Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji hiperrealitas citra yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam posisinya sebagai presiden Republik Indonesia yang kembali menjadi kandidat presiden untuk periode berikutnya, Pemilihan Presiden 2019. Melalui deretan busana yang ia gunakan di berbagai aktivitas, yang kemudian secara visual ia tampilkan melalui media sosial, Joko Widodo membentuk citra tertentu. Untuk mengidentifikasi realitas yang coba diciptakan oleh Joko Widodo, peneliti menggunakan konsep hiperrealitas dari Jean Baudrillard. Hiperrealitas memisahkan realitas yang terlihat oleh publik dari realitas yang sesgungguhnya. Realitas baru dibentuk dan membuat realitas yang sesungguhnya tidak lagi menjadi akar referensi publik dalam mellihat dan menilai seseorang. Penelitian ini mengurai proses hiperrealitas dengan konsep pemasaran politik melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hiperrealitas pada Joko Widodo, yang dibentuk dari cara berbusananya. Gaya berbusana Joko Widodo secara kolektif membangun citra-citra terentu, yang di antaranya adalah citra anak muda, citra pekerja, citra netral, dan citra sederhana.

---

This study examined hyperreality of Joko Widodo`s image regarding his position of President of Republic of Indonesia and his candidacy for next period in 2019 Presidential Election. Joko Widodo is constructing certain image through his sets of fashion during several activities which are shown visually on social media. This study used the concept of hyperreality coined by Jean Baudrillard to identify realities created by Joko Widodo.

Hyperreality is separated reality which is seen by public from the original reality. New reality is constructed and it made original reality not seen as public standard reference in seeing and judging people. This study specifically entangled the process of hyperreality in its relation with the concept of political marketing through social media.

The result of this study showed that hyperreality has been constructed by Joko Widodo through his sets of clothing and fashion style. Joko Widodo`s style of fashion is collectively constructed certain images, which are youth, working class, neutrality, and simplicity."

"Desentralisasi di Indonesia, yang tumbuh seiring gelombang demokratisasi, telah mengubah langgam hubungan pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya, karena kini rakyat berwewenang penuh untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Namun bersamaan dengan kehadiran wewenang tersebut, timbul permasalahan ketidakseimbangan informasi, yang diakibatkan oleh ketidak-tahuan masyarakat tentang kompetensi dan preferensi kebijakan pemimpin mereka. Hal ini menegaskan pentingnya seorang pemimpin daerah untuk menciptakan hubungan interaktif dengan masyarakatnya dan membangun kepercayaan mereka. Untuk memahami hubungan tersebut, Peneliti melakukan pengamatan berperanserta terhadap Walikota Surakarta (Solo) Joko Widodo ("Jokowi") menggunakan bingkai teori dramaturgi Erving Goffman, yang memanfaatkan metafor teater untuk menganalisis perilaku manusia (Mulyana, 2010:106). Pemahaman tersebut lalu ditelaah menggunakan Teori Keagenan yang mempelajari tentang hubungan prinsipal-agen dan masalah-masalah di dalamnya (Eisenhardt, 1989:58). Peneliti mendapati bahwa melalui sikap yang tidak selamanya konsisten dengan pemahaman dramaturgi, Jokowi melaksanakan berbagai strategi komunikasi politik untuk memitigasi ketidak-seimbangan informasi di Kota Solo.

---

Decentralisation in Indonesia has changed the nature of relationship between the country?s local leaders and their respective people, as the latter has now the sole discretion to elect their own leaders. This role naturally raises the information asymmetry, due to people?s unawareness of the chosen leader's competence and policy preference. Such asymmetry underscores the importance for local leaders to develop an interactional relationship with its people to induce their faith on her/him.

For the purpose of this thesis, city mayor Joko Widodo (?Jokowi?) of Surakarta (Solo) was observed using the framework of Erving Goffman?s Theory of Dramaturgy, which employs the metaphor of theatre to analyse human's behavior (Mulyana, 2010:106). The outcomes were then examined in the context of Agency Theory that studies principal-agency relationship and its underlying problems (Eisenhardt, 1989:58).

Through this analysis, the thesis elicits Jokowi's political communications strategy that is not consistently aligned with the dramatugical assumptions, and ways such strategy mitigate information asymmetry as the chief issue of the Agency Theory."

