Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan pada slippery slope framework, kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan. Saat ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui pemberian kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi serta strategi layanan yang ditempuh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ke 100 respondendengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresidan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (sebesar 48,1%) di KPP Pratama Pasar Rebo.

---

Based on slippery slope framework, tax compliances determined into two types, voluntary tax compliance and enforced tax compliance. Nowadays, government is trying to increase voluntary taxes through the provision of good quality services. This research was conducted in order to analyze the impact of service quality to individual tax compliance and service strategies to increase individual tax compliance. The approach of this research is quantittave approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires to 100 respondents with non-probability sampling techniques and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In qualitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that service quality have effect on individual tax compliance (48,1%) in KPP Pratama Pasar Rebo."

"Masyarakat memerlukan pelayanan publik yang berkualitas untuk membantu proses mereka dalam melancarkan segala urusannya. Oleh sebab itu, pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan yang baik tentu dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang kemudian secara tidak langsung akan berpengaruh meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak tersebut berguna bagi keberlangsungan negara karena mayoritas pembangunan nasional di Indonesia menggunakan sumber dana dari perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan DJP terhadap tingkat kepercayaan WP. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dimana peneliti mendapatkan 146 responden melalui penyebaran kuesioner dengan teknik non-probability sampling. Data yang berasal dari jawaban terbuka dan wawancara diolah secara deskriptif guna memperkaya analisis. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan DJP berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan WPOP DKI Jakarta sebesar 78,3%.

---

Every citizen needs a certain quality public services to assist their processes in expediting all their affairs. Therefore, the government as the organizer of public services continues to strive to improve the quality of public services. Good service quality can certainly increase the level of public trust which will then indirectly affect increasing tax compliance. This tax compliance is useful for the sustainability of the country because the majority of national development in Indonesia uses fund source from taxation. This study aims to analyze the effect of DGT service quality on the level of trustworthiness of taxpayers. This research approach is a quantitative approach where researcher got 146 respondents through spreading questionnaires with non-probability sampling technique. Collected data from open-ended answers and interviews were processed descriptively to enrich the analysis. This study obtained the results that DGT's service quality had an effect on the trust level of DKI Jakarta’s individual taxpayers by 78.3%."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Satu. Grand theory yang digunakan untuk variabel pelayanan adalah teori Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) yang meliputi dimensi: bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati, sedangkan untuk variabel kepatuhan adalah teori Salamun AT yang mencakup aspek penyetoran dan pelaporan.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain korelasional dengan melibatkan 100 sampel yang diambil secara acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dokumen dan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Rank Spearman dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Rank Spearman dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 12.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelayanan pada KPP Cikarang Satu tergolong baik, sedangkan kepatuhan wajib pajak relatif kurang. Sementara itu hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien korelasi = 0,7.Dengan kondisi seperti itu, maka pelayanan pada KPP Cikarang Satu pertu ditingkatkan dan disempurnakan secara terus menerus yang mencakup semua indikator (bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati) dengan tekanan pada aspek-aspek yang pelaksanaanya masih belum maksimal, misalnya: pelayanan sejak awal secara profesional kepada wajib pajak dan perhatian aparat pajak secara personal; dan dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan serupa tetapi dengan obyek penelitian yang berbeda dan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga dimungkinkan terjadinya generalisasi yang Iebih luas dan meyakinkan yang pada gilirannya dapat memperkaya dan memperkukuh hasil penelitian ini.

---

This research was aimed to analyze the influence of service toward taxpayers' obedience at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Satu. Grand theory used for service variable was Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) which covered several dimensions such as: physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, whereas theoretical foundation for obedience variable was Salamun AT theory which included several aspects such as: and reporting.Quantitative approach and correlation design were deployed by participating 100 samples obtained from simple random sampling technique. Documents analysis and valid and reliable questionnaires were used to get data. Rank Spearman and Spearman Brown were utilized as validity and reliability testing. Obtained data then were analyzed using Rank Spearman Correlation and f-test with SPSS Ver. 12.Descriptive analysis indicated that service at KPP Cikarang Satu was in good condition, whereas taxpayers' obedience relatively low. Moreover, hypothesis testing showed that there was positive and significant correlation between service and obedience of taxpayers (0.7).Based on this condition, service performance of KPP Cikarang Satu needs improving continuously which covers all indicators such as physical evidence, reliability. responsiveness, assurance, and empathy focused on factors which its implementation not in good condition, for example: early professionally service to taxpayers and the personal attention of tax officers; and it takes further research with similar approach but implemented in different research objects using bigger sample size, so that generalization will be broader which lead to the improvement of this field of research."

"Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. Kepatuhan pajak diukur dari kepatuhan formal dengan data pelaporan SPT Tahunan 2012 dan 2013, serta kepatuhan material dengan data ketidakpatuhan penerbitan Faktur PPN Tahun 2012 dan 2013. Uji statistik kuantitatif Mann Whitney U Test menghasilkan secara formal Wajib Pajak Auditee KAP lebih patuh dengan nilai yang signifikan, sedangkan secara material lebih patuh dengan nilai yang tidak signifikan. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan metode kualitatif teknik wawancara langsung ke beberapa Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP serta praktisi perpajakan yang kompeten di bahasan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Auditee KAP lebih tinggi dari Wajib Pajak Non-Auditee KAP didominasi factor kebijakan/budaya perusahaan untuk patuh. Terakhir, penelitian juga menganalisis teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan teknik wawancara ke beberapa Account Representative pada KPP Pratama Jakarta Koja dan KPP Madya Jakarta Utara. Hasil wawancara menunjukkan adanya teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi berbeda yang lebih efektif untuk kedua kelompok Wajib Pajak tersebut.

---

This research analyzes tax compliance level of Public Accounting Firm’s Auditee and Un-Auditee Taxpayers that is registered in Small Tax Office of Jakarta Koja. Tax compliance is measured by formal compliance in tax return 2012 and 2013 reporting, and material compliance in uncompliance data related to the issuance of Value Added Tax Invoice in 2012 and 2013. The quantitative statistical test of Mann Whitney U Test results that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers is more adherent formally with significant value but materially with not significant value. The research also analyzes both taxpayer groups compliance factors with qualitative methods of direct interview to some of both taxpayer groups and tax practitioners who are competent in this discussion. The results show that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers compliance is higher than the other dominated by policy/corporate culture to comply. Finally, the study also analyzes the techniques of supervision and tax potential exploration on both taxpayer groups with interview techniques to some of Account Representative on Small Tax Office of Jakarta Koja and Middle Tax Office of North Jakarta. Interview results indicate the presence of surveillance techniques and different potential exploration is more effectively done by Account Representative."

"Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua mengelola kepatuhan dari wajib pajak terdaftar dan melihat peranan Akuntan Publik terkait kepatuhan pajak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa co-operative compliance strategy adalah cara yang paling sesuai dalam mengelola kepatuhan pajak, namun butuh beberapa perubahan mengingat kegiatan yang dijalankan masih belum efektif meskipun sudah positif dalam mengelola kepatuhan pajak dan penerimaan pajak; dan dari sisi Akuntan Publik agar terus mempertahankan kualitas kinerja serta independensinya agar dapat memberikan opini yang sesuai mengingat pentingnya opini Akuntan Publik bagi kepatuhan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the strategy used by the Tax Office of the Large Taxpayers II in managing tax compliance of Large Taxpayers and knowing the role of Public Accountant related to the tax compliance. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study conclude that co-operative compliance strategy is the most appropriate strategy to manage the compliance of Large Taxpayers but still need changes since we know that it has not been effective, even it has a positive impact on the tax compliance and tax-revenue; And from the Public Accountant to keep on developing the quality of performance and independence in order to provide opinions that really describe the condition of a company."

"Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan yang terdapat pada KPP Pratama, yang sudah berjalan kurang lebih sepuluh tahun. Evaluasi kinerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan bertujuan untuk menganalisis kinerja dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian murni, tujuan penelitian deskriptif, dan dimensi waktu cross-sectional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, library research (studi kepustakaan), dan pengamatan. Hasil penelitian yang dilaksanakan adalah kinerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan sudah cukup baik. Hambatan terbesar adalah jumlah SDM yang belum mencukupi. Untuk mengatasinya dapat dilakukan penambahan jumlah personil.

---

The act to extend the scope of Individual Taxpayers has been done by Tax Extension Unit which has been a part of the Small Taxpayer office (STO) and operating for nearly ten years. Performance evaluation has the purpose to analyze the performance and to identify the hurdle faced by Tax Extension Unit. This research use quantitative approach. The research is classified as descriptive and cross-sectional research. Data collection method used in the research are interviews, library research, and observation. The research shows that the performance of Tax Extension Unit has already been fairly well, and the biggest hurdle which being faced by the Unit is the number of human resources which has not yet been adequate. Adding the personnel quantity up can be done to solve the problem."

