Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) merupakan suatu kebijakan yang melibatkan sinergi antar Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia secara kolaboratif. Kebijakan KSWP meningkatkan kapabilitas Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak serta membantu dalam pembentukan basis data perpajakan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KSWP sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan paradigma post-positivist, dengan mengacu pada model implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle. Data yang dikumpulkan berbentuk data kualitatif, yang ditranskrip dan dianalisis dengan metode successive approximation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KSWP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat digolongkan ke dalam kategori berhasil karena lingkungan implementasi yang mendukung serta kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor, tetapi dengan catatan rendahnya tingkat pengetahuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor terhadap kebijakan KSWP.

---

Tax Clearance Simplified System (KSWP) is a policy that involves synergy between Government Institution to improve taxpayer compliance in Indonesia collaboratively. This policy enhances the capability of the Directorate General of Taxes to detect taxpayer disobedience and helps in establishing a strong taxation database. This study aims to analyze the implementation of KSWP policies as an effort to increase taxpayer compliance in the City Government of Bogor. This study uses a quantitative approach with the post-positivist paradigm, with reference to the Merilee S. Grindle public policy implementation model. Data collected in the form of qualitative data, which are transcribed and analyzed by successive approximation methods. The results showed that the implementation of the KSWP policy within the City Government of Bogor could be categorized as a success because of the supportive implementation environment and readiness of resources owned by the City Government of Bogor, but with a note of the low level of knowledge of the Bogor City One Stop Service and Integrated Services (DPMPTSP Kota Bogor) towards KSWP policies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan mengetahui keadaan kepatuhan dalam hal pelaporan dan pembayaran SPTPD Masa serta rata-rata jumlah setoran setelah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak daerah pada Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitiatif deskriftif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara atau focus group discussion (FGD) dan studi kepustakaan atau pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah telah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pemeriksaan yang berlaku, namun masih belum didukung oleh infrastruktur yang memadai dan adanya permasalahan seperti ketersediaan SDM dan struktur organisasi, belum dilakukan penyesuaian program pemeriksaan secara tertulis dan Kertas Kerja Pemeriksaan yang belum lengkap. pemeriksaan pajak daerah telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 35,09 persen dari total 57 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pelaporan SPTPD Masa dan sebesar 48,48 persen dari total 33 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pembayaran masa pajak daerah serta rata-rata jumlah pembayaran masa pajak daerah untuk 24 wajib pajak daerah yang telah diterbitkan SKPDKB meningkat sebesar 31,78 persen dari jumlah rata-rata sebelum pemeriksaan sebesar Rp584.904.637,70.

---

This research’s purposes is to know the implementation of local tax audit phase, the condition of compliance in terms of reporting and payment of SPTPD Masa and the average amount of payment after the implementation of local tax audit to the taxpayer at Tangerang City Municipal. It is a case study with descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews or focus group discussion (FGD) and literature study or collection of documents. The results show the local tax audit in had been implemented based on the local tax audit standards and procedure, but is not supported by an adequate infrastructure and there are problems such as the availability of human resources and organizational structure, any adjustment of the written audit program had not been done and the incomplete of working paper. The local tax audit had increased the taxpayer compliance by 35.09 percent of the total 57 taxpayer who were previously non compliance in the reporting timeliness of the SPTPD Masa, 48.48 percent of the total 33 taxpayer who were previously non compliance in the payment timeliness of the local tax period and the average payment of local tax period for the 24 local taxpayers which issued by SKPDKB has increased by 31.78 percent from the average payment before the implementation of local tax audit by Rp584.904.637,70."

"ABSTRAKRendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang tercermin dalam tax ratio Indonesiayang relatif rendah dibandingkan dengan negara asia tenggara. Hal tersebut menjadikan Reinventing policy sebagai salah satu alternatif yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015. Reinventing policy ditujukan untuk meningkatkan penerimaan, mendorong kepatuhan Wajib Pajak serta memperkuat basis data di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Kebijakan ini memberi keringanan Wajib Pajak dengan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak melalui surat permohonan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Skripsi ini merupakan studi kasus implementasi kebijakan reinventing policy di KPP PMA Lima dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reinventing policy dikatakan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang telah dilakukan KPP PMA Lima dalam pelaksanaan kebijakan ini diantaranya melakukan sosialisasi, himbauan dan melakukan lembur di akhir batas pelaksanaan kebijakan.

