Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAdanya fasilitas Park and Ride (P&R) di stasiun-stasiun KRL kota satelit DKI Jakarta membuat adanya potensi penggunaan kembali kendaraan pribadi di kota satelit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penggunaan kembali kendaraan pribadi di Stasiun Bogor, Stasiun Bekasi, dan Stasiun Tangerang akibat adanya P&R di stasiun-stasiun tersebut dan mengetahui apakah perlu dilakukan studi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Analisis dilakukan menggunakan model logit yang dibangun dengan hasil survei Stated Preference terhadap pengguna KRL yang memiliki kendaran pribadi. Berdasarkan hasil uji korelasi, diketahui bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap pilihan penggunaan P&R adalah selisih waktu, selisih biaya, dan fasilitas tambahan. Fungsi utilitas didapatkan melalui berbagai uji statistik dan model logit yang dibangun terdiri dari P&R mobil dan P&R motor. Uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa model pada P&R motor Stasiun Bogor dan Stasiun Tangerang dapat digabung. Uji validasi menunjukkan sebagian model sesuai kondisi faktual, kemudian uji sensitifitas menunjukkan besaran penghematan waktu merupakan parameter yang paling sensitif bagi pengguna P&R. Penggunaan model untuk mengetahui potensi besaran penggunaan kembali kendaraan pribadi di stasiun-stasiun tersebut pada tahun 2019. Studi Andalalin perlu dilakukan pada lalu lintas sekitar stasiun dikarenakan adanya potensi penggunaan kembali kendaraan pribadi sebesar lebih dari 500 kendaraan per hari pada stasiun-stasiun tersebut."

"Wilayah Jabodetabek yang terdiri dari kota-kota besar dan pusat perekonomian memicu terjadinya urbanisasi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah perjalanan, kebutuhan akan sistem transportasi yang memadai akan diperlukan untuk menunjang mobilitas. Pemerintah telah menyediakan berbagai moda transportasi umum masal seperti layanan bis dan juga kereta api, namun jumlah pengguna angkutan umum masih rendah. Dalam rencana induk transportasi Jabodetabek terdapat target untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum sebesar 60% dari total seluruh pergerakan yang ada sehingga dapat mengurangi kemacetan. Sebagai sebuah kebijakan baru dalam pembangunan transportasi, pemerintah perlu menganalisis untuk mengetahui keberhasilan dalam upaya meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum dan manfaat lain yang didapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu model dan mengeksplorasi alternatif kebijakan yang dapat menunjang pemenuhan public transport share menggunakan sistem dinamis. Penelitian ini befokus pada dua faktor objektif yaitu jumlah pengguna angkutan umum dan V/C ratio yang menggambarkan kondisi lalu lintas. Terdapat tiga skenario yang dapat mendorong tercapainya objektif, yaitu pembatasan kendaraan pribadi, perluasan jaringan angkutan umum dan penambahan kapaitas angkutan umum. Dari analisa yang dilakukan dapat diketahui bahwa model yang dirancang dapat mensimulasikan kondisi dan elaborasi perilaku dan penyebabnya.

---

The Jabodetabek area, consisting of large cities and economic centers, becomes an urbanization spot. The increasing total population and commutes require a sufficient transportation system to support people's mobility. In doing so, the government has provided various modes of mass public transportation, such as bus and train services. However, the total of public transportation users is still low. In the Master Plan of the Jabodetabek Transportation System, there is a target to increase the total of public transportation users by 60% of the total existing movements to reduce traffic jams. As a new policy in transportation development, the government requires to analyze its success to increase the total of public transportation users and other benefits. Then, this research aims to obtain a model and explore alternative policies that can support the satisfaction of public transportation sharing using a dynamic system. Particularly, the study focuses on two objective factors, such as the total of public transportation users and the V/C ratio, which describes traffic conditions. Three scenarios could encourage the achievement of objectives, such as limiting private vehicles, expanding the public transportation network, and increasing public transportation capacity. Based on the analysis results, it can be concluded that the designed model could simulate the conditions and elaboration of behavior and its causes."

