Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai relasi sipil-militer di Myanmar. Setelah kurang lebih lima dekade di bawah kekuasaan junta militer, Myanmar kembali menegakkan supremasi sipil melalui penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan Concordance Theory oleh Rebecca Schiff untuk menganalisis relasi-sipil militer di Myanmar setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010 hingga tahun 2019. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis concordance yang terbentuk antara militer, elite politik, dan masyarakat berdasarkan keempat indikator yang dikemukakan oleh Schiff, yaitu Social Composition of the Officer Corps, Political Decision-Making Process, Recruitment Method, dan Military Style. Penelitian ini menemukan bahwa pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang disepakati antara militer, elite politik, dan masyarakat setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010 di Myanmar merupakan hasil dari concordance antara ketiga aktor tersebut, di mana mereka menyepakati keempat indikator dalam Concordance Theory.

---

This research discusses the civil-military relations in Myanmar. After having been under junta military rule for almost five decades, Myanmar successfully re-established civilian supremacy through the 2010 general elections. Combined with a qualitive approach, this research used the Concordance Theory by Rebecca Schiff to analyse the civil-military relations in Myanmar after the 2010 general elections until 2019. It analyses the concordance among the military, the political elites, and the citizenry in Myanmar based on the four indicators of the Concordance Theory, which are Social Composition of the Officer Corps, Political Decision-Making Process, Recruitment Method, and Military Style. The findings of this research indicate that the distribution of power in the government agreed among the military, the political elites, and the citizenry after the 2010 general elections in Myanmar was a result of the concordance among the three actors, in which they agreed upon the four indicators in the Concordance Theory."

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Myanmar setelah dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2010 dengan tujuan untuk mengubah kepemimpinan di Myanmar. Analisis yang digunakan untuk melihat permasalahan yaitu menggunakan teori demokratisasi dari Samuel P. Huntington, teori demokrasi dari Thomas Mayer dan Robert Dahl, dan sistem pemilihan dari Dr. Ichlasul Amal. Penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan studi literatur dalam teknik pengumpulan data dan analisis data. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa dengan terpilihnya pemerintahan yang baru melalui pemilihan umum semakin memberikan peluang terhadap perubahan politik di Myanmar dengan menjalankan prinsip demokrasi pada pemerintahan Myanmar yang baru. Ini merupakan langkah awal dari sebuah proses perubahan yang sedang berlangsung di Myanmar.

---

The purpose of this thesis is to determine the extent of the ongoing democratization process in Myanmar after the implementation of the general election in 2010 which aimed to change the leadership in Myanmar. The analysis is used to see the problems of using the theory of democratization from Samuel P. Huntington, democratic theory of Thomas Mayer and Robert Dahl, and the electoral system from Dr. Ichlasul Amal. The authors used qualitative methods in the study of literature. Also, the writer used data collection techniques and data analysis. The result/conclusion of this thesis is: this revolution of a new government through general elections had increasingly provide opportunities for political change in Myanmar by applying the principles of democracy in Myanmar's new government. This is the first step of a process of change in Myanmar."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta oleh militer di Myanmar tahun 2021. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan kerangka teori milik Harold Crouch tentang faktor pendorong intervensi militer. Crouch mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kudeta yang dilakukan oleh militer, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi orientasi dan kepentingan militer, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, keadaan politik, dan faktor dunia internasional. Dengan memaparkan faktor-faktor tersebut, faktor internal dan faktor eksternal merupakan faktor yang melatarbelakangi kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Faktor internal berkaitan dengan orientasi militer bahwa hanya Tatmadaw satu-satunya institusi yang bisa menjaga keutuhan negara dan faktor kepentingan militer dimana menguatnya supremasi sipil berpotensi rentan bagi konglomerasi bisnis yang dijalankan Tatmadaw. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kemenangan partai NLD pada pemilihan umum tahun 2020 berpotensi menghilangkan dominasi yang dimiliki oleh Tatmadaw.

---

This study discusses the factors that led to the military coup in Myanmar in 2021. With a qualitative approach, this study uses Harold Crouch's theoretical framework regarding the factors driving military intervention. Crouch argued that there were two factors behind the coup carried out by the military, namely internal factors and external factors. Internal factors include military orientation and interests, while external factors relate to socio-economic conditions, political conditions, and international factors. By explaining these factors, internal factors and external factors are the factors behind the coup in Myanmar in 2021. The internal factors are related to the military orientation that only the Tatmadaw is the only institution that can maintain the integrity of the country and the military interest factor where the strengthening of civilian supremacy has the potential vulnerable to the business conglomerates run by the Tatmadaw. Meanwhile, external factors related to the victory of the NLD party in the 2020 general election have the potential to eliminate the dominance of the Tatmadaw."

