Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketersediaan obat baru di Indonesia masih didominasi oleh produk impor dan terbatasnya industri farmasi yang menghasilkan obat berbasis riset walaupun pemerintah telah melakukan intervensi regulasi. Industri farmasi lebih banyak melakukan formulasi dan/atau pengemasan obat dibandingkan memproduksi obat berbasis riset. Produksi obat berbasis riset dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan obat. Penelitian ini bertujuan membangun model kebijakan yang mampu memprediksi dampak pengembangan obat berbasis riset di Indonesia. Penelitian dengan pendekatan kros seksional ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan survei terhadap industri farmasi dan penentu kebijakan pengembangan obat di Indonesia; dan metode kualitatif dengan melakukan kajian masalah dari dokumen kebijakan dan wawancara terstruktur. Model kebijakan ditetapkan berdasarkan analisis pengaruh variabel kapabilitas industri farmasi dengan variabel mekanisme insentif dari pemerintah terhadap konteks fisibilitas politik yang mempengaruhi pengembangan obat berbasis riset, dengan pengukuran yang dilakukan terhadap indikator-indikator yang merefleksikan variabel tersebut. Model kebijakan diuji menggunakan structural equation modeling. Identifikasi kesenjangan (gap analysis) dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan perbedaan pandangan antara industri farmasi dan pemerintah terhadap kapabilitas industri farmasi dan mekanisme insentif dari pemerintah. Analisis determinan kebijakan dan dampak dilakukan untuk memprediksi keberhasilan model tersebut dalam memberikan dampak.Hasil penelitian membuktikan bahwa kapabilitas industri farmasi, konteks fisibilitas politik, dan mekanisme insentif inovasi yang spesifik untuk kapabilitas industri farmasi, merupakan variabel yang berpengaruh kuat untuk memberikan dampak pengembangan obat berbasis riset, dengan indikator yang paling kuat memberikan pengaruh adalah peluang pasar, faktor penarik inovasi, sumber daya pemerintah dan program nasional. Walaupun hasil penelitian juga membuktikan bahwa regulasi, kapasitas industri farmasi, karakteristik obat, peluang pasar, faktor pendorong inovasi, faktor penarik inovasi, faktor penarik regulasi, aktor kebijakan, nilai kebijakan, sumber daya pemerintah dan program nasional merupakan indikator yang memberikan pengaruh dalam pengembangan obat berbasis riset, namun indikator-indikator ini belum mampu menjadi pengungkit dan memberikan dampak terhadap pengembangan obat berbasis riset di Indonesia. Prioritas kebijakan dan perbaikan harus segera dilakukan pada regulasi, peluang pasar, dan mekanisme insentif inovasi sehingga pengembangan obat yang diharapkan dapat terjadi.

---

Indonesia`s supply of new drugs currently relies on imported drugs. Pharmaceutical companies appear to be hesitant to transform from being an inventor to being an innovator, and instead continue the process of formulation and packaging. Government regulation intervention has not led to any significant changes. Drug development involves the creation of an innovative drug that is not yet available in the country. Domestic development is needed to ensure sustainability of the access to research-based drug and to reduce the price of that drug that is currently imported. This study aims to develop a policy model that is strategically able to predict an outcome of investment in research-based drug development. Several factors that could trigger domestic research-based drug development were explored and incorporated into a predictive model of an innovation policy. A data collection in this cross-sectional study used a quantitative and qualitative method to explore the policy making process. Data was collected using a structured questionnaire to pharmaceutical companies and policy makers, and also a document review and indepth interview. The process of modeling the policy was established based on the functional relationships between factors related to the capability of pharmaceutical companies in the development of research-based drug and government incentives to political feasibility to predict a drug development, validated using a set of techniques pertaining to the calculation of structural equations. Gap analysis was an effort for examining the similarities and differences in perceptions of capability of pharmaceutical companies and incentive mechanism to accelerate research-based drug development. The findings provided empirical insights on the gaps that can arise from inconsistent perceptions of potential and current situations between pharmaceutical companies and policy makers. The alignment between policy recommendations and intended outcomes was then analyzed using analysis of determinants of policy impact.

