Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerlakuan biaya bunga pinjaman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan berupa bunga deposito yang dikenakan PPh final haruslah berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995, dimana aturan tersebut mengindikasikan adanya dugaan penempatan dana deposito yang berasal dari dana pinjaman bank, apabila hal tersebut terjadi maka biaya bunga pinjaman pada hakikatnya adalah biaya untuk mendapatkan penghasilan berupa bunga deposito yang dikenakan PPh final, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis argumentasi dan pembuktian yang dilakukan oleh Perum Percetakan Uang RI dan Fiskus dalam menentukan bahwa biaya bunga pinjaman merupakan biaya sehubungan dengan penghasilan final atau tidak dan menganalisis Putusan Pengadilan Pajak Perum Percetakan Uang RI ditinjau dari asas kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa menurut argumentasi fiskus koreksi biaya bunga pinjaman dilakukan karena dana yang ditempatkan pada deposito Perum Peruri berasal dari pinjaman sehingga biaya bunga tidak dapat dibebankan secara fiskal, kemudian melalui pembuktian dalam persidangan, fiskus dapat membuktikan bahwa Perum Peruri tidak dapat memenuhi 3 (tiga) unsur pengecualian pada penerapan SE-46/PJ.4/1995, selanjutnya argumentasi Perum Peruri menyebutkan bahwa dana yang ditempatkan pada deposito bukan berasal dari pinjaman, melainkan dari laba ditahan sementara dana pinjaman bukan ditempatkan pada deposito, melainkan pembelian mesin-mesin produksi, kemudian melalui pembuktiannya, Perum Peruri dapat memenuhi 3 (tiga) unsur pengecualian pada penerapan SE-46/PJ.4/1995. Pada Putusan Pengadilan Pajak sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat substansi biaya bunga pinjaman sangat berkaitan erat dengan bidang usaha Perum Peruri, dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Perum Peruri telah memenuhi asas Kepastian Hukum.

---

ABSTRACT

Treatment of loan interest expense for calculate the amount of taxable income in the case that a Taxpayer obtaining deposit interest income which is subject by the final income tax must refer to Director General of Taxes Letter Number SE-46/PJ.4/1995. That rules indicate the alleged placement of deposits derived from bank loans, if this happens, the interest expense on the bank loan is essentially the cost of obtaining income in the form of deposit interest subject to final tax income, so that it cannot be charged as a fiscal costs. The purpose of this research was to analyze the analyze the arguments and evidence carried out by the Perum Percetakan Uang RI and Fiskus to determine that the cost of loan interest is the costs related to the final tax or not, and to analyze the tax court ruling on behalf of Perum Peruri from the legal certainty principal. The study method is qualitative which is used in-depth interviews. The results of this study indicate that according to the arguments of the tax authorities, fiscal correction of the interest loan expense is made because the funds placed on Perum Peruri deposits come from bank loans so that the interest costs cannot be charged as a fiscal costs, and then through verification in the tax court, the tax authorities can prove that Perum Peruri cannot fulfill 3 (three) exceptions in the implementation of SE-46/PJ.4/1995. according to the argument Perum Peruri, which is stated that the funds placed on deposits did not come from bank loans, but from retained earnings while the bank loans funds were not placed on deposits, but for the purchases of production machine. then through its verification, Perum Peruri can fulfill 3 (three) exceptions in the implementation of SE-46/PJ.4/1995. In this dispute of the Tax Court, the Panel of Judges argued that the substance of the loan interest cost was closely related to Perum Peruri's business sector, and the Tax Court Decision that granted all Perum Peruri's appeal had fulfilled the principle of Legal Certainty."

"ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penerapan kebijakan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor. Kebijakan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor yang dibahas dalam penelitian ini adalah tarif khusus bagi bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor yang diatur dalam PP No. 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (indepth interview). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi kebijakan pajak terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan dari kebijakan sebagaimana konsepsi implementasi kebijakan menurut Edwards III yaitu meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini dan terdapat hambatan berupa kurang menariknya kebijakan dan kurang intensifnya sosialiasi yang diberikan oleh pihak implementor.

