Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai dampak rivalitas oligarki antara Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra terhadap terjadinya kudeta militer tahun 2006 dan 2014 di Thailand. Dengan menggunakan teori oligarki oleh Jeffrey A. Winters dan konsep kudeta oleh Edward Luttwak, penelitian ini mengidentifikasi oligarch yang menghadapi berbagai ancaman dalam mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana rivalitas yang terjadi antar oligarch tersebut, dan melihat bagaimana rivalitas tersebut berpengaruh terhadap terjadinya kudeta militer di tahun 2006 dan 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra merupakan oligarch karena mereka memiliki sumber daya kekuasaan: hak politik formal; jabatan resmi; kuasa pemaksaan; kekuatan mobilisasi; dan kekuasaan material. Merujuk pada cara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman, Raja Bhumibol Adulyadej tergolong sebagai oligarch sultanistik, sementara Thaksin Shinawatra tergolong sebagai penguasa kolektif. Bentuk konkret dari rivalitas kedua oligarch tersebut dapat dilihat melalui bangkitnya kelompok yellow shirt dan red shirt. Rivalitas yang terjadi antara kedua oligarch tersebut pada akhirnya berujung pada kudeta militer di Thailand tahun 2006 dan 2014. Kedua tersebut merupakan bentuk dari pola revolusi karena tujuannya adalah untuk membuat perubahan dalam struktur sosial politik, yakni untuk menggulingkan Thaksin Shinawatra dari pemerintahan dan menghapus pengaruhnya dalam konstelasi politik yang akan datang.

---

ABSTRACT

This research discusses the impact of the oligarch rivalry between King Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra towards the 2006 and 2014 military coups in Thailand. By combining the oligarch theory by Jeffrey A. Winters and the concept of coup by Edward Luttwak, it identifies the oligarchs who must deal with several threats in their attempt to defend their wealth and power. The purpose of this research is to see how far the rivalry goes between the two oligarchs and aims to see how it later contributes to the military coup in 2006 and 2014. The findings of this study suggest that King Bhumibol Adulyadej and Thaksin Shinawatra are both oligarchs because they have power resources: formal political rights; official position; coercive powers; mobilizational power; and material power. In terms of how they respond to several threats, while King Bhumibol Adulyadej is considered to be a sultanistic oligarch, Thaksin Shinawatra is considered to be a collective authority. The form of this oligarch rivalry is visible through the rise of the yellow shirt and the red shirt group, and eventually resulted in a military coup in Thailand in 2006 and subsequently the 2014 coup. Both coups were considered as a revolutionary coup because the aim was to make changes in the socio-political structure, namely replacing Thaksin Shinawatra from the prime minister's position and remove his influence in upcoming politics."

"ABSTRAK

Skripsi ini mencoba membahas pengaruh hubungan Raja-militer di

Thailand terhadap Konstitusi 2007. Untuk menjelaskan pengaruh Raja-militer,

digunakan teori militer, elit, peran Raja dan konstitusi. Metode penelitian yang

dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian

menunjukan bahwa hubungan Raja-militer di Thailand memiliki pengaruh

terhadap Konstitusi 2007. Hubungan Raja-militer bisa dilihat dari pasal-pasal

yang ada dan saat proses penyusunan draft Konstitusi 2007. Kesimpulannya,

Konstitusi 2007 bukanlah konstitusi yang demokratis melainkan suatu konstitusi

yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja yaitu Raja dan militer.

---

Abstract

The thesis discussed the influence of King-Military relations in Thailand

to the Constitution of 2007. The theory of military, elite as well as role of King

and Constitution are applied in order to further explain the influence of the King-

Military. The research methodology is qualitative through literature study. The

research presented that the relations between King and Military in Thailand has

given influence to the Constitution of 2007. The relations itself was reflected

through the existing articles and the establishment process of the Draft

Constitution 2007. As a conclusion, the constitution of 2007 is understood as a

non democratic constitution which will only give advantage to several parties :

King and the Military."

