Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam sektor perkeretaapian Indonesia dengan periode tahun 2014-2017 sebagai fokus penelitian. Periode tahun tersebut dipilih dengan mempertimbangkan perubahan rezim yang terjadi di Indonesia yang berdampak kepada perubahan terhadap kebijakan yang dilaksanakan dalam sektor perkeretaapian. Perubahan ini berdampak kepada adanya keterbukaan terhadap investor asing yang berpotensi sebagai kompetitor Jepang di sektor ini. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri di sektor perkeretaapian Indonesia merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Abenomics yang ditujukan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jepang melakukan dua strategi yang beriringan guna mempertahankan kepentingannya dalam sektor perkeretaapian Indonesia. Dua strategi tersebut mencakup strategi jangka pendek yang ditujukan untuk memberikan insentif agar Indonesia tertarik untuk memilih Jepang sebagai mitra pembangunannya, dan strategi jangka panjang yang ditujukan untuk memunculkan kebutuhan teknologi Jepang dalam perkeretaapian Indonesia.

---

ABSTRACT

This study examines the implementation of Japan's foreign economic policy strategy in the Indonesian railway sector with the period 2014-2017 as the focus of the research. This period was chosen to take into account the regime changes that occurred in Indonesia which had an impact on changes to the policies implemented in the railway sector. These changes have an impact on the openness of foreign investors who have the potential to be Japanese competitors in this sector. On the other hand, the implementation of foreign economic policies in the Indonesian railway sector is part of the Abenomics economic policy package aimed at revitalizing the Japanese economy. The results of this study found that Japan carried out two concurrent strategies to maintain its interest in the Indonesian railway sector. The two strategies include a short-term strategy aimed at providing incentives so that Indonesia is interested in choosing Japan as its development partner, as well as a long-term strategy aimed at raising Japan's technological needs in Indonesian railways."

"ABSTRAK

Kebijakan kepemilikan asing pada Perbankan Indonesia telah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Melalui undang-undang ini, kesempatan bagi investor asing untuk memiliki saham perbankan ataupun mendirikan bank di Indonesia semakin terbuka. Kuatnya kepemilikan asing pada suatu bank berpotensi menghambat proses pengawasan pada bank yang bersangkutan serta berlangsungnya praktik good governance. Lebih jauh, praktik tersebut juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mengancam bagi ketahanan ekonomi negara Indonesia. Penelitian melakukan analisis terhadap kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara dengan melakukan narrative policy framework analysis dan stakeholder analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risalah Rapat Proses Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian bersifat deskriptif analitik terhadap data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan analisis terhadap subyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembukaan kesempatan kepemilikan asing dalam perubahan undang-undang merupakan solusi jangka pendek yang diberikan pemerintah. Kondisi krisis yang dialami negara Indonesia memaksa pemerintah untuk segera melakukan perubahan undang- undang untuk dapat menarik investor asing, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan perbankan. Kebijakan kepemilikan asing pada perbankan Indonesia yang terlalu terbuka dapat menimbulkan beberapa peluang resiko bagi ketahanan ekonomi negara. Kekhawatiran adanya dominasi oleh pihak asing juga telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang tidak sependapat dengan pemerintah terhadap perubahan undang-undang perbankan. Analisis resiko yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa skala tingkat resiko kebijakan kepemilikan asing hingga 99 persen berada pada tingkat resiko yang menengah dan tinggi. Analisis stakeholder menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR merupakan pihak

yang memiliki kepentingan dan kekuatan yang besar dalam kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian kembali terhadap undang-undang perbankan yang saat ini sudah digunakan selama 21 tahun.

