Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perburuan satwa liar yang dilindungi di Indonesia merupakan bentuk wildlife crime dan berbagai upaya untuk penanganan telah dilakukan, namun perburuan satwa liar tetap marak terjadi. Salah satu bentuk upaya penanganan adalah pencegahan perburuan liar dengan mempermudah masyarakat membuat e-Pelaporan atas kasus perburuan liar. Terdapat pula bentuk edukasi terhadap masyarakat dengan menggunakan metode visualisasi guna membantu penegakan hukum atas perburuan liar. Penulisan ini akan menggunakan gambar dari website, instagram, twitter WWF-Indonesia dan juga gambar dari aplikasi e-Pelaporan. Kemudian kumpulan gambar yang sudah penulis kumpulkan akan dibahas dalam kerangka berpikir pencegahan kejahatan dan kriminologi visual. Hasil dari penulisan ini melihat bahwa gambar dapat berfungsi sebagai bentuk bukti dari dilakukannya pencegahan kejahatan dan gambar melalui website dan media sosial menjadi suatu bentuk edukasi mengenai perburuan liar.

---

The hunting of protected wildlife in Indonesia is a form of wildlife crime and various efforts for overcoming this issue have been carried out, but the huming of wild animals is still widespread. One form of approach in overcoming this problem is creating a prevention of illegal hunting by making it easier for people to make e-Pelaporan on cases of poaching. Another approach is through educating the community by using visualization methods to help enforce the law on poaching. This writing will use images from the website, Instagram, WWF-Indonesia's official twitter account and also images from the e-Reporting application. Then these images that the authors have collected will be discussed in the thinking framework of crime prevention and visual criminology. The results of this paper concludes that images can function as a form of evidence of crime prevention and images through websites and social media becomes a form of education regarding poaching."

"ABSTRAKPenulisan hukum ini bermaksud untuk menganalisis tentang instrumen penaatan yang ideal terhadap pemanfaatan satwa liar dalam bentuk perdagangan dengan menggunakan teori Smart Regulation sebagai pisau analisis yang digunakan untuk merumuskan bentuk penaatan yang ideal tersebut. Ciri khas dari teori ini adalah dengan dibentuknya suatu pola penaatan yang melibatkan pihak ketiga yaitu masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sistem penaatan yang dirumuskan dengan mengkombinasikan sejumlah instrumen penaatan lingkungan hidup yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen penaatan yang ideal adalah dengan melakukan kombinasi baik secara bersamaan inherently complementary dan juga dengan kombinasi instrumen secara bergantian sequencing. Kedua model kombinasi tersebut mendorong itu dibentuk penaatan yang mengutamakan kesukarelaan dan keterbukaan informasi. Selain itu juga didorong untuk dikembangkan sanksi yang bersifat positif seperti pemberian insentif, soft-loans dan awardee di samping juga terdapat sanksi negatif baru seperti social license. Perumusan kombinasi instrumen dan sanksi tersebut diharapkan akan mendorong terciptanya penaatan terhadap peraturan-peraturan terhadap perdagangan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

---

ABSTRACTThis research seeks for ideal compliance instruments for illegal wildlife trade by using Smart Regulation theory. The theory addresses the establishment of a pattern of compliance involving a third party community or non governmental organizations to participate in a compliance system formulated by combining a number of existing environmental compliance instruments. This research shows that ideal compliance instruments could be achieved by combining several possible inherently complementary instruments or by applying some instruments sequentially. Both possibilities encourage a form of compliance mechanism capable of prioritizing voluntarism and information based systems. Alternatively, a compliance mechanism with positive sanctions, such as incentives, soft loans and awards, and negative sanctions such as social license, could also be developed. The formulation of a combination of instruments and sanctions is expected to encourage the enforcement of regulations on the trade of both protected and unprotected wildlife."