"Pembangunan kota yang semakin intensif membuat kota semakin panas. Hal ini dapat diidentifikasi dari pola spasial suhu permukaan daratan (SPD), yang merupakan salah satu indikator terjadinya pemanasan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan SPD beserta pengaruh antara tutupan lahan, kerapatan bangunan, kerapatan vegetasi terhadap suhu permukaannya. Variabel yang digunakan didapat dari hasil pengolahan citra Landsat 7 (tahun 1999), Landsat 5 (tahun 2006) dan Landsat 8 (tahun 2014).Hasil analisa menunjukkan bahwa distribusi suhu permukaan daratan mengikuti pola tutupan lahan, kerapatan bangunan dan kerapatan vegetasi di Kota Bekasi. Perkembangan kota dapat terlihat dari perubahan dominasi tutupan lahan dari vegetasi di tahun 1999 berubah menjadi lahan terbangun tahun 2006-2014. Kecamatan yang telah mengalami perkembangan pesat berada di Kecamatan Jatiasih. Lahan terbangun memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap peningkatan suhu permukaan daratan, yang kemudian diikuti oleh lahan terbuka, badan air dan vegetasi.Dari tahun 1999-2014, variasi suhu permukaan daratan semakin bertambah karena semakin menurunnya kerapatan vegetasi akibat kerapatan bangunan yang semakin meningkat. Wilayah dominasi SPD tinggi mengalami pergeseran dari bagian utara ke tengah kota pada periode 1999-2006 dan terus menuju bagian selatan pada periode 2006-2014, dengan pola SPD tinggi berada di sepanjang jalan arteri.

---

Intensified urban development makes cities hotter. It can be identified from the spatial patterns of land surface temperature (LST), which is one indicator of global warming. This study aims to determine the development of the LST and the influence between land cover, building density, vegetation density on the surface temperature. Variables used obtained from image processing Landsat 7 (1999), Landsat 5 (2006) and Landsat 8 (2014).

The analysis shows that the distribution of land surface temperature follows the pattern of land cover, vegetation density and building density in Bekasi City. Development of the city can be reflected from the dominance of land cover change of vegetation in 1999 turned into land up in 2006-2014. Rapidly growing district is Jatiasih District. Land up having the strongest influence on the increase in land surface temperature, which is then followed by open land, water area and vegetation.

From 1999 to 2014, the land surface temperature variation is increasing due to the decline in the density of vegetation as a result of the ever increasing building density. Region of high land surface temperature dominance shifted from the north to the center of the city in the period 1999-2006 and continue towards the south in the period 2006-2014, with a high temperature pattern is along the arterial roads."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradigma militer Turki yang masih beranggapan bahwa militer masih mendominasi berbagai aspek dalam sosial politik Turki sebagaimana pada masa awal pemerintahan Republik. Kudeta lima jam membuktikan kapabilitas Erdogan yang mampu mengalahkan dominasi militer di Turki sehingga kondisi ini mengharuskan militer Turki untuk melakukan penyesuaian dengan gaya kepemimpinan dan sistem politik Erdogan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai media cetak dan digital seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan mengenai dinamika militer di Turki serta berbagai perubahan kebijakan pada militer Turki pasca kudeta 2016. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah transisi demokrasi Huntington dan Strong State Francis Fukuyama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Adaptasi militer Turki dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu Adaptasi Ideologi, Adaptasi Konstitusi dan Adaptasi Organisasi Militer (Restrukturisasi Organisasi). Pada Adaptasi Ideologi Sekuler-Kemalis di Tubuh Militer menitik beratkan pada ketegangan antara ideologi Pro Islam-Konservatif dengan ideologi Kemalist Sekuler. Pada Adaptasi konstitusi terjadi beberapa perubahan yakni melemahnya kewenangan dan keterlibatan militer dalam sistem politik di Turki, sehingga kewenangan yang diberikan terhadap militer hanya sebatas pada pertahanan negara saja. Pada Adaptasi Organisasi Militer, Erdogan mengambil kebijakan yang cukup ekstrem yaitu untuk mengembalikan konteks militer ke barak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan kontrol pemerintahan sipil terhadap Angkatan Bersenjata Turki pasca percobaan kudeta terjadi pada tahun 2016.

