Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peneliti berargumen bahwa dominasi kepemimpinan dinasti politik Nehru-Gandhi telah mempengaruhi proses institusionalisasi Partai Indian National Congress (INC) pada tahun 2004-2014. Lebih lanjut, dalam mengidentifikasi fenomena tersebut, peneliti menggunakan model teori dimensions in party institutionalization milik Randall dan Svåsand dan didukung dengan konsep hereditary succession yang dicetuskan oleh Tullock. Melalui metode kualitatif, peneliti memperoleh beberapa temuan dalam penelitian ini, yaitu pengaruh dominasi dinasti Nehru-Gandhi pada era kepemimpinan Sonia Gandhi terdapat pada dimensi internal dan eksternal partai INC. Pada dimensi internal terdapat pada aspek-aspek berupa pembenahan sistem organisasi INC dan upaya penegakkan infusi nilai dan nilai-nilai kepartaian dalam perumusan kebijakan. Sementara, pada dimensi eksternal pengaruh dominasi dapat terlihat dalam upaya memperluas konsituensi dengan memberikan citra inklusivitas sosial kepada masyarakat India dan mempertahankan otonomi pengambilan keputusan partai dengan menjadikan partai tersebut sebagai partai pemimpin koalisi dari koalisi United Progressive Alliance (UPA) di tengah skandal yang menyebabkan keluarnya beberapa partai anggota koalisi. Suksesi kepemimpinan berdasarkan garis keturunan diidentifikasi dengan pengangkatan Rahul Gandhi sebagai Wakil Presiden INC pada tahun 2013. Atas dasar temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dinasti politik Nehru-Gandhi berhasil dalam mempengaruhi proses institusionalisasi partai INC melalui dimensi internal dan eksternal partai tersebut, serta melaksanakan hereditary succession pada periode kepemimpinan Sonia Gandhi tahun 2004-2014.

---

This study argues that the dominance of Nehru-Gandhis political dynasty leadership had influenced the institutionalization of the Indian National Congress (INC) Party in 2004-2014. Furthermore, in identifying the phenomenon, researcher used the Randall and Svåsands dimensions in party institutionalization model theory and supported by the concept of hereditary succession which was initiated by Tullock. Through qualitative method, researcher has found several findings in this study, that influences by the Nehru-Gandhi dynasty in Sonia Gandhis period of leadership were found in the internal and external dimensions of INC as a party. In internal dimensions were found in aspects such as revamping the organizational system of INC and efforts to enforce identity values (ideology) and party values in policy formulation. Meanwhile, on the external dimension the influence of domination was an effort to expand the constituency by giving the party social inclusiveness image to Indian society and maintaining the autonomy of the INC by making it a coalition leader party of the United Progressive Alliance (UPA) amid scandals which led to the resignations of several party members of the coalition. Hereditary succession was identified with the appointment of Rahul Gandhi as INC Vice-President in 2013. On the basis of these findings, the researcher concluded that Nehru-Gandhi political dynasty had succeeded in influencing the institutionalization process of the INC party through the partys internal and external dimensions, also succeded the hereditary succession in the period of Sonia Gandhis leadership in 2004-2014."

"Apakah dinasti politik berdampak pada belanja daerah? Dinasti politik dikaitkan dengan persaingan politik tidak sehat dan tidak optimalnya kebijakan publik. Studi ini menyajikan analisis empiris yang berfokus pada politik daerah sebagai bagian desentralisasi di Indonesia. Menggunakan sampel dua kandidat terbaik dalam setiap pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) langsung tahun 2005-2018, penelitian ini menguji pengaruh terpilihnya kepala daerah dinasti dalam Pilkada terhadap belanja daerah, khususnya belanja menurut fungsi tingkat kabupaten/kota. Kami menganalisis apakah kepala daerah dinasti memiliki kebijakan berbeda pada belanja daerah dibanding kepala daerah non-dinasti menggunakan metode Regression Discontinuity Design (RDD). Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah dinasti berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Selain itu, kepala daerah dinasti petahana memberi dampak negatif pada belanja ‘visible’. Sementara efek signifikan kepala daerah dinasti non-petahana pada belanja daerah terkait dengan kurangnya pengalaman pada masa jabatan pertama. Studi ini juga menemukan lebih banyak dampak negatif dari terhadap belanja daerah oleh kepemimpiman kepala daerah dinasti yang terpilih pada pilkada serentak (2015-2018).