"Penelitian ini membahas peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya untuk menggurangi perdagangan ilegal. Permasalahan pelaksanaan kebijakan UU No.5 Tahun 1990 yang tidak jalan karena ringannya hukum di berlakukan serta pengawasasan oleh polhut yang tidak efektif karena terbatasnya SDM Polhut. Penelitian ini Post-positivis yang mengkaitkan hasil penelitiannya dengan teori Bell dan McGillivary peran pemerintah sebagai Administrative Regulation, Anticipatory Continuing Controls, Planning Prevention, dan Protecting Nature. Dari keempat dimensi belum berjalan dengan baik karena masih ada kendala dan kebijakan dasar sedang direvisi maka pemerintah menerapkan sistem multidoor untuk memberatkan sanksi yang diberikan dan bekerjasama dengan MMP, penyidik PNS, WCS dan WWF.Kata Kunci: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peran Pemerintah, Perdagangan, ilegal satwa liar.

---

This undergraduate thesis discussesd the role of the Ministry of Environment and Forestry from the efforts made in tackling illegal trade in protected wildlife. The problem is implementation policy of law No.5 of 1990 not appropriate with procedure as casually given minor offences, monitoring is also less effective due to a number of forest ranger in addition. This Post positivis research which related result of the research and theory of Bell and McGillivary on the role of the Government as the Administrative Regulation, Anticipatory Continuing Controls, Planning Prevention and Protecting Nature. The four dimenstion are not well on of this research that Law is being revised so the government implements multidoor system to burden the sanction and cooperate with MMP, PPNS, WCS, WWF."

"Kejahatan terhadap satwa liar, kerap terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus perburuan dan perdagangan ilegal atas burung paruh bengkok asal Maluku Utara. Penulisan ini, dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang struktur dari organisasi kriminal, yang terlibat dalam aktivitas ilegal perburuan dan perdagangan jenis burung paruh bengkok asal Maluku Utara. Penulisan ini juga ditujukan untuk mengetahui derajat pengorganisasian dari sindikat atau jaringan kriminal, dengan mengacu pada karakteristik khusus, yang dimiliki oleh setiap struktur dari organisasi kriminal. Hal tersebut dijelaskan dengan menggunakan teori organisasional dan paradigma kejahatan terorganisir model usaha/ perusahaan. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa aktivitas perburuan dan perdagangan burung paruh bengkok asal Maluku Utara dapat dibedakan menjadi tiga periode, dimana pada periode 2004 - 2009, aktivitas ini dilakukan oleh organisasi kriminal dengan struktur jaringan.

---

Wildlife crime often occur in Indonesia, and one of them is illegal trapping and illegal trading of parrots species in North Maluku. This study aims to provide a clearer picture of the structure of criminal organization, related to the trapping and trading of domestic parrot species of North Maluku. This study also tried to analyze the degree of organization of the syndicate, by referring to spesific characteristics possessed by every type of criminal organization, by using Organizational Theory and Enterprise Model of Organized Crime. The result shows that the illegal trapping and illegal trading of parrots species in North Maluku, can be divide into three different periods, when in 2004 - 2009 period this activities perpetrated by criminal networks."

"Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dikenal sebagai ldquo;hotspot rdquo; perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar karena perannya sebagai peyuplai terbesar di kawasan Asia. Di saat yang sama, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan laju penurunan keanekaragaman hayati yang tinggi. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh maraknya perdagangan ilegal jenis tumbuhan dan satwa liar. Selama ini, upaya penegakan hukum atas kejahatan tersebut hanya berfokus pada jenis yang dilindungi saja. Hal ini dikarenakan Undang-undang No. 5 tahun 1990 sebagai induk kebijakan konservasi di Indonesia tidak memberikan ketentuan sanksi yang memadai terhadap kegiatan perdagangan ilegal jenis tumbuhan dan satwa liar, khususnya bagi jenis yang tidak dilindungi. Padahal, terdapat banyak jenis, yang tidak termasuk jenis yang dilindungi, namun berada dalam kondisi populasi yang terancam dan masih diperdagangkan secara bebas. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tujuan untuk mencari alternatif instrumen penegakan hukum yang dapat menjerat para pelaku perdagangan ilegal jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang. Dengan mengambil sudut pandang yang lebih luas terhadap aktifitas perdagangan, tidak terbatas pada aktifitas jual beli saja, maka terdapat beberapa undang-undang yang dapat dijadikan alternatif instrumen penegakan hukum terhadap kejahatan ini, yaitu ; undang-undang tindak tindak pidana korupsi, undang-undang kepabeanan, undang-undang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan, undang-undang kehutanan, serta undang-undang perikanan. Keberadaan undang-undang ini dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan hukum, namun, hal ini tidak mengurangin urgensi untuk mengevaluasi kebijakan dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati yang selama ini berlaku di Indonesia.

