Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini memperbincangkan tentang masyarakat polietnik dalam memaknai dan menjalani sifat paradoks dari identitas dan kesukubangsaannya dalam jalinan sosial (sociality). Berbeda dengan pemaknaan kultural yang melihat hubungan antara sukubangsa yang bersifat polietnik dapat tetap berlangsung didasarkan pada refleksi prinsip saling membutuhkan atau simbiosis mutualis, dan menempatkan proses pertukaran yang kongkrit, seperti uang, prokreasi (perkawinan dan keluarga), perdagangan dan material lainnya memiliki bentuk sosial dalam mengkonstitusi kehidupan sosial; penelitian ini justeru melihat bahwa perbedaan identitas bahkan sampai pada kondisi paradoks identitas dan kesukubangsaan, tidak diatasi dengan menginternalisasi nilai dan kekuatan di luar dari identitas itu sendiri, tetapi justeru mengaktif sifat dasar dari identitas itu sendiri yakni perbedaan. Artinya perbedaan dimaknai bukan sebagai penghalang mewujudkan keberlangsungan kehidupan sosial, bakan menjadi utama dalam menjaga keberlangsungan sosial. Dengan keberadaan kategori-kategori sosial---baik yang baru dibentuk ataupun yang diinternalisasi dari nilai-nilai leluhur---sebagai identitas baru sebagai bagian dari identitas yang bersifat ascribed status dapat berfungsi mewadahi eksistensi aktor dalam praktek-praktek sosialnya. Bukan sebaliknya perbedaan identitas yang dipahami bersifat oposisional dan pemaknaannya bersifat menegasikan dan mutlak sebagai perbedaan. Kajian ini merupakan studi etnografi yang didukung dan mendapatkan pengayaan dari studi historis melalui penelusuran dokumen. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode etnogafi menekankan observasi partisipasi (partisipan observation) dan wawancara mendalam (in-depth interview). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, perwujudan perbedaan yang integratif melalui kategori-kategori budaya bukan merupakan batas pembeda identitas ingroup atau outgroup, tetapi sebagai jarak ikatan sosial yang masih memiliki keterkaitan dengan identitas utama. Identitas aktor di dalam kategori-kategori budaya tersebut adalah alterity dari eksistensi, artinya merupakan cara aktor mengidentifikasi dirinya dengan mengambil jarak dari budaya dan identitas orang lain, tanpa harus menuntut kesamaan dengan penduduk lokal untuk dikatakan sebagai penduduk lokal. Aktor senantiasa memiliki kebebasan untuk menjauh, mendekat atau pun meninggalkan identitas itu. Di dalam memaknai jarak identitasnya di tengah eksistensi aktor dalam kehidupan sosial terefleksikan pada nilai akhlakukkharimah, berwujud praktek keramah-tamahan, ajaran memberikan tanpa mengharap balasan langsung, karomah. Dengan demikian akhlakulkharimah tidak hanya sebagai kesadaran historis dari Rasulullah tetapi bersifat intensional dalam menciptakan jalinan ikatan sosial yang berfungsi melanjutkan kehidupan sosial dan menjaga keterhubungannya sebagai bagian dari kaum Alawiyyin.

---

This study discusses polyethnic society in interpreting and undergoing the paradoxical nature of their identity and nationality in social life (sociality). This is contrast to cultural meanings that see the relationship between ethnic groups that can be polyethical can continue to take place based on a reflection of the principle of mutual need or mutual symbiosis, and place a concrete process of exchange, such as money, procreation (marriage and family), trade and other material constituting a social process. This study actually sees that differences in identity even reach the condition of the identity and ethnicity paradox, not overcome by internalizing values and forces outside of the identity itself, but rather activating the basic nature of identity itself, namely the difference. This means that differences are interpreted not as a barrier to realizing the continuity of social life, but can be the main factor in maintaining social sustainability. With the existence of social categories --- both newly formed and internalized from ancestral values --- as new identities as part of identity which are ascribed status can function to accommodate the existence of actors in their social practices. It is not the opposite of differences in identity that are understood to be oppositional and their meanings are negating and absolute as differences. This study is an ethnographic study supported and gained enrichment from historical studies through document searches. Data obtained using the ethnogafi method emphasizes observation of participation and in-depth interviews.

The findings of this study indicate that, the embodiment of integrative differences through cultural categories is not a distinguishing limit of ingroup or outgroup identity, but as a distance between social ties that still have a connection with the main identity. The identity of the actors in these cultural categories is the alterity of existence, meaning that the way the actor identifies himself by taking distance from the culture and identity of others, without having to demand equality with the local population as local residents. Actors always have the freedom to stay away, approach or leave that identity. In interpreting the distance of his identity in the midst of the existence of actors in social life, it is reflected in the akhlakukkharimah value, in the form of the practice of hospitality, the teaching provides without expecting a direct reply, karomah. Thus akhlakulkharimah is not only a historical awareness of the Prophet but is intentional in creating a fabric of social bonds which functions to continue social life and maintain its connection as part of the Alawiyyin."

