Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang inovasi milik Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan layanan administrasi perpajakan daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui perangkat teknologi informasi yaitu e-Pajak. Layanan tersebut merupakan bentuk layanan mobile government karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat teknologi informasi nirkabel menggunakan jaringan internet. Namun setelah 3 (tiga) tahun diimplementasikan, ternyata layanan tersebut tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan post-positivist dengan metode analisis deskriptif serta pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi menggunakan teori Edward III dan analisis tantangan m-Government menggunakan teori Ishengoma.. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam implementasi e-Pajak sosialisasi yang dilakukan harus dibuat lebih masif; melibatkan lebih banyak sumber daya manusia serta meningkatkan fasilitas internet; meningkatkan keinginan penggunaan e-Pajak dari berbagai kalangan wajib pajak; dan menerbitkan SOP berkaitan dengan implementasi e-Pajak. Dari segi tantangan m-Government, hasil penelitian menyarankan untuk meningkatkan keamanan sistem dalam layanan e-Pajak; memperluas infrastruktur baik perangkat keras atau perangkat lunak untuk memanfaatkan e-Pajak; mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi menggunakan e-Pajak; memperluas aksesbilitas agar dapat diakses oleh kalangan masyarakat yang memiliki jenis perangkat teknologi informasi yang berbeda serta meningkatkan tampilan agar layanan tersebut mudah dimanfaatkan; menambahkan fitur kustomisasi dalam memanfaatkan e-Pajak dan melakukan analisis agar e-Pajak dapat dimanfaatkan kelompok masyarakat secara menyeluruh."

"ABSTRAKTarget awal implementasi online sebanyak 10.951 wajib pajak danbaru terpasang online sebanyak 4.978 wajib pajak sedangkan kebijakan onlinetelah berlangsung sejak tahun 2012. Online sistem terdiri dari online systemBRI dan e-pos merupakan bagian dari pelaksanaan e-government yangbertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketika suatusistem berjalan sesuai dengan prinsip e-government, seharusnya masyarakatatau wajib pajak bersedia untuk dilakukan online system.Berdasarkan hal ini, dilakukan penelitian pada level implementasimenggunakan teori Grindle. Yang menjadi variable penelitian adalah isikebijakan dan lingkungan implementasi. Selain itu juga dilakukan penelitiankesesuaian online system dengan penerapan e-government denganmenggunakan pedoman OECD.

---

ABSTRACTInitial targets of online implementation as much as 10 951 taxpayersand currently online as much as 4,978 taxpayers whereas this policy has beengoing on since 2012. Online system consists of an online system BRI and e-Pos ispart of the implementation of e-government which aims to improve services tocommunity. When a system is running in accordance with the principles of egovernment,community or taxpayers should be willing to do online system.Based on this, the research conducted at the level of implementationusing Grindle theory. Which becomes variable research is the contents of thepolicy and implementation environment. It also conducted research online systemconformity with the implementation of e-government by using the OECDguidelines."

"Berdasarkan pada data LKPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, penerimaan pajak reklame di DKI Jakarta tidak berhasil mencapai target khususnya di tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang masih dalam masa pemulihan pandemi. Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2022 tentang Nilai Sewa Reklame (NSR) juga memiliki andil dalam kegagalan pencapaian target untuk pajak reklame. Peraturan Gubernur tersebut menetapkan bahwa pengenaan NSR menggunakan tarif tunggal. Dengan implikasi lainnya berupa kenaikan atas NSR Non Produk, tetapi penurunan untuk NSR Produk. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana implementasi dari regulasi tersebut beserta faktor penghambat dan pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Adanya perubahan regulasi ini bertujuan untuk menghilangkan dispute mengenai NSR Produk dan Non Produk yang terjadi di masyarakat pengguna reklame. Analisis terkait implementasi dari regulasi ini berdasarkan pada teori implementasi kebijakan yaitu proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu, didapat hasil bahwa tidak ada faktor penghambat secara langsung dalam implementasi kebijakan ini, tetapi sebelum adanya Pergub 12/2023 terdapat Wajib Pajak yang mengajukan surat kepada Bapenda dan PJ Gubernur. Faktor pendorong kebijakan ini adalah dengan pemberian insentif berupa diterbitkannya Pergub 12/2023 serta upaya intensifikasi.