---

ABSTRACT

Foreign ownership policy in Indonesian Banking has been regulated by the

Government through Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Through this law, the opportunity for foreign investors to own banking shares or establish a bank in Indonesia is increasingly open. The strong foreign ownership in a bank has the potential to hinder the supervision process of the bank concerned and the practice of good governance. Furthermore, this practice also has the potential to disrupt financial system stability as a whole and threaten the economic resilience of the Indonesian state. Research conducted an analysis of foreign ownership policies in the Indonesian banking sector towards the country's economic resilience by conducting a narrative policy framework analysis and stakeholder analysis. The data used in this study is the Minutes of Meeting on the Process of Amending Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 into Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Research is descriptive analytical on data obtained from the results of observations, interviews, documentation, and analysis of research subjects. Based on the results of the study it was found that the opening of opportunities for foreign ownership in changing laws was a short-term solution provided by the government. The crisis conditions experienced by the Indonesian state forced the government to immediately amend the law to be able to attract foreign investors, with the aim of strengthening the banking capital structure. Foreign ownership policies in Indonesian banks that are too open can pose several risk opportunities for the country's economic resilience. Concerns about domination by foreign parties have also been conveyed by factions who disagree with the government regarding changes to the banking law. The risk analysis carried out in this study has shown that the scale of the risk level of foreign ownership policy up to 99 percent is at the level of medium and high risk. Stakeholder analysis shows that the Government and Parliament are parties that have a large interest and strength in foreign ownership policies in the Indonesian banking sector. The

government and the House of Representatives need to review the banking laws that have been used for 21 years."

"Cool Japan merupakan bagian dari kebijakan Jepang dalam menguatkan citra baiknya di mata dunia. Sejak 2004, Cool Japan digunakan sebagai instrumen dalam diplomasi publik Jepang. Hingga 2009 Cool Japan diberdayakan dalam berbagai kegiatan diplomasi publik oleh MOFA. Namun sejak 2011, Cool Japan menjadi komoditas dan strategi dalam pengembangan industri kreatif Jepang. Perkembangan ini menarik untuk dikaji. Cool Japan diketahui memiliki keunggulan sebagai alat diplomasi publik Jepang. Cool Japan juga ternyata memiliki keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan profit. Lebih jauh, penelitian ini menemukan penggunaan Cool Japan oleh METI menggabungkan kedua keunggulan sekaligus, keunggulan dalam ekonomi dan dalam diplomasi publik Jepang.

---

Cool Japan is part of Japan's policy to enhance its prestige globally. Since 2004, Cool Japan is instrument for Japan's public diplomacy. Up to 2009 MOFA used Cool Japan in several public diplomacy activities. In 2011, Cool Japan is being assigned to METI, being used as commodity and for enhanching Japan's creative industry. Cool Japan has been widely used for the benefit in public diplomacy attempts. It is also acknowledged as profit generator. This research found that METI's Cool Japan gives double advantages for Japan. Cool Japan benefits Japan on public diplomacy as well as on creative industry."

"Kebijakan luar negeri Indonesia muncul sejak prinsip Bebas Aktif diperkenalkan melalui pidato Mohammad Hatta. Mulai era otoriter hingga demokrasi, kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami berbagai dinamika perumusan di tingkat domestik dan pengimplementasiannya di tingkat regional maupun global. Sejak tulisan Hatta dimuat di Foreign Affairs (1953), sejumlah literatur telah mengkaji dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah 70 tahun berlalu, perkembangan kajian kebijakan luar negeri Indonesia memerlukan peninjauan melalui tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini meninjau 55 literatur terakreditasi internasional mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam lima kategori tematis yang terdiri atas (1) Prinsip Bebas Aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia, (2) cara pandang kebijakan luar negeri Indonesia, (3) aktivisme kebijakan luar negeri Indonesia, (4) Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan (5) demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, serta kategori lain yang berisi literatur-literatur bertema selain yang telah disebutkan. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta tren perspektif. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa aktivisme regional Indonesia merupakan tema paling dominan dalam pengkajian kebijakan luar negeri, sementara Realisme merupakan perspektif paling dominan. Tinjauan juga menggarisbawahi dominasi tulisan argumentatif dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan dan menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi ragam perspektif, dengan penekanan pada penggunaan perspektif pascapositivisme.

