Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk membantu daerah dalam pencapaian target prioritas nasional, dalam hal ini mencapai ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas serta Instalasi Farmasi yang memenuhi standar manajemen pengelolaan obat. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Penelitian dilakukan secara mix method, penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan penelitian kualitatif menggunakan kerangka teori Chemma-Rondinelli. Kuesioner dikumpulkan menggunakan aplikasi online dari 212 Kab/Kota di seluruh Indonesia. Wawancara mendalam dilakukan kepada para pembuat kebijakan di pusat dan pelaksana DAK di daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018 telah berjalan baik namun masih terkendala dalam kualitas data dukung, penyaluran dan pemanfaatan DAK, kepatuhan dan ketepatan pelaporan serta realisasi anggaran yang belum optimal. Pada kondisi lingkungan kebijakan masih terdapat permasalahan pada pelaksanaan pengadaan obat melalui e-catalog serta aplikasi pelaporan yang kurang fleksibel dan sering bermasalah. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi di daerah serta jejaring pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi kebijakan terkait DAK masih bersifat sektoral. Standarisasi prosedur perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi telah tersedia. Dukungan Pemda dan Pemerintah terhadap DAK sangat baik. Adanya PMK terkait penyaluran DAK secara pertahap yang disesuaikan dengan kinerja masih dianggap menyulitkan daerah. Sebagian besar responden telah memiliki sarana dan prasarana yang terdapat di Juknis. Untuk itu perlu ditelaah kembali menu yang dapat diadakan melalui DAK. Alokasi DAK masih dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Karakteristik organisasi pelaksana berhubungan signifikan berkekuatan lemah dan berpola positif dengan kinerja implementasi DAK. Komunikasi internal Dinkes serta komitmen pelaksana terhadap DAK sangat baik. Namun sebagian besar pelaksana masih merasa kesulitan melaksanakan DAK. Terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya kebijakan serta karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2018. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pelaksana melalui pelatihan, jejaring pusat dan daerah serta perbaikan pengadaan obat melalui sistem e-catalog.

---

Specific Allocation Grant (DAK) for Pharmaceutical Services aims to support districts in accordance with the national priority targets, in this case achieving the availability of medicines and vaccine in Puskesmas as well as Pharmaceutical Installations that should meet the drug management standards. This thesis aims to analyze the implementation of DAK for Pharmaceutical Services in 2018. This study was a quantitative research followed by a qualitative research using the framework of the Chemma-Rondinelli theory. Questionnaires were collected using online applications from 212 districts throughout Indonesia. In-depth interviews were conducted with policy makers and DAK implementers.

The results of the study state that DAK Implementation for Pharmaceutical Services in 2018 was performed well but still constrained in the quality of supporting data, distribution and utilization of DAK, compliance and accuracy of reporting as well as the budget realization that has not been optimal. In the environmental conditions, there are some problems in the implementation of drug procurement through e-catalogs and reporting applications that are not flexible.

Communication and coordination between organizations in the districts are need to be improved. Policy disemination related to DAK is still sectoral. Standardization of planning, implementation and evaluation procedures are available. The effectiveness of the central and regional networks still needs to be improved. The local and central government are supporting DAK. Regulation related to DAK distribution is considered difficult for the districts. Most of the respondents were reported already have facilities and infrastructure from DAK. The DAK allocation is not in accordance with districts needs.

The characteristics of implementing organizations are significantly correlated with positive and weak strength with the DAK implementation. Internal communication and implementers commitments to DAK are very good. However, most implementers found that DAK implementation is difficult. There is a significant correlation between environmental conditions, relationships between organizations, policy resources and characteristics of implementing organizations. Things that need to be improved are the quality of the implementers through training, the network between the central and local goverment and drug procurement through the e-catalog system."

"Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan bahwa puskesmas harus melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. Saat ini belum semua puskesmas memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Kota Bekasi sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan agar pelayanan kefarmasian di puskesmas berjalan sesuai standar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan konseling. Untuk memperkuat pembahasan dilakukan pengumpulan data kualitatif. Sampel sebanyak 100 pelayanan kefarmasian diambil dari 10 puskesmas di Kota Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengisian lembar kuesioner, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa puskesmas telah melaksanakan pelayanan resep dan pelayanan informasi obat namun belum sesuai standar sedangkan konseling belum dilaksanakan di semua puskesmas. Puskesmas yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, fasilitas kefarmasian yang baik, standar prosedur operasional, uraian tugas dan mendapatkan komunikasi kebijakan dan supervisi yang baik lebih patuh terhadap standar pelayanan kefarmasian. Pemerintah disarankan untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, menetapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan strategis, program internsip dan kebijakan pegawai tidak tetap untuk apoteker. Dinas Kesehatan Kota Bekasi disarankan untuk melakukan advokasi kebijakan penempatan apoteker di puskesmas sesuai analisis beban kerja, pelatihan berkelanjutan, sosialisasi kebijakan kepada tenaga kefarmasian di puskesmas, penyusunan petunjuk teknis pelayanan farmasi klinik, supervisi rutin, dan menetapkan sistem penilaian kinerja perorangan untuk pemberian kompensasi dan sanksi. Puskesmas disarankan untuk merencanakan kebutuhan apoteker sesuai analisis beban kerja, menempatkan apoteker sebagai penanggungjawab pelayanan kefarmasian, menyediakan fasilitas kefarmasian sesuai standar, menyusun standar prosedur operasional, menyusun uraian tugas, supervisi internal, dan menerapkan penilaian kinerja perorangan dan memberikan insentif berbasis kinerja perorangan.

---

Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 states that primary health centers must perform pharmaceutical services according standard. Currently, not all community health centers meet the standard of pharmaceutical service. This study aims to analyze the compliance in the implementation of pharmaceutical services standard in primary health centers in Bekasi so it is expected to provide an input to the pharmaceutical services at primary health centers in order to be implemented in accordance with the standards. This research was conducted with quantitative approach with pharmaceutical services as unit of analysis which including prescription service, drug information service, and counseling. To strengthen the results discussion then in this study also conducted qualitative data collection. Samples of 100 pharmaceutical services were taken from 10 in primary health centers in Bekasi. The data were collected by observation, filling in questionnaire, and in depth interviews. The results showed that the primary health center had performed prescription and medication services but not yet meet with the standard while counseling had not been implemented in all primary health centers. Primary health center that have pharmacists, good pharmacy facilities, standard operating procedures, job descriptions and good policy communication and supervision are more obedient to the standard of pharmaceutical services.

The Government is advised to revise Regulation of the Minister of Health Number 75 of 2014 on Primary Health Center and Regulation of the Minister of Health Number 74 of 2016 on Standard of Pharmaceutical Service in Primary Health Center, establishing pharmacist as strategic health officer, internsip program and non permanent employee policy for pharmacist. Bekasi City Distric Health Office is advised to advocate placement of pharmacist in community health center policy according to work load analysis, continuing professional development, policy communication to pharmacy staff at community health center, preparation of clinical pharmaceutical services technical guidance, routine supervision, and set individual performance appraisal system for reward and punishment. Primary health centers are advised to plan the pharmacist 39 s needs in accordance with workload analysis, placing pharmacists as responsible pharmaceutical services, providing pharmaceutical facilities according to standards, developing standar operating procedures, preparing job descriptions, internal supervision, and applying individual performance assessments and give incentive based on individual performance."

"Praktik kerja profesi di Apotek Kimia Farma No. 375 Kartini Periode Bulan September Tahun 2018 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan apotek, serta melakukan praktik pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika yang berlaku; memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di apotek, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktik kefarmasian serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian. Praktik kerja profesi ini dilaksanakan selama empat minggu dengan tugas khusus yaitu Analisis Resep dan Pelayanan Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) Pada Pasien Apotek Kimia Farma No. 375 Kartini. Tujuan dari tugas khusus ini adalah agar calon apoteker mampu memahami pengkajian resep secara administratif, farmasetik, dan klinis; memahami peran dan tugas Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, memahami pelaksanaan, prinsip, dan manfaat pelayanan kefarmasian di rumah.

---

Internship at Kimia Farma No. 375 Kartini Period September 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in pharmacy management, as well as to practice pharmaceutical services in accordance with applicable laws and ethics, have insight, knowledge, skills, and practical experience to undertake pharmaceutical practices in pharmacies, and have real life perspective on pharmaceutical practice issues and learn strategies and activities that can be undertaken in the course of pharmaceutical practice development. This internship was conducted for four weeks with special assignment Recipe Analysis and Home Pharmacy Care In Kimia Farma Pharmacy Patients. The purpose of this particular task is for prospective pharmacists to be able to understand prescription assessments administratively, pharmacically, and clinically, understand the role and duties of Pharmacists in pharmacy services at the Pharmacy, understand the implementation, principles and benefits of pharmaceutical services at home."