---

This research is motivated by the Turkish military paradigm which still thinks that the military still dominates various aspects of Turkey's social politics as in the early days of the Republican government. The five-hour coup proved Erdogan's capability to defeat military domination in Turkey, so that this condition required the Turkish military to make adjustments to Erdogan's leadership style and political system. The method used in this research is qualitative. The data was obtained through a literature review of various print and digital media such as books, scientific articles, and reports on military dynamics in Turkey as well as various policy changes to the Turkish military after the 2016 coup. The theory used in this research is Huntington's democratic transition and Francis Fukuyama's Strong State.  This study concludes that Turkey's military adaptation can be seen from three dimensions, namely Ideological Adaptation, Constitutional Adaptation and Military Organizational Adaptation (Organizational Restructuring). The Adaptation of Secular-Kemalist Ideology in the Military Body focuses on the tension between Pro-Islamic-Conservative and the Secular Kemalist. In the adaptation of the constitution, several changes occurred, namely the weakening of the authority and involvement of the military in the political system in Turkey, so that the authority given to the military was only limited to national defense. In the adaptation of the Military Organization, Erdoğan took a quite extreme policy, namely to return the military context to the barracks. This phenomenon shows that there has been an increase in the control of the civilian government over the Turkish Armed Forces after the attempted coup occurred in 2016."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan tentang kronologi pemerintahan Muhammad Mursi sejak dilantik hingga dikudeta oleh militer Mesir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan dari penelitian ini adalah menjelaskan secara kronologis situasi dan kondisi Mesir pada masa pemerintahan Muhammad Mursi sejak dilantik hingga dikudeta. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga membuktikan bahwa peristiwa kudeta presiden yang dilakukan oleh militer Mesir tersebut bukan merupakan kudeta menurut Edward Luttwak dan Eric A. Nordlinger, melainkan sebuah penggulingan yang dieksekusi oleh militer Mesir.

---

ABSTRACTThis thesis describes the chronology of Egypt government under the reign of Muhammad Mursi, starting from his coronation until his coup by Egyptian Armed Force. The method used is the historical method consisting of a selection of topics, heuristic, verification, interpretation, and historiography. The result of this thesis is to explain in chronological circumstances of Egypt during the reign of Muhammad Mursi since his coronation until his coup. In addition, the result of this thesis shows that the president coup d?etat events conducted by the Egyptian Armed Force is not a coup by Edward Luttwak and Eric A. Nordlinger theories, but an overthrow which was executed by the Egyptian Armed Force."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji kudeta selama masa pemerintahan Necmettin Erbakan dan Recep Tayyib Erdogan, di mana hasil kedua kudeta tersebut menunjukkan kontradiksi. Penelitian ini menggambarkan secara kualitatif faktor-faktor yang memimpin kudeta dengan melihat faktor militer internal dan eksternal. Mengacu pada teori penyebab kudeta oleh Eric Nordlinger menemukan bahwa, pertama Keberhasilan atau kegagalan kudeta ditentukan oleh kondisi internal militer, semakin kuat militer internal, semakin besar kemungkinan kudeta akan berhasil. Keberhasilan kudeta terhadap Erbakan didorong oleh faktor militer internal yang kuat dan kegagalan kudeta terhadap Erdogan disebabkan oleh faktor militer internal yang lemah melalui amandemen konstitusi 1982. Jika stabilitas dan keamanan negara stabil maka peluang kudeta untuk berhasil sangat kecil. Kegagalan kudeta terhadap Erdogan adalah efek dari stabilitas dan keamanan negara yang cenderung lebih stabil dan aman daripada selama pemerintahan Erbakan yang menderita krisis ekonomi yang berkepanjangan dan masalah-masalah Kurdi yang tak berujung.

