Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disparitas Upah Minimum adalah kesenjangan upah karena ketimpangan pembagian Upah Minimum antar daerah. Seperti yang terjadi di Jawa Timur, memang ada kesenjangan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) antar wilayah dengan UMK tertinggi dan daerah dengan UMK terendah. Salah satunya terjadi di daerah yang berdekatan seperti Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto dimana Upah Minimumnya disparitas Kabupaten / Kota (UMK) menjadi dua kali lipat. Penelitian ini mengkaji dampaknya perbedaan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ketimpangan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) terhadap UMKM di PT Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, yang kemudian menggunakan software NVIVO untuk pengolahan data kualitatif. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas berdampak pada Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) tidak terlalu dirasakan oleh mayoritas pekerja dan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah, baik di Kota Mojokerto maupun di Kabupaten Mojokerto. Namun terdapat indikasi bahwa sebagian kecil UMKM di Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto merasakan dampak disparitas UMKM, antara lain: (1) kesulitan mencari tenaga kerja; (2) terhambatnya kelangsungan usaha; dan (3) kekuasaan beli pekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas UMK yang terjadi antara Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, antara lain: (1) Kekuatan Persatuan Pekerja; (2) Perbedaan Geografis; dan (3) Perumusan dan Pelaksanaan Peraturan.

---

Minimum Wage Disparity is the wage gap due to inequality distribution of Minimum Wages between regions. As happened in East Java, there is indeed a District / City Minimum Wage (UMK) gap between regions with the highest UMK and regions with the lowest UMK. One of them occurred in adjacent areas such as Mojokerto City and Mojokerto Regency where the Minimum Wage of District / City disparity (UMK) was doubled. This study examines the impact of differences in Regency / City Minimum Wages (UMK) for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Mojokerto City and Mojokerto Regency. This study aims to determine the impact of Regency / City Minimum Wage inequality on MSMEs in PT Kota Mojokerto and Mojokerto Regency. This research uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies, which then use NVIVO software for qualitative data processing. Results The results showed that the disparity impact on the Regency / City Minimum Wage (UMK) was not felt by the majority of workers and entrepreneurs of Micro, Small and Medium Enterprises, both in Mojokerto City and in Mojokerto Regency. However, there are indications that a small proportion of MSMEs in Mojokerto and Mojokerto Regency feel the impact of MSME disparities, including: (1) difficulty finding workers; (2) business continuity is hampered; and (3) workers' purchasing power. Factors affecting MSE disparities that occur between Mojokerto City and Mojokerto Regency, include: (1) Strength of Workers' Unions; (2) Geographical Differences; and (3) Formulation and Implementation of Regulations."

"Dengan adanya globalisasi ekonomi, permintaan akan greener imported products dari masyarakat pecinta lingkungan di negara-negara maju juga meningkat, yang menyebabkan tidak ada pilihan lagi bagi pelaku usaha di Indonesia khususnya yang bergerak di sektor industri untuk segera menerapkan konsep produksi bersih untuk mengantisipasi persaingan dan permintaan pasar global. Melihat pentingnya UKM dalam rnendukung ketahanan ekonomi nasional dan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengatasi krisis ekonomi di Indonesia yang hingga saat ini masih berlangsung, mendorong penulis untuk melakukan peneiitian untuk mangkaji iebih dalam penerapan produksi bersih di PT. Kusuma Dipa Nugraha (termasuk dalam kelompok Usaha Kecil dan Menengah) yang telah mendapatkan bantuan teknis dari Dana Mitra Lingkungan-USAEP sebagai satu studi kasus.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan produksi bersih dan pengaruh penerapan produksi bersih terhadap struktur biaya per satuan produk, produktivitas dan efisiensi sistem produksi, break even point (titik impas), sebagai pertimbangan bagi perusahaan untuk menerapkan program produksi bersih. Manfaat penelitian yang dapat diambil adalah bahwa setelah menerapkan produksi bersih dapat dicapai "win-win solution" , yang berarti ada peningkatan profit, produktivitas dan efisiensi sistem produksi bagi perusahaan di satu pihak dan di lain pihak ada penurunan beban bahan buangan ke lingkungan.yang bisa menjadi salah satu strategi untuk menembus pasar global.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis dokulmen menggunakan data sekunder dan hasil laporan hasil bantuan teknis Dana Mitra Lingkungan-USAEP, kepada PT. Kusuma Dipa Nugraha, Mojokerto, Jawa Timur April 1999. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa setelah menerapkan produksi bersih, perusahaan dapat meningkatkan produktMtas dan efisiensinya. Hal ini menunjukkan bahwa program produksi bersih mempunyai keuntungan baik dalam segi ekonomi maupun segi Iingkungan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa program produksi bersih layak untuk diterapkan pada perusahaan yang diteliti. Hal ini ditunjukkan dengan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi sistem produksi yang meningkat dibandingkan sebelum menerapkan program produksi bersih. Adapun saran yang dianjurkan kepada perusahaan yang diteliti adalah menerapkan program produksi bersih dengan meningkatkan penjualan melalui kegiatan ekspor.