"ABSTRAKObat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Agar obat yang bermutu bagi masyarakat tetap tersedia, industri farmasi memiliki peran penting dalam membuat obat yang memiliki mutu yang baik dan memastikan mutu tersebut sehingga obat tersebut sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Abbott Indonesia ini adalah agar memahami peran, tugas dan tanggung jawab apoteker di Industri Farmasi serta memahami penerapan CPOB di Industri Farmasi. Dalam rangkaian praktik kerja, mahasiswa juga mengerjakan tugas khusus berupa Analisis RFT (Right On First Time) pada Prosedur Pengajuan CR (Change Request). Tujuan dari tugas khusus ini diantaranya adalah untuk mengetahui rasio RFT (Right on First Time) CR dalam rangka melakukan evaluasi pada sistem kontrol perubahan di PT. Abbott Indonesia.

---

ABSTRACTDrugs are materials or materials mixture of biological compound which are used to affect or to observe the physiological system or the pathological condition in making diagnose, preventing, healing, recovering, or improving health or contraception for human. To make sure the availability of high quality drugs for society, the pharmacy industry has an important role in producing good quality drugs and quality control so that the drugs can work well. The purpose of Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) at PT. Abbott Indonesia is for the students to understand the role and responsibilities of pharmacists in Pharmacy Industry and comprehend the application of CPOB in Pharmacy Industry. During the practices, the students were also assigned to a special task that is Right On First Time (RFT) Analysis on Change Request (CR) Application Procedure. One of the goals of this special task is to evaluate the change control system in PT. Abbott Indonesia."

"Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan salah satu hal yang dapat menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu karena sifatnya yang langsung bertanggung jawab kepada pasien. Salah satu pelayanan kefarmasian yang penting di puskesmas yaitu pelayanan resep. Peresepan yang baik dapat meningkatkan penggunaan obat secara rasional sehingga pasien menerima obat sesuai dengan indikasi klinis, dalam dosis yang tepat, untuk jangka waktu yang cukup, serta dengan biaya yang rendah. Untuk itu, diperlukan suatu daftar (formularium) dari obat yang harus tersedia dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama. Formularium Nasional berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi penyedia layanan kesehatan yang bertujuan untuk menyediakan obat-obatan yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau dalam jenis dan jumlah tertentu. Namun, pengelolaan obat yang tidak efisien dapat memberikan dampak negatif, baik secara medis maupun ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya seleksi obat yang tepat melalui sistem formularium puskesmas untuk meningkatkan mutu terapi obat dan menurunkan kejadian efek samping obat. Analisis formularium nasional dilakukan dengan cara mendata obat-obat untuk dimasukkan ke formularium puskesmas lalu membandingkannya dengan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) tahun 2022 dan tahun 2023. Daftar obat yang disusun sebagai formularium puskesmas didasarkan pada formularium nasional tahun 2021. Obat-obatan yang telah diseleksi dari formularium nasional lalu dibandingkan dengan RKO tahun 2022 dan tahun 2023. Dari hasil perbandingan, terdapat obat-obatan yang termasuk ke dalam RKO 2022 namun tidak termasuk dalam RKO 2023. Selain pelayanan resep, apoteker sebagai tenaga kesehatan di puskesmas memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memberikan edukasi kesehatan kepada pengunjung puskesmas. Pemberian edukasi menggunakan alat bantu berupa leaflet dapat memudahkan peserta edukasi untuk memahami materi yang disampaikan. Pembuatan leaflet dilakukan dengan metode studi literatur, serta pelaksanaan edukasi kesehatan dilakukan dengan penyuluhan singkat serta penyebaran leaflet pada peserta penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan singkat menggunakan leaflet sebagai alat bantu sangat memudahkan materi sampai kepada peserta penyuluhan dan dipahami dengan baik.

