Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Bea Cukai melakukan perubahan regulasi terkait dengan pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang yang tercantum dalam PMK 203/PMK.0/2017, diantaranya kenaikan batas pembebasan bea masuk, penetapan tarif tunggal, dan penghapusan kategori keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan regulasi pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang terhadap potensi penghindaran pajak, konsep ease of administration, serta untuk menjelaskan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam mencegah timbulnya perilaku penghindaran pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode post positivis dengan menggunakan data sekunder dan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang relevan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa perubahan regulasi barang bawaan penumpang menimbulkan celah perpajakan yang dapat dimanfaatkan sehingga menimbulkan adanya potensi kehilangan penerimaan. Dalam mencegah semakin besarnya potensi kehilangan penerimaan, Direktorat Jenderal Bea Cukai kemudian melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang, seperti scanning X-Ray, kegiatan intellijen yang terdiri dari analisis pesawat, analisis passenger manifest, profiling.

---

ABSTRACTThe Directorate General of Customs changes the regulation relating to exemption from import duty passenger luggage contained in the PMK 203/PMK.04/2017, including the increase in the import duty exemption limit, single tariff setting, and the abolition of the family category.The purpose of this study was to analyze the impact of regulatory changes exemption from import duty passenger luggage against potential tax avoidance, concept of ease of administration, as well as to explain the strategy conducted by Directorate General of Customs in prevent tax avoidance behavior. The method used in this research is post-positivist method using secondary data and interviews with relevant informants. The results of analysis that regulatory changes pose passenger luggage tax loopholes that can be exploited to cause the potential loss of revenue to import duties and taxes on import passenger luggage. In a further reduction magnitude of potential loss of revenue, the Directorate General of Customs and then perform supervision and inspection of passenger luggage, such as X-ray scanning, as intelligence activities consisting of the best analysis, analysis of passenger manifest, profiling."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda melalui kebijakan Surat Keterangan Domisili Elektronik (e-SKD) dan simplifikasi Form Directorate General of Tax (DGT) yang terdapat di dalam PER-25/PJ/2018. Analisis kebijakan dilakukan berdasarkan asas ease of administration yang memiliki 4 prinsip yaitu the requirement of clarity, continuity, economy, dan convenience. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post- positivism. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka terkait dengan the requirement of clarity, terlihat bahwa kebijakan belum memenuhi prinsip tersebut dikarenakan belum memenuhi sebagian besar indikator yaitu salah satunya adalah belum memenuhi kejelasan dan kepastian dalam penguraian subjek, materi, dan objek, Kemudian terkait dengan the requirement of continuity, terlihat bahwa kebijakan ini sudah memenuhi dikarenakan dilakukan dalam rangka tax reform. Kemudian terkait dengan the requirement of economy, baik dari pemerintah (administrative cost) maupun Wajib Pajak (compliance cost), biaya yang dikeluarkan turun dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Kemudian terakhir mengenai the requirement of convenience, kebijakan ini belum memenuhi kenyamanan bagi Wajib Pajak karena masih terdapat masalah terkait dengan sistem e-SKD yaitu sistem mengalami error ketika digunakan oleh Wajib Pajak.

---

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the prevention policy for misuse of multiple tax avoidance agreements through the Electronic Domicile Certificate (e-SKD) policy and the simplification of the Directorate General of Tax (DGT) form contained in PER-25 / PJ / 2018. Policy analysis is explain based on the principle of ease of administration which has 4 principles namely the requirements of clarity, continuity, economy, and convenience. The research model used is post-positivism. The data used is obtained by conducting in-depth interviews with informants who are relevant to the issues. Based on the analysis conducted from the requirement of clarity principle, it does not meet the principles because it do not meet most of the indicators, one of which is not fulfilling clarity and certainty in decomposing the subject, material, and object, then related to the requirements of continuity, it appears that this policy has been fulfilled because it explain out the framework of tax reform. Then related to the requirements of economy, both from the government (administrative costs) and taxpayers (compliance costs), the costs incurred decreased compared with previous regulations. Then finally about the requirements of convenience, this policy does not meet the convenience because there are still problems related to the e-SKD system, which is that the system experiences errors when used by taxpayers."

"Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang.

Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang."

