mendominasi kunjungan wisman yaitu Singapura, Malaysia, Australia, Jepang, Republik Cina dan Republik Korea.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja promosi pariwisata Indonesia ke luar negeri berpengaruh positif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Faktor lain yang berpengaruh positif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara adalah nilai tukar mata uang asing negara asal wisatawan terhadap rupiahdan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun sebelumnya. Faktor pendapatan yaitu PDB riil perkapita berpengaruh negatif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

---

This research has identified intervention policy of foreign promotion by Ministry of Tourism and Creative Economy in potential demand of inbound tourism to Indonesia from 2005 until 2012. This research used analysis of data panel regression with random effect method. There was six nations that contributed in inbound tourism to Indonesia (Singapore, Malaysia, Australia, Japan, China, and South Korea).

The result of this research is that promotional expenditure of Indonesia?s tourism has positive significant relation with inbound tourism to Indonesia. Another factors that have positive relations are real exchange rate, and inbound tourism to Indonesia one previous year. Income factor GDP per capita real has negative relation with inbound tourism to Indonesia."