Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengelolaan kelapa sawit rentan terhadap masalah kerusakan lingkungan, oleh oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menciptakan kebijakan minyak sawit berkelanjutan untuk mengontrol danmelindungi produksi minyak sawit Indonesia. Tesis ini membahas tentanganalisis pengawasan oleh Komisi ISPO dalam implementasi kebijakan kelapaStudi Kasus kelapa sawit berkelanjutan PT. Lestari Tani Teladan yang terdiri dari pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Tujuannya untuk menganalisis pengawasan pelaksanaan kebijakan minyak sawit berkelanjutan oleh komisi ISPO pada perusahaan - perusahaan kelapa sawit di Indonesia dengan contoh perusahaan PT. Lestari Tani Contoh. Penelitian ini menggunakan teori tipe supervisi oleh Manullang, dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah deskriptif, Dimensi waktu bersifat cross sectional, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Komisi ISPO terhadap perusahaan kelapa kelapa sawit dengan contoh PT. Teladan Petani Lestari belum optimal karena berbagai alasan keterbatasan yang dimiliki Komisi ISPO, sedangkan untuk jenis pengawasannya Implementasi lainnya yang melibatkan beberapa pihak terkait sudah cukup memadai baik.ABSTRACTThe management of oil palm is prone to environmental damage problems, therefore the Indonesian government through the Ministry of Agriculture creates a sustainable palm oil policy to control and protect Indonesian palm oil production. This thesis discusses analysis of oversight by the ISPO Commission in the implementation of coconut policies Case Study of sustainable palm oil PT. Lestari Tani Teladan which consists of direct supervision, indirect supervision, internal supervision and external supervision. The aim is to analyze the supervision of the implementation of sustainable palm oil policies by the ISPO commission on palm oil companies in Indonesia with the example of the company PT. Lestari Tani Example. This research uses the theory of the type of supervision by Manullang, with a qualitative approach. The purpose of this research is descriptive, the time dimension is cross sectional, data collection is done through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the ISPO Commission is supervising palm oil companies with the example of PT. The role of Sustainable Farmers has not been optimal due to various reasons of the limitations of the ISPO Commission, while for other types of supervision. Implementation involving several related parties is quite good."

"Saat ini, minyak kelapa sawit merupakan komoditas penting yang digunakan untuk berbagai macam produk, seperti minyak goreng, margarin, kosmetik, dan bahan bakar hayati. Didorong oleh tuntutan global, perluasan penanaman kelapa sawit di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara tropis membuat kelapa sawit menjadi sumber minyak nabati terbesar. Perkembangan produksi minyak kelapa sawit berperan penting dalam memberikan dampak ekonomi yang positif, khususnya bagi negara-negara produsen. Kendati demikian, perkembangan produksi minyak kelapa sawit juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan adalah dengan menerapkan standar minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui sistem sertifikasi. Terdapat tiga sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan, yaitu sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil, dan sertifikasi Malaysian Sustainable Palm Oil. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif ketiga sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan tersebut sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa ketiga sistem sertifikasi tersebut belum optimal sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan. Untuk itu, ketiga sistem sertifikasi tersebut perlu disempurnakan. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan diperlukan pula tekanan-tekanan dari pihak ketiga, seperti konsumen, masyarakat / lembaga swadaya masyarakat, pemegang saham, pengecer dan pemasok, dan komunitas keuangan.

---

Nowadays, palm oil is an important commodity that is used for various products, such as cooking oil, margarine, cosmetics, and biofuel. Driven by global demands, the great expansion of palm oil production in many parts of the world, especially in tropical countries, makes oil palm the highest yielding source of vegetable oil. The expansion of palm oil production plays an important role in providing positive economic impact, particularly for the producing countries. Nevertheless, the expansion of palm oil production also has negative impact on the environment and social life. Therefore, there is a need to provide sustainable palm oil production. One of the efforts needed to achieve sustainable palm oil production is to apply sustainable palm oil standards through a certification system. There are three sustainable palm oil certification systems, namely Roundtable on Sustainable Palm Oil Certification, Indonesian Sustainable Palm Oil Certification, and Malaysian Sustainable Palm Oil Certification. This thesis tries to study normatively the three certification systems of palm oil as an environmental law compliance instrument. The result of this research shows us that the three certification systems are not yet optimal as one. Therefore, that three certification systems need to be revised. Furthermore, to support the implementation of sustainable palm oil certification system, the pressures from the third parties, such as consumer, communities non governmental organization, shareholders, retailers, suppliers, and financial community are also required."

