Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korea Selatan merupakan negara yang berhasil mengubah dirinya dari negara penerima ODA menjadi salah satu negara donor terkemuka pada abad 21, khususnya setelah bergabung dengan OECD DAC pada tahun 2010. Dalam berbagai literatur yang membahas mengenai ODA Korea Selatan, negara ini lebih banyak dijuluki dengan istilah donor baru atau emerging donor, dan dianggap belum memiliki sejarah donor yang panjang. Namun sebenarnya karir Korea Selatan sebagai negara donor ODA telah dimulai sejak tahun 1963. Dari dimulainya kegiatan donor Korea Selatan hingga sekarang menjadi anggota OECD DAC, tentu terjadi berbagai perkembangan dalam ODA Korea Selatan. Kajian literatur ini membahas mengenai dinamika perkembangan ODA Korea Selatan yang dilihat dari berbagai literatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan metode kronologis, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam 3 periode yaitu 1963-1986. 1987-2009, dan 2010-sekarang. Berdasarkan literatur-literatur yang menjelaskan ketiga periode tersebut, perkembangan ODA Korea Selatan dapat dilihat dari perkembangan model, motif, dan politik domestik ODA. Dari perkembangan model ODA Korea Selatan dapat terlihat bahwa terjadi perubahan besar dalam model ODA dari periode 1963-1986 ke periode 1987-2009, namun tidak terjadi perubahan signifikan dari periode 1987-2009 ke periode 2010-sekarang. Kemudian, dari perkembangan motif ODA Korea Selatan selama tiga periode, dapat terlihat bahwa motif politik dan ekonomi terus menjadi pendorong utama ODA. Selain itu pada periode 1987-2009 dan 2010-sekarang, motif kemanusiaan juga menjadi faktor yang mendorong pemberian ODA Korea Selatan. Dan terakhir, dari perkembangan politik domestik ODA Korea Selatan, dapat dilihat bahwa fragmentasi sistem yang dikarakterisasikan dengan tarik menarik kepentingan antara dua kementerian utama yang berkaitan dengan ODA, dan dukungan publik menjadi isu yang dominan. Penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yaitu, tidak munculnya pembahasan mengenai Majelis Nasional Korea Selatan, ODA Korea Selatan di kawasan selain Asia dan Afrika, dan perbandingan model ODA Korea Selatan dengan negara donor baru lainnya selama tiga periode perkembangan ODA.

---

South Korea is a country that successfully turned itself from an ODA recipient to one of the most prominent donor country in 21" century, especially after its accession to OECD DAC in 2010. Various writings that discusses South Korean ODA mainly named this country as a new or emerging donor. They also consider South Korea as having short donorship history. South Korea's donorship already began in 1963. From the beginning of its donor activity until today as an OECD DAC member, there have been various developments in South Korean ODA. This literature review discusses the dynamics of the development of South Korean ODA from various literatures. Using chronological method, this literature review is divided into 3 periods, 1963-1986, 1987-2009, and 2010 now. Based on literatures discussing about the development of South Korean ODA in those three periods, the development of the ODA can be seen through the development of its model, motivation, and domestic politics. The development of the South Korean ODA model sees the significant changes from period 1963-1986 to 1987-2009, but no significant change visible from period 1987-2009 to 2010-now. The development of the South Korean ODA motivation shows that during those three periods political and economic motivations are the main drivers of the ODA. During 1987-2009 and 2010-now periods, humanitarian motivations also drives the ODA disbursement. And finally, the development of the South Korean ODA domestic politics sees the system fragmentation characterize by competing interest from two main ODA-related ministries and public support as the dominant issues in the discussion. Based on the literature reviews, this paper has identifies some research gap such as the absence of discussions about National Assembly, South Korean ODA in regions besides Asia and Africa, and the comparison between South Korean ODA model with other emerging donors during those three periods of development."

"Bantuan luar negeri merupakan topik penting dalam kajian pembangunan maupun ilmu hubungan internasional. Hingga saat ini, sebagian besar penelitian mengenai bantuan luar negeri berfokus pada motif dari negara donor, hubungan antara negara pemberi dan penerima, dan efektivitas bantuan sendiri. Tidak banyak penelitian dilakukan untuk membandingkan kebijakan ODA negara dengan negara lain padahal kebijakan ODA setiap negara memiliki ciri khas yang menonjol. Khususnya, ketiga negara di Asia Timur yakni Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan mempunyai karakteristik masing-masing dalam kebijakan ODA mereka.Dalam ulasan literatur ini, kebijakan ODA Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan dibandingkan. Proses membandingkannya dapat dibagi menjadi dua bagian secara garis besar. Pertama, secara kronologis, sejarah perkembangan kebijakan ODA dari ketiga negara akan diperkenalkan. Kedua, melalui taxonomy karakteristik kebijakan ODA masing-masing akan dijelaskan.Ulasan literatur ini memiliki signifikansi pada realita maupun akademis. Dengan membandingkan pola-pola kebijakan ODA dari ketiga negara Asia Timur, para stakeholder kebijakan ODA di negara lain dapat memahami ODA secara lebih mendalam. Selain itu, ulasan literatur ini juga dapat berkontribusi pada dunia akademis karena hampir tidak ada penelitian yang membandingkan kebijkan ODA Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.