---

Indonesia, as one of the countries that has very high rates of biodiversity, is well known as the ldquo hotspot rdquo of international wildlife trade because of its role as the biggest supplier in Asia. However, Indonesia is also well known as the country that experienced massive biodiversity degradation, which is mostly caused by the high number of illegal trading of plant, animal, and other wildlife form. Until this very day, the law enforcement on illegal wildlife trade is only focused on protected species because Undang Undang No. 5 tahun 1990, as the prime reference of conservation rsquo s policy in Indonesia, does not provide adequate instrument of sanction on illegal trade of unprotected species, whereas there are lots of species in Indonesia that are threatened in the wild and are still being traded illegally. This research is using juridical normative approach, with the purpose to provide an alternative instrument of law enforcement on illegal trading of unprotected species from another act aside of Undang Undang No. 5 tahun 1990. If we consider the trade of wildlife as more than a process of selling and buying, then there are some acts that can be used as an alternative of law enforcement instrument, such as an anti corruption act, anti money laundering act, custom act, quarantine act, forestry act, and fisheries act. Those acts are used only as an alternative, and it does not lessen the urgency to evaluate the current conservation policy in Indonesia itself."

"ABSTRAKPerdagangan spesies flora dan fauna adalah salah satu ancaman terbesar terhadap keberlangsungan spesies-spesies tersebut. Mekanisme hukum untuk mengendalikan perdagangan tersebut dapat dibedakan secara umum menjadi larangan perdagangan trade ban , dimana perdagangan dilarang total, serta pasar terkontrol regulated market , dimana perdagangan diperbolehkan dengan pembatasan. Tulisan ini meneliti mekanisme manakah yang lebih sesuai untuk diterapkan sebagai strategi konservasi, dengan mempelajari kedua mekanisme di Indonesia, Peru, India, dan Afrika Selatan. Hasil yang ditemukan adalah baik larangan perdagangan maupun pasar terkontrol adalah mekanisme pengendalian yang efektif terhadap spesies-spesies yang berbeda, tergantung dari kondisi dan faktor-faktor seputar spesies yang bersangkutan. Faktor yang paling utama adalah karakteristik biologis dan situasi pasar terhadap spesies, serta paradigma kebijakan yang sudah diambil oleh negara habitat spesies terkait. Berbekal hasil penemuan tersebut, tulisan ini juga meneliti mengenai kebijakan Indonesia saat ini dan masa depan, dan menemukan bahwa regulasi Indonesia yang ada sekarang masih belum cukup komprehensif dalam mengatur penetapan status perlindungan spesies, serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih memberlakukan larangan perdagangan atau pasar terkontrol terhadap suatu spesies. Sementara kebijakan di masa depan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, telah memperbaiki permasalahan penetapan status perlindungan spesies, namun masih belum mengatur pertimbangan dalam pemilihan mekanisme secara lengkap, terutama faktor pasar terhadap suatu spesies. Oleh karena itu, tulisan ini menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi ulang mekanisme pengendalian yang diterapkan pada setiap spesies, untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih saat ini tidak akan malah memperburuk upaya konservasi suatu spesies