---

Does political dynasty affect local spending? This study provides empirical analysis that focuses on local politics as a part of decentralization in Indonesia. Using the sample of two best candidates on the direct mayoral election in the period 2005-2018, we observe the effect of political dynasty winning in mayoral election on local spending that focuses on functional-classified expenditure at the district level. Based on Regression Discontinuity Design (RDD) estimation, we examine whether the dynasty mayors have different policies through local spending compared to the non-dynasty mayor. Applying some covariates, this study finds negative effect of dynasty mayor on local spending. The incumbent dynasty mayor gives negative effects on ‘visible’ expenditure, while the non-incumbent dynasty mayor gives significant effects that are associated with less experience issue on the first mayoral term. This study finds also finds more negative effects on local spending of the dynasty mayor elected after 2015."

"Tesis ini fokus mengkaji institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak Pemilu 2009, 2014, hingga 2019, perolehan suara PKB meningkat. Jumlah kader partai yang terjerat kasus korupsi relatif sedikit dibanding dengan partai lain. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana institusionalisasi SIPP di PKB yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik? Kerangka teori yang digunakan adalah teori institusionalisasi O’Donnell. Terdapat dua tahapan institusionalisasi; penyebaran nilai (value infusion) dan tindakan rutinitas terhadap nilai tersebut (behavioral routinization). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara. Penelitian ini menunjukan bahwa institusionalisasi SIPP di PKB berlangsung melalui tahap penyebaran nilai-nilai SIPP. Sebaran ini terdapat dalam Mabda’ Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur tentang kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan. Tahapan berikutnya adalah pembiasaan menjadikan ketentuan internal PKB ini dalam menjalankan kegiatan kepartaian. PKB adalah salah satu partai yang menyambut baik keberadaan SIPP. Bagi PKB, SIPP adalah akselerasi untuk memperkuat integritas partai. Menjadi langkah nyata pencegahan korupsi politik yang melibatkan kader partai. Dari penelitian ini, perlu dikembangkan lebih lanjut teori institusionalisasi yang dapat menganalisa lebih detail hubungan antara penyebaran nilai (value infusion) dan pembiasaannya (behavioral routinization).

---

This thesis focuses on examining the institutionalization of the Political Party Integrity System (SIPP) which was pushed by the Corruption Eradication Commission (KPK) as part of efforts to prevent political corruption in the National Awakening Party (PKB). Since the 2009, 2014 and 2019 elections, PKB's vote share has increased. The number of party cadres who were caught in corruption cases was relatively small compared to other parties. The main question to be answered is how the institutionalization of SIPP in PKB was initiated by the KPK as part of efforts to prevent political corruption? The theoretical framework used is O'Donnell's institutionalization theory. There are two stages of institutionalization; the spread of values ​​(value infusion) and routine actions against these values ​​(behavioral routineization). Data was collected through literature review and interviews. This research shows that the institutionalization of SIPP in PKB takes place through the stage of spreading SIPP values. This distribution is contained in Mabda' Siyasi, AD/ART, PKB Manifesto, and Party Regulations. It regulates the code of ethics, regeneration and recruitment, internal democratization, and financial governance. The next stage is getting used to the internal provisions of this PKB in carrying out party activities. PKB is one of the parties that welcomes the existence of SIPP. For PKB, SIPP is an acceleration to strengthen party integrity. Become a concrete step to prevent political corruption involving party cadres. From this research, it is necessary to further develop an institutionalization theory that can analyze in more detail the relationship between value infusion and behavioral routineization."

