Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas diplomasi yang digunakan oleh Jepang dalam menghadapi kebangkitan dan dominasi kekuatan ekonomi Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara Myanmar. Penelitian ini difokuskan pada periode tahun 2012 hingga 2017; pada saat Myanmar mengalami proses reformasi dan Shinzo Abe naik menjadi perdana menteri Jepang. Konsep diplomasi publik dan triangular diplomacy digunakan untuk mengidentifikasi strategi dan diplomasi yang digunakan Jepang di Myanmar dengan menganalisa hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan, dan perusahaan dengan perusahaan. Penelitian ini juga membahas pergerakan Tiongkok dan Jepang di Myanmar sebelum dan sesudah reformasi politik dan ekonomi Myanmar. Myanmar yang sebelumnya merupakan salah satu negara kurang berkembang di kawasan Asia Tenggara, dan bahkan di dunia, perlahan menanjak naik dan menjadi negara yang cukup potensial. Peningkatan yang dialami oleh Myanmar ini diawali oleh reformasi politik dan ekonomi di tubuh Myanmar. Tiongkok dan Jepang kemudian menggunakan Myanmar sebagai batu loncatan bagi mereka untuk menguasai kawasan Asia Tenggara. Namun Tiongkok yang sudah mendapatkan handicap awal di Myanmar, menjadikan Jepang harus bekerja ekstra dengan berbagai diplomasi dalam menempatkan pengaruhnya di Myanmar. Penelitian ini berargumen bahwa diplomasi yang digunakan Jepang belum mampu menghadapi dan menekan dominasi ekonomi Tiongkok di Myanmar.

---

This research explains Japan's diplomacy in facing China's economic rise and domination in the Southeast Asia region, especially in Myanmar. This research is focused on the 2012-2017 time period; when Myanmar was undergoing a reformation process and Shinzo Abe was made as the new Japan prime minister. The public diplomacy and triangular diplomacy concept is used to identify Japan's strategy and diplomacy in Myanmar by analyzing the relations between government to government, government to corporate, and corporate to corporate. This research also explains China and Japan movements in Myanmar before and after the political and economic reformation. Myanmar which was one of the least developed countries in the Southeast Asia region, and even in the world, is slowly rising up and becomes quite a potential country. Myanmar's improvement was started by the political and economic reformation in Myanmar's body. China and Japan then use Myanmar as their stepping stone to conquer the Southeast Asia region. However, China has already had an early handicap in Myanmar, and this makes Japan works twice harder with various diplomacies in placing its influence in Myanmar. This research argues that Japan's diplomacy has not yet able to face and contain China's economic domination in Myanmar."

"Skripsi ini menjelaskan kasus pengusiran paksa etnis Rohingya menggunakan perspektif ekonomi dan politik yaitu tuntutan globalisasi ekonomi yang mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan perampasan tanah di negara bagian Rakhine. Secara umum, penyebab konflik yang muncul di media massa dilatarbelakangi oleh perbedaan identitas primordial seperti agama dan etnis yang kemudian ditengarai menimbulkan gesekan berupa konflik komunal antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya. Namun, setelah mempelajari berbagai literatur, studi ini sampai pada temuan bahwa pemerintah Myanmar memainkan peran penting dibalik ketegangan konflik horizontal disana dalam konteks urusan lahan yang ditempati atau menjadi tempat tinggal etnis Rohingya selama ini. Hal ini diperjelas dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur dan industri yang akan dibangun di wilayah tersebut. Oleh karena itu, demi menjamin kelancaran proyek pembangunan dan investasi asing maka pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Myanmar melalui tangan militer melakukan tindakan yang mengakibatkan etnis Rohingya harus keluar dari tanah Rakhine yang telah ditempati sejak masa kolonial Inggris tanpa memberikan kompensasi apapun. Konflik perampasan tanah tersebut menyebabkan pengusiran etnis Rohingya secara paksa untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur dan industri di wi

---

This thesis explains the case of Rohingya ethnic's forced evictions using political economy perspectives, specifically on the demands of economic globalization which encouraged the Myanmar government to grab some lands in Rakhine state. In general, the cause of the conflict stated in the mass media was motivated by primordial identity differences such as religion and ethnic group which then suspected to cause friction in the form of communal conflict between Rakhine and Rohingya ethnic groups. However, after conducting literature review, this study came to the finding that Myanmar government played an important role behind horizontal conflict tensions of occupying the land where people from Rohingya ethnic live. This was clarified by the development plans of infrastructure and industry to be built in the region. Therefore, in order to ensure the smoothness of those projects and foreign investment, the government must create a conducive climate for investment. In relation to this, Myanmar government, with the help from the military force, had taken actions that caused the Rohingyas to leave Rakhine land that had been occupied since the British colonial period without providing any compensation. The land grabbing conflict led to the forced eviction of Rohingya ethnic group to support infrastructure and industrial development projects in Rakhine region through Asia 39s Final Frontier policy. "

