Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini mengkesplorasi persoalan paradoks tentang bagaimana ketimpangan standar perburuhan serta kondisi kerja antar negara di ASEAN dapat terjadi meskipun kondisi kerja yang adil dan layak telah diposisikan sebagai standar universal. Melalui pendekatan pascarukturalisme, penelitian ini fokus untuk memahami dua bentuk konstruksi realitas yaitu konstruksi tatanan perburuhan internasional, dan konstruksi tatanan ekonomi politik global dan regional ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan, standar perburuhan, dan penciptaan kondisi kerja. Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola penerapan konvensi-konvensi ILO merupakan persoalan mendasar yang mengkondisikan ketimpangan standar perburuhan antar negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak adanya standar perburuhan di dalam perjanjian perdagangan bebas antar negara ASEAN juga turut mengkondisikan ketimpangan standar perburuhan antar negara ASEAN semakin langgeng.

---

This research explores a paradox problem on how inequality of labor standards and working condition among ASEAN Nations could be existed even though a fair and decent working condition has been positioned as universal standard. Through post-structuralism approach, this research focuses on understanding two forms of reality construction, which are construction on international labor order and construction on global and ASEAN regional political economy order that related to trade, labor standards, and the creation of working condition. This research finds out that the governance on ILO conventions application is a basic matter which conditioned inequality on labor standards among nations. This research also finds that the absence of labor standards in the free trade agreement among ASEAN nations is also making the inequality of labor standards among ASEAN nations imperishable.

"

"Himpunan ini terdiri dari konvensi-konvensi organisasi perburuhan intemasional :1. Yang diratifikasi/disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu :a. Konvensi nomor 19, tahun 1925 ; Staatsbiad tahun 1929 no. 53.b. Konvensi nomor 27, tahun 1929 ; Staatbsbiad tahun1933 no. 117c. Konvensi nomor 29 tahun1930 ; Staatsbiad tahun 1933 no. 261d. Konvensi nomor 45 tahun 1935 ; Staatsbiad tahun 1937 no. 2192. Yang d iratifikasi /disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu :e. Konvensi nomor 98, tahun 1949 ; Lembaran negara tahun 1956 no. 42f. Konvensi nomor 100, tahun 1951 ; Lembaran negara tahun 1957 no. 171g. Konvensi nomor 106, tahun 1957 ; Lembaran negara tahun 1961 no. 14h. Konvensi nomor 120, tahun 1964 ; Lembaran negara tahun 1969 no. 14"

"On labor laws and regulations in Indonesia."

"Hubungan ketenagakerjaan atau hubungan industrial, tujuannya adalah untuk menjembatani hubungan antara Pengusaha dan Pekerja. Namun dalam prakteknya, masih ada permasalahan yang timbul, karena tidak adanya titik temu terhadap permasalahan yang dirundingkan untuk mendapatkan penyelesaian. Kegagalan dalam penyelesaian suatu perbedaan pendapat secara musyawarah untuk mufakat, membuat masing masih pihak akan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap sebagai haknya. Tindakan dari pekerja dapat berupa mogok kerja (strike), dan tindakan pengusaha berupa penutupan perusahaan (lock out). Terhadap lock out jarang sekali terjadi, tetapi mogok kerja dan unjuk rasa dapat dikatakan sering terjadi. Bagi pekerja, mogok kerja adalah hak yang keberadaannya diakui oleh perundang-undangan dan didukung dengan adanya konvensi-konvensi nasional (Hukum Tata Negara) dan internasional (ILO). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, meskipun terdapat jaminan kepastian hukum dalam perundang-undangan, konvensi-konvensi nasional serta internasional, masih berbenturan dengan berbagai kepentingan, misalnya kepentingan perekonomian, ketertiban dan keamanan. Sehingga mogok kerja dan unjuk rasa, wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, karena apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Terhadap pelaksanaan mogok kerja dan unjuk rasa yang tidak memenuhi ketentuan peraturan-perundangan, ketertiban dan keamanan, dapat menimbulkan merugikan para pihaknya. Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 627/2052/415-9/IX/PHK/4-2002 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di PT. Nagamas Busanatama, adalah salah satu contoh konkrit dari akibat pelaksanaan mogok kerja, yang dijadikan analisis kasus."