"Sertifikasi berkelanjutan menjadi hal yang penting dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia, mengingat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, terdapat dua macam sertifikasi berkelanjutan, yaitu RSPO dan ISPO yang mana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan sertifikasi tersebut, serta menentukan sertifikasi mana yang lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif, dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi RSPO merupakan bentuk standarisasi dalam perdagangan internasional yang bersifat voluntary, sedangkan sertifikasi ISPO merupakan peraturan teknis berdasarkan peraturan perundang-undagnan yang wajib dipatuhi. Kedua sertifikasi berdiri sendiri, serta tidak menggantikan kedudukan sertifikasi lainnya. Dalam penerapannya, sertifikasi RSPO memiliki persyaratan yang lebih kompleks dalam melindungi lingkungan dan sosial dibandingkan sertifikasi ISPO, serta telah diakui oleh Uni Eropa untuk melakukanimpor produk kelapa sawit. Oleh karenanya, apabila produk kelapa sawit Indonesia akan diperdagangkan secara internasional, maka sertifikasi RSPO lebih baik diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.Sustainable certification holds a pivotal role in Indonesian palm oil plantations sector, given the problems posed by palm oil plantations. Currently, there are two types of ongoing certification, namely RSPO and ISPO, which have their respective advantages and disadvantages. This thesis discusses the status of these certifications, and determines which certification is better to be implemented in Indonesian oil palm plantations sector. This thesis was conducted in the form of juridical normative, with descriptive type and qualitative approach. The result ofthis study indicates that RSPO certification is a form of standardization in international trade in which compliance is not mandatory, while ISPO certification is a technical regulation based on Indonesian laws in which compliance is mandatory. Both certifications are stand-alone, and do not replace the position of other certifications. In its application, the requirements of RSPO certification is a lot more complex than ISPO certification in regards to protecting the environmentand social, and has been recognized by the European Union for the importation of palm oil products. Therefore, if Indonesian palm oil products are to be traded internationally, RSPO certification is better to be implemented in Indonesian palm oil plantations sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), kendala yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan sertifikasi serta upayaupaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kinerja layanan sertifikasi ISPO. Penelitian ini merupakan penelitian campuran (mix method) dengan menggunakan metode sequensial explanatory. Teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner tertutup dengan skala likert dan kuesioner terbuka, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) dan terstruktur. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka, dan observasi. Untuk penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan pendekatan lima dimensi pengukuran kepuasan pelayanan pelanggan yakni dimensi berwujud (tangible), keandalan (reliability), kecepatan (responsiveness), kepastian (assurance) dan keempatian (emphty). Unit analisis dalam penelitian ini adalah personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi ISPO pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO, serta personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO. Jumlah unit analisis pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO adalah tiga puluh Sembilan (39) orang yang mewakili perusahaan, dan lima puluh empat (54) orang personalia yang bertanggungjawab dalam sertifikasi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO. Teknik analisis data menggunakan analisis Important Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerima sertifikat ISPO terhadap kinerja pelayanan sertifikasi ISPO menunjukkan puas, dengan nilai tingkat kesesuaian antara kepentingan dan kinerja lima dimensi pelayanan sebesar 80,72%. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum melakukan upaya sertifikasi ISPO antara lain masalah legalitas kebun (Hak Guna Usaha/HGU dan perizinan), sumber daya manusia dan teknis operasional. Upayaupaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan sertifikasi ISPO antara lain melakukan perbaikan aspek organisasi dan sumber daya manusia, mencari solusi atas hal-hal yang selama ini menjadi kendala dalam sertifikasi antara lain mempercepat proses pengurusan HGU dan redesain kawasan, serta mempertegas regulasi dalam keorganisasian ISPO.

---

This study aims to determine the level of important and performance certification of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), the constraints faced by oil palm plantation companies in conducting certification and efforts that can be done to improve the performance of ISPO certification services. This research is mix study, using sequential explanatory method. Quantitative data collection techniques through a closed questionnaire with Likert scale and open questionnaire, where as qualitative research using structure depth interview. In addition, the researchers also conducted literature study and observation.

For the quantitative study, researchers used the five dimensions of satisfaction measurement services the tangible dimension (tangible), reliability (reliability), speed (responsiveness), certainty (assurance) and emphaty (emphty). The unit of analysis in this study is that the personnel responsible for ISPO certification on oil palm plantation companies that have received the certificate of ISPO, and personnel who are responsible for the certification of oil palm plantation companies that have not made the effort ISPO certification. The number of units of analysis on oil palm plantation companies that have received the certificate of ISPO are 39 people who represent the company, and 54 personnel who are responsible for the certification of oil palm plantation companies that have not made the effort ISPO certification. Data were analyzed using analysis of Important Performance Analysis (IPA).