---

In accordance with the economic globalisation, demand of greener imported products from environment-friendly society in developed countries also increase, there is no other choice for business society in Indonesia to anticipate global market's demand and competition, Seeing the importance of Small and Medium Size Enterprise (SME's) in supporting the national economic survival and strengthening the people's inspired me to study further the Cleaner Production diagnostic assessment in PT. Kusuma Dipa Nugraha (consist of Small and Medium Size Enterprise) which had been given technical aid from Dana Mitra Lingkungan - USAEP as one of case study.

The goal of the research is to discover feasibility of cleaner production and the effect of implementing cleaner production to cost structure per product unit, productivity and efficiency of production system, break even point as a reference for company to implement cleaner production's program. The benefit of this research is that after applying cleaner production can be achieved win-win solution, which means maximizing profit, productivity and efficiency production system for company and also minimizing the quantity of waste to the environment, as a strategy to deal with the global market.

This research was conducted by descriptive method using document analysis technique of secondary data from final report on Dana Mitra Lingkungan - USAEP to PT. Kusuma Dipa Nugraha, Mojokerto, East Java, April 1999. The result of this research indicates that after applying cleaner production,company can increase productivity and efficiency. This shows that cleaner production's program have the benefits in economy and environment. In general, cleaner production's program is feasible to the research company. It indicates by labor productivity and efficiency of production system is increased comparing before cleaner production's program is established. Therefore, suggestion to the research company is to establish cleaner production's program by maximizing sales through export."

"Kesenjangan upah antar gender telah menjadi polemik di seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang. Upah minimum hadir sebagai kebijakan tentang sistem pengupahan yang bertujuan untuk menjadi safety net bagi para pekerja. Meskipun kebijakan ini bukannlah kebijakan yang berorientasi pada gender, namun jika jumlah wanita dan jarak upah aktual terhadap upah minimum yang diterima oleh wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka upah minimum dapat memperbaki gender wage gap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kenaikan upah minimum terhadap kesenjangan upah antar gender di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode kontrafaktual pada distribusi upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum di Indonesia justru memperlebar gap upah antar gender terutama pada pekerja di distribusi upah rendah. Dampak upah minium di level regional bervariasi antar provinsi.

---

Wage gap disparities have become polemic in almost all countries in the world, especially in developing countries. Minimum wage is present as a policy on wage system that aims to be a safety net for workers. Although this policy is not a gender oriented policy, if the number of women and the actual wage distance of women 39 s minimum wage is lower than that of men, then the minimum wage may raise the wage gap.

This study aims to examine the impact of minimum wage increases on wage gap across all provinces in Indonesia by using counterfactual methods on wage distribution. The results of this study indicate that the impact of minimum wages in Indonesia actually widen the wage gap between the gender especially on workers in the distribution of low wages. The impact of regional minium wages varies across provinces."

"Skripsi ini membahas tentang keberlakuan pengaturan Upah Minimum Provinsi UMP terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM , khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adanya peraturan UMP merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja/buruh agar dapat hidup layak, tetapi di sisi lain kemampuan untuk memberikan upah yang sesuai ketentuan upah minimum sulit dilakukan oleh UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, dengan menerapkan studi kepustakaan dan wawancara sehingga diharapkan mampu menemukan masalah yang selama ini terjadi dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah secara peraturan, kebijakan upah minimum berlaku pada UMKM, tetapi pada penerapannya UMKM menghadapi kendala untuk membayarkan upah minimum kepada pekerja/buruh. Kata Kunci:Keberlakuan Peraturan; Upah Minimum Provinsi; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM.