---

Indonesia’s foreign policy has been emerged since Bebas Aktif was first introduced on Mohammad Hatta’s speech. Since the authoritarian until the democratic era, Indonesia has experienced the dynamics of its policy-making and policy-implementing in the regional and global landscape. Since Hatta’s writing was published in Foreign Affairs (1953), numbers of literatures have captured the dynamics of the country’s foreign policy. About 70 years after, the development of the literatures on the academic realm now needs to be reviewed using the literature review. This paper aims to review the development of Indonesia’s foreign policy literatures. It reviews 55 internationally accredited literatures about Indonesia’s foreign policy. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into five theme-based categories which consist of (1) Bebas Aktif as the foundation of Indonesia’s foreign policy, (2) Indonesia’s foreign policy worldview, (3) Indonesia’s foreign policy activism, (4) Islam in Indonesia’s foreign policy, and (5) democracy in Indonesia’s foreign policy, alongside another grouping consisting of literatures aside the aforementioned themes. The literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of Indonesia’s foreign policy such as the distribution of its themes, distribution of the authors’ origin, and the paradigmatic trend. The literature review identifies that Indonesia’s activism in the region is the most dominant theme in the literatures of Indonesia’s foreign policy, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. The review also highlights the dominance of argumentative paper in the writing of Indonesia’s foreign policy. It then recommends some proposed further researches and highlights the need to diversify the perspectives with emphasis on the post-positivist ones."

"Sejak awal dekade 70an, Jepang telah banyak berkontribusi dalam perkembangan perkeretaapian Indonesia melalui berbagai bantuan di bidang perkeretaapian. Salah satu wilayah yang moda perkeretapiaannya banyak mendapatkan bantuan dari Jepang adalah wilayah Jabodetabek. Dalam kurun waktu tahun 1982 hingga tahun 2000, Jepang banyak memberikan bantuan ekonomi dan teknis bagi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. Meskipun menguntungkan bagi perkembangan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, berbagai bantuan tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia yang cenderung lebih menguntungkan Jepang daripada Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu 1982-2000 sebagai keberhasilan diplomasi Ekonomi Jepang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, dan laporan pemerintah atau lembaga yang terkait dengan bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dari tahun 1982 hingga tahun 2000. Data-data yang sudah dikumpulkan dan dikurasi lalu dipaparkan untuk selanjutnya dianalisa menggunakan teori diplomasi ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek tahun 1982-2000 menjadi keberhasilan diplomasi ekonomi Jepang sebab Jepang berhasil menancapkan pengaruhnya di perkeretaapian Indonesia dan menguntungkan Jepang dari sisi ekonomi dan ekspor teknologi. 

---

Since the early 70s, Japan has contributed a lot to developing the Indonesian railways through various assistance in the railways sector. One of the areas where the railways sector has acquired various assistance from Japan is the Jabodetabek area. From 1982 to 2000, Japan provided numerous economic and technical assistance to railways in the Jabodetabek area. Although beneficial for the development of railways in the Jabodetabek area, those aids are considered by many as a form of Japanese economic diplomacy in Indonesia that tends to benefit Japan more than Indonesia. This study discusses Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area in the period 1982-2000 as a success of Japan's economic diplomacy in Indonesia. This study uses qualitative and descriptive methods through literature studies of books, scientific journals, articles, news, and reports from the government or institutions related to Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area from 1982 to 2000. Then, that data was curated and analyzed using the theory of economic diplomacy. The results of this study show that Japan's assistance in railways in the Jabodetabek area in 1982-2000 was a success of Japan's economic diplomacy due to Japan's succeeded in establishing its influence on Indonesian railways and benefited Japan from an economic and technological export."