"Tesis ini membahas kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India tahun 2004. Faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan partai Congress menang pada Pemilu India 2004 akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pemilu India 2004 ini, sebelumnya telah diprediksi akan dimenangkan oleh partai BJP, partai yang sedang memerintah India sejak tahun 1999-2004. Sementara partai Congress, partai yang pernah menguasai India sejak tahun 1950-an hingga 1980-an, diprediksi tidak akan muncul lagi untuk memerintah India. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai politik oleh Alen Ware, teori dinansti politik oleh G. Mosca dan Stephen Hess, serta teori koalisi pra-pemilu oleh Sona Nadenichek. Ketiga teori ini menjadi teori inti penelitian ini. Sementara teori kepemimpinan oleh Weber dan Selligman, teori budaya politik oleh Almond dan Verba, serta teori marketing politik oleh Marshment merupakan teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, internet serta wawancara dengan Niraja Jaya Gopal dan Sanjay Kumar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India Tahun 2004 merupakan perpaduan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya, pertama krisis kepemimpinan dalam partai Congress dapat diatasi ketika Sonia Gandhi menjadi ketua partai Congress. Kedua, partai Congress menawarkan pemerintahan yang bersifat inklusif dengan slogan kampanye Aam Aadmi atau orang awam menjelang Pemilu 2004. Ketiga, berbeda dengan kebijakan pada Pemilu 1999, partai Congress berhasil membangun koalisi pra-pemilu dengan 18 partai regional lainnya pada Pemilu 2004. Faktor eksternal diantaranya, pertama perubahan perilaku pemilih India dari pemilih yang tradisional menjadi pemilih yang berorientasikan isu atau lebih rasional. Kedua, kebijakan-kebijakan di bawah pemerintahan BJP sebagian besar bersifat eksklusif. Temuan penelitian diantaranya adalah perubahan strategi pemilu partai Congress yang menerapkan pembangunan koalisi pra-pemilu dengan partai-partai regional lainnya. Kebijakan-kebijakan partai BJP yang eksklusif ternyata tidak berhasil. Dinasti politik sangat berpengaruh dalam perpolitikan India. Implikasi teoritis untuk teori partai politik Alen Ware terbukti dalam penelitian ini. Teori dinasti politik G. Mosca dan Stephen Hess juga terbukti dalam penelitian ini. Untuk teori koalisi pra-pemilu Golder, yaitu koalisi prapemilu umumnya terjadi di negara dengan sistem pemiludisproposrionalitas dan multipartai, terbukti. Akan tetapi, pendapat Golder untuk perundingan pembagian jabatan-jabatan dan penetapan kebijakan-kebijakan koalisi sebelum pemilu, tidak ditemukan dalam penelitian ini. Prakteknya, perundingan pembagian jabatanjabatan menteri dan pembentukan kebijakan-kebijakan koalisi dilakukan setelah hasil pemilu diketahui.

---

The purpose of this thesis is to investigate the victory of Congress party in the 2004 Indian Lok Sabha Election. The internal and external factors that led the Congress party in winning the 2004 India's election will be described in this research. The 2004 India's election had previously been predicted to be won by the BJP party, a party which had been ruling India since the year 1999-2004. While the Congress party, the party that once ruled India from the 1950s to the 1980s, was predicted not to rule India anymore.

The theory applied in this research is based on the political party theory by Alen Ware, political dynasty theory by G. Mosca and Stephen Hess, as well as, the pre-election coalition theory by Sona Nadenichek. The third theory becomes the ground theory of this research. This research is also supported by the leadership theory by Weber and Selligman, political culture theory by Almond and Verba, and the theory of political marketing by Marshment. This research is conducted by implementing qualitative methods. The data are obtained from books, journals, articles, internet, as well as, interviews with Niraja Jaya Gopal and Sanjay Kumar.

The results of this research indicate that the victory of Congress Party in the Indian 2004 Lok Sabha Election is a combination of internal and external factors. The internal factors range from; first, a crisis of leadership in the Congress Party was successfully overcome when Sonia Gandhi was the head of the Party. Second, Congress Party offered an inclusive governmental with its campaign slogan 'Aam Aadmi' or common people towards the 2004 election. Third, in contrast to the policy in the 1999 election, Congress Party managed to build a pre-election coalition with 18 other regional parties in the 2004 election. A change of behavior in India's voters from traditional voters to an issue-oriented or more rational voter becomes one of the external factors of the victory of Congress Party in 2004. Second, the policy under the BJP's governmental is mostly exclusive.

The results of this research provide evidence of a change in the election strategy executed by the Congress party. This party applied a pre-election coalition development with other regional parties. The exclusive policies implemented by BJP party did not work accordingly. Political dynasty has a great influence in India's politic. The theoretical implication of Alen Ware's political party theory is proved right in this research, as well as the theory of political dynasties by G. Mosca and Stephen Hess. The theory of pre-election coalition by Golder that generally occurs in countries with multiparty electoral systems is also proved right. However, the opinion of Golder to negotiate the sharing of positions and the stipulation of the coalition policies prior to the election, are not found in this research. In fact, the negotiation for sharing positions of ministers and the establishment of the coalition policies were executed after the result of the election came out."