---

ABSTRAKWildlife trade is one of the biggest factor threatening the existence of various species. Policies to regulate and control those trade can generally be categorized as trade ban, where any trade is prohibited, and regulated market, where trade is permitted within a strict limit. This paper investigates which policy is more suited to serve the purpose of species conservation, by studying their practices in Indonesia, Peru, India, and South Africa. It finds that both trade ban and regulated market are actually effective for different types of species, depending on each species rsquo condition and circumstances. The main factors to consider include the biological characteristic and the market condition of said species, as well as the existing policy in the regulating State. Using those factors as point of analysis, this paper also investigates Indonesia rsquo s current and future regulation, and finds that Indonesia rsquo s current policy did not cover a comprehensive categorization of protected species, and did not allow an informed decision making proccess in determining between applying trade ban or regulated market to a species. While its future regulation in the form of Rancangan Undang Undang, has tried to fix some issues such as the categorization of protected species, but still failed to regulate a comprehensive considerations in determining which policy to choose, particularly concerning the market of a species. Therefore, this paper recommends the government of Indonesia to re evaluate all protected species on whether the current policy being implemented is really the right one for them, rather than being detrimental to the very conservation of said species."

"Sistem pemeriksaan perkara sebagai bagian dari penegakan hukum memberi pengaruh yang besar terhadap tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Pemeriksaan perkara yang melampaui wewenang dan berbeda-beda yang selama ini dilakukan Mahkamah Agung terbukti telah menimbulkan viktimisasi struktural, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Sistem Kamar adalah sistem pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung yang diterapkan sebagai jalan keluar dari hal tersebut untuk membantu pengadilan kasasi mencapai kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Sejak diterapkan 1 dekade lalu, sistem ini belum sekalipun pernah dikaji efektivitasnya oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini mengkaji efektivitas Sistem Kamar untuk melihat capaian dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan baik oleh Mahkamah Agung maupun pihak eksternal di luar Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan Sistem Kamar. Penelitian ini melihat Sistem Kamar dari sudut pandang kriminologi, khususnya pencegahan kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan evaluatif dari berbagai data primer dan data sekunder yang terkait dengan Sistem Kamar yang tersebar dalam berbagai bentuk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Kamar belum mampu mencapai tujuan utamanya dan karena itu membutuhkan revitalisasi. Revitalisasi Sistem Kamar yang diusulkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pencegahan viktimisasi berbasis situasi untuk menutup berbagai kesempatan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum.

---

The case examination system as part of law enforcement have a major influence on the achievement of justice and legal certainty. The examination of cases that have exceeded the authority of court of cassation and causing disparity of decisions that carried out by the Supreme Court of Indonesia (Mahkamah Agung) has been proven in causing structural victimization, injustice, and legal uncertainty. The Chamber System is a case examination system in the Mahkamah Agung which is implemented as a solution to out of this matter to assist the court of cassation court to achieve unity in the application of the law and consistency of decisions. Since being implemented a decade ago, Chamber System has never been reviewed for its effectiveness by the Supreme Court. This study examines the effectiveness of the Chamber System to see the achievements and improvements that need to be made by both the Mahkamah Agung and external party to optimize the Chamber System. This discuss and analyze the Chamber System from the point of view of criminology, particularly in crime prevention. This study uses a qualitative and evaluative approach from various primary and secondary data related to the Chamber System that is spread in various forms. This study concludes that the Chamber System has not been able to achieve its main objectives and therefore requires revitalization. The revitalization of Chamber System proposed in this study uses a situation-based approach to close various opportunities that can trigger abuse of power, injustice, and legal uncertainty.

"

"ABSTRAK<>br>Tulisan ini membahas keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan dan upaya pencegahan konflik sebagai bentuk pencegahan kejahatan terpadu di Indonesia. Pelanggaran daerah penangkapan ikan, sebagai salah satu bentuk illegal fishing, terjadi karena tingginya permintaan ikan yang tidak disertai dengan pengawasan yang memadai akibat keterbatasan sumber daya berbagai instansi negara dan penindakan pelanggaran yang masih terdapat praktik korupsi dan kolusi. Konflik antar nelayan muncul sebagai akibat dari kekurangan tersebut. Penelitian dalam studi kriminologi di Indonesia sebelumnya sudah ada yang membahas keterlibatan masyarakat dalam pencegahan destructive fishing. Sedangkan tulisan ini membahasnya dalam konteks pelanggaran daerah peangkapan ikan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan perikanan Indonesia diterapkan melalui pembentukan Sistem Pengawasan Masyarakat yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tujuannya untuk mengatasi kekurangan instansi resmi dalam melakukan pengawasan di lapangan. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan motivasi keterlibatan masyarakat menggunakan teori pertukaran sosial. Pemberian rekomendasi terhadap berjalannya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan juga akan dibahas dalam tulisan ini.