The results showed that the level of satisfaction of palm oil plantation companies that have received ISPO certificate against certification service performance ISPO show satisfied, with the value of the degree of correspondence between the important and the performance of the five dimensions of service amounted to 80.72%. Constraints faced by palm oil plantation companies who have made efforts ISPO certification, among others, the legality of the garden (HGU and licensing), human resources and technical operational. Efforts can be made to improve service performance ISPO certification among others make improvements and organizational aspects of human resources, find solutions for things that become obstacles in the certification include speeding up the process to obtain the concession and redesigning the area, as well as reinforce the regulation in ISPO organization."

"Bank di Indonesia telah menginisiasi kebijakan pembiayaan berkelanjutan sejak tahun 2016 yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Salah satu fokus utama dari penerapan kebijakan itu pada Bank di Indonesia adalah pada industri kelapa sawit. Kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia membuat Bank harus lebih memperhatikan risiko lingkungan dalam kegiatan pembiayaan. Penerbitan Laporan Keberlanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tiap tahun juga menjadi kewajiban baru bagi Bank di Indonesia di bawah kebijakan ini. Fokus riset ini adalah untuk menganalisa kebijakan pembiayaan berkelanjutan pada industri kelapa sawit di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan skema pembiayaan berkelanjutan bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa skema terkait keberlanjutan dapat diterapkan sebagai skema pembiayaan berkelanjutan bagi Industri kelapa sawit di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah target keberlanjutan yang harus diterapkan pada skema terkait keberlanjutan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

---

Banks in Indonesia have initiated sustainable financing policies since 2016 which were initiated by the Financial Services Authority in Indonesia. One of the main focuses of implementing this policy at Banks in Indonesia is the palm oil industry. Sustainable finance policies in Indonesia require Banks to pay more attention to environmental risks in financing activities. The annual issuance of a Sustainability Report and Action Plan for Sustainable Finance is also a new obligation for Banks in Indonesia under this policy. The focus of this research is to analyze sustainable financing policies in the palm oil industry in Indonesia. The aim of this research is to produce a sustainable financing scheme for the palm oil industry in Indonesia. This study uses a qualitative approach with mixed methods in data collection. The results of this study indicate that the sustainable linked loan can be applied as a sustainable financing scheme for the palm oil industry in Indonesia. The conclusion of this research is that sustainability targets must be applied to sustainabile linked loan covering economic, social, and environmental aspects."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang implementasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam konsistensi penerapan ISPO sebagai upaya pengurangan ancaman deforestasi dan kerusakan lahan gambut. Namun, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun penerapannya, ISPO belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post-positivis dan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISPO dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya komunikasi, terbatasnya sumber daya yang diperlukan, perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan, dan lemahnya koordinasi. Belum tercapainya target dan permasalahan lingkungan yang hendak diselesaikan juga disebabkan karena ISPO tidak disusun dengan baik (bad policy). Selain itu, penegakan hukum yang masih lemah juga turut mewarnai kegagalan penerapan ISPO.

---

ABSTRACTThis thesis aims to reveal some factors affecting the consistency of ISPO implementation in order to reduce the deforestation threat and peatland destruction. However, during 3 years of implementation, ISPO has not run as expected yet. This research used post postivist paradigm and descriptive design.The results indicates that the implementation of ISPO is greatly influenced by several factors, such as lack of communication and necessary resources, perception differences among stakeholders, and lack of coordination. Poorly designed ISPO (bad policy) has also made the stakeholder fail in reaching the target in solving environmental problems. In addition, lack of law enforcement also shares its contribution to the ISPO implementation failure."

