Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses kebijakan merupakan suatu proses interaksi sosial yang didorong dan dipengaruhi oleh karakteristik para aktor yang terlibat, antara lain: motivasi, informasi, dan kekuaatan. Karakteristik dari para aktor yang terlibat tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi satu sama lain, sehingga memunculkan suatu bentuk interaksi konteksual. Interaksi kontekstual tersebut yang pada akhirnya menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai interaksi kontekstual yang dihasilkan oleh hubungan dari karakteristik-karektiristik utama para aktor yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Pemaparan terhadap hal tersebut dilakukan melalui kasus implementasi kebijakan sanitasi melalui kampanye No Toilet No Bride yang diterapkan di Haryana, India sejak tahun 2005 hingga tahun 2012. Dengan menggunakan metode penelitian berupa metode kualitatif serta alat analisis berupa teori Contextual Interaction, penilitian ini berusaha memaparkan bahwa hubungan antara karakteristik-karakteristik utama antara pemerintah dengan penduduk perempuan serta penduduk laki-laki di Haryana telah memunculkan dua bentuk interaksi kontekstual, yakni; kerja sama aktif dan kerja sama paksa. Kedua jenis interaksi kontekstual tersebut rupanya telah mendorong terwujudnya keberhasilan dari implementasi kampanye No Toilet No Bride yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah toilet pribadi yang telah dibangun oleh masyarakat Haryana sejak tahun 2005 hingga 2012.

---

Policy implementation is a process of social interactions among the actors involved: motivation: information; and power. The characteristics of the actors are interdependent and result in contextual interactions, which in the end decide whether or not a policy is successful. This research aims to explain the contextual interactions resulted from the characteristics of the actors involved in policy implementation. In doing so, it examines the implementation of the sanitation policy that was campaigned through the No Toilet No Bride government campaign in Haryana, India from 2005 to 2012. Combined with a qualitative method, this research uses the Contextual Interaction theory as a way to explain how the relation between the characteristics among the government, the female population, and male population in Haryana has resulted in two forms of contextual interactions: active cooperation and forced cooperation. The findings of this research indicate that both forms of contextual interactions have, in fact, played a part in the success of the No Toilet No Bride government campaign that can be seen in the increasing number of private toilets built in Haryana from 2005 to 2012.

"

"Sanitasi merupakan salah satu target SDGs dan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi sanitasi di Indonesia, mengalami ancaman perubahan iklim, salah satunya kekeringan. Adanya potensi kekeringan ini pun belum dilengkapi dengan opsi sanitasi berketahanan iklim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sanitasi Lombok Timur dalam kekeringan dan merencanakan pengembangan opsi teknologi toilet minim air baik dari segi desain hingga rancangan anggaran biaya. Metode penelitian ini memanfaatkan data primer dari proses wawancara perwakilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa tenaga ahli serta data sekunder untuk memperkuat analisis yang terdiri atas diagram aliran tinja, pengambilan analytical hierarchy process, detail teknologi dan desain toilet minim air, serta rancangan anggaran biaya. Berdasarkan analisis yang ada, Kabupaten Lombok Timur masih memiliki 5% praktik BABS tertutup khususnya bagi daerah dengan kondisi infrastruktur sanitasi yang belum layak. Untuk  memberikan opsi infrastruktur layak pakai pada kondisi perubahan iklim kekeringan, terpilih teknologi composting chamber kapasitas 0,85L dengan pengembangan fitur proritas tertinggi kuesioner AHP yakni berdampak minim apabila terjadi kegagalan total. Melalui proses desain dan perhitungan RAB, diketahui pembangunan toilet minim air di Lombok Timur memerlukan luas lahan senilai 9,09 m2 untuk dua bilik dengan total biaya ±Rp. 64.731.897 untuk 1 bilik toilet.