---

ABSTRACTThe low level of tax compliance in Indonesia which is reflected in Indonesia 39 s tax ratio is relatively low compared with countries of Southeast Asia. It made Reinventing policy as an alternative released by government in mid 2015. Reinventing policy aimed at increasingtax revenue, tax compliance and also strenghten database at Directorate General of Taxation DJP . This policy gives relief taxpayer by reducing or removing the administrative sanction of taxes through petition regulated in Finance Minister Regulation No. 91 PMK.03 2015. This thesis is a case study implementation of reinventing policy in KPP PMA Lima using qualitative research methods. The results of this study indicate that implementation of reinventing policy has failed in increasing tax revenues and tax compliance. In optimizing this policy, the tax office undertakes socialization activities, provide appeal to taxpayer and do overtime at the end of utilization limit of reinventing policy."

"Masih banyak Wajib Pajak (WP) Hotel di Kota Yogyakarta yang belum menerima insentif pengembalian pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang dan implementasi dari kebijakan pengembalian pajak kepada Wajib Pajak hotel di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan post positivist melalui wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Latar belakang kebijakan pengembalian pajak dibuat adalah karena pemerintah daerah ingin memberikan insentif kepada WP Hotel yang telah berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Dari empat faktor dalam implementasi kebijakan, masih terdapat beberapa kekurangan dalam faktor komunikasi dan sumber-sumber. Kurangnya jumlah staf di pemerintah daerah berimplikasi pada minimnya sosialisasi kepada WP Hotel sehingga para WP kurang paham mengenai insentif pajak ini.

---

There are still many Hotel Taxpayers in Yogyakarta City who haven?t receive tax repayment incentive. This research was aimed to describe background and implementation of tax repayment policy in Yogyakarta City. This descriptive research was conducted by using post-positive approach with in-depth interview as data collection technique. As the result, local government willingness to award tax incentives for the taxpayers who contributed in raising the local revenue. Among four factors in the implementation, there are some lackness in communication and resources factor. Lack of fiscus number was implicated to less socialization to taxpayers so that they have minimum understanding of the incentive policy."

"ABSTRACTTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan billing system pada wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk, mengetahui kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk dan menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Luwuk.Responden dipilih dengan teknik non-probabilitas sampling. Data kuesioner yang telah diisi oleh responden sebanyak 50 bendaharawan pemerintah diolah secara kuantitatif menggunakan software SPSS 20.0. Variabel kepatuhan diukur menggunakan data sekunder. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk belum memanfaatkan seluruh fasilitas billing system. Tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk tergolong rendah. Dalam pengujian regresi ditarik kesimpulan bahwa persepsi kemudahan, kecepatan dan keakuratan bagi bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Secara statistik 68,2 kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah dapat dijelaskan dengan tepat oleh persepsi kemudahan, kecepatan dan keakuratan dari billing system. Secara parsial, persepsi kemudahan bagi bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sedangkan persepsi kecepatan dan keakuratan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to present the current application of billing system among government agency tax withholder in Luwuk Tax Office, explain the government agency tax withholder rsquo s compliance in Luwuk Tax Office and analyze the impact of government agency tax withholder rsquo s preception as billing system users on tax compliance in Luwuk Tax Office.Respondents were selected using non probability sampling techniques. Data questionnaires were filled out by 50 respondents and then were analyzed using SPSS 20.0 software. Variable compliance was measured using secondary data obtained from Luwuk Tax Office rsquo s database. The hypothesis were tested using multiple linear regression analysis.The result shows that government agency tax withholder in Luwuk Tax Office have not utilized the entire facility of billing system yet. The level of tax compliance among government agency tax withholder in Luwuk Tax Office is low. Based on the results of regression test, it can be concluded that perceived of ease, speed and accuracy of government agency tax withholder as billing system user have simultaneous and significant effect on tax compliance. Statistically 68,2 government agency tax withholder rsquo s tax compliance can be properly explained by perceived of ease, speed and accuracy of the billing system. Application partially, perceived ease have no significant effect government agency tax withholder rsquo s tax compliance while perceptual speed and accuracy significantly affect government agency tax withholder rsquo s tax compliance."