"Jakarta sebagai ibukota Indonesia adalah pusat kegiatan orientasi penduduk dari luar Jakarta, seperti: Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Karena jumlah penumpang yang bepergian ke Jakarta terus meningkat, kapasitas jalan tidak memenuhi peningkatan permintaan pengguna jalan. Masalah ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan menyebabkan waktu perjalanan yang lebih lama. Untuk mengurangi penggunaan mobil dan mendorong orang untuk menggunakan transportasi umum, Transit-Oriented Development (TOD) dapat diterapkan melalui promosi aksesibilitas dan mobilitas yang baik. Sehingga, TOD dapat digunakan untuk membuka Stasiun Pondok Rajeg, yang ditutup pada tahun 2006, karena krisis ekonomi. Dalam menerapkan TOD di Pondok Rajeg, fasilitas sepeda dan jalan kaki harus ditingkatkan untuk mendorong orang untuk menggunakan sepeda dan berjalan ke stasiun. Penilaian calon penumpang komuter diamati berdasarkan kuesioner tentang perilaku perjalanan komuter di daerah Pondok Rajeg. Selain itu, hasil kuesioner digunakan untuk membuka stasiun Pondok Rajeg berdasarkan permintaan masyarakat di Pondok Rajeg tanpa harus melakukan pengembangan wilayah.

---

Jakarta as the capital city of Indonesia is the center of activities orientation of population from outside Jakarta, such as: Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. As the number of commuters that travel to Jakarta keeps increasing, the roadway capacity does not meet the increasing of car traffic demand. This issue resulting in traffic congestion and leads to a longer time travel on roads. To reduce the use of the automobile and encourage people to use public transportation, Transit-Oriented Development (TOD) can be applied through the promotion of good accessibility and mobility. Furthermore, TOD can be established in the opening of Pondok Rajeg Station, which closed in 2006, due to financial crisis. In implementing TOD in Pondok Rajeg, cycling and walking facilities must be improved in order to encourage people to use bicycle and walk to the station. The assessment of potential commuter passengers is observed based on the questionnaire regarding travel behavior of commuter in Pondok Rajeg area. In addition, the questionnaire results are used to open Pondok Rajeg station based on community demand in Pondok Rajeg instead of area development."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan commuterline di Stasiun Tanah Abang. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular dari individu terhadap individu lain dan juga Stasiun Tanah Abang ini juga memiliki tingkat kerawanan dalam penyebaran virus Covid-19 dikarenakan banyaknya penumpang yang menggunakan Commuterline melalui stasiun Tanah Abang yang akan berdampak terjadinya penumpukan atau kerumunan di stasiun tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut,. Penerapan kebijakan dalam transportasi publik ini perlu ditingkatkan salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan di stasiun tanah abang. Kebijakan tersebut menagcu kepada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan ­­post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil dari implementasi kebijakan transportasi di commuterline masih kurang efektif. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya, tidak adanya ukuran indicator keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya yang minim, komunikasi yang belum dilakukan secara efektif, Hambatan dari pelaksanaan kebijakan transportasi ini adalah masih banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan KRL sehingga menimbulkan kerumunan di Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan faktor-faktor dan hambatan yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif.

---

The purpose of this study is to analyze how the factors that influence the implementation of commuterline policies at Tanah Abang Station. Covid-19 is a disease that can be transmitted from individuals to other individuals and this Tanah Abang Station also has a level of vulnerability in the spread of the Covid-19 virus due to the large number of passengers using the Commuterline through the Tanah Abang station which will have an impact on congestion or crowds at the station. Therefore, to overcome this, The implementation of policies in public transportation needs to be improved, one of which is the application of health protocols at Tanah Abang stations. This policy refers to Circular Number 14 of 2020 concerning Guidelines and Technical Instructions for Railway Transportation Control in the Adaptation Period for New Habits to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) The theory used in this study is the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . This study uses a post-positivism approach with qualitative data collection methods, namely by in-depth interviews, literature study, and observation. The results of the implementation of transportation policies on the commuterline are still ineffective. There are factors that influence this, including the absence of a measure of the success indicator of policy implementation, minimal resources, communication that has not been carried out effectively, The obstacle to the implementation of this transportation policy is that there is still a large number of community mobility using KRL, causing crowds at Tanah Abang Station. Based on the factors and obstacles that have been explained, it can be said that the implementation of this policy has not been implemented effectively."