"Tesis ini membahas mengenai Kebijakan Bantuan Luar Negeri Jepang terhadap Cina: Studi Kasus Official Development Assistance (ODA) Jepang ke Cina. Dalam hal ini penulis ingin melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi distribusi ODA ke Cina. Pembahasan permasalahan tesis ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan dengan menggunakan konsep Holsti mengenai pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap implementasi kebijakan luar negeri. Konsep Alan Rix dalam mendefinisikan ODA juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa dua faktor yang mempengaruhi dalalam perumusan ODA Jepang ke Cina: faktor internal dan faktor eksternal. Investasi dan perdagangan mejadi indikator bahwa faktor kepentingan ekonomi dan kepentingan politik merupakan faktor internal yang berkontribusi dalam perumusan kebijakan ODA Jepang ke Cina. Untuk faktor kepentingan politik perbaikan citra, kontrol atas Cina, dan stabilitas Asia Timur merupakan faktor yang mempengaruhi perumusan ODA Jepang ke Cina. Sementara itu Amerika Serikat dan Korea Utara turut menjadi pertimbangan Jepang dalam merumuskan kebijakan ODA ke Cina.

---

This study focused on The Japan?s Foreign Aid Policy towards China: A Case Study of Official Development Assistance (ODA) Japan to China. This study was aimed at revealing the factors underlying the distribution of ODA towards China. This study used descriptive approach and Holti?s concept of internal and external environmental influences in forming of foreign policy. This study also used the concept of ODA by Alan Rix.

The results showed that two factors influence the formulation of Japan's ODA toward China: internal factors and external factors. Economic and political interests are the internal factors that contribute in formulating Foreign Policy. Investment and trade are the indicators of economic interests Japan to China. While positive image, controlling China, and East Asia stability are the factors that influence the formulation of Japan's ODA towards China. Thus the United States and North Korea also played important role in formulating Japan's ODA policy toward China."

"Penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan distribusi PT. Tigaraksa Satria, Tbk (TGKA) dan PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk (EPMT) dengan menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA) selama tahun 2014 hingga tahun 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan  dari website IDX, website perusahaan dan hasil wawancara. Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja kedua perusahaan distribusi selama periode 2014-2017 menunjukkan nilai positif (EVA>0). Pada tahun 2014 nilai EVA TGKA sebesar Rp162.674.706.763 kemudian tahun 2015 naik menjadi Rp191.395.182.514. Pada tahun 2016, TGKA menghasilkan EVA Rp175.608.568.953 dan pada 2017 naik menjadi Rp180.518.201.890. Untuk EPMT pada tahun 2014 menghasilkan EVA sebesar Rp266.090.979.215, EVA di tahun 2015 sebesar Rp287.795.995.923 dan tahun 2016 naik  menjadi Rp310.978.500.588. Sedangkan tahun 2017 nilai EVA EPMT turun menjadi Rp227.805.590.090. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa perusahaan distribusi TGKA dan EPMT dapat menciptakan value bagi investor.

---

This research aims to evaluate financial performances of PT. Tigaraksa Satria, Tbk (TGKA) and PT. Enseval Putra Megatrading (EPMT) as a distribution company using Economic Value Added (EVA) approach during period of 2014 to 2017. This research uses financial report that were obtained obtained from IDX website, company website and interview. The research proves that the financial performance of the two distribution companies for period 2014-2017 show a positive results (EVA>0). In 2014 EVA of TGKA was Rp162.674.706.763 and EVA in 2015 increased to Rp191.395.182.514. In 2016 TGKA created EVA Rp175.608.568.953 and increased to Rp180.518.201.890 in 2017. For EPMT in 2014 created EVA Rp266.090.979.215, EVA in 2015 Rp287.795.995.923 and for 2016 EVA of EMPT increased to Rp310.978.500.588. As for 2017, EVA of EPMT reduced to Rp227.805.590.090. The result of the research shows that TGKA and EPMT as Distribution companies create value for investors."