---

Sanitasi merupakan salah satu target SDGs dan menjadi tolak ukur kualitas hidup masyarakat. Namun, kondisi sanitasi di Indonesia, mengalami ancaman perubahan iklim, salah satunya kekeringan. Adanya potensi kekeringan ini pun belum dilengkapi dengan opsi sanitasi berketahanan iklim, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sanitasi Lombok Timur dalam kekeringan dan merencanakan pengembangan opsi teknologi toilet minim air baik dari segi desain hingga rancangan anggaran biaya. Metode penelitian ini memanfaatkan data primer dari proses wawancara perwakilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa tenaga ahli serta data sekunder untuk memperkuat analisis yang terdiri atas diagram aliran tinja, pengambilan keputusan multi-kriteria dengan metode analytical hierarchy process, detail teknologi dan desain toilet minim air, serta rancangan anggaran biaya. Berdasarkan analisis yang ada, Kabupaten Lombok Timur masih memiliki 5% praktik BABS tertutup khususnya bagi daerah dengan kondisi infrastruktur sanitasi yang belum layak. Untuk  memberikan opsi infrastruktur layak pakai pada kondisi perubahan iklim kekeringan, terpilih teknologi composting chamber kapasitas 0,85L dengan pengembangan fitur proritas tertinggi kuesioner AHP yakni berdampak minim apabila terjadi kegagalan total. Melalui proses desain dan perhitungan RAB, diketahui pembangunan toilet minim air di Lombok Timur memerlukan luas lahan senilai 9,09 m2 untuk dua bilik dengan total biaya ±Rp. 64.731.897 untuk 1 bilik toilet."

"Pengetahuan tentang kesiapan anak untuk toilet training penting diketahui orang tua untuk mencapai tugas perkembangan toddler yang meliputi kesiapan fisik, mental, dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pencapaian toilet training pada todler dengan pengetahuan ibu tentang toilet training. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasi pada 45 responden yang memilki anak usia 2-3 tahun di TK Harapan Bunda kelurahan Kukusan Depok. Tehnik pengambilan yang digunakan yaitu purposive random sampling. Data yang telah terkumpul di analisa dengan statistik univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square dan diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang kesiapan anak untuk toilet training dengan pencapaian toilet training pada anak usia toddler di TK Harapan Bunda kelurahan Kukusan Depok (p >0,05; OR 0,375). Rekomendasi penelitian ini yaitu agar dilakukan penelitian tentang kesiapan orang tua dalam melatih anak untuk toilet training."

"Penelitian ini membahas pandangan pola bersih melalui perkembangan teknologi toilet Jepang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep bersih sehat yang ada pada naturalisme Jepang yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat dan perkembangan inovasi teknologi toilet. Penelitian ini merupakan penelitan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Jepang sangat memperhatikan kebersihan toilet karena mereka selalu mengutamakan kesehatan sebagai suatu keharusan dalam kehidupan sehari-hari.

---

This study discusses about the view of cleanliness through the development of technology of Japanese toilet. The purpose of this study focuses on the concept of clean and health as seen in Japan?s naturalism that has influenced the health behaviour in society and it have made a great impact on the development technology of Japanese toilet. This study uses the method of descriptive analysis research. The result of this study is to indicate that Japanese people are highly concerned about toilet hygiene because from their point of view, health is one of the most important necessities in their everyday's life."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintah Rusia tentang kampanye anti-rokok yang terwujud melalui gambar visual internet. Pada gambar visual internet yang terdapat dalam situs-situs web Rusia merepresentasikan pesan pemerintah sesuai dengan Undang-undang Negara Federasi Rusia tahun 2013 nomor 15-F3 tentang Perlindungan Masayarakat dari Paparan Asap Rokok dan Efek Lanjut Penggunaan Tembakau, khususnya pada pasal (9) dan (15). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi media dan budaya. Untuk menganalisis enam gambar visual internet Rusia digunakan teori semiotika Barthes tentang pemaknaan denotasi konotasi. Dengan menganalisis struktur yang membangun masing-masing gambar visual internet, disimpulkan bahwa pada gambar-gambar visual tersebut membawa pesan yang merepresentasikan kebijakan pemerintah.

