Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimandatkan kepada Kantor Staf Presiden dalam penyelenggaraan infrastrutktur. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis hasil yang dilakukan KSP terhadap penyelenggaraan infrastruktur. Peneliti menggunakan teori monev berbasis hasil dengan alasan lingkup monev KSP yang sampai kepada manfaat/dampak yang dihasilkan dari proyek infrastruktur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatf dengan berpedoman kepada paradigma post-positivist, sehingga analisis peneliti mengacu pada Operasionalisasi Konsep. Adapun representasi penting dari program infrastruktur pada masa kepemerintahan Presiden Joko Widodo adalah Proyek Strategis Nasional. Dari 200 PSN yang ditetapkan, hingga tahun 2019, yang terbangun belum setengah dari total yang direncanakan. Sementara itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan KSP merupakan upaya menyukseskan Program Prioritas Nasional, yang mana seharusnya pembangunan infrastruktur ikut terdongkrak. Analisis monev berbasis hasil menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam tata laksana monev berbasis hasil dalam tubuh KSP, beserta masalah tumpang tindih kewenangan antar K/L yang melaksanakan monev. masalah-masalah tersebut lah yang mengakibatkan monev tidak efektif, sehingga berimbas pada lambatnya realisasi PSN. Rekomendasi yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah perbaikan tata laksana monev di dalam kinerja KSP dengan mengikuti pedoman monev berbasis hasil serta mereformasi proses bisnis antar K/L monev untuk menghasilkan tata kelola monev dalam penyelenggaraan infrastruktur yang efektif dan efisien.

---

This thesis discusses the implementation of monitoring and evaluation mandated by the Presidential Staff Office in the implementation of infrastructure. The purpose of this study is to analyze the implementation of results-based monitoring and evaluation conducted by KSP on infrastructure implementation. The researcher used the results-based monev theory with the reason that the scope of KSP monev arrived at the benefits / impacts resulting dari infrastructure projects. The analytical method used in this research is descriptive qualitative by referring to the post-positivist paradigm, so that the analysis of the researcher refers to the Operationalization of the Concept. The important representation of the infrastructure program during the administration of President Joko Widodo is the National Strategic Project. Of the 200 PSN that have been set, until 2019, there have not been half of the total planned. Meanwhile, the implementation of monitoring and evaluation conducted by KSP is an effort to succeed the National Priority Program, which should be boosted by infrastructure development. The results-based monev analysis shows that there are still problems in the management of results-based monev in the KSP body, along with overlapping issues of authority between K / L that carry out monitoring and evaluation. those problems caused the monitoring and evaluation to be ineffective, resulting in the slow realization of PSN. The recommendation that researchers propose in this study is to improve the management of monitoring and evaluation in the KSP performance by following the results-based monev guidelines and reforming business processes between M & E monev to produce monev governance in the implementation of effective and efficient infrastructure development."

"[ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh modal finansial dan modal sosial dalam bentuk resiprocity, kohesivitas serta trust di masyarakat terhadap status gizi khususnya status gizi anak balita. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari Indonesia Family Life survey (IFLS) tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Data dianalisis dengan dua cara yaitu analisis deskriptif dan metode statistik inferensial dengan menggunakan metode Regresi Logistik, tepatnya dengan Model Multinominal Logit.Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara modal finansial dan status gizi balita. Responden dengan modal finansial atau pendapatan keluarga yang tinggi memiliki peluang terjadinya kasus balita gizi buruk lebih kecil dibandingkan pada responden dengan modal finansial atau pendapatan keluarga yang rendah. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka pemenuhan kebutuhan gizi pada anak balita akan semakin baik.Variabel modal sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel keimbal-balikan, partisipasi jaringan dan rasa saling mempercayai. Dari ketiga komponen modal sosial tersebut dapat terlihat bahwa semua variabel berpengaruh terhadap status gizi balita. Secara keseluruhan tingkat modal sosial yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan status gizi dalam masyarakat. Secara bersama-sama seluruh variabel dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan, artinya status gizi balita dipengaruhi oleh modal finansial orang tua dan modal sosial ibu, Semakin tinggi modal finansial dan modal sosial ibu maka tingkat status gizi balita akan semakin baik.