---

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of income tax policy on interest on deposits from foreign exchange proceeds from exports and identify obstacles and solutions in the application of income tax policies on interest on deposits from foreign exchange proceeds from exports. The Income Tax Policy on interest on deposits from Foreign Exchange Export Results discussed in this study is a special rate for interest on deposits from Foreign Exchange Export Results as regulated in PP No. 123 of 2015 concerning Income Tax on Interest on Deposits and Savings and Bank Indonesia CertificatesThe research method used is qualitative in-depth interview data collection techniques. The results of this study are that in the implementation of tax policy there are four factors that determine the success of the policy as Edwards III's conception of policy implementation includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in achieving the objectives of this policy and there are obstacles in the form of less attractive policies and less intensive socialization provided by the implementor."

"ABSTRAKSengketa pajak terkait pinjaman tanpa bunga pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa masih sering terjadi sampai sekarang. Fiskus mengoreksi pinjaman tanpa bunga menjadi terhutang bunga dengan suku bunga wajar. Namun, dari sekian banyak Putusan Pengadilan Pajak, justru sengketa tersebut sebagian besar dimenangkan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, perlu menganalisis sengketa pajak atas transaksi pinjaman tanpa bunga pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa pajak atas transaksi pinjaman tanpa bunga pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa terjadi ketika transaksi pinjaman tanpa bunga tidak menunjukkan karakter sebagai pinjaman atau transaksi lain yang menunjukkan karakter sebagai pinjaman tanpa bunga. Penentuan karakter yang tidak tepat menyebabkan perlakuan pajak tidak sesuai dengan substansi ekonominya. Oleh karena itu, hal ini harus dilihat dengan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Namun, ketika regulasi yang mengatur transaksi pinjaman tanpa bunga tidak jelas dan terdapat kesenjangan di dalam penerapannya oleh administrasi pajak, yaitu menjadikan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagai panduan untuk melakukan pemotongan withholding tax, akan menimbulkan ketidakpastian.

---

ABSTRACTInterest free loans dispute on related company transaction still and often occur today. Tax Authority corrected interest free loans into arm rsquo s length interest rate. However, Tax Court largely has won the Taxpayer on that dispute. Therefore, it is necessary to analyze the tax dispute on interest free loan transaction on related company. This research was conducted by qualitative approach with in depth interview data collection and literature study. The results of the study indicate that the tax dispute on interest free loan transaction among related companies occurs when the interest free loan transaction does not indicate the substance as a debt or other transaction that indicates the character as an interest free loan. The improper characterization causes the tax treatment to be inconsistent with the substance. Therefore, it should be reviewed by applying the arm rsquo s length principle to prevent tax avoidance practices. However, when the regulation about interest free loan transaction is unclear and there is a gap in its application by the tax auditor, such as applying Article 12 of Government Regulation No. 94 year 2010 as a guidance for withholding tax, it will create uncertainty. "

"Sengketa terjadi atas koreksi biaya royalti penggunaan trademark antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT A Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian koreksi biaya royalti dengan Arm’s Length Principle  (ALP) dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsep yang digunakan adalah ALP atas transfer harta tidak berwujud menurut ketentuan perpajakan domestik dan OECD Transfer Pricing Guideline. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak sesuai dengan ALP dan dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saran dari penulis agar ketentuan TP di Indonesia lebih diperjelas guna mencegah terjadinya sengketa.

---

The dispute arise upon the correction to royalty expense for the use of trademark between PT A Indonesia and Directorate General of Taxes (DGT). This research aims to analyze comfirmity between the correction to royalty expense and the ALP. Also it is to analyze the consideration basis of the Judges at the Indonesia Tax Court in settling  the appeal dispute according to the prevailing tax regulation. The consept use in this research is the ALP of intangible asset transfer according to the domestic tax regulation and OECD Transfer Pricing Guideline. This research use the quantitative method approach. The result shows that the correction to royalty expense conducted by DGT is not complied with ALP and the consideration basis of the Judges’s decision in appeal dispute is in accordance with the prevaling tax regulation. This research suggested it is important to make clearer transfer pricing regulation in Indonesia to avoid any unnecessary disputes."

"Dilatarbelakangi oleh penerapan SAK ETAP yang baru berjalan pada entitas tertentu. Bertujuan menganalisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) atas ketentuan revaluasi aset tetap dan biaya bunga pinjaman bagi pengguna SAK ETAP. Pendekatan dan jenis penelitian ialah kualitatif, deskriptif, cross sectional, murni, serta menggunakan literatur dan wawancara. Hasilnya, kewajiban PPh atas revaluasi aset tetap pengguna SAK ETAP adalah sama seperti Wajib Pajak Badan lainnya (SAK non-ETAP), mulai dari prosedur administratif, kewajiban PPh final, hingga sanksi PPh final atas aset yang akan dialihkan. Selain itu, Kewajiban pph yang harus dipenuhi saat masa konstruksi lebih besar daripada kewajiban pajak PPh setelah masa konstruksi.