"Long-run cash effective tax rate merupakan pengukuran untuk tax avoidance jangka panjang yang diusulkan oleh Dyreng et al. (2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tax avoidance jangka panjang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Kuala Lumpur Stock Exchange, dan Singapore Exchange tahun 2001-2011. Penelitian ini menggunakan sampel 100 perusahaan untuk kelompok tahun 2001-2010 dan 100 perusahaan untuk kelompok tahun 2002-2011.Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai long-run cash effective tax rate pada perusahaan manufaktur di Singapura baik dalam jangka waktu satu tahun, lima tahun, maupun sepuluh tahun, relatif lebih rendah dibandingkan perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Annual cash effective tax rate berpengaruh positif terhadap long-run cash effective tax rate. Book tax conformity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance jangka panjang. Earnings to price dan return on asset berpengaruh positif terhadap tax avoidance jangka panjang, sedangkan book to market ratio dan aset takberwujud berpengaruh negatif terhadap tax avoidance jangka panjang.

---

Long-run cash effective tax rate is measurement of long-run tax avoidance, suggested by Dyreng et al. (2008). The purpose of this research is to measure and analyse long-run tax avoidance of listed manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange, Kuala Lumpur Stock Exchange, Singapore Exchange for period 2001-2011. This research is based on sample of 100 companies for group of year 2001-2010 and 100 companies for group of year 2002-2011.The result shows that long run cash effective tax rate in Singapore within one, five or ten years is smaller than Malaysia's and Indonesia's. Annual cash effective tax rate proved positively affect the long-run cash effective tax rate. While book tax conformity negatively affect long run tax avoidance. Earnings to price ratio and return on asset positively affect long run tax avoidance. However, book to market ratio and intangible assets negatively affect long run tax avoidance."

"ABSTRAKManajer merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan. Meski begitu, kebanyakan penelitian terdahulu tidak mempertimbangkan pengaruh manajer terhadap perusahaan. Karena itu, penelitian ini menggunakan metode DEA untuk meilihat apakah manajer dengan kemampuan yang kebih tinggi mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Menggunakan data panel dengan sampel berupa 172 perusahaan public di Indonesia selama lima tahun, penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi kemampuan manajerial pada suatu perusahaan, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil ini konsisten setelah melakukan analisis sensitivitas menggunakan peringkat desil skor kemampuan manajerial dan lagged skor kemampuan manajerial untuk mengganti pengukuran kemampuan manajerial menggunakan metode DEA sebagai variabel independen.

---

ABSTRACTManager is one of the factor that affects firms strategy and performance. However, most prior studies do not consider these managers effects for the firms. Hence, this paper use DEA method to see whether the higher ability managers affect corporate tax avoidance. Using panel data with samples of 172 public firms in Indonesia for five years period, this study finds that that the higher the managerial ability, the lower the tax avoidance practices occur in the firm. This result is robust in several sensitivity tests, that is managerial ability score decile rank and lagged managerial ability score to replace managerial ability using DEA method as the independent variable. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh organizational capital terhadap penghindaran pajak perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2012-2021. Penelitian mengukur organizational capital dengan pendekatan yang diperkenalkan oleh Peters dan Taylor (2017). Penghindaran pajak diukur menggunakan metode Cash Effective Tax Ratio (Cash ETR). Dengan menggunakan regresi panel data common effect model, hasil penelitian membuktikan bahwa organizational capital memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Dengan kata lain, organizational capital yang tinggi dapat juga menunjukan meningkatnya penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola organizational capital dengan tepat akan mampu menciptakan efisiensi organisasi, salah satunya melalui manajemen pajak yang akan dipilih perusahaan. Namun demikian, perusahaan dengan organizational capital yang baik memiliki potensi lebih besar untuk melakukan aggressive tax avoidance yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara, oleh karena itu otoritas pajak perlu memperbaiki peraturan perpajakan untuk mencegah tindakan tersebut. Penelitian ini menguatkan temuan terdahulu bahwa organizational capital menciptakan inovasi organisasi (Al Dujaili, 2012) dan kemampuan belajar organisasi (Halie dan Tuzuner, 2022) dalam penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguatkan temuan Hasan et al. (2021) dimana perusahaan dengan organizational capital yang tinggi memiliki kesempatan lebih besar dalam penghindaran pajak.