---

Based on LKPD data from 2019 to 2023, advertising tax revenues in DKI Jakarta failed to reach the target, especially in 2022 and 2023. This is due to economic conditions which are still recovering from the pandemic. Apart from that, the issuance of DKI Jakarta Governor Regulation Number 24 of 2022 concerning Advertising Rental Value (NSR) also contributed to the failure to achieve the target for advertising tax. The Governor's Regulation stipulates that the imposition of NSR uses a single rate. With other implications in the form of an increase in Non-Product NSR, but a decrease in Product NSR. Therefore, it is important to know how these regulations are implemented along with the inhibiting and encouraging factors. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm and descriptive research type. The data collection techniques used were literature study and in-depth interviews. This regulatory change aims to eliminate disputes regarding Product and Non-Product NSRs that occur in the advertising user community. Analysis related to the implementation of this regulation is based on policy implementation theory, namely communication processes, resources, dispositions and organizational structure. Apart from that, the results showed that there were no direct inhibiting factors in implementing this policy, but before the Governor Regulation 12/2023 there were Taxpayers who submitted letters to Bapenda and the PJ Governor. The driving factor for this policy is the provision of incentives in the form of the issuance of Governor Regulation 12/2023 as well as intensification efforts."

"Kualitas pelayanan Otoritas Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) wilayah kecamatan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tanggung jawab terhadap warga Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan perngaruh kualitas pelayanan otoritas pajak daerah terhadap wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali kepulauan seribu. Pendekatan penelitian menggunakan mix methods yaitu metode kualitatif menggunakan metode wawancara semiterstruktur untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif dan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak daerah pada wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Saran penelitian yaitu agar otoritas pajak daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan handal, cepat tanggap, melayani dengan hati dan sikap peduli serta memberikan pendekatan yang lebih persuasif dengan tujuan memajukan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia sehingga publik yang merupakan wajib pajak dengan sukarela menjalani kepatuhan perpajakan sebagai bentuk kontribusi sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

---

The service quality of the DKI Jakarta Provincial Tax Authority is under the authority and responsibility of Regional Revenue Agency (Bapenda) of DKI Jakarta Province through the Regional Tax Collection Service Unit (UPPPD) in the sub-district of DKI Jakarta Province which has responsibility for the residents of DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the relationship and influence of local tax authority service quality on restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands. The research approach uses mixed methods, namely the qualitative method using the semi-structured interview method to cross-check and help interpret the quantitative results and the quantitative method using a questionnaire that is processed through descriptive statistical tests, regression tests, and coefficient tests. The results of this study indicate that the quality of service by the local tax authority for restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands can provide satisfaction to taxpayers. The research suggests that local tax authorities can maintain and improve service quality reliably, and responsively, serve with a heart and caring attitude and provide a more persuasive approach to advance the Provincial Government of DKI Jakarta and Indonesia so that the public who are taxpayers voluntarily undergo compliance. taxation as a form of contribution as a community living in the DKI Jakarta Province."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman pada tempat hiburan di DKI Jakarta dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi pemungutan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman pada tempat hiburan di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pengenaan pajak hiburan terhadap penjualan makanan dan minuman di tempat hiburan DKI Jakarta belum memenuhi asas kepastian hukum dan tidak sesuai dengan isi kebijakan terkait pajak hiburan itu sendiri. Selain itu, berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan menunjukkan bahwa akan lebih sulit untuk mengimplementasikan pengenaan pajak hiburan atas jasa penyelenggaraan hiburannya saja dimana atas penjualan makanan dan minuman di tempat hiburan dikenakan pajak restoran.

---

This study aims to analyze the implementation of local tax collection on food and beverage sales at entertainment venues in DKI Jakarta and to analyze the factors that influence the implementation of local tax collection on food and beverage sales at entertainment venues in DKI Jakarta. The research approach in this thesis is post positivism using descriptive methods. The results of this study are that the imposition of entertainment tax on the sale of food and beverages in entertainment venues in DKI Jakarta has not fulfilled the principle of legal certainty and is not in accordance with the content of policies related to entertainment tax itself. In addition, based on the factors that influence the implementation of the policy, it shows that it will be more difficult to implement the imposition of entertainment tax on entertainment services where food and beverage sales in entertainment venues are subject to restaurant tax."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta dan strategi-strategi yang diterapkan untuk mencapai target penerimaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta ada 8 (delapan) macam, 7 (tujuh) macam adalah faktor-faktor objektif dengan satu faktor paling dominan adalah berdasarkan potensi pajak riil dan 1 (satu) faktor subjektif berupa faktor berdasarkan kepentingan-kepentingan politis aktor-aktor perumus kebijakan. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Pajak Parkir adalah strategi dengan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak melalui penyederhanaan sistem administrasi dan peningkatan mutu fiskus, strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi/penyuluhan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan serta strategi koordinasi antar instansi yang terkait dengan pemungutan Pajak Parkir.