"Perkembangan industri sawit di Indonesia memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, dampak industri sawit pada aspek sosial, dan ekonomi lebih dominan dibandingkan dengan dampak pada aspek lingkungan dalam artian sawit lebih memberikan manfaat positif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan untuk peningkatan luas tutupan hutan, penurunan konflik kepemilikan lahan, dan potensi penurunan emisi. Intervensi pemerintah dalam bentuk penetapan kebijakan diperlukan untuk menyeimbangkan dampak industri sawit pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Intervensi kebijakan pemerintah semestinya komprehensif dan akurat maka dari itu perlu dirumuskan ke dalam bentuk model kebijakan sawit pemerintah dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berimbang dengan tujuan mewujudkan sawit yang berkelanjutan. Permodelan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan sawit yang berkelanjutan dengan system dynamicsbertujuan untuk menganalisis dampak intervensi kebijakan pemerintah pada industri sawit yang selanjutnya memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan hasil permodelan, intervensi kebijakan sawit pemerintah memberikan dampak positif pada aspek sosial, dan lingkungan dalam industri sawit namun memberikan dampak negatif pada aspek sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, ditetapka intervensi kebijakan lanjutan (counter policy) pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif intervensi kebijakan sawit pemerintah pada aspek sosial, dan ekonomi dalam industri sawit. Intervensi kebijakan lanjutan berhasil memberikan dampak positif pada aspek sosial, dan ekonomi dalam industri sawit yang sebelumnya mengalami penurunan akibat intervensi kebijakan sawit pemerintah. Permodelan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan sawit yang berkelanjutan berhasil menganalisis dampak intervensi kebijakan sawit pemerintah dan kebijakan lanjutan pemerintah pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam industri sawit sehingga dapat mewujudkan sawit yang berkelanjutan.

---

The development of the palm oil industry in Indonesia has had an impact on social, economic, and environmental aspects. However, the impact of the palm oil industry on social and economic aspects is more dominant than the impact on environmental aspects in the sense that oil palm provides more positive benefits for increasing people's welfare and economic growth compared to increasing the area of ??forest cover, reducing land ownership conflicts, and reducing potential emissions. Government intervention in the form of establishing policies is necessary to balance the impact of the palm oil industry on economic, social, and environmental aspects. Government policy interventions should be comprehensive and accurate, and therefore need to be formulated in the form of a government palm oil policy model that pays attention to social, economic, and environmental aspects in a balanced way with the goal of realizing sustainable palm oil. Modeling government policies to realize sustainable palm oil with a dynamic system aims to analyze the impact of government policy interventions on the palm oil industry which in turn has an impact on social, economic, and environmental aspects. Based on the modeling results, the government's palm oil policy intervention has a positive impact on social and environmental aspects in the palm oil industry but has a negative impact on social and economic aspects. Furthermore, the government's counter policy intervention was established to minimize the negative impact of the government's palm oil policy intervention on social and economic aspects in the palm oil industry. Follow-up policy interventions have succeeded in having a positive impact on the social and economic aspects of the palm oil industry, which previously experienced a decline due to the government's palm oil policy interventions. Modeling government policies to realize sustainable palm oil has succeeded in analyzing the impact of government palm oil policy interventions and government follow-up policies on social, economic, and environmental aspects in the palm oil industry so that sustainable palm oil can be realized"

"ABSTRAKSertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan telah menjadi isu penting dalam produksi dan rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia. Sebagai pemasok minyak kelapa sawit terbesar dunia dan menjadi komoditas agroindustri terbesar yang diusahakan di Indonesia, penerapan aspek keberlanjutan memberikan dampak terhadap volume produksi dan penyerapan produk. Sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia merupakan upaya untuk memastikan aspek keberlanjutan tersebut. Pemodelan sistem dinamis digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan pengaruh faktor pada sistem sertifikasi, produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan dan penyerapannya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa target sertifikasi minyak sawit berkelanjutan tidak akan tercapai pada periode simulasi, yang sebenarnya lebih panjang dari target waktu yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya, suatu upaya intervensi dicoba pada sistem model tersebut, sehingga dapat diketahui apakah intervensi kebijakan dapat mendorong pencapaian sertifikasi dari sisi volume produksi dan penyerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada sertifikasi wajib, aturan untuk hanya mengekspor minyak sawit berkelanjutan tersertifikasi dapat meningkatkan volume produksi dan penyerapannya secara signifikan. Pada sertifikasi sukarela, faktor pendorong berupa akses pasar dan harga cukup berperan, selain kebijakan ekspor tersebut. Kebijakan untuk hanya mengekspor minyak kelapa sawit berkelanjutan akan mendorong produksi dan penyerapannya, yang juga akan memberikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan karena pemenuhan persyaratannya.