---

This Thesis describes about the enforcement of Provincial Minimum Wage regulation on Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs . The Provincial Minimum Wage regulation is the government effort to provide guarantee for all workers to make a decent living in a region, yet the MSMEs are still in struggling to pay workers on standard minimum wage. This thesis used descriptive analytic as research method, by applying literature research and interviews that hopefully able to identify the occurring, underlying problems, and to produce recommended solutions for the problems. The conclusion of this thesis is the Provincial Minimum Wage regulation applies to MSMEs, yet on the implementation of that regulation, MSMEs face the problems to pay the minimum wage to their workers laborers."

"Rata-rata upah di Jawa lebih tinggi dibandingkan di luar Jawa. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh kota dengan populasi di atas satu juta jiwa berada di Jawa. Hal tersebut mengindikasikan aglomerasi memiliki peranan terhadap perbedaan upah. Literatur menunjukan bahwa karakteristik kota seperti keunggulan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan akses pasar yang baik dapat mempengaruhi tingkat upah. Studi terdahulu terkait aglomerasi ekonomi di Indonesia dalam konteks urbanization economies lebih banyak dilakukan pada level makro dengan unit analisis provinsi atau kabupaten/kota. Penelitian ini menganalisis pengaruh aglomerasi ekonomi dan karakterstik kota terhadap upah tenaga kerja pada level mikro dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi ekonomi, ketersediaan infrastruktur, dan akses pasar yang baik berpengaruh positif terhadap upah di Jawa dan luar Jawa.

---

Average wages in Java are higher than in the rest of Indonesia. Data shows that more than half of the cities with over one million population are located in Java. This facts indicates that agglomeration have a role in wage differences. Literature shows that the characteristics of cities such as natural advantage, availability of infrastructure, and good market access can affect wage levels. Previous studies related to agglomeration economies in Indonesia in the context of urbanization economies were mostly conducted at the macro level. This study analyzes the effect of agglomeration economies and cities' characteristics on labor wages at the micro-level by using the National Labor Force Survey (SAKERNAS) data. The results showed that agglomeration economies, infrastructure availability, and good market access had a positive effect on wages in Java and outside Java"

"Latar belakang masalah tesis ini berkaitan dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana sebagian besar wewenang Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga semua Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Pusat yaitu Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah dan Kantor Departemen diubah jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Daerah. Dengan demikian Biro Kepegawaian mempunyai tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks untuk mendayagunakan dan membina seluruh Sumber Daya Manusia baik yang ada saat ini maupun Sumber Daya Manusia Pusat yang akan beralih jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Daerah. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal dapat menghasilkan produktifitas kerja yang mampu melaksanakan beban tugas. Upaya pendayagunaan tersebut sesungguhnya erat kaitannya dengan kemampuan pimpinan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya guna mencapai tujuan organisasi. Kemampuan ini disebut dengan kepemimpinan. Secara konseptual, tata Cara yang ditempuh pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan menghasilkan Gaya Kepemimpinan. Selanjutnya, Gaya Kepemimpinan menghasilkan Situasi Kepemimpinan. Dalam kehidupan berorganisasi, faktor Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan mempengaruhi Motivasi Kerja Pegawai. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan : 1) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara Pegawai Golongan II dengan Golongan III terhadap Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan ? 2) Apakah terdapat perbedaan Motivasi Kerja antara Pegawai Golongan II dengan Golongan Ill ? 3) Bagaimana hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja Pegawai ? Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu terhadap pegawai di Biro Kepegawaian Pemda DKI Jakarta. Untuk memperoleh data, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan ini digunakan secara komplementer. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Biro Kepegawaian Pemda DKI Jakarta. Mengingat adanya keterbatasan penulis, tidak seluruh pegawai diteliti tetapi menfokuskan pada sampel yaitu pegawai Golongan II dan 111 sebanyak 80 orang. Setelah dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan uji statistik, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: - Terdapat hubungan signifikan antara Gaya Kepemimpinan dengan Situasi Kepemimpinan dan Motivasi Kerja - Terdapat hubungan signifikan antara Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja. - Terdapat hubungan signifikan antara Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja. - Tidak terdapat perbedaan signifikan persepsi pegawai Golongan II dan 11I terhadap Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan. - Tidak terdapat perbedaan signifikan Motivasi Kerja pegawai Golongan it dan III. - Dalam melaksanakan kepemimpinan, kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan termasuk dalam kategori balk. Sedangkan pengaruh kedua faktor ini terhadap Motivasi Kerja termasuk dalam kategori sedang. Untuk meningkatkan produktifitas kerja pegawai Biro Kepegawaian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1) Guna menumbuhkembangkan Motivasi Kerja, maka masih perlu dilakukan peningkatan kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dengan cara : (a) Mengintensifkan pemberian hukuman dan teguran untuk mengontrol kualitas hasil penyelesaian pekerjaan; (b) Lebih banyak memperhatikan tujuan dan keinginan yang menjadi harapan pegawai; (c) Memperluas kesempatan mendapatkan kepuasan, pengembangan kualitas SDM dan kemungkinan promosi. 2) Agar peningkatan kualitas Gaya Kepemimpinan dan Situasi Kepemimpinan dapat efektif, maka perlu ditempuh langkah strategis, yaitu : (a) Membuat standarisasi sistem dan prosedur pelaksanaan tugas; (b) Menyusun indikator kualitas pelaksanaan pekerjaan; (c) Menginventarisasi dan merumuskan tujuan, kebutuhan dan keinginan pegawai dalam bekerja, sehingga pimpinan memiliki patokan untuk memenuhi keinginan pegawai; dan (d) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan guna memenuhi tujuan, keinginan dan kebutuhan pegawai. Keseluruhan hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis, yaitu sebagai salah satu kontribusi dalam khazanah keilmuan. Selain itu, juga hendaknya memiliki kegunaan praktis, yaitu dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran mengenai langkah-langkah peningkatan produktifitas kerja pegawai, khususnya di Biro Kepegawaian dan pegawai Pemda DKI Jakarta pada umumnya."