"Sejak awal dekade 70an, Jepang telah banyak berkontribusi dalam perkembangan perkeretaapian Indonesia melalui berbagai bantuan di bidang perkeretaapian. Salah satu wilayah yang moda perkeretapiaannya banyak mendapatkan bantuan dari Jepang adalah wilayah Jabodetabek. Dalam kurun waktu tahun 1982 hingga tahun 2000, Jepang banyak memberikan bantuan ekonomi dan teknis bagi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. Meskipun menguntungkan bagi perkembangan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, berbagai bantuan tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia yang cenderung lebih menguntungkan Jepang daripada Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu 1982-2000 sebagai keberhasilan diplomasi Ekonomi Jepang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, dan laporan pemerintah atau lembaga yang terkait dengan bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dari tahun 1982 hingga tahun 2000. Data-data yang sudah dikumpulkan dan dikurasi lalu dipaparkan untuk selanjutnya dianalisa menggunakan teori diplomasi ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek tahun 1982-2000 menjadi keberhasilan diplomasi ekonomi Jepang sebab Jepang berhasil menancapkan pengaruhnya di perkeretaapian Indonesia dan menguntungkan Jepang dari sisi ekonomi dan ekspor teknologi. 

---

Since the early 70s, Japan has contributed a lot to developing the Indonesian railways through various assistance in the railways sector. One of the areas where the railways sector has acquired various assistance from Japan is the Jabodetabek area. From 1982 to 2000, Japan provided numerous economic and technical assistance to railways in the Jabodetabek area. Although beneficial for the development of railways in the Jabodetabek area, those aids are considered by many as a form of Japanese economic diplomacy in Indonesia that tends to benefit Japan more than Indonesia. This study discusses Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area in the period 1982-2000 as a success of Japan's economic diplomacy in Indonesia. This study uses qualitative and descriptive methods through literature studies of books, scientific journals, articles, news, and reports from the government or institutions related to Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area from 1982 to 2000. Then, that data was curated and analyzed using the theory of economic diplomacy. The results of this study show that Japan's assistance in railways in the Jabodetabek area in 1982-2000 was a success of Japan's economic diplomacy due to Japan's succeeded in establishing its influence on Indonesian railways and benefited Japan from an economic and technological export."

"Tesis ini menganalisis alasan yang melatarbelakangi proyek China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) pada akhirnya disepakati oleh Myanmar. Pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah mengapa Myanmar menandatangani kesepakatan proyek infrastruktur CMEC dengan Tiongkok pada tahun 2018. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian eksplanatif (explanatory research). Dalam menjawab pertanyaan penelitian, tesis ini menggunakan teori model adaptif politik luar negeri oleh James N. Rosenau. Terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi Myanmar menandatangani proyek CMEC. Alasan pertama, Myanmar beradaptasi dengan perubahan di lingkungan eksternal (external change), yaitu faktor great power structure, aliansi, dan situational factors. Alasan kedua, Myanmar beradaptasi pada perubahan di lingkungan internal (internal change), yaitu pembangunan ekonomi dan akuntabilitas politik. Terakhir, kedua variabel tersebut menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah Myanmar dan Aung San Suu Kyi untuk menandatangani proyek CMEC dengan Tiongkok. Berdasarkan dua variabel tersebut, ditemukan bahwa Myanmar menerapkan pola acquiescent adaptation sebagai bentuk adaptasi yang sebagian besar dipengaruhi oleh ketergantungannya pada Tiongkok.

---

This study analyzes the reasons behind Myanmar signed the China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) project with China. The research question of this study is why Myanmar signed the CMEC infrastructure project agreement with China in 2018. This study uses a qualitative methods and explanatory research techniques. In answering research questions, this study uses the theory of the adaptive model in foreign policy by James N. Rosenau. There were three reasons behind Myanmar signing the CMEC project. First of all, Myanmar adapted to changes in the external environment, which is the factors of great power structure, alliances, and situational factors. Secondly, Myanmar also adapted in the internal environment changes, which is economic development and political accountability. Lastly, these two variables were taken into consideration by the government of Myanmar and Aung San Suu Kyi to finally signed the CMEC project with China. Based on these two variables, it was found that Myanmar adopted an acquiescent adaptation pattern that was largely influenced by its dependence from China."