---

Foreign aid is an important topic in study of International Relation. However, majority of the study tend to focus on motives of donor countries, relations between donors and recipients, and efectivities of aid. In other words, not many studies have been done for comparing Official Development Assistance (ODA) of donor countries eventhough every donors has their own characteristics in the ODA policies. Likewise, China, Japan, and Republic of Korea have their own characteristics in their ODA policies.

This literature review will compare the characteristics of the three countries. The comparing process will be conducted in two ways. Firstly, the historical development of Chinese, Japanese, and Korean ODA policies will be studied in chronological method. Secondly, each countries' ODA policies characteristics will be explained through taxonomy.

This literature review has academic and practical significance. Academically, this literature review has significance as almost no studies have been conducted for comparing China, Japan, Republic of Korea's ODA policies. Practically, this literature review also has significance as stakeholders of ODA policies can understande deeply regarding East Asian's ODA policies characteristics."

"Hungaria merupakan salah satu negara donor yang melibatkan CSO dalam praktik bantuan luar negeri. Hal tersebut tercermin dari peningkatan alokasi ODA untuk CSO dari yang semula 3% menjadi 28% di tahun 2019. Sebagai negara donor yang relatif baru, peningkatan persentase dipandang unik karena tiga hal (1) persentase tersebut jauh berada di atas negara anggota OECD lainnya yang hanya di kisaran 10-20%, (2) alokasi ODA berasal dari ODA bilateral yang sarat akan kepentingan donor, dan (3) Mayoritas CSO yang terlibat merupakan CSO berbasis di Hungaria, sementara sepuluh tahun terakhir terdapat tensi antara pemerintah Hungaria dengan CSO domestik. Skripsi ini membahas faktor-faktor domestik serta interaksinya dengan faktor eksternal yang membentuk kemitraan pemerintah Hungaria dengan Civil Society Organisations (CSO) dalam konteks Official Development Assistance (ODA) tahun 2017-2019. Penelitian dilakukan untuk menjelaskan signifikansi aktor CSO dalam bantuan luar negeri dengan mengetahui motif dan pertimbangan yang melandasi penyaluran ODA melibatkan CSO. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penulis menyimpulkan bahwa peningkatan kemitraan antara pemerintah Hungaria dengan CSO domestik dalam bantuan luar negeri hasil dari terfragmentasinya mekanisme pencegahan migrasi global Uni Eropa yang kemudian mendorong pemerintah Hungaria untuk mengimplementasikan kebijakannya sendiri melalui mekanisme ODA untuk CSO. Berawal dari sana kemudian karakter politik domestik yang tersentralisasi dengan ide/gagasan pembentuk berdasarkan ancaman kaeamanan nasional dan solidaritas kristiani menjadi faktor domestik dominan yang membentuk kebijakan ODA untuk CSO.

---

Hungary is one of the donor countries that mostly involve CSOs in the practice of foreign aid. This is reflected in the increase in ODA for CSOs from 3% to 28% in 2019. As a relatively new donor country, the increase in the percentage can be seen as unique because (1) the percentage is far above other OECD member countries which only in the range of 10%-20%, (2) it's part of bilateral ODA which is commonly tends to serve donor interests, and (3) The majority of it is Hungarian-based CSOs, while in the last ten years there has been tension between the Hungarian government and domestic CSOs. This thesis discusses domestic factors and their interactions with external factors that form the partnership between the Hungarian government and Civil Society Organizations (CSOs) in the context of Official Development Assistance (ODA) 2017-2019. The study was conducted to explain the significance of CSO actors in foreign aid by knowing the motives and considerations underlying the distribution of ODA involving CSOs. This is qualitative research with a descriptive design. The author concludes that the increased partnership between the Hungarian government and domestic CSOs in foreign aid is the result of the fragmentation of the European Union's global migration prevention mechanism which then encourages the Hungarian government to implement its policies through the ODA mechanism for CSOs. Therefore, centralized domestic politics with ideas based on national security threats and Christian solidarity becomes the dominant domestic factor that shapes ODA policies for CSOs."