---

ABSTRACT

This thesis is discussing about the Role of society in Russian Governments Policy on Facing Tobacco Control Campaign Through Visual Images displayed in Internet. The internet?s visual images on Russian websites representing the goverments messages according to Federal Law in 2013 No. 15-F3 on Citizens Protection from the Danger of Cigarette Smoke and the Further Effects of Tobacco Consumption, especially on article (9) and (15). The research methodology that used in this thesis is qualitative method in accordance with media cultural studies method. The Roland Barthes theory of denotative connotative levels of meaning is used in analyzing six visual images founded on the internet. By analyzing the structures that construct each of related works, the government?s messages which representing goverments policy is summarized."

"Isu pernikahan usia dini telah menjadi perhatian berbagai pihak berkaitan dengan implikasi yang ditimbulkannya. Salah satu upaya untuk mengurangi isu ini adalah melalui perubahan pengaturan batas minimum usia nikah bagi anak dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang dinilai telalu rendah. Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta memiliki Peraturan Bupati Gunungkidul No 36/2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak PPUA yang memperlihatkan dampak positif dengan berkurangnya kasus perkawinan anak di daerah tersebut. Berdasarkan hal ini, evaluasi terhadap kebijakan batas usia nikah ini melalui studi kasus Perbup Gunungkidul No 36/2015 tentang PPUA perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi perbaikan kebijakan. Studi evaluasi kebijakan ini menggunakan desain penelitian case study dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perbup PPUA memberikan pengaruh dalam menurunkan kejadian perkawinan usia anak di Gunungkidul. Perbup efektif sebagai jembatan dalam memediasi perbedaan standar usia nikah dan memetakan peran tiap instansi dalam komitmen mencegah perkawinan pada usia anak. Peran operasional oleh tiap instansi dan lembaga lain telah terpetakan dalam Rencana Aksi Daerah PPUA dan telah berjalan dengan cukup baik, namun efisiensi pembiayaan belum terlihat adanya plafon khusus mengenai PPUA dan seringkali mendompleng pembiayaan program lain di instansi. Adekuasi Perbup PPUA dari segi pembiayaan menunjukkan tren kurangnya dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah namun kerja sama lintas instansi mengalami peningkatan dengan meluas dan konsistennya peran berbagai instansi pasca Perbup diberlakukan. Ekuitas distribusi manfaat Perbup PPUA terlihat dari meratanya MoU maupun deklarasi PPUA yang dilakukan oleh setiap kecamatan secara masif di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2017. Responsivitas Perbup PPUA cukup baik karena tidak mendapatkan banyak pertentangan dengan nilai yang ada di masyarakat. Perbup PPUA sepaket dengan keberhasilan yang terlihat memiliki eksternalitas yang positif dengan menularkan semangat bagi daerah lain untuk mencontoh langkah yang mereka lakukan.

---

Early age marriage has been a concerned issue by many parties regarding its caused implication. The effort to reduce this issue was by changing the rule on limit age of marriage for children as mentioned in Constitution No 1 1974 about Marriage which judged as too young. Gunungkidul District, S.R Yogyakarta Province has a Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about Prevention of Child Marriage PCM which shown positive impacts on reducing the case of child marriage in the region. Hence, policy evaluation on limit age of marriage through a case study of Bupati Regulation of Gunungkidul No 36 2015 about PCM need to be done as a consideration to improve the policy. Case study design was used in this policy evaluation study with a qualitative approach. The result showed that Bupati Regulation about PCM affected on reducing the case of child marriage in Gunungkidul. Bupati Regulation about PCM effectively bridged the different age of marriage standards used by agencies and mapped each of their roles in a commitment to prevent the child marriage. Operational roles of the agencies were mapped in Local Action Plan on PCM and has been worked properly, but budgeting efficiency through establishing a distinctive ceiling for PCM has not been seen rather than unofficialy joined the other programs budgeting. Adequacy of Bupati Regulation about PCM revealed a low budget support from the district government but the cooperation between agencies arised by the expanding and consistent roles of the agencies after the policy applied. Equity of Bupati Regulation about PCM impacts rsquo distribution could be seen from the MoU and declaration of PCM which massively done by each sub district in Gunungkidul by 2017. Bupati Regulation about PCM had a good responsiveness as it did not contradict the value existed in the society. Positive externality of Bupati Regulation about PCM and its impacts was seen by affecting the spirit of the other regions to follow them."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan India memilih Korea Selatansebagai negara pertama di Asia Timur dalam Comprehensive EconomicPartnership Agreement (CEPA). Dalam pemaparannya, akan dibandingkanhubungan politik dan ekonomi antara India dengan tiga negara di Asia Timur,yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahuiposisi penting Korea Selatan di mata India dari dua negara yang lain. Selanjutnya,akan dianalisis dua faktor internal, yaitu kebijakan Look East dan kebutuhan Indiaakan energi nuklir, serta satu faktor eksternal, yaitu dominasi China di kawasanASEAN dan sekitarnya, yang mendorong India meresmikan CEPA dengan KoreaSelatan.