---

This study aims to analyze the effect of organizational capital on corporate tax avoidance. The population of this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2012-2021 periods. The study measures organizational capital with the approach introduced by Peters and Taylor (2017). Tax avoidance is measured using the Cash Effective Tax Ratio (Cash ETR) method. Using panel data regression with the common effect model, the results of the study found that organizational capital has a negative and significant effect on corporate tax payments. In other words, high organizational capital can increase corporate tax avoidance. Companies that are able to manage organizational capital properly will be able to create organizational efficiency, one of which is through tax management that the company will choose. Nevertheless, companies with good organizational capital have the potential to carry out aggressive tax avoidance which can reduce state revenues, therefore tax authority needs to improve tax regulations to prevent this action. This study reinforces previous findings that organizational capital creates organizational innovation (Al Dujaili, 2012) and organizational learning abilities (Halie and Tuzuner, 2022) in tax avoidance. This study also strengthens the findings of Hasan et al. (2021) where companies with high organizational capital have a greater chance of tax avoidance."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan, pengaruh moderasi kepemilikan keluarga terhadap hubungan penghindaran pajak dengan risiko perusahaan, serta pengaruh moderasi keberagaman dewan komisaris terhadap hubungan penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Data yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017 dengan jumlah sampel 608. Hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak terbukti berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan, kepemilikan keluarga memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan dan keberagaman dewan komisaristidak memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko.

---

This research aims to investigate the effect of tax avoidance on firm risk, effect of tax avoidance on firm risk with family ownership and board diversity as moderating variabel. The samples are 608samples of company listed on the Indonesia Stock Exchange during 2012 to 2017. This research concludes that there is positive effect of tax avoidance on firm risk. Family ownership has weaken tax avoidances effect on firm risk and diversity of board commissioner does not moderate the effect of tax avoidance on risk."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ dilihat dari ketentuan perpajakan di Indonesia; menjelaskan kebijakan yang akan diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi praktik transfer pricing di Indonesia baik dari sisi administratif maupun pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai praktik transfer pricing yang dilakukan PT XYZ yaitu dengan cara cara menjual produksi batubara dengan harga rendah ke luar negeri, dimana pembeli di luar negeri yang umumnya terafiliasi dengan perusahaan di Indonesia akan menjual kembali barang tambang itu dengan harga lebih tinggi (harga pasar) ke pembeli lainnya. Transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh PT XYZ memiliki indikasi adanya hubungan istimewa antar perusahaan dalam satu grup perusahaan dan transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran akan kelaziman usaha; Transfer Pricing sebaiknya lebih ditempuh dengan kebijakan administratif daripada pemidanaan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pajak bukan pada aspek pidana melainkan untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara. Dengan penerapan kebijakan pidana justru akan menyebabkan kriminalisasi transfer pricing yang kurang jelas dasar hukum pajaknya.

---

This thesis discusses the implementation of transfer pricing conducted by PT XYZ from the tax regulation side in Indonesia; explain the policies to be taken by the Directorate General of Taxation to address the transfer pricing practices in Indonesia, both in terms of administrative and criminal. This study uses qualitative methods to the descriptive approach. The results of this study concluded that the transfer pricing practices that do XYZ that is by selling lowpriced coal production overseas, where overseas buyers are generally affiliated with the company in Indonesia will be mine to resell the goods at a higher price (the price market) to another buyer. Transfer pricing of transactions conducted by XYZ Ltd. has indications of a special relationship between companies within a group of companies and the transaction will not show the reasonableness of the prevalence of business; Transfer Pricing policies should be further pursued by administrative rather than criminal prosecution. This is based on the consideration that the purpose of taxes is not the criminal aspect but rather to optimize revenues. With the application of penal policy would likely lead to the criminalization of transfer pricing is less clear legal basis for the tax."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara penghindaran pajak dan keterbatasan finansial (financial constraints) dengan nilai perusahaan, serta moderasi rating Environmental, Social, and Governance (ESG) pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Penghindaran pajak diukur dengan GAAP ETR, financial constraints dengan Altman Z-Score, dan nilai perusahaan dengan Tobin’s Q. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan. Hasil menunjukkan penghindaran pajak dan keterbatasan finansial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Praktik penghindaran pajak cenderung menurunkan kepercayaan pasar, sementara keterbatasan finansial menghambat pengelolaan operasional dan investasi. Moderasi ESG ditemukan memiliki pengaruh marginal positif signifikan dalam memitigasi dampak negatif penghindaran pajak serta memiliki pengaruh positif signifikan dalam memitigasi keterbatasan finansial melalui peningkatan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan, transparansi, dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur terkait penghindaran pajak, financial constraints, dan ESG dalam konteks pasar berkembang. Temuan ini memberikan implikasi bagi perusahaan untuk mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis dan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi pelaporan keberlanjutan.