"Jepang sejak pasca Perang Dunia dikenal sebagai negara pasifis. Hal ini terkait Pasal 9 Konstitusi Jepang yang menjadi dasar identitas Jepang. Kebijakan luar negeri Jepang tampak berfokus pada instrumen dan kebijakan ekonomi dalam mencapai kepentingan nasional. Semenjak Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri di tahun 2012, literatur dan media menyoroti perubahan dalam kebijakan luar negeri Jepang yang diawali oleh pengajuan revisi Abe terhadap Pasal 9 sebagai tonggak identitas Jepang. Selain itu, kepemimpinannya turut disoroti sebagai Perdana Menteri dengan masa jabat terlama di Jepang. Untuk menelaah dinamika kebijakan luar negeri Jepang di era kedua Abe, tulisan ini memetakan 44 literatur dalam bentuk artikel jurnal dengan metode taksonomi yang dikategorisasikan ke lima tema utama, yaitu (1) elemen domestik dalam kebijakan luar negeri, (2) hubungan luar negeri Jepang, (3) isu keamanan dalam kebijakan luar negeri Jepang, (4) isu ekonomi dalam kebijakan luar negeri Jepang, dan (5) isu sosial budaya dalam kebijakan luar negeri Jepang. Dari tinjauan kelima tema utama ini, penulis memetakan konsensus, perdebatan, refleksi, dan sintesis untuk menelaah dan memaknai temuan dari persebaran literatur. Literatur-literatur utamanya memperlihatkan kontra terhadap pandangan negatif media massa dan literatur lainnya terhadap Jepang di era kepemimpinan Shinzo Abe. Penulis menemukan bahwa dinamika perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Jepang di era Abe pada periode 2012-2020 dapat dijelaskan oleh faktor geopolitik dan signifikansi Abe sebagai pemimpin negara yang terletak pada peran pengatur proses pembentukan kebijakan luar negeri dalam politik domestik Jepang. Dari temuan tersebut, tulisan ini merekomendasikan beberapa analisis lanjutan dan pentingnya untuk tidak terfokus hanya pada unit analisis struktur ataupun individu, tetapi faktor domestik menjadi signifikan pula untuk dieksplorasi dalam analisis kebijakan luar negeri.

---

Japan has been known as a pacifist country since the post-World War II period, largely due to Article 9 of the Japanese Constitution, which serves as the foundation of Japan's identity. Japan's foreign policy appears to prioritize economic instruments and policies to pursue national interests. Since Shinzo Abe assumed the position of Prime Minister in 2012, literature and media have highlighted changes in Japan's foreign policy, initiated by Abe's proposal to revise Article 9 as a cornerstone of Japan's identity. Additionally, his leadership has been noted for being the longest-serving Prime Minister in Japan. To examine the dynamics of Japan's foreign policy in Abe's second era, this paper maps 44 literature pieces in the form of journal articles, using a taxonomy method categorized into five main themes: (1) domestic elements in foreign policy, (2) Japan's foreign relations, (3) security issues in Japan's foreign policy, (4) economic issues in Japan's foreign policy, and (5) socio-cultural issues in Japan's foreign policy. From the review of these five main themes, the author identifies consensus, debates, reflections, and syntheses to analyze and interpret the findings from the distribution of literature. The main literature shows contrasting views against the negative perceptions of mass media and other literature towards Japan during Shinzo Abe's leadership. The author finds that the dynamics of change in Japan's foreign policy during Abe's era from 2012 to 2020 can be explained by geopolitical factors and Abe's significance as a leader shaping foreign policy processes in Japan's domestic politics. Based on these findings, this paper recommends several further analyses and emphasizes the importance of not solely focusing on structural or individual units of analysis, but also exploring domestic factors in foreign policy analysis."

"ABSTRAK Tesis ini menaklik hubungan negara dan bisnis dalam kebijakan ekonomi luar negeri China bernama BRI. Berangkat dari konsep ldquo;bina ekonomi negara rdquo; dan metode penelitian kualitatif ndash; studi kasus, penelitian ini mengafirmasi bahwa agenda konektivitas melalui BRI mengandung motif ekonomi dan politik China di Asia Tenggara. Tujuan strateginya, yaitu pendalaman hubungan kerja sama dan kontiunitas internasionalisasi. Penelitian ini menunjukkan aktor bisnis memiliki keterlibatan penting dalam penyelenggaraan bina ekonomi negara. Industri konstruksi infrastruktur dan transportasi merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Proses penetrasi berlangsung dalam empat faktor determinan. Pertama, kebijakan BRI dijadikan sebagai program pembangunan nasional yang sesuai visi China rsquo;s Rejuvenation, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional terunifikasi. Kedua, tujuan antara pemerintah dengan aktor bisnis bersifat kompatibel. Terakhir, hubungan anatar pemerintah dengan kedua sektor industri beserta keterlibatan aktor bisnisnya menjadi direktif dan hierarkis, karena pemerintah melakukan penguasaan sistem kepemilikan, sistem manajemen perusahaan, dan struktur kepemimpinan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berhasil mengendalikan aktor bisnis.Kata kunci: BRI, Negara-Bisnis, Bina Ekonomi Negara, Konektivitas, dan Industri Konstruksi dan Transportasi.