"Pertambahan UMKM di kota yang pesat tidak di dukung dengan jumlah area yang digunakan untuk berdagang akibatnya berdagang di tempat yang tidak semestinya. Hal ini berdampak pada kenyamanan warga kota dan keindahan kota yang menjadi semrawut dan jauh dari kata tertib. Di sisi lain, keberadaan UMKM membantu menaikkan perekonomian Jakarta, mengurangi angka pengangguran dan memenuhi kebutuhan para konsumen UMKM.Skripsi ini menjelaskan keberadaan UMKM dan tempat berdagang yang seharusnya serta mengetahui pentingnya keberadaan UMKM pada ruang publik kota. Skripsi ini juga melihat bagaimana fasilitas perdagangan menjadi unsur penting dalam kota. Berbagai macam fasilitas perdagangan menyediakan tempat berdagang UMKM sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Ruang publik juga membutuhkan kehadiran Usaha Mikro dan Kecil sebagai fasilitas yang menghidupkan suasana. Oleh karena itu dibutuhkan penataan yang baik agar menciptakan kota yang indah dan rapih demi kenyamanan warga kota.

---

The rapid increment of MSMEs in city are not supported by the area of trading itself, as a result, they trade in undue places. This has an impact on the comfort of the citizen and the beauty of the city which becomes chaotic and far from the orderliness. On the other hand, the presence of MSMEs helps raise the economy of Jakarta, reduce unemployment and meet the needs of MSMEs consumers.

This thesis explains the existence of MSMEs and the appropriate place for trading as well as the importance of MSMEs in urban public space. This thesis also describes how trade facilities become an important element in a city. Various trade facilities provide a place for SMEs to run their business in accordance with local regulations. Public space also requires the presence of Micro and Small Business as a facility which enliven the atmosphere of city. Therefore, it needs a good arrangement in order to create a well ordered city for the convenience of citizens."

"Pemerintah Indonesia setiap tahunnya meningkatkan upah minimum pekerja. Akan tetapi, pada kenyataannya kebijakan tersebut hanya diimplementasikan di sektor formal sedangkan pasar tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. Menurut teori Welch, kenaikan upah minimum akan menyebabkan penurunan upah pekerja informal. Penelitian ini ingin membuktikan secara empiris apakah upah minimum menekan upah pekerja informal. Melalui rangkaian analisis deskriptif dan regresi fixed-effect yang dibandingkan dengan estimasi regresi lainnya bersama beberapa variabel kontrol, ditemukan bahwa kenaikan upah minimum tidak menekan upah pekerja informal di Indonesia secara keseluruhan dan signifikan bagi pekerja perempuan.