---

ABSTRACT<>br>This article discusses about the community involvement in the efforts to prevent fishing ground violations and conflict prevention efforts as a form of integrated crime prevention in Indonesia. Fishing ground violation, as an act of illegal fishing, occurs due to high fish demand that is accompanied by limited resources of state institutions rsquo to oversight and the presence of corrupt officers in prosecution stage. Conflicts among fishermen emerged as the consequences. There is a research in criminology studies in Indonesia previously discussed about community involvement in the prevention of destrucive fishing. While this paper discusses it in the context of fishing ground violation. Community involvement in the surveillance of Indonesian fishery activities is implemented through the establishment of a Public Oversight System that has been regulated in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries. The goal is to overcome the lack of official agencies in conducting surveillance in the field. This paper seeks to explain the motivation of community involvement using the theory of social exchange. Providing recommendations on the passage of community involvement in the prevention of violations of fishing grounds will also be discussed in this paper."

"ABSTRAKPenulisan ini menjelaskan mengenai konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, dalam kaitannya dengan pelibatan komunitas di dalam pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Kebijakan pembentukan FKPT ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT sebagai lembaga pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dari hasil analisis, ditunjukkan bahwa pelibatan komunitas menjadi peran yang penting dalam pembentukan FKPT. Dalam pembentukannya, FKPT menggunakan pendekatan multi lembaga. Ditinjau dari konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, pembentukan FKPT merupakan mitra strategis BNPT. Didukung penerapan nilai kearifan lokal di masing-masing daerah, hal ini diharapkan dapat menjadi strategi deradikalisasi yang efektif dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis explains community based crime prevention concept, in relation with involving the community in establishment of Coordination Forum for Terrorism Prevention FKPT in West Nusa Tenggara NTB , Aceh, and West Java. FKPT establishment policy was conducted by The National Agency for Combating Terrorism BNPT as an whose purposes are to prevent and combat terrorism in Indonesia. As the results of the analysis, the involving of the community becomes important role in FKPT establishment. Which is in practice, using a multi agency approach. Refer to community based crime prevention concept, FKPT establishment is the strategic partner of BNPT. Supported by implementation of local wisdom in each region, this policy is intended to be an effective strategy for deradicalization program in order to prevent terrorism in Indonesia. "

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai upaya pencegahan kejahatan berpendekatan situasional yang dilakukan oleh pengelola keamanan Stasiun KAI KRL Commuter Line Manggarai. Data yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari data sekunder yang ada di media massa dan hasil temuan kasus kejahatan yang terjadi di stasiun kereta ini selama periode 2016 – 2023. Upaya pencegahan ini dilihat menggunakan konsep strategi pencegahan kejahatan dan dianalisis lebih lanjut menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional, teori pilihan rasional, teori aktivitas rutin, dan teori penjeraan. Hasil analisis melihat bahwa upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh pengelola keamanan KAI KRL Commuter Line Manggarai hingga saat ini belum maksimal, hal ini sejalan dengan kejahatan yang masih terjadi di stasiun kereta.

---

This thesis evaluates the situational approach to crime prevention efforts that have been conducted by KAI KRL commuter line Manggarai stations security manager. The data used in this study were obtained from secondary sources found in the mass media as well as the findings of criminal cases that occurred at the train station during the period 2016 – 2023. The prevention efforts are assessed through the application of crime prevention strategy concepts and examined using situational crime prevention analysis, rational choice theory, routine activity theory, and deterrence theory. The results of the analysis show that crime prevention efforts by KAI KRL Commuter Line Manggarai Security Manager are not yet maximizing their potential, which is in line with the ongoing criminal activities in train stations. "