"ABSTRAKIndonesia in general is an archipelagic country, but only eight provinces specifically have island characteristics, this is indicated by the comparison of land and sea area and the presence of islands. The big difference in the characteristics between the island province with the provincial non archipelago cause differences in the solution to any problems encountered. One of the problems faced by island provinces is the slow distribution of goods which results in the difficulty of production competitiveness, the decline in the quality of goods consumed by the people and the price disparity felt by the people in the islands. The existence of sea tolls has not been utilized optimally especially by island provinces in the eastern region of Indonesia. This study aims to outline solutions to overcome problems related to goods distribution and accelerate economic equality in island provinces, especially those located in eastern Indonesia. The method used in this study is a description and analysis of exploration. Some of the solutions outlined are the utilization of the sea tolls and cooperation with pioneering shipping to build special supply chains, map the potential of the region, and develop potential centers. In addition to the sea toll, Bulog's role as an institution that can support distribution and warehousing is also sharpened. As a supporter of transactions and distribution, the role of PT Pos Indonesia and cooperatives was also considered. Both institutions can act as financial intermediary services related to joint accounts, savings and loans, and guaranteed transactions. this is done so that the potential of all levels of society can be maximized. furthermore, the role of the regional government as a policy regulator also has a role in the use of infrastructure sharing."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji daya saing komoditi kakao di Sulawesi Tengah dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing komoditi kakao. Data primer berasal dari observasi, wawancara dan kuesioner, sementara data sekunder berasal dari instansi terkait. Metode analisis menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) dan analisis sensitivitas. Penelitian ini menemukan bahwa nilai PCR Kabupaten Parigi Moutong 0,589 dan Kabupaten Sigi 0,396. Sedangkan nilai DRC Kabupaten Parigi Moutong 0,387 dan Kabupaten Sigi 0,319. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usahatani komoditi kakao di Sulawesi Tengah memiliki daya saing, namun tidak menguntungkan secara ekonomi karena Sulawesi Tengah menghasilkan biji kakao yang tidak difermentasi akibatnya petani menerima harga rendah. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah belum memberikan proteksi terhadap harga biji kakao dalam negeri melalui harga referensi biji kakao sehingga harga biji kakao didaerah penelitian masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Sementara terhadap input, pemerintah telah memberikan kebijakan subsidi kepada petani, namun implementasinya masih perlu perbaikan terutama terkait penyaluran dan pengelolaan bantuan agar merata. Kajian ini merekomendasikan masih diperlukan kebijakan pemerintah baik terhadap input maupun output untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi dan menaikkan harga jual biji kakao, sehingga dapat meningkatkan daya saing biji kakao."

"ABSTRAKOne important indicator in the achievement of the MDGs to improve health of maternal and child (KIA) that is contained in the fourth and fifth goals. indonesia's commitment to achieve the MDGs in 2015 through efforts to reduce MMR from 359 to 102 per 100.000 live births and IMR from 32 to 23 per 1.000 live births is still far from the target of achieving the MDGs, as well as in Mandailing Natal.The research used qualitative method. the informants were all personnel that were involved in the planning and budgeting process of KIA program. they consisted of informants in this study are all elements analyzed qualitatively with Spradley analysis technique.The result of the research showed that the planning and budgeting process of KIA program in the Health Office of Mandailing Natal District did not use fully implement the planning and performance-based budgeting. situation analysis, problem formulation , and goal setting program uses methods that can not accommodate the needs of the real, still planning and budgeting processes are still using incremental.That could be all applying the planning and budgeting for performance's based, advocacy and socialization intense to local governments to increase APBD budget allocated by the Healt Office of Mandailing Natal District, need for education and technical training program development KIA well as the need for active role midwife program coordinator KIA, and managerial need to increase leadership on all health fronts."

"Conditional Cash Transfer (CCT) sudah menjadi kebijakan populer yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk digunakan sebagai jaring pengaman bagi penduduk miskin. Akan tetapi, beberapa artikel sebelumnya mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan dari CCT akan meningkatkan konsumsi dari temptation goods. Artikel ini akan meneliti efek dari Program Keluarga Harapan, sebuah program kebijakan CCT di Indonesia, terhadap konsumsi dari temptation goods. Dengan menggunakan model fixed effect, artikel ini menemukan bahwa peningkatan setiap rupiah dari kebijakan Program Keluarga Harapan akan mengurangi konsumsi tembakau. Artikel ini berkontribusi terhadap literatur yang ada dengan melakukan estimasi pengaruh setiap nilai rupiah dari kebijakan CCT.