---

Pharmaceutical services at Community Health Centers are one of the things that can support quality health services because they are directly responsible to patients. One of the important pharmaceutical services at community health centers is prescription services. Good drug prescribing can increase the rational use of drugs so that patients receive drugs according to clinical indications, in the right dose, for a sufficient period of time, and at a low cost. For this reason, a list (formulary) of drugs that must be available in first-level health facilities is needed. The National Formulary functions as a reference or guideline for health service providers whose aim is to provide safe, efficacious, quality and affordable medicines in certain types and quantities. However, inefficient drug management can have negative impacts, both medically and economically. Therefore, there is a need for appropriate drug selection through the health center formulary system to improve the quality of drug therapy and reduce the incidence of drug side effects. National formulary analysis is carried out by listing the drugs to be included in the health center formulary and then comparing it with the 2022 and 2023 Drug Needs Plans (RKO). The list of drugs compiled as a health center formulary is based on the 2021 national formulary. from the national formulary and then compared with the 2022 and 2023 RKO. From the comparison results, there are medicines that are included in the 2022 RKO but are not included in the 2023 RKO. Apart from prescription services, pharmacists as health workers at community health centers have the task of improving community welfare, one of which is by providing health education to health center visitors. Providing education using tools in the form of leaflets can make it easier for education participants to understand the material presented. Making leaflets was carried out using the literature study method, and the implementation of health education was carried out by providing short counseling and distributing leaflets to counseling participants. Carrying out short counseling using leaflets as a tool really makes it easier for the material to reach the counseling participants and be understood well.

"

"Seorang apoteker memegang peranan penting di rumah sakit, puskesmas, dan apotek. Apoteker harus memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan untuk memasuki dunia kerja dan menjalani praktik profesi. Standar kompetensi profesi apoteker Indonesia terdiri dari sepuluh standar kompetensi sebagai kemampuan yang diharapkan oleh apoteker saat lulus dan masuk ke tempat praktik kerja profesi.Sebagai bekal dan pengalaman calon apoteker untuk dapat memahami peran apoteker dan meningkatkan kompetensi, maka dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma No. 375, Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama, dan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati periode bulan Juli-Oktober 2018. Selain PKPA, diharapkan calon apoteker dapat memperluas wawasan, pemahaman, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di tempat praktik kerja profesi.

---

A pharmacist plays an important role in hospital, health center, and pharmacy. Pharmacists must have competency standards as a requirement for entering the workforce and undergoing professional practice. Indonesian pharmacist professional competency standards consist of ten competency standards as the capabilities expected by pharmacists when they graduate and enter professionals work practices. As a preparation and experiences of prospective pharmacists to be able to understand the role of pharmacists and improve competence, the Pharmacists Professional Work Practice are implemented at Apotek Kimia Farma No. 375, Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama, and Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati period July-October 2018. In addition to PKPA, it is expected that pharmacist candidates can broaden their horizons, understanding and experiences to do pharmacy work in professional workplaces."

"Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, seluruh tenaga kefarmasian di apotek harus menjalankannya sesuai dengan standar pelayanan. Pelayanan kefarmasian dapat berupa pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil pengobatan yang baik dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan semua kegiatan pengelolaan apotek serta melakukan praktek pelayanan kefarmasian selama PKPA yang harus disesuaikan dengan standar dan pedoman yang sudah ditentukan berdasarkan pada perbandingan kesesuaian semua kegiatan yang telah dilakukan selama PKPA. Pelaksanaan perbandingan kesesuaian dilakukan berdasarkan studi literatur pada SOP KFA dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016. Hasil perbandingan kesesuaian yang sudah dilakukan mencakup kegiatan PKPA yang dilakukan selama 1 bulan di apotek KFA 382 kota Depok, menunjukan bahwa pengelolaan dan praktek pelayanan kefarmasian di apotek KFA 382 kota Depok sudah berjalan sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditentukan pada SOP Kimia Farma dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016.

---

A pharmacy is one of the pharmaceutical service facilities where pharmaceutical practice is carried out by pharmacists. In carrying out pharmaceutical work, all pharmaceutical staff in pharmacies must carry out it in accordance with service standards. Pharmaceutical services can take the form of direct and responsible services to patients related to pharmaceutical preparations with the aim of achieving good treatment results and improving the patient's quality of life. Pharmaceutical service standards in pharmacies include management standards for pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical materials, as well as clinical pharmacy services. This research aims to obtain an overview and understanding regarding all pharmacy management activities as well as carrying out pharmaceutical service practices during PKPA which must be adjusted to standards and guidelines that have been determined based on a comparison of the suitability of all activities that have been carried out during PKPA. The conformity comparison was carried out based on a literature study of the KFA SOP and Minister of Health Regulation No. 72 of 2016. The results of the conformity comparison that has been carried out include PKPA activities carried out for 1 month at the KFA 382 pharmacy in Depok city, showing that the management and practice of pharmaceutical services at the KFA 382 pharmacy in Depok city has been running in accordance with the standards and guidelines specified in the SOP Kimia Farma and Minister of Health Regulation No. 72 of 2016."

"Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Abbott Indonesia, Apotek Kimia Farma No. 375 Kartini dan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Periode Bulan Januari-April 201

---

Internship at PT. Abbott Indonesia, Apotek Kimia Farma No. 375 Kartini and PT. Anugerah Pharmindo Lestari Period January-April 2019"

"ABSTRAKSuku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur merupakan unit kerja Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat di Jakarta Selatan . Praktek Kerja Profesi PKP di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan dilakukan pada tanggal 17 April ndash; 5 Mei 2017. Tujuan pelaksanaan PKP untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di lingkup pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan selama PKP antara adalah ikut serta dan membuat laporan bulanan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian apotek, toko obat dan Pangan Industri Rumah Tangga PIRT . Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan memiliki peranan yang penting dalam melakukan tugasnya yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, khususnya Seksi Sumber Daya Kesehatan dalam lingkup kefarmasian.

---

ABSTRACTSuku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan is working units of Health Office of Jakarta to facilitate the duties and responsibilities in implementation of development, supervision, and control of health efforts in South Jakarta. Profession internship at Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan held on April 2th to May 5th, 2017. The aim of profession internship to obtain work experience, knowledge, overview, and deeper understanding of the role, duties and responsibilities of pharmacists in government. Activities conducted during profession internship are follow and recapitulation a monthly report about development, supervision, and control in drug store, Food of Household Industry PIRT in South Jakarta. Pharmacists in Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan has an important role in performing jobs such as development, supervision, and control, particularly Health Resources Section in pharmaceutical field."

"Pengendalian diperlukan untuk memastikan ketersediaan obat agar tidak terjadi kekosongan dan kelebihan obat di puskesmas. Namun, kegiatan ini memiliki permasalahan dalam mengelola stok obat yang akan kedaluwarsa. Oleh karena itu perlu dilakukan pencatatan stok obat yang belum menggunakan aplikasi pemrograman komputer. Google Spreedsheet dapat mempermudah suatu pekerjaan karena software ini menawarkan sebuah sistem yang oleh pengguna dapat melakukan sharing activities di sheet yang sama secara online kapan saja, dimana saja dan dengan siapa saja. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pengelolaan sediaan injeksi dan supositoria Puskesmas Pulogadung Jakarta Timur dan meminimalisasi waktu dan volume obat kedaluwarsa dalam pengelolaan sediaan injeksi dan supositoria di Puskesmas Pulogadung Jakarta Timur. Pembuatan PQR dilakukan dengan mengolah data pada Google Sheet. Hasil menunjukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sediaan injeksi dan supositoria Puskesmas Pulogadung Jakarta Timur dapat dilakukan dengan menggunakan Google Spreadheet sehingga dapat diakses banyak pihak dan meminimalisasi waktu dan volume obat kedaluwarsa dalam pengelolaan sediaan injeksi dan supositoria di Puskesmas Pulogadung Jakarta Timur dapat dilakukan dengan menggunakan Google Spreadheet sehingga dapat mempermudah pemantauan kedaluwarsa obat

---

Control is needed to ensure the availability of drugs so that there are no vacancies and excess drugs at the puskesmas. However, this activity has problems in managing drug stocks that will expire. Therefore it is necessary to record drug stocks that have not used computer programming applications. Google Sheets can make work easier because this software offers a system where users can share activities on the same sheet online anytime, anywhere and with anyone. This study aims to facilitate monitoring and evaluation of the management of injection preparations and suppositories at the Pulogadung Health Center, East Jakarta and to minimize the time and volume of expired drugs in the management of injection and suppository preparations at the Pulogadung Health Center, East Jakarta. Making PQR is done by processing data on Google Sheets. The results show that monitoring and evaluation of the management of injection preparations and suppositories at Pulogadung Health Center, East Jakarta can be carried out using Google Spreadsheet so that it can be accessed by many parties and minimizes the time and volume of expired drugs in managing injection preparations and suppositories at Pulogadung Health Center, East Jakarta can be done using Google Spreadsheet can facilitate monitoring of drug expiration

"