"Skripsi ini bertujuan untuk memahami karakteristik ruang yang dapat memicu terjadinya street harassment pada perempuan di lingkungan transportasi publik. Street harassment ini dipengaruhi oleh buruknya performa elemen fisik urban, sehingga menimbulkan rasa takut dan tidak aman pada perempuan. Fenomena ini dianalisis melalui kajian elemen fisik urban di stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) di Jakarta, khususnya Stasiun Cawang dan Tebet. Elemen fisik dikaji menggunakan pendekatan Three-D (Designation, Definition, & Design) dalam Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) dengan kajian literatur, kuesioner, dan observasi. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa elemen fisik yang tidak bekerja sesuai dengan perilaku dan kebiasaan manusia dapat membuat fungsi ruang menjadi ambigu, sehingga memicu terjadinya street harassment pada perempuan.

---

This thesis aims to understand the characteristics of spaces that can trigger street harassment against women in public transportation environments. This street harassment is influenced by the inadequate performance of urban physical elements, which creates feelings of fear and insecurity among women. This phenomenon is analyzed through a study of urban physical elements at commuterline (KRL) stations in Jakarta, specifically Cawang and Tebet Stations. The physical elements are examined using the Three-D approach (Designation, Definition, & Design) within the framework of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) through literature review, questionnaires, and observations. The findings indicate that physical elements that do not align with human behavior and habits can cause the functions of spaces to become ambiguous, thus triggering street harassment against women."

"Kota Bogor sebagai salah satu kota yang sedang berkembang dihadapkan pada permasalahan transportasi. Salah satu yang menjadi masalah transportasi adalah angkutan umum yang ada di Kota Bogor. Angkutan umum yang ada tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga pertumbuhan kendaraan pribadi cukup tinggi yang menyebabkan jalan di Kota Bogor semakin padat. Melihat permasalahan itu, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan penataan angkutan umum yang bertujuan agar mengalihkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan teori konsep implementasi kebijakan dari Bhuyan, Jorgensen, dan Shara (2010, p.6) dalam mengalisis implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan penataan angkutan telah dilaksanakan dengan mengacu kepada mengembangkan angkutan massal, namun dalam pelaksanaan di lapangan dihadapkan pada sejumlah hambatan yang membuat implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran dan SDM, komunikasi yang tidak menyeluruh diantara stakeholder serta sejumlah tantangan yang tidak diperkirakan dalam perencanaan sehingga pengembangan angkutan massal belum berhasil dicapai.

---

Bogor City as one of the developing city is faced with transportation problems. One of the problems of transportation is public transportation in Bogor City. Existing public transportation is not able to provide maximum services so that the growth of private vehicles is high enough to cause roads increasingly crowded in Bogor City. Seeing the problem, the Local Government of Bogor City issued a policy of arrangement of public transportation that aims to divert private transport users to public transport. This study aims to describe the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses the theory of policy implementation concept from Bhuyan, Jorgensen, and Shara (2010, p.6) in analyzing the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses post-positivist approach. Data were obtained from interviews, and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the transportation adjustment policy has been implemented with reference to the development of mass transportation, but in the field, implementation faced with a number of problems that make the implementation of the policy did not run well. The obstacles are limited budget and human resources, lack of communication among stakeholders and a number of unexpected challenges in planning so that mass transportation development has not been achieved."

"Angkutan kota merupakan sarana transportasi yang paling penting dalam penunjang mobilitas penduduk terutama untuk pengguna jasa angkutan. Angkutan kota ini pada setiap harinya selalu mengangkut penumpang terutama pada jam-jam sibuk yaitu pada pagi dan sore hari."