"Tesis ini membahas mengenai Kebijakan Bantuan Luar Negeri Jepang terhadap Cina: Studi Kasus Official Development Assistance (ODA) Jepang ke Cina. Dalam hal ini penulis ingin melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi distribusi ODA ke Cina. Pembahasan permasalahan tesis ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan dengan menggunakan konsep Holsti mengenai pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap implementasi kebijakan luar negeri. Konsep Alan Rix dalam mendefinisikan ODA juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa dua faktor yang mempengaruhi dalalam perumusan ODA Jepang ke Cina: faktor internal dan faktor eksternal. Investasi dan perdagangan mejadi indikator bahwa faktor kepentingan ekonomi dan kepentingan politik merupakan faktor internal yang berkontribusi dalam perumusan kebijakan ODA Jepang ke Cina. Untuk faktor kepentingan politik perbaikan citra, kontrol atas Cina, dan stabilitas Asia Timur merupakan faktor yang mempengaruhi perumusan ODA Jepang ke Cina. Sementara itu Amerika Serikat dan Korea Utara turut menjadi pertimbangan Jepang dalam merumuskan kebijakan ODA ke Cina.

---

This study focused on The Japan?s Foreign Aid Policy towards China: A Case Study of Official Development Assistance (ODA) Japan to China. This study was aimed at revealing the factors underlying the distribution of ODA towards China. This study used descriptive approach and Holti?s concept of internal and external environmental influences in forming of foreign policy. This study also used the concept of ODA by Alan Rix.

The results showed that two factors influence the formulation of Japan's ODA toward China: internal factors and external factors. Economic and political interests are the internal factors that contribute in formulating Foreign Policy. Investment and trade are the indicators of economic interests Japan to China. While positive image, controlling China, and East Asia stability are the factors that influence the formulation of Japan's ODA towards China. Thus the United States and North Korea also played important role in formulating Japan's ODA policy toward China."

"China dan Jepang adalah dua negara yang memiliki sejarah panjang hubungan rivalitas yang tinggi. Meskipun Jepang adalah rival China, China tetap menerima Official Development Assistance (ODA) dari Jepang. Jumlah ODA Jepang yang disalurkan ke China tidak lah sedikit. Jepang bahkan selalu menjadi salah satu donor utama di China. Hampir 60% ODA yang diterima China adalah dari Jepang. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa China memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang mempengaruhi keputusannya untuk tetap menerima ODA dari Jepang di tengah-tengah peningkatan hubungan rivalitas China dan Jepang di periode 2001-2007. Adapun kepentingan ekonomi China adalah mempertahankan nilai perdagangan dan investasi China dengan Jepang. Sementara itu, kepentingan politik China sendiri terbagi menjadi dua: politik domestik yang berkaitan dengan legitimasi Partai Komunis China dan politik internasional yang berhubungan dengan kepentingan China dalam mempertahankan citra dirinya sebagai negara berkembang.

---

China and Japan are two countries which posses long standing historical rivalry relations among each other. Despite the high tension between them, until 2007 China still accepts Japan`s Official Development Assistance (ODA). The amount of Japanese ODA disbursement to China is significantly large. Nearly 60% of cumulative total of ODA that China has received are from Japan. Through the use of qualitative method, this research identified that China has economic and political interests which influence China`s decision in accepting Japanese ODA. China`s economic interests towards Japan`s ODA lie in increasing trade with Japan and also securing Japanese investment in China. Moreover, China has domestic and international political interests as well. In domestic political dimension, China`s interest towards Japan`s ODA is to stabilize and strengthen China`s Communist Party`s legitimation as the one only party that rules China. Then, in international politics dimension, China wants to be seen as a peaceful developing country by accepting Japan`s ODA while China-Japan relations itself is full of hostility."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang motivasi dan tujuan bantuan luar negeri Uni Eropa (UE) kepada Indonesia periode 2002-2011 serta kesesuaian pelaksanaan pemberian bantuan tersebut dengan lima kriteria Deklarasi Paris 2005. Teori yang digunakan untuk meneliti motivasi dan tujuan pemberian bantuan UE adalah teori politik bantuan luar negeri. Selanjutnya, lima kriteria dalam Deklarasi Paris 2005 digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan bantuan UE di Indonesia. Hasil penelitian menemukan adanya fakta tentang empat motivasi pemberian bantuan UE antara lain ide yang mendasari, institusi dan organisasi yang berperan dalam menentukan pemberian bantuan serta kepentingan. Hal yang tidak kalah penting adalah identifikasi tiga tujuan pemberian bantuan yaitu diplomatik, pembangunan serta komersial. Kemudian, dalam faktanya, pelaksanaan pemberian bantuan UE masih belum sesuai dengan kelima kriteria Deklarasi Paris 2005 sehingga menyebabkan ketidakefektifan pemberian bantuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the motivations and purposes of the European Union (EU) foreign aid program and its implementation in Indonesia between 2002 until 2011. The research uses the political of foreign aid theory and the five criteria of Paris Declaration 2005 to analyze those two subjects mentioned above. The result of the research found four motivations and three purposes which are believed to be The EU’s motivations and purposes concepting foreign aid program in Indonesia. Those motivations are idea, organization, institution and interest and the three purposes are diplomatic, development and commercial. Then, the EU assistance still does not meet the five criteria of Paris Declaration 2005. The ineffective of EU’s foreign aid program may be caused by the EU character which is likely to dominate the implementation of aid distribution in Indonesia."