---

This research is motivated by the application of the Financial Reporting Standards for Small Medium Enterprise running on a particular entity. Aiming to analyze the fulfillment of Income Tax on the provision of revaluation of fixed assets and the interest expense on loans for users of that accounting standard. Approach and type of research is qualitative, descriptive, cross-sectional, pure, and using literature and interviews. As a result, the fulfillment of income tax obligation for revaluation is the same as the Taxpayer other, ranging from administrative procedures, the final income tax liability, up to the final income tax penalties over the assets to be transferred. In addition, the obligation of income tax to be fulfilled in construction period is greater than the period after that. "

"Kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak yang diatur dalam Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan diantara Wajib Pajak dan fiskus. Penelitian ini mendeskripsikan perkembangan kebijakan imbalan bunga dalam sengketa pajak dan meninjau kebijakan dengan asas kesetaraan. Pendekatan yang digunakan diberlakukannyaa adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya setara.

---

The policy of interest on overpayment related to tax dispute which stipulated in Tax Administration Law and Procedure Year 2007 and Government Regulation Number 74 2011 potentially caused unfairness between taxpayer and tax authority. This research describes the development of the interset policy related to to tax dispute and reviewing the policy with the fair play principle. This research uses descriptive qualitative method with in-depth interview and literature study techniques. This research finds that the interest policy is not fully fair."

"Di era globalisasi, transaksi lintas batas negara dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan melakukan pinjaman luar negeri yang mewajibkan pembayaran bunga pinjaman. Sebagai penghasilan pasif, untuk menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) perlu memperhatikan beneficial owner dari suatu transaksi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan beneficial owner secara konsep yang paling tepat antara DJP, PT XYZ, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, selain itu tujuan lainnya untuk mengetahui penerapan azas kepastian hukum dalam Putusan Banding yang dikeluarkan Pengadilan Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam kasus sengketa ini, penerapan beneficial owner secara konsep menurut PT XYZ adalah yang paling tepat dilakukan dibandingkan penerapan beneficial owner oleh DJP dan Majelis Hakim. Selain itu, dalam kasus ini ketiga belah pihak tidak memenuhi prinsip lex specialis derogate lex generalis, karena mengesampingkan P3B sebagai dasar dalam menentukan beneficial owner. Berdasarkan analisis menurut azas kepastian hukum, dapat dilihat menjadi tiga bagian: kepastian dari segi hukum pajak material dan formal, kepastian hukum dari segi kepastian hukum dari segi jaminan hukum, dan kepastian hukum dari segi menemukan hukum yang diwujudkan dengan metode interpretasi hukum. Untuk mengatasi perbedaan penentuan beneficial owner seharusnya tidak hanya mengacu pada UU Domestik melainkan perlu memperhatikan International Best Practice. Selain itu, perlu meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan tax treaty yang lebih tinggi dibandingkan dengan UU Domestik. Pengetahuan terkait perpajakan internasional khususnya beneficial owner juga perlu ditingkatkan oleh Majelis Hakim untuk memenuhi kepastian hukum, terutama dari segi jaminan hukum dan interpretasi hukum.

---

In the era of globalization, cross-border transactions are carried out by multinational enterprises through foreign loans that require to payment of loan interest. As a passive income, to applying tax treaty it is necessary to pay attention to the beneficial owner of a transaction.This thesis aims to find out the most appropriate concept of beneficial owner between DGT, PT XYZ, and Panel of Judges, in addition the other aims to find out the application of the principle of legal certainty in the Appeal Decision issued by the Tax Court. The research method used in this study is descriptive qualitative method with data collection techniques through library research and field research. In the case of this dispute, the application of conceptually beneficial owner according to PT XYZ is the most appropriate compared to the application of the beneficial owner by the DGT and the Panel of Judges. Furthermore, in this case three parties are not to fulfill the principle of lex specialis derogate lex generalis, because they override the tax treaty as a basis in determining the beneficial owner.Based on the analysis according to the principle of legal certainty, it can be seen as three parts: certainty in terms of material and formal tax law, legal certainty in terms of legal guarantees, and legal certainty in terms of finding laws through legal interpretation methods. To overcome the difference in determining the beneficial owner, it should not only refer to the Domestic Law, but also need to pay attention to International Best Practice. Moreover, there is a necessary to increase the knowledge about position of the tax treaty that is higher than the Domestic Law. The knowledge related international tax especially beneficial owner also needs to be improved by the Panel of Judges to fulfill legal certainty, especially in terms of legal guarantees and legal interpretations."