---

ABSTRACTThis research analyzed the influence of financial capital and social capital in the form of resiprocity, cohesion and trust in the community with nutritional status of infants. This study uses primary data derived from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2007. This study is a cross sectional analytic approach. The data were analyzed in two ways: a descriptive analysis and inferential statistical methods using logistic regression, specifically the multinominal logit model.The results of this study show there is a significant relationship between financial capital and nutritional status of infants. Respondents with financial capital or high family income opportunities for children malnutrition cases is smaller than the respondents with financial capital or low family income. More higher level of income, the nutritional needs of infants will get better.Social capital variables used in this study is resiprocity, network participation and mutual trust. By the three components of social capital it can be seen that all the variables affect the nutritional status of infants. Overall a high level of social capital can lead to an increase in the nutritional status of the community. Taken together all of the variables in this study showed a significant relationship, which mean that nutritional status of infants affected by parental financial capital and mother social capital, the more higher financial capital and social capital, the level of infants nutritional status will be better., This research analyzed the influence of financial capital and social capital in the form of resiprocity, cohesion and trust in the community with nutritional status of infants. This study uses primary data derived from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2007. This study is a cross sectional analytic approach. The data were analyzed in two ways: a descriptive analysis and inferential statistical methods using logistic regression, specifically the multinominal logit model.The results of this study show there is a significant relationship between financial capital and nutritional status of infants. Respondents with financial capital or high family income opportunities for children malnutrition cases is smaller than the respondents with financial capital or low family income. More higher level of income, the nutritional needs of infants will get better.Social capital variables used in this study is resiprocity, network participation and mutual trust. By the three components of social capital it can be seen that all the variables affect the nutritional status of infants. Overall a high level of social capital can lead to an increase in the nutritional status of the community. Taken together all of the variables in this study showed a significant relationship, which mean that nutritional status of infants affected by parental financial capital and mother social capital, the more higher financial capital and social capital, the level of infants nutritional status will be better.]"

"Salah satu indikator kinerja ekonomi untuk menjadikan negara berkembang menjadi negara maju adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia sangat diperlukan. Namun keterbatasan dana pemerintah mengakibatkan lambatnya pembangunan jaringan jalan baru, sehingga diperlukan solusi pola pembiayaan melalui kerjasama pemerintah swasta dalam bentuk partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan investasi proyek investasi jalan tol di Indonesia setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja investasi dengan menerapkan teknik analisis risiko. Teknik estimasi risiko yang digunakan dalam makalah ini menunjukkan unsur biaya investasi yang didukung oleh analisis risiko. Faktor risiko yang akan diidentifikasi akan menjadi kendala dalam kinerja investasi proyek. Pada penelitian ini didapatkan adanya beberapa faktor risiko yang bisa dianggap sudah tidak relevan dengan investasi infrastruktur di Indonesia di masa kini, dan juga terdapat perbedaan nilai faktor risiko yang signifikan baik kenaikan maupun penurunan pada beberapa faktor risiko. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja investasi pada proyek jalan tol.

---

One of the economic performance indicators to turn a developing country into a developed country is infrastructure. Infrastructure development to support economic activities in Indonesia is urgently needed. However, limited government funds have resulted in slow development of a new road network, so a solution to a financing scheme is needed through public-private partnerships in the form of private participation in infrastructure development. This study aims to evaluate the feasibility of investing in toll road investment projects in Indonesia after identifying the factors that affect investment performance by applying risk analysis techniques. The risk estimation technique used in this paper shows the investment cost element which is supported by risk analysis. The risk factors that will be identified will become obstacles in project investment performance. In this study, it was found that there are several risk factors that can be considered irrelevant to infrastructure investment in Indonesia today, and there are also significant differences in risk factor values, both increases and decreases in several risk factors. This research is expected to be used to optimize investment performance in toll road projects."

"Kantor Staf Presiden sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang melakukan pengawalan terhadap tercapainya program prioritas nasional mengembangkan aplikasi Sismonev untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Sejak awal digunakan dari tahun 2011, belum pernah dilakukan evaluasi keberhasilan terhadap penggunaan Sismonev. Penggabungan beberapa variabel dari berbagai model keberhasilan sistem informasi yang menjadi salah satu model evaluasi yang dipilih dan digunakan karena dapat memberikan penilaian dari berbagai aspek, aspek manusia, teknologi, dan budaya organisasi. Model gabungan tersebut merupakan gabungan antara DeLone & McLean Success Model, UTAUT, dan Hot-Fit Model. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui proses wawancara dan survey terhadap pengguna aplikasi Sismonev. Sebanyak 133 data survey penelitian kemudian diolah secara statistik dengan metode PLS-SEM melalui bantuan aplikasi SmarrtPLS. Hasil analisis data menunjukan bahwa dari 10 Hipotesis yang diajukan, terdapat 6 Hipotesis yang diterima, yaitu Faktor Organisai berpengaruh langsung terhadap Niat Penggunaan, Faktor Teknologi berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pengguna, Niat Penggunaan berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Pengguna, Niat Penggunaan berpengaruh langsung terhadap Manfaat Bersih, Kepuasan Pengguna berpengaruh langsung terhadap Manfaat Bersih, dan terdapat hubungan korelasi antara Fakotr Manusai dan Faktor Teknologi terhadap Niat Penggunaan.