---

ABSTRACT This thesis examines state business relations in Belt and Road Initiative as China rsquo s foreign economic policy. Set forth from ldquo economic statecraft rdquo theory and qualitative method, this research shows that connectivity agenda through BRI have economic and geostrategic motives and interrelated in Southeast Asia. The significance of the strategy are internationalization continuity and deepening of cooperation. This research found that commercial actor as important part to implemented economic statecraft. The penetration process occupy in four determinant factors. First, BRI is positioned as national development and convergent in ldquo China rsquo s Rejuvenation rdquo , so that the relationship between the central government and subnational government is unified. Second, the intrinsic goal is compatible between government and commercial actors. Third, market structure in infrastructure construction and transportation industry sector is created by government become more concentrated and monopoly. Finally, the reporting relationship between state and commercial actors become more directive, hierarchy, and centralized, because government exercises ownership control, corporate managements, and the composition of personnels and company leader is appointed directly by government. The results of this research indicate that state has controlled actor commercial for reach economic and geostrategic aims in Southeast Asia. "

"Penelitian ini melihat UKM sebagai sektor yang mampu bertahan pada krisis ekonomi 1997 dan 2008 serta memiliki kontribusi dalam pertumbuhan GDP dan penyerapan tenaga kerja. Dalam upaya meningkatkan peran UKM di tingkat regional, ASEAN memasukkan UKM sebagai salah satu sektor dalam cetak biru MEA, sehingga dapat mendorong integrasi sektor UKM antar anggota ASEAN. Selanjutnya penelitian ini fokus melihat persiapan UKM, dalam hal ini kebijakan UKM, untuk menghadapi MEA 2015. Secara spesifik, ASEAN telah memberikan empat target utama yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh negara anggota. Oleh karena itu rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah ?bagaiman kebijakan Indonesia dalam mempersiapkan sektor UKM menghadapi MEA 2015.? Metode yang digunakan adalah descriptive case study yang menggunakan dokumen dari peristiwa penting yang memberikan pengaruh bagi pembuat kebijakan, pelajar dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan tiga konsep yaitu regionalisme ekonomi, kerjasama internasional dan kepatuhan, serta kebijakan industri sektor UKM. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa persiapan sektor UKM Indonesia masih belum maksimal, meskipun aspek dokumen legal dapat dikatakan telah tercapai. Namun, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya dilaksanakan.

---

This research studies about SMEs as a sector that is able to stand in economic crisis of 1997 and 2008 and has contributed to GDP growth and employment. In order to increase the role of SMEs at the regional level, ASEAN put SMEs as the one of the sectors in the AEC blueprint and encourage the integration of the SME sectors among ASEAN members. Furthermore, this research focused to look at the preparations of SMEs, SME policy in this case, to face the AEC 2015. Specifically, ASEAN has four main targets are expected to be implemented by member states. Therefore the research question is "how Indonesian policies in the preparation of the SME sector face the AEC 2015." The method used is descriptive case study that used the documents of important events that give effect to the policy makers, students and the community.

This research uses three concepts namely economic regionalism, international cooperation and compliance, industrial policy of SME sector. In the end, the research found that preparation of the SME sectors in Indonesia is still not optimal, although aspects of the legal documents have been achieved. However, implementation on the ground is still not fully implemented both in national and regional policies."