"Pandemik COVID-19 menimbulkan dampak yang sangat parah di berbagai bidang di dunia internasional. Uni Eropa dan Jepang membentuk kemitraan dan bekerjasama dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Tujuan dari penelitian berikut ini adalah untuk mengetahui sejauh apa peran, pengaruh dan dampak dari Kemitraan Uni Eropa dan Jepang dalam Menghadapi Pandemik COVID-19. Metode yang dipilih untuk penelitian berikut ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan antardisiplin. Temuan dari peneltian ini adalah bahwa Uni Eropa dan Jepang bekerjasama di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial dengan tujuan memitigasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemik COVID-19 di ketiga sektor tersebut. Kesimpulan sementara dari penelitian tersebut adalah kerjasama di antara Uni Eropa dan Jepang di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial dapat membantu menanggulangi dampak pandemik COVID-19. Mengingat kondisi pandemik COVID-19 yang masih berlangsung maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kerjasama Uni Eropa dan Jepang dalam menanggulangi pandemik COVID-19.

---

The COVID-19 pandemic has had a very severe impact on various fields in the international world. The European Union and Japan formed a partnership and cooperated in dealing with the COVID-19 pandemic and overcoming its negative impacts. The purpose of the following research is to find out the extent of the role, influence and impact of the European Union and Japan Partnership in Facing the COVID-19 Pandemic. The method chosen for the following research is a qualitative method with a case study and interdisciplinary approach. The findings of this study are that the European Union and Japan cooperate in the health, economic and social sectors with the aim of mitigating the impacts caused by the COVID-19 pandemic in these three sectors. The provisional conclusion of the study is that cooperation between the European Union and Japan in the health, economic and social sectors can help mitigate the impact of the COVID-19 pandemic. In view of the ongoing COVID-19 pandemic, further studies are needed regarding the cooperation between the European Union and Japan in tackling the COVID-19 pandemic."

"Hubungan kerja sama Tiongkok dan ASEAN melalui ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Dalam kerangka kerja sama ini, Tiongkok telah berhasil mendominasi pasar ASEAN bahkan membuat negara-negara ASEAN semakin bergantung pada Tiongkok. Meskipun telah diuntungkan dalam ACFTA, Tiongkok terlihat belum puas dan mencoba untuk memperbaharui kerangka kerja sama ACFTA menjadi ACFTA Upgrading Protocol yang ditandatangani pada 21 November 2015. Pembaharuan ini menambahkan ruang kerja sama baru di bidang 'e-commerce'. Bahkan setelahnya, perusahaan 'e-commerce' multinasional dari Tiongkok seperti Alibaba dan Tencent mulai berekspansi ke wilayah ASEAN, sementara ASEAN bukan merupakan domain 'e-commerce' karena infrastrukturnya seperti kecepatan internet dan jaringan logistik yang belum siap. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Tiongkok menambahkan kerja sama 'e-commerce' dalam ACFTA Upgrading Protocol. Hasil analisis menemukan bahwa perluasan domain kerja sama ACFTA ke sektor 'e-commerce' merupakan strategi diplomasi ekonomi Tiongkok untuk mengukuhkan dominasinya di ASEAN dalam rangka mencapai visi sebagai 'internet power' ('wanglou qiangguo'). Visi tersebut termanifestasikan dalam agenda politik Digital Silk Road dan 'Internet Plus Strategy'.

---

Cooperation between China and ASEAN through ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) has been going on for more than a decade. Within this framework of cooperation, China has succeeded in dominating the ASEAN market and has even made ASEAN countries increasingly dependent on China. Even though it has benefited from the ACFTA, China seemed unsatisfied and tried to renew the ACFTA become ACFTA Upgrading Protocol signed on November 21, 2015. This update adds new cooperation on e-commerce. From then, China's domestic multinational e-commerce companies such as Alibaba and Tencent began to expand to the ASEAN region, even though ASEAN was not an e-commerce domain due to the lack of infrastructure like internet speed and logistics networks that were not so ready. This study aims to analyse why China added e-commerce cooperation in the ACFTA Upgrading Protocol. The analysis found that the expansion of the domain of ACFTA cooperation into the e-commerce sector was China's diplomacy strategy to strengthen its dominance in ASEAN in order to achieve its vision as 'strong internet power' ('wanglou qiangguo'). This vision is manifested in the Digital Silk Road and Internet Plus Strategy political agenda."

"This book is composed of the Lancang-Mekong Subregional Industrial Park Cooperation Research International Report and the Greater Mekong Subregion International Dry Port Construction and Operation Construction. Introduction and analysis of the general situation, status quo, construction significance, problems faced, and development prospects of dry port construction and operation, to provide readers with reference to relevant decision-making departments."