"Tesis ini membahas mengenai latar belakang terjadinya transisi demokrasi di Myanmar dengan menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi selama tahun 2003-2010. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa transisi demokrasi di Myanmar terjadi karena inisiatif elit penguasa yang secara dominan didorong oleh faktor-faktor eksternal yang datang dari aktor internasional. Argumen ini didapatkan setelah dilakukannya analisis perbandingan antara faktor internal dan faktor eksternal yang ada di Myanmar. Faktor-faktor yang dianalisa diambil dari indikator-indikator konsep transisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli.

---

The focus of this study is about the democratic transition in Myanmar. This research is conducted using quantitative method, focusing mainly in literature study. The purpose of this research is to identify reasons behind the democratic transition in Myanmar by analyzing the events happening during 2003-2010. The finding of this research describes that external factors and international actors is determinant in pushing the military regime to start the democratic transition in Myanmar. This argument derived from a comparative analysis between internal and external factors existed in Myanmar. These factors are taken from democratic transition concept indicators stated by the experts."

"Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak di mana pemilih memilih eksekutif dan parlemen dalam satu pelaksanaan. Sebagai Pemilu serentak pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bukan hanya memiliki tujuan dalam menyelenggarakan Pemilu yang aman tetapi juga meningkatkan partisipasi pemilih yang terus menurun di setiap pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, KPU membuat strategi sosialisasi dan komunikasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, maka pemerintahan hasil Pemilu memiliki legitimasi yang baik. Konsep area Hubungan Masyarakat (Humas) politik dapat membantu Humas dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, penelitian ini menganalisis fungsi Humas Politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih oleh KPU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus organisasi penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan KPU menjalankan area Humas politik, namun beberapa area dijalankan belum optimal. Manajemen isu, evaluasi dan krisis belum dijalankan secara maksimal oleh KPU. Sedangkan area news management dan manajemen event lebih optimal. Komunikasi digital juga telah dilaksanakan walaupun terkait engagement perlu ditingkatkan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada area lain yang tidak dijelaskan dalam area Humas politik, tetapi dilakukan oleh KPU, yaitu area promosi.

---

Election 2019 was the first simultaneous election for Indonesian to vote executive and legislative in one time. As the first simultaneous general election, General Election Commission or Komisi Pemilihan Umum (KPU) has main purpose not only organize election but also how to increase voter turnout. Voter turnout had been declined since every general election. For that reason, KPU prepared strategies to communicate and socialize election to voter. If voter turnout is higher, the elected government will get a good legitimation from its people. Working area for Politic Public Relations (PR) might assist PR to archive organization’s goal. Therefore, this research was trying to analyze general election socialization strategies that coherence with domain of political PR and related to increase voter turnout. This research was using qualitative research with case study of election organization in Indonesia. Result of this research showed KPU run domain of political PR, but some domains are not implemented optimally. The KPU has not yet fully implemented the issue management, evaluation management and crisis management. Meanwhile, domain of news management and event management are more optimal. Digital communication has also been implemented although related to engagement needs to be improved. The findings of this study also indicate that there is other domain that are not explained in domain of political PR, but are carried out by the KPU, domain of promotion.

"

"Pasca pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, Sudan mengalami penurunan pendapatan negara yang membuat kondisi perekonomian memburuk. Kondisi perekonomian ini juga menyebabkan anggaran untuk militer dikurangi dan memicu maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat. Masyarakat yang tidak puas terhadap kondisi tersebut melakukan aksi protes yang dimulai pada akhir tahun 2018. Puncaknya pada 11 April 2019, Al-Bashir dicopot dari jabatannya sebagai Presiden oleh pihak militer Sudan dan memasuki masa pemerintahan transisi yang diwakili TMC dari pihak militer dan perwakilan dari pihak sipil yang diwakili oleh Forces of Freedom and Change (FFC), kedua organisasi tersebut kemudian membentuk Dewan Kedaulatan dan menandatangani Draft Piagam Konstitusi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kudeta militer Sudan tahun 2019, mengetahui proses pemerintahan transisi Sudan setelah adanya kudeta, dan mengetahui dampak kudeta terhadap masyarakat Sudan. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis, dan deskriptif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil dari tulisan ini adalah Kudeta Militer di Sudan dapat terjadi karena pemerintah telah kehilangan legitimasinya, sehingga militer dapat melakukan intervensi dan mencopot jabatan al-Bashir. Dalam proses transisinya, pemerintahan transisi Sudan lebih didominasi oleh militer dibanding sipil, bahkan pihak militer membubarkan pemerintahan transisi secara sepihak pada Oktober 2021. Kudeta ini menyebabkan adanya reformasi hukum-hukum Islam di Sudan serta normalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya dalam mencari dukungan dari pihak internasional.