---

However, in reality these policies are implemented only in the formal sector, while the labor market in Indonesia is still dominated by the informal sector. According to Welch's theory, the increase in minimum wage will cause a decrease in wages of informal workers. This study wants to prove empirically whether minimum wages depress wages of informal workers. Through a series of descriptive analysis and fixed- effects regression compared to other regression estimation along with several control variables, found that minimum wage increases do not depress the wages of informal workers in Indonesia as a whole and significant for women workers."

"ABSTRAKIndustri Mikro dan Kecil IMK di Indonesia telah berkontribusi signifikan dalam perekonomian setidaknya pada tiga aspek, yaitu jumlah unit usaha yang banyak, penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan kontribusi terhadap PDB yang besar. Kontribusi IMK terhadap perekonomian yang signifikan tersebut perlu di dukung dengan mendorong nilai tambah keuntungan usaha pengusaha di dalamnya. Produktivitas dapat dilihat dari sisi internal yaitu pengalaman usaha dan sisi eksternal yaitu bantuan pemerintah. Studi ini bertujuan untuk melihat mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keuntungan usaha di IMK dengan menggunakan data cross section berdasarkan data Survei IMK VIMK tahun 2015. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keuntungan usaha IMK signifikan dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama usaha, skala usaha, bentuk badan usaha, bantuan pemerintah dan subsidi dari pemerintah. Hasil studi juga menunjukkan bahwa bantuan pemerintah belum efektif dalam meningkatkan keuntungan IMK sedangkan subsidi suku bunga bank lebih efektif dalam meningkatkan keuntungan usaha IMK.

---

ABSTRACTSmall and Micro Industry in Indonesia have been contributed in three aspects: high proportion of the units, high labor absorption and high GDP contribution. High contribution of Small and Micro Industry has to be supported by inducing the entrepreneur rsquo;s productivity. Productivity can be approached internally by years of business experience and externally by government aid. High productivity is expected to be able to give high keuntungan for Small and Micro Industry in Indonesia. This study aims to evaluate factors that affect the profitability of entrepreneurs in small and micro industry. The result shows that the profitability of small and micro enterprises is significantly influenced by age, sex, education level, year of business, business scale, business entity, government intervention, dan subsidized loan."

"Indonesia memiliki potensi dalam pertumbuhan ekonomi, namun belum dapat merealisasikan tersebut karena beberapa faktor. Untuk menyelesaikan masalah ini, beberapa penelitian menyarankan bahwa Indonesia harus memanfaatkan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT). Sejauh ini, sudah banyak penelitian yang membahas dampak dari pemanfaatan ICT terhadap perekonomian, namun belum banyak yang membahas terhadap konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak ICT terhadap perekonomian dalam skala mikro. Penelitian ini menggunakan akses terhadap ICT sebagai variable independen dan pendapatan individual sebagai variabel dependen, yang mana data tersebut ditarik dari Survey Ekonomi Nasional 2017. Hasilnya adalah, betul, akses terhadap ICT memengaruhi pendapatan individu. Selanjutnya, ada beberapa temuan dalam penelitian ini seperti: perempuan merasakan dampak yang lebih banyak dari laki-laki dalam penggunaan ICT terhadap pendapatan, pekerja di sektor primer dan sekunder tidak diuntungkan lebih banyak dibandingkan sektor tersier.

---

Indonesia has a lot of potential in terms of economic growth, but lacking in several departments to realize it. To counter this, several studies has suggested that Indonesia must embrace the field of Information and Communications Technology (ICT). Several research has studied the impact of ICT development toward economic growth, but none has been conducted in Indonesia. This study aims to highlight and find out whether ICT adoption in Indonesia could truly impact the economy on micro level. The study uses ICT access as independent variable and individual income as the dependent variable, which are gained from Survey Ekonomi Nasional 2017. The result is, indeed, access toward ICT really do impact an individual’s income. Furthermore, some surprising findings emerges in this study as follows: women have a tendency to reap more benefits by having an access toward ICT compared to men, Workers in primary and secondary sector does not gain more benefit by having an access toward ICT if compared to tertiary sector.

 

"