---

This study aims to analyze the relationship between tax avoidance and financial constraints with firm value, as well as the moderating role of Environmental, Social, and Governance (ESG) ratings in Indonesian listed companies during the 2019–2023 period. Tax avoidance is measured using GAAP ETR, financial constraints with the Altman Z-Score, and firm value with Tobin’s Q. The research data were obtained from corporate annual and sustainability reports. The results indicate that tax avoidance and financial constraints have a significant negative impact on firm value. Tax avoidance practices tend to reduce market trust, while financial constraints hinder operational and investment management. ESG moderation was found to have a marginally significant positive effect in mitigating the negative impact of tax avoidance and a significantly positive effect in mitigating financial constraints by enhancing investor confidence in sustainability, transparency, and corporate governance. This research contributes to the literature on tax avoidance, financial constraints, and ESG in the context of emerging markets. The findings provide implications for companies to integrate ESG into their business strategies and for policymakers to strengthen sustainability reporting regulations."

"Ketentuan GAAR untuk mengatasi penghindaran pajak telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Namun, hingga saat ini belum ada aturan pelaksanaan yang diterbitkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan GAAR yang berlaku di Indonesia serta memberikan rekomendasi penerapan konsep pengaturan pelaksanaan GAAR berdasarkan best practice internasional. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan thematic analysis, penelitian ini melakukan studi literatur dan wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, akademisi, dan praktisi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan GAAR dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang berpedoman pada prinsip substance over form telah memenuhi ketiga kondisi di mana GAAR dapat diaplikasikan, tetapi klausul manfaat pajak adalah tujuan utama transaksi perlu lebih ditekankan dalam aturan pelaksanaannya. Prinsip ini diimplementasikan secara luas dengan pendekatan kasus per kasus dalam pengujian tujuan transaksi Wajib Pajak yang sesungguhnya. Penggunaan prinsip substance over form sebagai GAAR mempunyai tantangan tersendiri bagi DJP dalam hal regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, pengaturan GAAR dapat mempertimbangkan penerapan konsep dalam kriteria Arnold (2017). Aspek batasan kewenangan dan prosedur pelaksanaan harus mempertimbangkan pendekatan GAAR sebagai provision of last resort. Terkait cakupan kegiatan penghindaran pajak, GAAR hanya diterapkan pada unacceptable tax avoidance dengan memberikan kriteria objektif untuk membedakannya dengan transaksi komersial bona fide. Tahapan pengujian formil dan materiil harus diatur secara sistematis untuk membuktikan bahwa tujuan utama transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat pajak. Mekanisme penjaminan kualitas dapat dilakukan melalui panduan yang jelas serta pembentukan Panel GAAR. Perlindungan hak Wajib Pajak didapatkan dengan adanya hak pengajuan banding serta beban pembuktian GAAR yang seimbang.

---

GAAR provisions to overcome tax avoidance have been ratified through Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and Government Regulations Number 55 of 2022. But there is no implementatioan regulation yet. This research aims to analyze the GAAR arrangements that apply in Indonesia and provide recommendations for implementing GAAR based on international best practice. Using qualitative descriptive analysis with thematic analysis approach, this research conducted literature studies and in-depth interviews with policy makers, policy implementers, academics, and tax practitioners. The research results show that the GAAR provisions in Government Regulation Number 55 of 2022 which are guided by the principle of substance over form have fulfilled the three conditions where GAAR can be applied, but clause that the tax benefit is the main purpose of the transaction needs to be emphasized more in the implementing regulations. This principle is implemented widely with a case-by-case approach to examine the real Taxpayer’s transaction objectives. The use of substance over form principles as GAAR has its own challenges for DGT in terms of regulations, infrastructures, and human resources. Overall, GAAR regulations can consider the concepts in the Arnold (2017) criteria. Aspects of authority limits and implementation procedures must consider the GAAR approach as a provision of last resort. Regarding the scope of tax avoidance activities, GAAR is only applied to unacceptable tax avoidance by providing objective criteria to distinguish it from bona fide commercial transactions. Formal and material testing stages must be arranged systematically to prove that the main purpose of the transaction is to obtain tax benefits. Quality assurance mechanisms can be implemented through clear guidelines and the establishment of a GAAR Panel. Taxpayer rights are protected by having the right to appeal and a balanced GAAR burden of proof."