---

This research aims to analyze the background factors to set Parking Tax revenue target in DKI Jakarta and implemented strategies to reach that revenue target. This research was conducted by using a qualitative approach with descriptive type and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. That datas was analyzed using qualitative data analysis techniques.

The result of this research shows there are 8 (eight) kinds of factors which became the background of DKI Jakarta Parking Tax revenue target in 2014, 7 (seven) kinds are objective factors with one of the most dominant factor is the real tax potential and 1 (one) is subjective factor based on the political interests of the policy formulator.

The implemented strategies to increase Parking Tax are with strategies to upgrading the services to taxable person through administration system simplification and the enhancement of fiscus quality, strategies to upgrading tax consciousness and voluntary tax compliance of taxable person through socialization, tax billing, tax audit and tax oversight, then strategies about coordination among institutions who related with the parking tax collection."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan kewajiban perpajakan pada Instansi Pemerintah. Pentingnya pengelolaan kewajiban perpajakan bukan hanya untuk sektor privat, tetapi sektor publik juga memiliki kewajiban yang sama untuk patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Analisis ini bertujuan untuk meminimalisirkan sanksi dan resiko penyimpangan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

---

This thesis discusses the management of tax obligations on Government Agencies. The importance of managing tax obligations not only to the private sector, but public sector also has the same obligation to obey the fulfillment of tax obligations. This analysis aims to reduce sanctions and the risk of irregularities in the management of tax liabilities."

"Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Penerimaan Asli Daerah yang menjadi andalan di Kota Depok. Pajak daerah terdiri dari beberapa pajak diantaranya adalah pajak parkir. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, baik mobil atau motor serta banyaknya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan di Kawasan Margonda Raya dari tahun 2006-2010 menyebabkan realisasi penerimaan pajak parkir yang cenderung meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 yang diterapkan di Kota Depok atas penyelenggaraan parkir di pusat perbelanjaan khususnya perlakuan permajakan terhadap penawaran jasa parkir valet dan pembebasan biaya parkir sebagai salah satu bentuk promosi serta untuk mengatahui hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dan temuan penelitian ini adalah mengetahui proses implementasi pajak parkir di Kota Depok, mengetahui bagaimana perlakuan pemajakan atas fasilitas lain di tempat parkir serta mengetahui apa hambatan yang terjadi dalam proses implementasi tersebut.

---

Implementation of local tax collection from shopping centers in the Margonda Raya Area overall has been going well according with local rules. Increasing number of vehicles, such as cars and motorcycles and also many shopping centers in here from 2006 until 2010 which may effect realization of the parking tax revenue tends to increase every year. The obstacles faced by local government to implement the local regulation sufficiently affect affect the City of Depok‟s local revenue.The purpose of this research is to analyze the implementation of local regulation applied in the City of Depok regarding parking spaces in the shopping center, particularly on the effects caused by availability of other facilities or services provided by the Parking Management in the shopping center, such as Valet Parking Services and Free Parking Program as a form of promotion ; also the obstacles faced by local government to implement the local regulation in the shopping center around Margonda Raya Area which may affect the City of Depok‟s local revenue.This research is using qualitative method with literature research and field research, by doing in-depth interview to collect the data."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di DKI Jakarta. Dan juga analisis membahas tentang analisis hambatan mengenai implementasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di D.K.I. Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengurangan PBB-P D.K.I. Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian hambatan yang ditemukan adalah minimnya informasi mengenai pengurangan kepada wajib pajak yang membutuhkan, minimnya SDM beserta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.

---

This thesisdiscusses about theimplementation ofthe Urban - Land and Building Tax?s Incentive Policyin Jakarta. This thesis alsodiscusses this policy?s thread.The resultsofthis study is the policy has beencarried outin accordancewith theprescribed rules. Then thethreadswere foundarethe lack of information to taxpayerswho needed this incentives, lack ofhuman resources and lack offacilities and infrastructure. This research use qualitative approach, and the data collected by using literature studies technique and field studies technique."