"Kepatuhan pajak adalah perilaku kompleks yang berdasarkan hasil-hasil riset telah terbukti adanya beberapa faktor yang bisa mendorong dan menahan wajib pajak dari memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun upaya Indonesia dalam menangani masalah ketidak-patuhan selama ini sangat terbatas pada reformasi administrasi perpajakan dan pencegahan secara hukum, tanpa mengindahkan interaksi antara moral pajak, legitimasi politik, dan pertukaran fiskal yang baik secara gabungan maupun independen mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Gagasan pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara wajib pajak dan pemerintah yang berwenang semakin diterima oleh masyarakat luas dan dengan demikian perlu adannya upaya untuk menelusuri persepsi legitimasi politik dan pertukaran fiskal dari persepsi wajib pajak di Indonesia.Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan populasi sampel wajib pajak dalam satu kantor pelayanan pajak yang tingkat ketidak-patuhan formal salah satu tertinggi di Jakarta. Responden memiliki moral pajak cukup tinggi meskipun mereka kurang puas dengan pemerintah atau lembaga publik serta dengan barang dan jasa publik. Perilaku kepatuhan responden dan moral pajak bervariasi tergantung pada indikator yang diukur. Persepsi pada perilaku kepatuhan orang lain berbanding terbalik dengan perilaku kepatuhan responden. Penerimaan terhadap perilaku ketidakpatuhan adalah prediktor yang lumayan akurat untuk menentukan kepatuhan responden yang sebenarnya.Dampak dari legitimasi politik dan pertukaran fiskal pada kepatuhan formal bervariasi tergantung pada item yang diukur. Persepsi tentang korupsi dan keterwakilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan, sementara tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran penerimaan pajak berdampak positif kepatuhan formal. Dalam kategori pertukaran fiskal, wajib pajak yang patuh lebih kritis dalam menilai 'manfaat' yang mereka terima di seluruh wilayah diukur yaitu: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan kejahatan dan korupsi.

---

Tax compliance is a multi-faceted behaviour, previous studies have recognised and proven there are factors which entices and hold taxpayers back from fulfilling their tax obligations. However Indonesia's effort in tackling noncompliance issue has been limited on tax administration reform and deterrence factors. Meanwhile the interaction between tax morale, political legitimacy, and fiscal exchange which compoundingly (or individually) affect a person tax compliance behaviour have not been given much attention to. The notion of tax as a form social contract between taxpayer and governing authority is more wellreceived and thus it is necessary to address the issue of political legitimacy and fiscal exchange from Indonesia's taxpayers perception.This quantitative study has come to conclusion that sample population of taxpayers in one tax service office with highest non-compliant rate have moderately high tax morale even though they are dissatisfied with government or public institution as well as with the public goods and services. Respondents' compliance behaviour and tax morale vary depending on the tax morale indicators measured. The perception on other people's compliance behaviour inversely proportional to the respondents' compliance behaviour; acceptance on noncompliance behaviour however is a better predictor for how the respondents' actual compliance behaviour are.The impact of political legitimacy and fiscal exchange on formal compliance vary depending on each particular items. Perception on corruption and representativeness does not seem to impact compliance behaviour Meanwhile confidence level in government and government's ability to manage tax revenue expenditure does positively impact formal compliance. In fiscal exchange category, the result suggests that compliant taxpayers are more critical in judging the 'benefits' they receive across the measured area which are: healthcare, education, infrastructure, handling of crime and corruption."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi wajib pajak mengenai kinerja pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. Persepsi wajib pajak mengenai kinerja pelayanan perpajakan adalah pandangan individu seorang wajib pajak mengenai hasil kerja aparatur pajak dalam menjalankan tugas pelayanan yang diukur berdasarkan indikator: keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang mencerminkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya yang meliputi indikator penyetoran dan pelaporan.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasionai dengan melibatkan 97 sampel (responden) yang diambil secara acak sederhana dari 3018 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yangsebelumnya telah diuji va|iditas dan reiiabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rank dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa scara umum wajib pajak mempersepsi baik mengenai kineria palayanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen, baik dilihat berdasarkan bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan maupun empati. Sementara untuk kepatuhan wajib pajak, diketahui secara umum wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah, baik untuk kepatuhan dalam melaporkan maupun dalam membayar pajak. Dari hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa persepsi wajib paiak mengenai kinerja palayanan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pe|ayanan Pajak Pratama Senen. Indikator kinerja pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati juga memiliki hubungan singifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Indikator yang memiliki hubungan paling erat adalah keandalan, diikuti dengan bukti fisik, jaminan, daya tanggap dan empati.Berdasarkan temuan tersebut, maka kualitas pelayanan perpajakan perlu diperbaiki sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi dalam melakukan pelayanan. Reward dapat diberikan dalam bentuk material seperti uang, kendaraan, atau beasiswa melanjutkan studi; dan dapat pula diberikan secara imaterial berupa piagam penghargaan dan pujian eksklusif dalam bentuk publikasi massa. Selain itu perlu adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan pelayanan pegawai dengan memasukkan materi-materi yang terkait dengan kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal.