---

ABSTRACTThis study aims to explain India’s objective in choosing South Korea as the firstcountry in East Asia on Comprehensive Economic Partnership Agreement(CEPA). On the presentation, the political and economic relations between Indiaand three East Asia countries, namely China, Japan, and South Korea, will becompared. The purpose is to find out South Korea’s important position fromIndia’s point of view if compared to the other two countries. Then, there will beanalysis of two internal factors, namely Look East Policy and India’s needs fornuclear energy, as well as one external factor, namely China domination inASEAN region and beyond, which encourage India to sign CEPA with SouthKorea."

"Desentralisasi fiskal yang dibangun di Indonesia dari tahun ke tahun memiliki baik kelebihan maupun kekurangan. Pada peraturan existing, desentralisasi fiskal di Indonesia masih belum mampu menjawab salah satu tantangannya yaitu untuk mengoreksi ketimpangan fiskal vertikal. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Indonesia pada tahun 2022 telah melegitimasi UU HKPD yang salah satu instrumen kebijakannya adalah kebijakan opsen pajak. Kebijakan ini akan diterapkan pada tahun 2025 yang mana akan menunggu peraturan turunan dan kesiapan administrasi daerah. Untuk itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji formulasi kebijakan opsen pajak pada UU HKPD dan melakukan benchmarking pada negara lain, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang. Adapun, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Kebijakan opsen pajak yang dibangun di Indonesia mencakup kebijakan opsen PKB, BBNKB, dan pajak MBLB. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai perbedaan pendapat stakeholders pada saat formulasi kebijakan. Namun, kebijakan opsen pajak membawa manfaat, seperti memberikan kepastian penerimaan di daerah, PAD yang meningkat di kabupaten/kota, dan mendorong sinergitas antar level pemerintahan. Di sisi lain, opsen pajak MBLB digunakan untuk motif pengawasn izin tambang yang dikenakan pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, hasil benchmarking dengan negara lain pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada negara yang memberikan opsen pada level pemerintahan yang lebih tinggi.

---

Fiscal decentralization that has been developed in Indonesia over the years has grown in both strengths and weaknesses. In the existing regulations, fiscal decentralization in Indonesia is still unable to answer one of its challenges, which is to correct vertical fiscal imbalances. In this regard, the Government of Indonesia in 2022 has legitimized the HKPD Law, one of the policy instruments of which is the surtax policy. This policy will be implemented in 2025 which will require derivative regulations and regional administrative readiness. For this reason, this research focuses on examining the formulation of the surtax policy in the HKPD Law and benchmarking it with other countries, such as the United States, the Netherlands, and Japan. This research uses a qualitative approach with a interpretive paradigm. The surtax policy developed in Indonesia includes surtax on PKB, BBNKB, and MBLB. The results of this study concluded that there were various differences in stakeholder opinions during policy formulation. However, the surtax policy brings benefits, such as providing revenue certainty in the regions, increasing local revenue in districts/cities, and encouraging synergy between levels of government. On the other hand, the surtax on MBLB is used for the motive of monitoring mining licenses imposed on higher levels of government. However, the benchmarking results with other countries in this study show that no country imposes surtax at higher levels of government."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."