---

Conditional Cash Transfer (CCT) has become a popular policy utilized by governments in many countries to serve as a safety net for low income people. However, several previous studies find that the increase of income from CCT will increase the consumption of temptation goods. This study examines the effect of Program Keluarga Harapan, a CCT policy in Indonesia, to the consumption of temptation goods. By utilizing fixed effect model, this study finds that the increase of every rupiah decreases tobacco consumption. This study contributes to the literature by estimating the rupiah value of CCT."

"Kebutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat padahal jumlah tanah tetap tidak berkembang. Pembangunan pemerintah dilakukan untuk memajukan daerahnya. Tanah yang sudah dilekati hak atas tanah sering menemukan masalah, oleh karena itu ada yang namanya pengadaan tanah. Pemerintah harus memberikan penggantian yang layak kepada pemiliknya karena menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dipakai sebagai dasar kebijakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road. Pada proses pelaksaaannya ternyata pengadaan tanah itu berjalan lambat dari periode 2005 -2009. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi , wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus penelitian antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan , beserta kendala dan upaya penangannya. Hasil dari penelitian setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 sudah tidak efektif untuk melindungi dan menjalankan kegiatan tahapan tahapan pengadaan tanah dilihat dari fakta dilapangan dan standard yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah ini.

---

Human need for land is increasingly rising while the amount of land remain undeveloped. Development is undertaken to develop the region. Land that has clung to the land rights often find the problem, therefore no such thing as land acquisition. government should provide adequate reimbursement to the owner because it involves two interests are common interests and the interests of affected communities. Presidential Decree 65 of 2006 is used as the basis for the policy of land acquisition for public use in the construction of toll roads Bogor Outer Ring Road. In the process of land acquisition pelaksaaannya apparently it runs slower than the period of 2005 -2009. The method used by the researchers is a type of qualitative research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation, with a focus on the evaluation of the implementation of policies such as land acquisition for the construction of roads, along with constraints and efforts workarounds. Results from the study after extensive evaluation of the implementation of land acquisition policy for Toll Road Development Bogor Outer Ring Road, which uses regulation 65 of 2006 has been

ineffective to protect and operate phases of land acquisition stage seen from the fact that there are standards in the field and on the this land acquisition policy implementation."

"Implementasi kebijakan bantuan sosial APBD berupa uang tunai sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok diberikan pada tahun 2020 secara tiga tahap, yaitu bulan April, bulan Mei dan bulan Juli. Bantuan sosial APBD diberikan sebesar Rp250.000/KK untuk masyarakat Kota Depok Non-DTKS yang kriterianya telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2020. Pemberian bantuan sosial APBD tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan untuk menjamin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan Sosial APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan teori policy implementation framework analysis oleh Moulton da Sandfort (2017). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan bansos APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok berlangsung dengan baik dikarenakan dari 8 subdimensi dari 10 subdimensi yang ada pada komponen dalam kerangka kerja analisis kebijakan publik sudah terpenuhi. Perubahan yang ingin dicapai dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat melalui koordinasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh para pelaksana agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Walaupun demikian, sebagai bansos tidak terduga masih ada permasalah yang terjadi akibat adanya trial error. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Dinsos Depok meningkatkan upaya koordinasi pembuat kebijakan serta pelaksana lainnya dan memperbaiki database penerima bantuan sosial baik DTKS maupun Non-DTKS

---

Implementation of the APBD social assistance policy in the form of cash as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City will be given in 2020 in three stages, namely April, May and July. The APBD social assistance is given in the amount of Rp. 250,000/KK for the people of Depok City Non-DTKS whose criteria have been set in the Depok Mayor Regulation Number 38 of 2020. The provision of APBD social assistance is intended as a form of protection to ensure that people are economically affected by the COVID pandemic -19. Therefore, this study aims to analyze the implementation of APBD Social assistance as a social safety net for communities affected by COVID-19 in Depok City using the theory of policy implementation framework analysis by Sandfort and Moulton (2017). The research approach used is post-positivist with data collection techniques with in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study are that the implementation of the APBD social assistance policy as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City is going well because of the 8 subdimensions of the 10 subdimensions that exist in the components in the framework of public policy analysis have been fulfilled. The impact of the changes to be achieved has already been felt by the community through coordination and mobilization carried out by the implementers so that the interventions carried out are in accordance with what has been determined. However, as an unexpected social assistance, there are still problems that occur due to trial error. The recommendation that can be given is that the Depok Social Service Office increases the coordination of policy makers and other implementers and improves the database of recipients of social assistance, both DTKS and Non-DTKS."