---

ABSTRACT Sustainable palm oil certification has become an important issue in the production and supply chain of palm oil in Indonesia. As the world 39 s largest supplier of palm oil and the largest agro industry commodity cultivated in Indonesia, the implementation of sustainability aspects has an impact on production volume and product absorption. Sustainable palm oil certification in Indonesia is an effort to ensure that aspect of sustainability. Dynamic system modeling is used in this study to illustrate the effect of factors on the certification system, sustainable palm oil production and its uptake. Simulation results show that sustainable palm certification targets will not be achieved in the simulation period, which is actually longer than the target time set by the stakeholders. Furthermore, an intervention effort is attempted on the model system, so it can be seen whether policy interventions can encourage certification achievement in terms of production volume and absorption. The results of the analysis show that in mandatory certification, the rule to only export certified sustainable palm oil can significantly increase production volume and absorption. On voluntary certification, drivers of market access and price play a significant role, in addition to the export policy. The policy to export only sustainable palm oil will encourage its production and absorption, which will also have social, economic and environmental impacts due to the fulfillment of its requirements."

"Indonesia merupakan negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia, lewat produksi minyak kelapa sawit. Meskipun sudah berkontribusi secara positif dalam menghasilkan devisa bagi Indonesia, komoditas kelapa sawit kerap kali terindikasi menerima diskriminasi dari negara konsumen yakni Uni Eropa, Inggris dan Swiss, yang menetapkam peraturan untuk memenuhi komitmen perubahan iklim di bawah peraturan UNFCCC. Di sisi lain, kegiatan produksi minyak kelapa sawit Indonesia, walau sudah diatur dalam rangkaian peraturan dan kebijakan, masih memerlukan perbaikan terutama dalam penegakkan hukum dan tata kelola hutan dan lahan. Perjanjian WTO sebagai peraturan internasional memperbolehkan adanya proteksi lingkungan yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan diskriminatif atau melalui pembatasan yang terselubung. Untuk itu, perlu dibuat sebuah kesepakatan yang dapat menyeimbangkan komitmen perubahan iklim dan perdagangan internasional untuk kelapa sawit berkelanjutan melalui beberapa forum baik bilateral maupun regional.

---

Indonesia is the largest vegetable oil producer in the world, through the production of palm oil. Although it has contributed positively in generating foreign exchange for Indonesia, palm oil is often indicated to be discriminated against from consumer countries, namely the European Union, the United Kingdom and Switzerland, which set regulations to fulfill climate change commitments under the UNFCCC law. On the other hand, Indonesia's palm oil production activities, although already regulated in a series of regulations and policies, still need improvement, especially in law enforcement and forest and land governance. The WTO agreement as an international regulation allows for environmental protection that should not be carried out arbitrarily, discriminatory or through a disguise restriction. For this reason, it is necessary to make an agreement that can balance climate change commitments and international trade for sustainable palm oil through several bilateral and regional forums."

"Industri kelapa sawit memproduksi lebih dari 20% limbah tandan buah kosong (tankos) untuk setiap produksi minyak sawit. Tankos akan menjadi beban lingkungan, jika pengelolaannya tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengolahan limbah tandan buah kosong secara berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, tankos yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit dapat dijadikan bahan baku pupuk organik dengan cara pemulsaan, pengomposan, dan digestasi anaerob. Pemulsaan adalah teknik yang tidak berkelanjutan karena tidak layak secara ekonomi dan lingkungan. Namun, pemulsaan secara sosial mudah diterima masyarakat. Pengomposan adalah alternatif pengolahan limbah yang secara lingkungan, ekonomi, dan sosial layak untuk diimplementasikan. Secara ekonomi dan lingkungan, digestasi anaerob layak untuk diimplementasikan dan pilihan terbaik dibandingkan dengan proses pemulsaan dan pengomposan. Namun, implementasi digestasi anaerob akan terdapat kendala dalam penerimaan masyarakat dan ketersediaan sumber daya manusia yang akan dipekerjakan.

---

The palm oil industry produces more than 20% of the empty fruit bunches (EFB) waste for each palm oil production. These EFB will become an environmental burden if the management is not appropriate. Therefore, this study aims to explore the potential of empty fruit bunches waste treatments to be sustainable. This research is using qualitative and quantitative methods. Based on analysis results, EFB produced from palm oil mills can be used as raw materials for organic amendments through composting, mulching, and anaerobic digestion. Mulching is not sustainable as it is not economically and environmentally feasible. However, mulching is feasible to be implemented in terms of social aspects. Composting is an alternative waste treatment that environmentally, economically, and socially feasible to be implemented. Anaerobic digestion is the best option based on economic and environmental aspects and feasible to be implemented. However, the anaerobic digestion implementation will have constraints in the community acceptance and the availability of human resources to be employed."