The study proves that pharmaceutical company capabilities, political feasibility and innovation incentives correlated to pharmaceutical company capabilities are major catalysts that encourage pharmaceutical companies to invest more in drug development, majorly explained by market opportunities, pull factors, government resources and national program. Although the study proves that regulation, pharmaceutical company capacities, drug characteristics, market, push-pull-regulatory pull factors, actors, values, government resources and national program are strong indicators relating to drug development, the study reveals that those indicators are not yet able to become leverage and make impact to drug development. Special attention on policy priorities and improvements have to be put on regulation, market opportunities, and push-pull-regulatory pull factors to make impact on drug development in Indonesia."

"ABSTRAKPraktik kerja profesi di Pusat Riset Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia periode bulan September tahun 2017 bertujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di Badan POM RI, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di lembaga pemerintahan, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan di lembaga pemerintahan, serta memiliki pengetahuan tentang tupoksi instansi pemerintahan di bidang farmasi khususnya Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM RI. Praktik kerja profesi di Badan POM RI dilakukan selama empat minggu dengan tugas khusus yaitu Uji Toksisitas Subkronis Oral Kratom (Mitragyna speciosa Korth) pada Tikus Putih Galur Sprague Dawley. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui cara uji toksisitas subkronis oral kratom (Mitragyna speciosa Korth) pada tikus putih galur Sprague Dawley

---

ABSTRACTInternship at Food and Drug Research Center of Badan Pengawas Obat dan Makanan Republic of Indonesia period September 2017 aims to understand the roles, duties and responsibilities of pharmacists in government institutions of the Badan POM RI, having the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical practice in Government agencies, also have the insight of pharmaceutical practice issues in government institutions, and have the knowledge about the main roles and functions of Government agencies especially in Food and Drug Research Center of Badan POM RI. Internship at Badan POM RI conducted for four weeks with a special assignment is Subchronic Oral Toxicity Test of Kratom (Mitragyna speciosa Korth) on the Sprague Dawley white rat. The purpose of this special assignment is to give knowledge about how to conduct subchronic oral toxicity test of kratom (Mitragyna speciosa Korth) on the Sprague Dawley white rat."

"ABSTRAK Praktek Kerja Profesi di BPOM berlangsung dari tanggal 08-30 September 2015. PKP di BPOM bertujuan agar mahasiswa apoteker mengerti peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan, memiliki wawasan tentang pelaksanaan pekerjaan kefarmasian, dan memiliki gambaran nyata akan permasalahan pekerjaan kefarmasian yang terjadi di pemerintahan. Agar mahasiswa lebih memahami tentang peranan dan kegiatan di Badan POM maka mahasiswa apoteker diberikan tugas khusus untuk mengkaji laporan tahunan PPOM terkait tindak pidana obat dan makanan ilegal. Berdasarkan kegiatan PKP yang dilakukan dapat diketahui dan disimpulkan bahwa peran apoteker di BPOM salah satunya adalah menjadi seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu melakukan investigasi awal dan peyidikan serta evaluasi dan monitoring obat dan makanan pasca beredar di masyarakat. Sedangkan secara umum Tugas pokok dan fungsi BPOM adalah pengawasan obat dan makanan pre marketing dan post marketing. Mudahnya peredaran obat dan makanan ilegal merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh BPOM. Berdasarkan kajian terhadap laporan tahunan PPOM dapat diketahui dan disimpulkan bahwa hal-hal yang menyebabkan kurang optimalnya pemberantasan obat dan makanan adalah sanksi hukum yang diberikan kurang memeberikan efek jera, tersangka yang dipidanan bukan aktor intelektual, kejahatan obat dan makanan ilegal merupakan kejahatan yang terorganisir.ABSTRACT Profession Internship at BPOM was held was held for three weeks from September 8th until September 30th 2015. This Profession Internship was intended to make apothecary student understand the role of pharmacist, have insight into the implementation of pharmaceutical practice, and know the issues in pharmaceutical practice in goverment as regulator. To improve the knowledege of student, they give studnet task to review the annual report of PPOM about criminal in food and drug. Based on the activies, pharmacist in BPOM as Penyidik Pegawai Negeri Sipil who can do investigation, monitoring and evaluation post marketing of food and drug. Generaly the role of BPOM is surveillance the food and drug pre marketing and post marketing. The cycle convenience of ilegal food and drug is one of the issues still faced by BPOM. Based on annual review PPOM shows that less optimal eradication of ilegal food and drug caused by punishment did not give the criminals chary, the criminals are not the intelectual actor, and food and grud ilegal is the organized crime."