---

ABSTRAKThis thesis examines coups during the reign of Necmettin Erbakan and Recep Tayyib Erdogan, in which the result of those two coups show a contradiction. This study describes qualitatively the factors that led the coup by looking at internal and external military factors. Referring to the theory of the cause of coup by Eric Nordlinger found that, first The success or failure of a coup is determined by the internal condition of the military, the stronger the internal military, the more likely the coup will succeed. The success of the coup against Erbakan was driven by a strong internal military factor and the failure of the coup against Erdogan was caused by the weak internal military factor through the 1982 constitutional amendment. If the stability and security of the country is stable then the chances of coup to be succeeded are very small. The failure of the coup against Erdogan was the effect of the stability and security of the state which tended to be more stable and secure than during the Erbakan government which suffered a prolonged economic crisis and the endless Kurdish problems."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kegagalan kudeta militer faksi Gulenis di Turki pada 15 Juli 2016. Adapun permasalahan yang dilihat adalah pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kudeta militer faksi Gulenis di Turki 15 Juli 2016? dan kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi gagalnya kudeta militer faksi Gulenis di Turki 15 Juli 2016?. Dalam mengalisis kasus di atas, peneliti menggunakan teori kudeta Edward Luttwak yang berbicara mengenai tahapan-tahapan suatu kudeta agar kudeta tersebut berhasil. Gagalnya kudeta dalam menjalankan tahapan tersebut akan menyebabkan gagalnya kudeta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun data-data dalam penelitian ini peneliti dapatkan melalui telaah dokumen dan literatur ilmiah serta juga melakukan wawancara. Temuan dari penelitian ini adalah, pertama, gagalnya kudeta militer faksi Gulenis ini disebabkan oleh gagalnya kelompok kudeta menangkap aktor kunci seperti Presiden Erdogan dan Perdana Menteri Binali Yildirim sehingga kedua tokoh tersebut berhasil memobilisasi massa untuk menolak kudeta. Kedua, adanya penolakan dari berbagai lapisan masyarakat Turki sehingga kelompok kudeta gagal dalam mendapatkan dukungan masyarakat atas kudeta yang dilakukan. Kedua faktor ini kemudian mempengaruhi gagalnya kudeta. Penelitian ini juga melihat adanya peran penting kemajuan teknologi seperti FaceTime dan media sosial yang mempengaruhi gagalnya kudeta karena FaceTime dan media sosial seperti Facebook dan Twitter dijadikan alat oleh Erdogan dan Binali Yildirim untuk berkomunikasi dan mengajak masyarakat menolak upaya kudeta. Media sosial juga dijadikan oleh masyarakat Turki sebagai sumber informasi tentang kudeta dan alat untuk menyebarkan aksi penolakan terhadap kudeta. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya menangkap aktor kunci seperti aktor pemerintahan dan militer dalam suatu kudeta disamping juga menguasai tempat-tempat strategis serta kelompok kudeta juga harus mendapatkan dukungan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat agar suatu kudeta berhasil dijalankan. Di sini juga penelitian ini menegaskan pentingnya menguasi perkembangan teknologi dan media sosial untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kudeta yang dijalankan.

---

ABSTRACT This study discusses about the failure of military coup of Gulenist faction in Turkey on July 15, 2016. The observed problems are what factors that led to the failure of the military coup of Gulenist faction in Turkey were and how these factors affect the collapse of the Gulenist military coup did. The researcher uses Edward Luttwak 39 s coup theory which speaks about the stages of a coup in order for the coup to succeed to analyze this case. Furthermore, a case study approaches with qualitative research methods are used in this study. The data in this study research were done by literature reviews and interviews. The result showed that the failure of the Gulenist military coup d 39 etat was caused by the failure of the coup group to arrest the key actor such as President Erdogan and Prime Minister Binali Yildirim so that the two figures succeeded in mobilizing the mass to decline the coup. Moreover, there was some refusal from various Turkish society so that the coup group failed to gain public support. Technological advances such as FaceTime and social media also have an important role that affected the failure of the coup. FaceTime and social media such as Facebook and Twitter were used as tools by Erdogan and Binali Yildirim to communicate and invite people to decline the coup attempt. Social media was also used by Turkish society as a source of information and a tool to spread action against the coup d 39 etat. In conclusion, this study confirms that the importance of arresting key actor such as government and military actors in a coup while dominates the strategic places. The coup group must also have public support to get a successful coup. The study also emphasizes the importance of technology and social media to influence society about the coup."

"Skripsi ini menjelaskan bagaimana hubungan klientelisme yang terbentuk antara kelompok militer baik kelompok gerilya maupun paramiliter dengan salah satu Presiden Pastrana ataupun Uribe, yang menjadikan kekerasan di Kolombia sangat sulit untuk ditangani. Namun daripada itu dari hubungan klientelisme tersebut, masing-masing kedua presiden dapat menghasilkan kebijakan yang menjadi upaya pengurangan kekerasan di Kolombia. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Fokus dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana hubungan klientelisme dengan kekerasan di Kolombia dalam upaya pengurangan kekerasan masa pemerintahan kedua presiden. Adapun kesimpulan yang didapat adalah kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan kekerasan di Kolombia.

---

This thesis explains about how clientelistic relations between military groups (guerilla and paramilitary groups) with either one of the President Pastrana and Uribe, which makes violence in Colombia becomes one of the hardest problem to deal with. However, in this clientelistic relations, each of the president could make policies in means of violence reduction in Colombia. Methods of this inquiry is qualitative research by literature research. The focus of this research is to explain the connection between violence reduction with clientelism in both Pasrana and Uribe presidency. The conclusion of this research is the policies in both presidency had not yet to solve the violence problem in Colombia."