"Penelitian ini membahas mengenai gaya kepemimpinan politik Joko Widodo dan faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan gaya kepemimpinannya tersebut. Pemimpin sebagai sosok sentral memainkan peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan. Publisitas media yang tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi disebabkan karena gaya kepemimpinan dan kinerjanya selama menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta yang dinilai baik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kepemimpinan Populis oleh John Lukacs dan teori Sosialisasi Politik oleh Rush dan Althoff. Penulis menemukan bahwa munculnya kepemimpinan populis Jokowi disebabkan oleh konteks politik dan latar belakang kehidupannya. Gaya kepemimpinan politik Jokowi yang populis diidentifikasi berdasarkan tingginya popularitas Jokowi di mata publik, kebijakan yang kerakyatan, dan gaya politik yang tidak berjarak dengan massa.

---

This research discusses about the political leadership style of Joko Widodo and the role factors of its establishment. A leader, as a central actor, plays a key role in the implementation of a government. High media publicity towards Jokowi`s leadership is caused by his good leadership and track record during his time in holding the office as a Mayor of Solo and a Governor of DKI Jakarta. The theory that is used to analyze Jokowi`s political track record in this research is the populist leadership style by John Lukacs and political socialization theory by Rush and Althoff. I find that environmental factor and political context are the main factors that establish Jokowi`s political leadership style. His high popularity with his populist policy and close to the society makes him as a leader with a populist leadership style."

"Penelitian ini menggali bagaimana sepasang kandidat menggunakan pendekatan branding dalam kontestasi pilkada. Perumusan dan penerapan political branding Jokowi-Ahok, pemenang Pilkada DKI Jakarta 2012, menjadi sentral tulisan ini. Melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam penerapan konsep ini, ditemukan bahwa kemampuan membaca konteks sosial, politik, historis menjadi dasar political branding Jokowi-Ahok, khususnya dalam menentukan positioning, political brand dan media komunikasi yang sesuai. Berdasarkan analisis tadi, merek politik pun dibuat bertumpu pada kekuatan figur pasangan guna meraih simpati publik, dibantu dengan wacana politik, cara kampanye, dan baju kotak-kotak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana branding diterapkan pada konteks politik untuk menggalang partisipasi di tengah situasi politik yang semakin tersekularisasi.

---

This research studies how a pair of candidates adopts branding approach to win a local election. Jokowi-Ahok’s political branding, the winning pair of the 2012 Jakarta Gubernatorial Election becomes the central of this paper. In depth interviews with their branding expertise were conducted, and it is found that the proficiency in understanding social, political, and historical context became the foundation of Jokowi-Ahok’s political branding, including positioning, political brand, and media used for communicating the brand. Their political brand was then made to rely most on their figures, yet political ideas, campaign maneuvers and checkers shirt also play a part. The result of this research shows how branding approach is applied in political context to gain political participation in the more secularized politics."

"ABSTRACTThe result of eradicating corruption is usually parallel with political support from the branches of power. Over the past five years, the Corruption Eradication Commission has been experiencing various political attacks that began with the polemic regarding the selection of candidates for the National Police Chief, the use of Questionnaire Rights by the House of Representatives and the revision of the Corruption Eradication Commission Act. The biggest problem of the KPK also arises from the instability of support from the President for the KPK. Without strong, determined support from the President and the strengthening of political attacks on the KPK, this anticorruption institution is in an emergency state."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing oleh Pemerintahan Joko Widodo. Pada masa Pemerintahan Joko Widodo telah terjadi reformulasi kebijakan investasi asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara cepat dan masif di tengah pertentangan domestik dalam era Reformasi yang menghadirkan paradigma pentingnya mendengar aspirasi masyarakat luas, serta pandangan terhadap sistem internasional yang konfliktual. Penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai dinamika investasi asing di Indonesia, namun abai dalam menganalisis faktor identitas serta kurang memperhatikan process tracing melalui pidato pemerintah dalam memaknai realitas reformulasi kebijakan investasi asing di Indonesia. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dalam Kajian Ekonomi Politik Internasional (Abdeal, 2009) dan konsep identitas (Abdelal, dkk, 2006) serta metode penelitian kualitatif melalui analisis isi (content analysis) dengan Aplikasi MAXQDA Versi 22.7.0 terhadap 371 Pidato Presiden Joko Widodo dalam periode waktu April 2014 sampai dengan Oktober 2020, penelitian ini menemukan bahwa norma konstitutif berupa ketentuan informal, tujuan-tujuan sosial, perbandingan relasi melalui kepercayaan pasar dan daya saing, serta model kognitif politik dan ekonomi ala pemerintahan Joko Widodo menentukan konstruksi identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing yang ramah investor. Penelitian ini berkontribusi dalam menghadirkan indikator-indikator yang mengkonstruksi identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing oleh Pemerintahan Joko Widodo, dalam body of literature.