"ABSTRAKStudi ini menganalisis tindakan Amerika Serikat yang tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam aliansinya dengan Jepang. Studi ini menggunakan teori dilema aliansi yang dapat mempengaruhi perilaku negara sehingga mempengaruhi komitmen negara dalam aliansi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa komitmen Amerika Serikat yang samar dipengaruhi oleh dilema aliansi yang dialami Amerika Serikat. Lima faktor penentu dilema aliansi oleh Snyder secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu ketergantungan langsung dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah tingkat ketergantungan yang meliputi empat hal. Pertama, ketergantungan militer Amerika Serikat yang rendah terhadap Jepang; kedua kemampuan Jepang dalam memberikan bantuan; ketiga tingkat ketegangan dan konflik dengan musuh; dan keempat alternatif yang dimiliki Amerika Serikat untuk beraliansi kembali. Sedangkan ketergantungan tidak langsung yaitu, kepentingan strategis Amerika Serikat, tingkat kejelasan dalam perjanjian, perbedaan kepentingan aliansi dalam konflik, dan perilaku aliansi (behavioral record) Jepang. Analisis tersebut menunjukan Amerika Serikat memiliki ketergantungan langsung dan tidak langsung yang rendah. Akibatnya, Amerika Serikat lebih takut terjebak (entrapped) dalam aliansinya dengan Jepang. Untuk menghindari hal tersebut Amerika Serikat memberikan komitmen yang lemah (defect) dengan cara mendorong peningkatan kapabilitas militer Jepang.

---

ABSTRACTThis study analyzes the actions of the United States which show a vague commitment in its alliance with Japan. Using alliance dilemma theory which can influence the behavior of the state, particularly the commitment of the state in the alliance. This research is a qualitative study using a causal-process tracing (CPT) method by collecting data through literature studies.. The analysis shows that the United States' commitment is vaguely influenced by the dilemma of alliance experienced by the United States. The five determinants of the alliance dilemma by Snyder are broadly divided into two categories: direct and indirect dependence. Direct dependence is the level of dependency which includes four things. First, the US military's low dependence on Japan; second Japanese ability to provide assistance; third level of tension and conflict with the enemy; and fourth, an alternative owned by the United States to realignment. Indirect dependence are; the strategic interests of the alliance, the degree of explicitness in the alliance agreement, the degree to which the allies' interests that are in conflic, and behavior record of alliances. The analysis shows that the United States has a low direct and indirect dependence to Japan. As a result, the United States is more afraid of being trapped in its alliance. To avoid this, the United States has a strategy of defect by encouraging an increase in Japanese military capabilities."

"Di era globalisasi ini, peranan Tiongkok di dunia internasional semakin diperhitungkan. Selain muncul dengan kekuatan ekonominya, Tiongkok juga memanfaatkan kekuatan budayanya untuk mengadakan pendekatan dengan negaranegara lain. Pendekatan yang dikenal sebagai diplomasi kebudayaan ini selain dilakukan secara langsung, juga dapat melalui berbagai media sebagai perantaranya. Salah satu media yang dimanfaatkan oleh pemerintah RRT untuk melakukan diplomasi kebudayaan terhadap Indonesia adalah melalui media radio. Pada 2010, radio resmi pemerintah RRT, China Radio International CRI atau Zhongguo Guoji Guangbo Diantai bekerja sama dengan radio swasta Elshinta 90 FM untuk menyiarkan beragam topik dalam dimensi budaya, ekonomi, sosial, politik. Siaran yang ditujukan untuk audiens Indonesia tersebut dibawakan dalam bahasa Indonesia, dan di antaranya membahas aspek-aspek terkait hubungan Tiongkok-Indonesia. Pengamatan terhadap siaran CRI program 'Lentera' periode 2011-2013 menghasilkan pemetaan 164 seratus enam puluh empat topik siaran. Setelah melakukan kategorisasi dan seleksi topik, kajian ini melakukan analisis intertekstual terhadap kata-kata kunci, konteks, tujuan eksplisit, kepentingan, konektor audiens dari siaran-siaran terseleksi tersebut. Berdasarkan hasil analisis, kajian ini menemukan strategi-strategi diplomasi kebudayaan yang dijalankan RRT untuk audiens Indonesia melalui media radio CRI.

---

In this era of globalization, the role of China in the international world is increasingly significant. Beside its economic power, China is also using its cultural strength to make approaches with other countries. This approach, known as cultural diplomacy, that not only done directly, but also through various media as its intermediary. One of the media used by PRC government to do cultural diplomacy to Indonesia is throughbroadcast media. In 2010, China Radio International CRI or Zhongguo Guoji Guangbo Diantai was collaborating with Elshinta 90 FM private radio to broadcast a variety of topics in cultural, economic, social, political dimensions.

The broadcasts that aimed for Indonesian audiences were in Indonesian, with topics that were related to the China Indonesia relationship. Observations of the 2011 2013 CRI program's called Lentera had resulted mappings of 164 one hundred and sixty four broadcast topics. After categorizing and selecting those topics, this study performs an intertextual analysis of key words, contexts, explicit objectives, audience connectors of the selected broadcasts. Based on the results of the analysis, this study finds cultural diplomacy strategies that China conducts for Indonesian audience through CRI."