---

The Executive Office of The President of Indonesia as a government agency authorized to oversee the achievement of national priority programs develops the Sismonev application to help complete its tasks. Since its initial use in 2011, there has never been an evaluation of the success of using Sismonev. Combining several variables from various models of information system success which is one of the evaluation models selected and used because it can provide an assessment of various aspects, human aspects, technology, and organizational culture. The combined model is a combination of the DeLone & McLean Success Model, UTAUT, and the Hot-Fit Model.. The research was conducted with a quantitative and qualitative approach through the process of interviews and surveys of users of the Sismonev application. A total of 133 research survey data were then statistically processed using the PLS-SEM method with SmartPLS application. The results of data analysis showed that of the 10 proposed hypotheses, there were 6 accepted hypotheses, namely Organizational Factors that directly affect the Intention to Use, Technological Factors that have a direct effect on User Satisfaction, Intention to Use has a direct effect on User Satisfaction, Intention to Use has a direct effect on Net Benefits, User Satisfaction has a direct effect on Net Benefits, and there is a correlation between Human Factors and Technology Factors against Intenton to Use."

"Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur melalui Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin (dalam hal ini PT PII) dan Penerima Jaminan (dalam hal ini Badan Usaha Swasta yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka Penjaminan Infrastruktur. Penentuan pihak yang dapat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang mewakili kepentingan Pemerintah dalam Perjanjian Kerja Sama infrastruktur juga akan berbeda dalam tiap sektor infrastruktur. Ketentuan tentang mekanisme dan akibat hukum dari pemberian jaminan infrastruktur oleh PT PII dimaksud telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78 Tahun 2010) dan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PMK No. 260 Tahun 2010). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang obyek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme dan akibat hukum dari Penjaminan Infrastruktur dalam perspektif hukum perdata serta pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

---

The Government of Indonesia has established a State-Owned Enterprise namely PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), as the Single-Window operator for guarantee evaluation, structuring, and provider for Public-Private Partnership (PPP) in infrastructure project through Guarantee Agreement. Guarantee Agreement is a written consent which contain rights and obligations by and between the Guarantor (in this case IIGF) and Guarantee Holder (in this case the Private Company which become the party in the Cooperation Agreement) in the context of Infrastructure Guarantee. The determination of party who can act as the Contracting Agency which represents the Government’s interest in a infrastructure Cooperation Agreement will be different in each sector of infrastructure. The provision on the mechanism and legal consequene of the provision of infrastructure guarantee has been regulated under Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company (Presidential Regulation Number 78 Year 2010) and more details under Minister of Finance Regulation Number 260/PMK.011.2010 Year 2010 on the Implementation Guidance of Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project (MoF Regulation Number 260 Year 2010). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description on the mechanism and legal consequence of Infrastructure Guarantee in the perspective of civil law and its regulation in Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company."

"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.

---

Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."

"Infrastruktur hijau merupakan teknologi untuk mengelola air hujan yang mampu mengendalikan limpasan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektifitas dan efisiensi infrastruktur hijau dalam pengurangan volume dan debit puncak limpasan hujan pada tipikal daerah perkotaan. Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang berada di sub DAS Cijantung. Praktik infrastruktur hijau yang disimulasikan yaitu bioretensi, constructed wetlands dan vegetative swales. Pemodelan sebaran spasial penempatan infrastruktur hijau menggunakan GITBoLA menunjukkan potensi sebaran bioretensi sebesar 15,88%, constructed wetlands dan vegetative swales masing-masing seluas 4,42%. Hasil analisis SWMM menunjukkan bioretensi mampu mengendalikan debit puncak limpasan sebanyak 23,47% dengan kemampuan mengontrol volume limpasan 222 liter/m2 sedangkan constructed wetlands mereduksi debit puncak sebesar 5,91% dengan kemampuan mengontrol volume 197 liter/m2 dan vegetative swales mereduksi debit puncak sebesar 2,11% dengan mengontrol volume 70 liter/m2. Luas optimum dari kombinasi penggunaan bioretensi dan constructed wetlands sebesar 17,6%. Nilai present value dari biaya infrastruktur hijau sebesar Rp. 55,26 milyar, lebih rendah dibandingkan infrastruktur konvensional dengan saluran drainase dengan present value sebesar Rp. 57,39 milyar. Sehingga dari segi ekonomi, infrastruktur hijau efisien untuk diterapkan.

---

Green infrastructure is a technology for managing stormwater to control runoff. This study aims to assess the effectiveness and efficiency of green infrastructure in reducing the volume and peak runoff in typical urban areas. The study area is Baru Village, East Jakarta, which is in the Cijantung sub-watershed. The simulated green infrastructure practices are bioretention, constructed wetlands and vegetative swales. The green infrastructure siting modeling using GITBoLA shows a potential bioretention distribution of 15.88%, constructed wetland and vegetative swales of 4.42% respectively. The results of the SWMM analysis show bioretention control peak discharge as much as 23.47% with the ability to control runoff volume 222 liters/m2 while constructed wetland reduces peak discharge by 5.91% with the ability to control 197 liter/m2 volume and vegetative swales reduce peak discharge by 2.11% and controlling the volume of 70 liters/m2. The optimum area of the combination use of bioretention and constructed wetlands is 17.6%. Present value of green infrastructure costs Rp. 55.26 billion, lower than conventional infrastructure with drainage channels with a present value of Rp. 57.39 billion. From an economic perspective, green infrastructure is efficient to implement."