---

This study aims to understand the meaning of Indonesia’s identity as a foreign investment destination by Joko Widodo Administration. In his period, the foreign investment policies reformulation in the Job Creation Law carried out quickly and massively amidst domestic protest, in the Reformation era which presented a paradigm about the importance of public aspiration as well as views on the conflictual international system. Existing literature has widely discussed about the dynamics of foreign investment in Indonesia, but neglected to analyze identity as a variable and government speeches’ processing tracing on understanding the reformulation of foreign investment policies in Indonesia. Deploying the concept of identity (Abdelal, et al, 2006) on the constructivism paradigm in International Political Economy (Abdelal, 2009) and qualitative methods through content analysis with the MAXQDA application Version 22.7.0 to 371 Speeches by President Joko Widodo period April 2014 to October 2020, this study found that constitutive norms in the form of informal provisions, social goals, comparative relations through market trust and competitiveness, as well as Joko Widodo’s political and economic cognitive models contributed to construct Indonesia's identity as an investor-friendly foreign investment destination. This study contributes to explore indicators constructing Indonesia’s identity as foreign investment destination under Joko Widodo administration, in the body of literature."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana brand politik mempengaruhi partisipasi masyarakat, khususnya proses penggalangan dana kampanye yang terjadi dalam sebuah ajang pemilu presiden di Indonesia. Dimana, penulis membatasi penelitian ini pada proses penggalangan dana yang secara regulasi dikategorikan sebagai sumbangan dana kampanye dari pihak lain, yang terdiri dari sumbangan dana perorangan, sumbangan dana kelompok masyarakat, dan sumbangan dana badan usaha non pemerintah. Objek dari penelitian ini adalah proses pendanaan pihak lain yang dilakukan oleh Tim Kampanye Joko Widodo dalam pemilu 2014 dan 2019. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist, dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya peran penting brand kandidat dalam menggalang dana kampanye berdasarkan pengalaman best practice dari Tim Kampanye Joko Widodo yang berhasil mencatatkan namanya sebagai penerima sumbangan dana kampanye dari pihak lain terbesar di 2014 dan 2019. Penelitian ini juga mengulas tentang faktor-faktor dan kendala yang ada dalam melakukan proses penggalangan dana kampanye.

---

This thesis discusses how political brands affect the political participation, especially in fundraising process that occurs in a presidential election in Indonesia. The limitation of this research is in the fundraising process from third parties, which consist of individual donations, community group donations, and non-government business entity donations. The aim of this research is to understand how third parties funding process conducted by the Joko Widodo Campaign Team in 2014 and 2019 presidential elections. This research uses a post positivist paradigm, with qualitative methods and a case study approach. The results of this study are the important role of political brand in campaign funding process based on Joko Widodo Campaign Team experienced who made them self as the largest recipient donations from third parties in 2014 and 2019. This research also examines the factors and constraints that was involved in the campaign fundraising process."

"Kepercayaan dari publik merupakan hal yang penting untuk kelancaran proses pemerintahan. Penelitian ini menganalisis kegiatan humas politik yang menggunakan media sosial sebagai alat dalam mempengaruhi tingkat kepercayaan generasi millennials. Kegiatan humas politik dalam konteks ini adalah kegiatan humas politik yang menunjukkan gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Penelitian kuantitatif ini menggunakan kuesioner online sebagai teknik pengumpulan data teknik sampel purposive dalam menentukan responden, yaitu generasi millennials di wilayah Jabodetabek. Pengujian data dilakukan dengan uji analisis faktor dan uji regresi linear yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kegiatan humas politik dengan tingkat kepercayaan.