"Banten identik dengan politik dinastinya yang sudah mengakar. Kemenangan seorang calon dengan latar belakang dinasti merupakan hal biasa di Banten. Namun, hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi calon dengan latar belakang non-dinasti dalam memenangkan suaranya di daerah-daerah pemilihan. Penelitian ini mencoba melihat strategi politik yang digunakan Ali Zamroni sebagai calon anggota legislatif tahaun 2019 yang berhasil memenangkan suaranya di Dapil Banten 1. Ali merupakan caleg dengan latar belakang non-dinasti yang berhasil memenangkan suaranya di antara klan dinasti terkuat di Banten. Tentu, fenomena ini sangat jarang ditemui. Penelitian ini menganalisis strategi politik yang digunakan Ali Zamroni dengan menggunakan Teori Strategi Politik milik Peter Schroder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ali Zamroni berhasil mendapatkan dukungan dengan menerapkan strategi berbasis data, lewat survei dan pemetaan dapil. Berbeda dengan pendekatan caleg dari dinasti politik yang memandang data sebagai bagian dari alat bantu pelaksanaan kampanye. Selain itu, Ali Zamroni melakukan kampanye door-to-door dan membawa fokus isu yang berbeda ke masyarakat, seperti isu kesejahteraan tani dan infrastruktur. Sementara caleg dari dinasti politik cenderung berfokus pada isu-isu besar, seperti ekonomi dan pendidikan. Ali Zamroni mampu memberikan penawaran baru dengan menyuarakan kebutuhan yang lebih mendalam dan nyata dari masyarakat.

---

Banten is synonymous with deep-rooted dynastic politics. The victory of a candidate with a dynastic background is common in Banten. However, this certainly presents its own challenges for candidates with non-dynastic backgrounds in winning their votes in electoral districts. This research tries to look at the political strategy used by Ali Zamroni as a legislative candidate in 2019 who succeeded in winning his vote in the Banten 1 electoral district. Ali is a legislative candidate with a non-dynastic background who succeeded in winning his vote among the strongest dynastic clan in Banten. Of course, this phenomenon is very rare. This research analyzes the political strategy used by Ali Zamroni using Peter Schroder's Political Strategy Theory. This research uses qualitative methods with literature study. Research findings show that Ali Zamroni succeeded in gaining support by implementing data-based strategies, through surveys and electoral district mapping. This is different from the approach of legislative candidates from political dynasties who view data as part of the boundaries of campaign implementation. Apart from that, Ali Zamroni carried out door-to-door campaigns and brought different focus issues to the community, such as farmer welfare and infrastructure issues. Meanwhile, legislative candidates from political dynasties tend to focus on big issues, such as the economy and education. Ali Zamroni is able to provide new offers by voicing deeper and more real needs from the community."

"Skripsi ini membahas mengenai pelembagaan partai politik di Indonesia, khususnya Partai Golongan Karya Golkar pada periode 2014-2017. Partai politik merupakan salah satu pilar terpenting dalam sistem demokrasi, sehingga penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya. Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang memiliki kiprah cukup lama dalam sejarah kepartaian Indonesia. Meski demikian, Partai Golkar secara organisasi dinilai belum terlembaga dengan baik. Penilaian ini berangkat dari terjadinya konflik internal dan banyaknya kader Partai Golkar yang melanggar disiplin partai. Akan tetapi, walaupun Partai Golkar dihadapi sejumlah permasalahan, partai tersebut dapat bertahan dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Dengan berpijak pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelembagaan dalam Partai Golkar pada tahun 2014-2017. Pada periode tersebut, Partai Golkar mengalami masalah yang cukup kronis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teori pelembagaan partai dari Randall dan Svasand untuk menganalisisnya. Dalam mengukur derajat pelembagaan partai melalui empat dimensi, yaitu kesisteman, identitas nilai, otonomi pengambilan keputusan, dan citra publik. Empat dimensi tersebut dijadikan fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelembagaan Partai Golkar pada periode 2014-2017 masih rendah. Hal ini terlihat dari empat dimensi untuk mengukur pelembagaan partai politik, Partai Golkar menunjukkan derajat yang relatif tingi hanya pada dimensi citra publik. Pengelolaan dan penyelenggaraan internal dalam Partai Golkar masih mengalami kegagalan, seperti permasalahan dalam sistem kaderisasi dan rekrutmen internal, kepemimpinan internal, dan kegagalan Partai Golkar mengelola faksionalisme internal.