"Perkembangan sebuah kota tergantung dari seberapa mudahnya daerah tersebut dapat diakses. Peran pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah sebuah tanggung jawab. Pemerintah Kota Tangerang adalah salah satu kota yang mengadakan kebijakan BRT sebagai transportasi publik sejak Desember 2016. Namun dalam pengoperasiannya dinilai sepi peminat.  Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis kinerja pelayanan BRT Trans Kota Tangerang. Penelitian menggunakan metode kuantitatif menggunakan 5 dimensi servqual berdasarkan standar pelayanan angkutan umum SK Dirjen no.687 Tahun 2002, Permenhub no. 10 Tahun 2012, perubahannya no. 27 Tahun 2015, BRT Standard ITDP 2016. Tujuan penelitian ini menganalisis tingkat kepentingan, tingkat kepuasan dan faktor utama yang mempengaruhi kinerja pelayanan BRT Trans Kota Tangerang dinilai dari persepsi dan harapan pengguna BRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepentingan yang harus diutamakan adalah dimensi tangible pada item informasi pelayanan halte yang akan dilewati berupa visual/audio di dalam halte berfungsi dengan baik. Pengguna BRT memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Dimensi Tangibel menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan BRT Trans Kota Tangerang.

---

City development depends on being easily accessible. The role of the government to provide facilities and infrastructure as a means for community needs is the responsibility. The Tangerang City Government is one of the cities that has implemented BRT policy as public transportation since December 2016. However, its operations consider it quiet BRT Trans Kota Tangerang. This study uses quantitative methods using servqual 5 dimensions based on the standards of public transport services SK Dirjen No. 687 of 2002, Permenhub no. 10 of 2012, amendment no. 27 of 2015, ITDP 2016 BRT Standard . The purpose of this research is to analyze the level of importance, level of satisfaction and the main factors that improve the performance of BRT Trans Kota Tangerang services assessed from the perceptions and expectations of BRT users. The results of the study show that the level of importance that must be prioritized is the Tangible dimension of the item information on the stop service that will be passed in the form of visual / audio in a well-used stop. BRT users have a high level of satisfaction. The Tangibel dimension is the main factor that influences the performance of BRT Trans Kota Tangerang service."

"Perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu agenda penting dari pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut didukung dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Pembangunan IKN meliputi beberapa aspek yang salah satunya adalah smart transportation. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebutuhan teknologi dalam rancangan smart transportation untuk IKN. Rekomendasi rancangan yang diberikan berfokus pada transportasi publik berbasis bus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Instrument penelitian yang digunakan adalah wawancara dan Systematic Literature Review (SLR). Analisis data dilakukan dengan cara benchmarking terhadap pihak atau daerah atau negara yang sudah mengimplementasikan konsep smart transportation dalam sistem transportasinya. Subsistem yang dapat dikembangkan untuk menunjang smart transportation di lingkungan IKN, yaitu Smart Traffic Monitoring, Route Optimization, Accident Detection and Infrastructure Monitoring (Parking, Lights, Road Anomalies), Traffic Management System, Traffic Information System, Traffic Safety System, Smart parking, Smart Vehicle Monitoring System, Smart Road, Optimal Route Planner, Emergency Handling, Public Transit Prioritization, Adaptive TSCS, ITSCS, Passenger Information System, Smart Navigation System. . Jenis kendaraan yang dapat digunakan yaitu BEV (Battery Electric Field) dan FCEV (Fuel Cell Electric Field) dengan autonomous vehicle sebagai mode berkendaranya. Berbagai macam sensor dapat ditanam, baik di kendaraan maupun di jalan raya yang kemudian terbagi menjadi 6 kelompok, yaitu safety, diagnostic, traffic, assistant, environment, dan user. Teknologi 5G dan fiber optik dapat digunakan sebagai teknologi komunikasi di IKN.