---

Trust from the public is important for the government process. This study analyzes political public relations activities using social media as a tool affects millennials generation rsquo s trust levels. Political public relations activities in this context are political public relations activities that show leadership style of a leader. This quantitative research uses an online questionnaire as a data collection technique and using purposive sampling in determining the respondents that are the millennials generation in the Jabodetabek area. The data test is done by factor analysis test and linear regression test which shows that there is influence between political relations activities and the level of trust."

"ABSTRAK

Penelitian ini ingin melihat bagaimana bingkai pemberitaan atau framing yang dilakukan harian Kompas terhadap gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan Joko Widodo pada 100 hari kepemimpinanya sebagai gubernur DKI Jakarta dan bagaimana konstruksi realitas yang hendak dibangun oleh mediaKompas dalam pemberitaannya seputar gaya berkomunikasi dan kepemimpinan Joko Widodo.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Sementara teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik

analisis framing model William A. Gamson dan Modigliani.Objek penelitian ini adalah berita yang dimuat oleh harian Kompas tentang gaya komunikasi dan kepemimpinan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan 22 Januari 2013 yaitu 100 hari kepemimpinan Joko widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil analisis framing dengan menggunakan Model Gamson dan Modigliani, penelitian ini menemukan 5 frame yang dihadirkan oleh harian Kompas dalam pemberitaanya terhadap gaya komunikasi dan kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dari hasil frame tersebut terlihat bahwa pemberitaan harian Kompas cendrung positif kepada Jokowi

---

ABSTRAK

This research was implemented to figure out the framing applied by Kompas News towards the communication and leadership style of Joko Widodo during 100 days of his leadership as the Governor of Jakarta and how the reality construction designed by Kompas Media presented by its news discussing about the communication and leadership style of Joko Widodo. This research applied the qualitative approach with constructive paradigm. The analysis technique used in this research was the analysis technique of framing model Willian A. Gamson and Modilgliani. The object of this research was the news presented by Kompas News discussing about the communication and leadership style of Joko Widodo as the Governor of Jakarta with periode of time from October 15th 2012 to January 22nd 2013.

The result of the research analysis revealed 5 frames presented by Kompas News in its news towards the communication and leadership style of Joko Widodo as the Governor of Jakarta. The framing result revealed that Kompas News constructed Jokowi as the leader with transformation and transaction mission with equalitarian communication style

"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis politik pendanaan kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan fokus pada dua hal: (1) penerimaan sumbangan dana kampanye dari penyumbang kalangan oligark kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019, dan (2) pembayaran kembali pascapilpres kepada penyumbang. Pola pendanaan kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang berpengaruh terhadap perubahan sifat struktur politik oligarkis sebagai hasil Pilpres 2019 dianalisis menggunakan teori Oligarki dari Jeffrey A. Winters, didukung konsep pembiayaan kampanye dari USAID. Temuan studi ini menunjukkan politik pendanaan kampanye Joko Widodo - Ma’ruf Amin yang melibatkan para penyumbang besar dari kalangan oligark memengaruhi perubahan sifat struktur politik oligarkis pemerintahan hasil pilpres, yaitu dari yang sebelumnya ‘terpecah’ menjadi ‘kolektif’, dan perubahan dari yang sebelumnya bersaing ‘liar’ antaroligark menjadi ‘jinak’ bekerjasama dalam pemerintahan pasca-Pilpres 2019.

---

This study aims to analyze the politics of campaign funding in The 2019 Presidential Election with a focus on two things: (1) receipt of campaign fund donations from oligarchic donors to the presidential and vice presidential candidates Joko Widodo - Ma'ruf Amin as the winner of The 2019 Presidential Election, and (2) post-presidential repayments to donors. The campaign funding patterns for Joko Widodo-Ma'ruf Amin which affected the change in the nature of the oligarchic political structure as a result of The 2019 Presidential Election were analyzed using the Oligarchy theory of Jeffrey A. Winters, supported by the concept of campaign finance from USAID. The findings of this study show that the politics of campaign funding for Joko Widodo - Ma'ruf Amin, which involved big donors from the oligarchs, influenced the change in the nature of the oligarchic political structure of the government resulting from the presidential election, from previously being 'split' to 'collective', and changes from previously competing 'wild' between oligarks becomes 'tame' to cooperate in the post-2019 Presidential Election government."