---

This research was aimed to examine the relationship between taxpayer perception about service performance of taxation with taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. The perception about service performance of taxation is taxpayer view about tax officers outcome in the performing of service task that measured by indicators: reliability, responsibility, assurance and empathy. Taxpayer compliance is a condition express the taxpayer in the fulfill obligation of taxation and performing his taxation rights which cover the reporting and endorsement indicator.

The research used descriptive and corellational method involving 97 sample (respondent) being taken randomly from 3018 populations. Data collection was being done with questionnaires that its validity and reliability have been tested before. Validity test used Spearman Rank and reliability test used Spearman Brown formula. Data then were analyzed with Spearman Rank and t-test assisted with SPSS Version 13.

Descriptive analysis result show in generally taxpayer have good perception to service performance of taxation at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen, both seen by physical evidence, reliability, responsibility, assurance and empathy. While for taxpayer compliance, known in general taxpayer have low compliance, both to compliance in reporting and in paying lease. From the hypothesis testing got result that taxpayer perception about service performance of taxation have the positive relationship and significant with taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen. The performance service indicator consisting of the physical evidence, reliability, responsibility, assurance and empathy is also have the significant relationship with taxpayer compliance. The indicator have the tightest relationship is reliability, followed with physical evidence, assurance, responsibility and empathy.

Based on Endings, hence service quality of taxation needed to improve as effort to improve taxpayer compliance. Improving effort can be done by giving reward to the officer have achievement in doing the service. Reward can be given in the form of material be like money, vehicle, bursary continue the study; and can is also given imaterially in the form of exclusive praise and appreciation charter in the form of mass publication. Beside that, require of specialized training to improve ability of service by involving the emotional intellegence and communications interpersonal."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik edukasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing dan kesesuaiannya dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penelitian dapat memberikan gambaran terkait praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Objek penelitian adalah praktik edukasi perpajakan di KPP Badan dan Orang Asing yang dilakukan selama tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Bentuk Usaha Tetap, baik dari segi metode edukasi, teknik edukasi, materi edukasi, pemberi materi edukasi, maupun sarana pendukung, secara umum telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit perbedaan yang ditemukan pada praktik edukasi perpajakan adalah bentuk upaya penyesuaian yang dilakukan KPP Badan dan Orang Asing dalam menghadapi tantangan berupa uniknya karakteristik Wajib Pajak badan asing yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan serta beban kerja tambahan dalam bentuk penyelesaian administrasi pembebasan dan restitusi PPN dan/atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

---

This study was conducted to determine the practice of tax education implemented on foreign corporate taxpayers registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office and their compliance with the rules and regulations. This study uses a qualitative approach by collecting data through interviews and reviewing the guidelines and provisions of the laws and regulations so that the research can provide an overview related to the practice of tax education for foreign corporate taxpayers who are registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The object of the research is the practice of taxation education in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office conducted during 2019. The results of this study indicate that the practice of taxation education for Taxpayers of Representative Office of Foreign Companies and Permanent Establishments, whether in terms of educational methods, educational techniques, educational materials, providers of educational material, and supporting facilities, are generally in accordance with the guidelines and provisions of the legislation. The slight difference found in the practice of taxation education is a form of adjustment efforts made by Foreign Corporate and Individual Tax Service Office for overcoming challenges faced in the form of the matchless characteristics of foreign corporate taxpayers who are Foreign Tax Subjects whose tax treatment is equivalent to corporate tax subject and additional workload in the form of settling the administration of exemption and refund of VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods which are granted for Representatives of Foreign Countries and determined International Organizations."

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos selama tahun 2010 pada Suku Dinas Pelayanan Pajak I Kota Administrasi Jakarta Pusat. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos selama tahun 2010 di Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat, mengingat pajak ini merupakan jenis pajak baru dan kepatuhannya rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan para wajib pajak tersebut Faktor utamanya yakni kondisi ekonomi para pengusaha rumah kos serta sosialisasi yang kurang dan tidak merata.

---

This undergraduate thesis focuses on the factors that influence the compliance of taxpayers of hotel tax of boarding house during the year 2010 in Suku Dinas Pajak I Jakarta Pusat. The issue that is discussed in this undergraduate thesis is factors that influence the compliance of hotel tax of boarding house taxpayers during the year 2010 on Suku Dinas Pajak I Jakarta Pusat, noticing that this tax is a newly-applied tax and has a low level of compliance.

This research uses qualitative method. The result of this research shows that there are a few factors that influence the compliance of those taxpayers. The main factors are the economic condition and the insufficient socialization related to those boarding house?s owners."