---

After the separation of South Sudan in 2011, Sudan experienced a decline in state income which made economic conditions worsened. This economic condition also led to a reduction in the budget for the military and triggered widespread corruption cases among officials. Sudanese who are dissatisfied with these conditions hold protest that started in late 2018. The peak was on April 11, 2019, Al-Bashir was removed from his position as President by the Sudanese military and entered a transitional government represented by the TMC from the military and representatives from the civilian side represented by the Forces of Freedom and Change (FFC), the two organizations then formed the Sovereign Council and signed the Draft Constitutional Declaration. This article aims to find out the causes of the Sudanese military coup in 2019, to find out the process of Sudan's transitional government after the coup, and to find out the impact of the coup on Sudanese society. This article was compiled using qualitative, analytical, and descriptive research methods using a literature study approach. The result of this paper is that the Military Coup in Sudan can occur because the government has lost its legitimacy, so the military can intervene and remove al-Bashir from his position. In the transition process, Sudan's transitional government is dominated by the military rather than civilians, the military even disbands the transitional government unilaterally in October 2021. This coup led to the reform of Islamic laws in Sudan and the normalization of relations with Israel in an effort to seek international support."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh Aung San Suu Kyi terhadap kemenangan partai National League for Democracy(NLD) pada pemilihan umum di Myanmar tahun 2015. Dalam kemenangan mutlak yang diraih partai NLD, banyak faktor yang melatarbelakangi kemenangan tersebut. Salah satunya berasal dari figur Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi merupakan figur yang sangat populer dengan peran politiknya untuk mendorong transisi demokrasi di Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi literatur. Teori yang digunakan yaitu Capital Theory oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu mengkategorikan modal menjadi empat bentuk; modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, Aung San Suu Kyi merupakan agent atau pemilik modal dan pemilu 2015 merupakan arena yang sedang diperjuangkan untuk meraih kekuasaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Aung San Suu Kyi memiliki keempat bentuk modal yang diklasifikasikan oleh Bourdieu. Modal ekonomi berasal dari bantuan ekonomi AS. Modal budaya berasal dari keseluruhan kualifikasi intelektual berupa pendidikan formal, ajaran Buddha Theravada yang diwariskan ibunya, dan kemampuan menulis serta pidato di depan umum. Modal sosial berasal dari jaringan sosial dengan masyarakat etnis, kelompok-kelompok mahasiswa, dan mantan personil militer. Modal simbolik berasal dari statusnya sebagai anak Jenderal Aung San. Penelitian ini juga memberi kesimpulan bahwa dari keempat modal yang dimiliki Aung San Suu Kyi, modal sosial dan modal simbolik yang memiliki pengaruh besar terhadap kemenangan partai NLD pada pemilu tahun 2015.

---

This thesis discusses the influence of Aung San Suu Kyi on the victory of National League for Democracy (NLD) party on 2015 General Election in Myanmar. In the absolute victory achieved by NLD party, many factors became the background of that victory. One of those factors came from the figure of Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi is a very popular figure with her political role to push the democratic transition in Myanmar. This study uses qualitative method by collecting data from literature studies. The theory being used is Capital Theory by Pierre Bourdieu. Bourdieu categorizes capital into four forms: economic capital, cultural capital, social capital, and symbolic capital. The result of this study proves that, Aung San Suu Kyi is an agent or owner of capital and 2015 election is an arena that is being fought to obtain power. This study also found that Aung San Suu Kyi had all four forms of capital classified by Bourdieu. Economic capital comes from US economic aid. Cultural capital comes from the overall intellectual qualification in the form of formal education, Theravada Buddhism inherited from her mother, and the ability to write as well as public speaking in front of public. Social capital comes from social networks with ethnic communities, student groups, and former military personnel. Symbolic capital comes from her status as General Aung Sans daughter. This study also concludes that of the four capital owned by Aung San Suu Kyi, social capital and symbolic capital had major influence on the victory of the NLD party in 2015 General Election."