---

Planning for the development of the Ibu Kota Nusantara is one of the important agendas of the government of the Republic of Indonesia. This is supported by the passing of Presidential Regulation Number 63 of 2022. The development of the IKN includes several aspects, one of which is smart transportation. This study aims to provide recommendations in terms of technological needs in smart transportation designs for IKN. The design recommendations given focus on bus-based public transportation. This study uses a qualitative method. The research instruments used were interviews and Systematic Literature Review (SLR). Data analysis is carried out by benchmarking against parties or regions or countries that have implemented the concept of smart mobility in their transportation system. Subsystems that can be developed to support smart transportation in the IKN environment are Smart Traffic Monitoring, Route Optimization, Accident Detection and Infrastructure Monitoring (Parking, Lights, Road Anomaly), Traffic Management System, Traffic Information System, Traffic Safety System, Smart Parking, Monitoring System Smart Vehicles, Smart Roads, Optimal Route Planner, Emergency Handling, Public Transit Priority, Adaptive TSCS, ITSCS, Passenger Information System, Smart Navigation System. The types of vehicles that can be used are BEV (Battery Electric Field) and FCEV (Fuel Cell Electric Field) with autonomous vehicle driving modes. Various kinds of sensors can be planted, both in vehicles and on the road which are then divided into 6 groups, namely safety, diagnostic, traffic, assistant, environment, and user. 5G and fibre optic technology can be used as communication technology in IKN."

"Sumber utama pendanaan atau pembiayaan angkutan umum berasal dari penerimaan tarif. Tarif yang berlaku saat ini adalah tarif yang ditentukan pemerintah. Bagi operator, tarif tersebut tidak adil secara ekonomi karena tidak sebanding dengan biaya operasi yang relatif lebih besar dibandingkan tarif yang berlaku. Disamping itu biaya operasi kendaraan masih dibebani dengan berbagai pungutan legal (retribusi) dan illegal, sehingga tidak dapat mewujudkan struktur tarif yang realistis yang dapat memberi keuntungan kepada operator. Masalah tarif angkutan umum merupakan masalah penting yang melibatkan kepentingan berbagai pihak, seperti pengguna, operator dan regulator. Ada berbagai faktor penyebab kegagalan sistim tarif yang ada saat ini, seperti pendekatan yang tidak relevan, manajemen yang kurang baik dan komponen biaya yang tidak realistis. Dengan dasar permasalahan diatas, penelitian ini membahas suatu strategi penetapan tarif dengan pendekatan regulasi yang optimal, yaitu pendekatan yang dapat mengoptimalkan kepentingan ketiga pihak diatas, dengan mempertimbangkan skala ekonomi, kemampuan membayar (sensitivitas permintaan) dan lingkup ekonomi. Pendekatan ini merupakan basis dalam penentuan tarif. Oleh karena itu ada beberapa langkah atau tahapan yang dlakukan:a. menentukan biaya rill bus kotab. memperkirakan elastisitas permintaanc. melakukan analisis tarifd. melakukan simulasi. Hasil studi menunjukkan, dengan tarif yang berlaku sekarang (Rp.300), pengelolaan bus kota reguler dengan monopoli tidak menguntungkan secara ekonomi hingga load faktor 2. Oleh karena itu pengelolaannya sebaiknya dimonopoli pemerintah. Pengelolaan bus Patas Non AC dengan monopoli memberi keuntungan secara ekonomi pada load faktor minimal I. Oleh karena itu pengelolaannya dapat diserahkan kepada operator swasta dengan konsekuensi tarif tidak diatur pemerintah. Konsekuensinya pemerintah hams dapat menetapkan standar mutu pelayanan operator (quality licensing) yang tegas. Pengelolaan Patas AC memberi keuntungan pada load faktor minimal 0,6. Oleh karena itu , pengelolaan bus Patas AC sebagian dapat diserahkan kepada swasta dengan quality licensing yang tegas dari pemerintah. Sebagian lagi dikelola pemerintah untuk mensubsidi pengelolaan bus reguler. Biaya operasi bus dengan pengelolaan secara bersama (economies of scope) lebih murah. dibandingkan dengan pengelolaan secara terpisah. Dengan model pengelolaan seperti ini dapat terjadi subsidi silang antar pelayanan. Dari basil penelitian, maka dasar penetapan tarif adalah :- tingkat pelayanan atau load faktor,- sensivitas atau elastisitas permintaan. Penetapan tarif tersebut hams dikendalikan lewat peraturan atau regulasi dari pemerintah, seperti adanya standar mutu pelayanan operator (quality licensing)."