"Laporan ini memaparkan studi kasus Banding mengenai Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pasal 26 PT B. PT B merupakan klien dari PT Q. Pembahasan mengenai studi kasus Banding ini dimulai dari kronologis terjadinya sengketa banding dalam PT B tersebut, dimana yang menjadi fokus utama adalah adanya koreksi fiskal terhadap PPh 26 PT B. Penjelasan dari terjadinya pemeriksaan, keberatan dan banding pun dipaparkan. Dijelaskan pula bagaimana alur prosedur banding pajak dari dikeluarkannya surat banding hingga jalannya persidangan. Perbandingan alasan terjadinya koreksi yang memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pajak lain yang terkait selain PPh 26 oleh Terbanding maupun tanggapan dari pihak PT B dipaparkan dan didukung pula oleh analisis akhir yang memperlihatkan kekurangan dan kelebihan tanggapan dari masing-masing pihak. Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan alasan dari pihak Terbanding terkait koreksi fiskal yang dikenakan terhadap PPh 26 tersebut.

---

This report describes the case study of Fiscal Correction Income Tax Article 26 of PT B. PT B is a client of PT Q. The explanation of this Tax Appeal case study is started from the chronology of the beginning of the tax appeal process in PT B, the main focus of this case is the appearance of the fiscal correction. The explanation from the arising of the tax audit, tax objection and the tax appeal is presented. This report also presents how the flow of the tax appeal procedure from the issuance of the appeal letter until the series of the appeal defense in tax court. The comparison of the reason for the fiscal correction from both Taxpayer and Directorate General of Tax is also explained with the addition of the explanation of other taxes related and the final analysis which shown the good and bad point of the analysis from each parties. The results from this report show that there is an inconsistency in the reasons explained by the Directorate General of Tax according to the fiscal correction."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Pemeriksa dan PT. ABC atas sengketa koreksi tentang service charge serta menganalisis implikasi pajak yang timbul dalam sengketa koreksi atas service charge ini. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, teori akuntansi dan konsep penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah menurut pendapat Pemeriksa, service charge yang diterima dari transaksi sewa hotel harus diakui sebagai penghasilan PT. ABC karena service charge tersebut merupakan bagian yang melekat pada penerimaan utama PT. ABC dan implikasi pajak yang timbul adalah atas komponen service charge tersebut dikenakan pajak di level perusahaan dan karyawan karena Pemeriksa tidak melakukan penyesuaian pada biaya operasional. Sementara menurut PT. ABC service charge merupakan utang kepada karyawan karena substansi service charge merupakan hak karyawan sehingga tidak berhak diakui sebagai penghasilan PT. ABC, dimana hal ini menyebabkan ketidaksesuaian menurut ketentuan pajak karena PT. ABC diwajibkan untuk memotong PPh 21 karyawan. Oleh karena itu, disajikan skema alternatif dimana Wajib Pajak dapat mengubah skema pencatatan atas service charge atau dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.

---

This study aims to analyze the argumentation between fiscus and PT. ABC for fiscal adjustment dispute regarding service charge as well as analyzing the tax implications arising in the correction dispute regarding service charge. The analysis conducted in this study uses the theory of tax collection systems, tax audits, accounting theories and revenue concepts. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in depth interviews. The results of this study are according to the fiscus' argument, service charge received from a hotel rental transaction must be recognized as revenue of PT. ABC because the service charge is an integral part of PT. ABC and the tax implications arising are that the service charge component is taxed at the company and employee level because the fiscus does not make adjustments to operational costs. Meanwhile according to PT. ABC service charge is a liability to the employee because the substance of the service charge is the employees right so it is not entitled to be recognized as revenue of PT. ABC, where this might cause dispute according to the tax regulations because PT. ABC is required to withold personal employee income tax. Therefore, alternative schemes is presented where the Taxpayer can change the scheme used to record transaction related to service charge or by conducting fiscal reconciliation each year."