"Saat ini kebanyakan wajib pajak sudah memahami kegunaan internet dengan berbagai kemudahannya. Inilah yang mendorong penciptaan bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet. Terdapat tiga aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan Ditjen Pajak sejak tahun 2005, yaitu sistem pendaftaran wajib pajak dengan aplikasi e-regristration, sistem pembayaran pajak dengan e-payment, dan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi e-Filing. Terobosan e-system ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan khususnya administrasi perpajakan. e-Filing adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT) melalui internet secara online real time. SPT ini berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui website www.pajak.go.id atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Aplicatian Service Provider atau ASP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penerapan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas ease of tax administration and compliance; mengetahui hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bogor dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan SPT PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing; serta menjelaskan upaya yang dilakukan KPP Bogor mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-Filing.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bogor belum ada kepastian hukum, sedangkan ditinjau dari asas ease of administration and compliance dari sisi wajib pajak sangat tercermin dalam kemudahan pelaporan e-Filing tersebut, karena wajib pajak sudah tidak perlu lagi antri dan repot dengan berkas-berkas kertas. Begitu juga dari sisi fiskus, mereka sangat terbantu dengan adanya e-filing, karena sudah tidak perlu lagi melakukan perekaman data SPT, dan lain-lain. Tetapi di satu sisi dengan adanya SPT LB yang pada hakekatnya adalah SPT Nihil justru menambah beban kerja aparat pajak serta seringnya terjadi gangguan dalam akses ke website Ditjen Pajak membuat pelaksanaan e-Filing menjadi terhambat.

---

Currently most taxpayers already understand the usefulness of the Internet with various ease. This prompted the creation of an Internet-based form of taxation services. There are three applications of Internet-based information system that has been developed and launched the Directorate General of Taxation since 2005, the taxpayer registration system with the application of e-regristration, payment systems with e-payment of tax, and the tax reporting system with e-Filing. Breakthrough e-system is not another as part of a tax reform tax administration in particular. e-Filing is the delivery of the Notice Period (return period) or Notice of Annual (Annual SPT) in the form of an electronic form in computer media (e-SPT) over the internet in real time online. SPT is shaped electronic form transferred or delivered to the Directorate General of Taxes through the website www.pajak.go.id or Application Service Provider (Aplicatian Service Provider or ASP).The purpose of this study was to analyze the implementation of e-Filing in the reporting of Annual Income Tax Personal in KPP Pratama Bogor in terms of the principle of legal certainty and ease of tax administration and compliance; know the constraints faced in the implementation of reporting SPT by using the e-Filing application; and the efforts of KPP Pratama Bogor overcome obstacles faced in implementation of e-Filing.This study used a qualitative approach. The results indicate the implementation of e-Filing in KPP Pratama Bogor no legal certainty, while in terms of the principle of ease of administration and compliance of the taxpayer is strongly reflected in the ease of reporting the e-Filing, because taxpayers no longer need to queue and hassle with paper files. So also from the tax authorities, they were greatly assisted by the e-filing, because it was no longer perform SPT data recording, and others. But on the one hand with the SPT LB which is essentially nil tax return will increase the burden of work and the tax authorities of frequent interruptions in access to the website of the Directorate General of Taxation makes the implementation of e-Filing to be blocked."

"Tesis ini membahas masalah pengaruh perilaku wajib pajak mengenai kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan menggunakan metode kuantitatif. Kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan tesis ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman nasabah perbankan atas rigiditas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk menganalisis pengaruh kesediaan nasabah perbankan untuk bekerjasama/patuh atas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman nasabah perbankan atas rigiditas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; kesediaan nasabah perbankan untuk bekerjasama/patuh atas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesediaan nasabah untuk bekerjasama/patuh atas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk perpajakan agar kebijakan tersebut dalam berjalan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia.

---

This thesis discusses about the influence of taxpayer behaviour about bank information disclosure policy for tax purposes to the taxpayer compliance, using quantitative method. bank information disclosure policy for tax purposes is way to increase the taxpayer compliance. The thesis purposes is to analyze the influence of banking customers understanding on the rigidity of bank information disclosure policy for tax purposes to the taxpayer compliance, and the influence of banking customers’s willingness to cooperate/comply with the policy. The thesis results show that the understanding of banking customers upon bank information disclosure policy for tax purposes has positive influence to taxpayer compliance, and the willingness of banking customers to cooperate/comply with the policy has positive influence to taxpayer compliance. The government must make efforts to increase customers’s understanding and willingness to cooperate with the policy, so it can be effective to increase Indonesian tax compliance."

"[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equational Modeling (SEM). Penggunaan SEM dipertimbangkan karena variabelvariabeldalam penelitian ini tidak dapat diukur secara langsung tetapi harus dijelaskan oleh variabel-variabel indikatornya. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pengetahuan Perpajakan, Kompleksitas Pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak sedangkan Persepsi Keadilan tidak berpengaruh secara signifikan. 2) Sikap, Norma Moral, Persepsi Kondisi Keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat kepatuhan pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku dan Norma Deskriptif tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 3) Norma Injunctive berpengaruh signifikan dan Negatif terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 4) NiatBerpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung.

---

This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no

significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm, Perception of Financial Condition have positif and significant influance to Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control has no significant influence to tax compliance behavior of trading business Individual Taxpayer in The City of Bandung., This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior

of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the

framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is

Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that

contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result

found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a

significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no

significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm,

Perception of Financial Condition have positif and significant influance to

Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and

Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative

and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention

toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control

has no significant influence to tax compliance behavior of trading business

Individual Taxpayer in The City of Bandung]"

"Dalam upaya menghindari sanksi berupa denda yang diterbitkan oleh DJP atas Wajib Pajak yang dianggap belum melaporkan SPT bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam sementara waktu, dapat diajukan permohonan penetapan status sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan NPWP Non Efektif di Indonesia beserta dengan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan baik, namun perlu meningkatkan dimensi sumber daya manusia dan sarana prasarana serta dimensi struktur birokrasi khusunya komitmen terhadap SOP. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia DJP serta sanksi internal untuk meningkatkan kepatuhan implementor terhadap SOP.

---

An effort to avoid penalties in the form of fines issued by DGT for taxpayers who are deemed not to have reported Tax Receipt for taxpayers who no longer fulfill subjective and objective requirements temporarily, taxpayers are enable to propose the status of Non-Effective Taxpayers. This study aims to analyze the implementation of the Non-Effective Tax Identification Number policy in Indonesia along with the obstacles faced in its implementation. This research method is qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews. The results of this study indicate that this policy has been going well, but it is necessary to improve the dimensions of human resources and infrastructure and the dimensions of the bureaucratic structure, especially commitment to the SOP. It is necessary to increase the quantity and quality of DGT human resources and also enforce internal sanctions to improve implementers' compliance to the SOP."

"Perubahan kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ditujukan untuk menyederhanakan administrasi pajak. Ketentuan mengenai kebijakan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma postpositivist dan menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan kebijakan penerapan NIK sebagai NPWP yang akan resmi diimplementasikan per tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap untuk menghadapi perubahan kebijakan NIK sebagai NPWP, sebab pemerintah belum memenuhi seluruh dimensi dari teori readiness to change, yaitu appropriateness (ketepatan untuk melakukan perubahan), management support (dukungan manajemen), change efficacy (kemampuan untuk melakukan perubahan), dan personally beneficial (manfaat bagi individu). Kekurangan dalam persiapan pemerintah terdapat pada dimensi management support dan change efficacy, khususnya dari segi sosialisasi dan pengawasan dalam menghadapi perubahan kebijakan ini.

---

Changes to the National Identity Number (NIN) as a Taxpayer Identification Number (TIN) policy are intended to simplify tax administration. Provisions regarding this policy have been contained in Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations and Regulation of The Minister of Finance Number 112/PMK.03/2022. The research approach used is postpositivist paradigm and uses qualitative data collection and analysis techniques. This research aims to analyze the government's readiness to face changes in the policy of implementing NIN as TIN, which will be officially implemented on January 1, 2024. The results of the research show that the government is not fully ready prepared to face changes in NIN as TIN policy because the government has not fulfilled all the dimensions of the theory of readiness to change, namely appropriateness (accuracy to make changes), management support (management support), change efficacy (ability to make changes), and personally beneficial (benefits for individuals). Weaknesses in government preparation are found in management support and change efficacy, especially regarding socialization and supervision in dealing with this policy change."