---

This thesis discusses the institutionalization of political parties in Indonesia, especially Functional Group Golkar in the period 2014 2017. In this case political parties are one of the pillars of principles in the democratic system, so the party is a very important institution to strengthen its degree of institutional. Golkar Party is one of the political parties that have gait long enough in the history of the party in Indonesia. However, the Golkar Party is not considered well instituted organization properly. This assessment departs from the internal conflict within the party and there are still many Golkar Party cadres who violate party discipline. However, although the Golkar Party is somewhat problematic, this party can still survive in the dynamics of Indonesian politics. Based on that, this research has a purpose to know how institutionalization in Golkar Party, especially in year 2014 2017. In that period, the Golkar Party was having a fairly chronic problem. This research is qualitative research.

This research uses the institutional theory of Randall and Svasand to analyze it. In this theory to measure the degree of institutionalization of political parties will be seen through four dimensions, namely systemness, value infusion, decisional autonomy, and reification. These four dimensions are the focus of this research.

Based on the result of research, it can be seen that the institutionalization of Golkar Party in the period 2014 2017 is still weak. This is evident from the four dimensions used to measure the institutionalization of political party, Golkar Party shows a relatively high degree ony on the dimension reification. Internal management and organization within the Golkar Party is still failing, such as problems in caderization system and internal recruitment, internal leadership, and the failure of the Golkar Party to manage internal factionalism."

"Tahun 2015 terjadi krisis di wilayah Eropa karena masuknya jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika terutama dari Suriah. Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang bertanggung jawab pada isu ini berusaha menyelesaikan krisis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu institusi Uni Eropa yang berwenang dalam kebijakan adalah Parlemen Eropa. Kekuatan Parlemen Eropa meningkat sejak Perjanjian Maastricht hingga Lisbon. Anggota PE ketika berada di parlemen tidak lagi menjadi perwakilan partai politik nasional, melainkan perwakilan dari kelompok politik Eropa. Dengan teori pola perilaku dalam proses kebijakan publik dan jaringan aktor, skripsi ini akan berusaha membuktikan bahwa ada pengaruh partai politik nasional Prancis terhadap anggota PE dalam kebijakan pengungsi Suriah Uni Eropa tahun 2015-2016. Kelompok politik Eropa tidak menjadi satu-satunya penentu keputusan anggota PE asal Prancis karena kebijakan yang krusial. Pengaruh ini terlihat ketika partai politik nasional dan kelompok Eropa memiliki pandangan berbeda dalam suatu isu.

---

In 2015 there was a crisis in Europe because the influx of millions refugees from the Middle East and Africa mainly from Syria. The EU as a supranational institution responsible for this issue seeks to resolve the crisis by making policies. One of the European Union institutions responsible in policy is the European Parliament EP. The strength of the EP has increased since the Treaty of Maastricht and Lisbon. Members of the EP MEPs while in EP are no longer representative of national party, but representatives of European political group. With the theory of behavioral patterns in the process of public policy and the actor network, this paper will attempt to prove that there is an influence of France 39 s national party on their MEPs in the EU Syrian refugee policy of 2015 2016. European political group are not the sole determinants of French MEPs decision because this policy is crucial. This influence is seen when national party and European political group have different stance on an issue. "

"Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dan bertujuan untuk dapat melihat perkembangan pelembagaan Partai Demokrat baik yang berjalan sebelum terjadinya konflik hingga pasca terjadinya konflik di internal Partai Demokrat. Dalam konteks dan latar tersebut selanjutnya penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait dengan bagaimana konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat dapat mempengaruhi institusionalisasi di Partai Demokrat. Dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dan teori institusionalisasi partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam Teknik pengumpulan data, data primer di peroleh melalui metode wawancara dengan informan yang terkait, dan data sekunder di peroleh melalui studi dari berbagai referensi yang berasal dari buku, penelusuran terhadap berbagai situs yang memuat hasil riset, dokumen partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya konflik internal Partai Demokrat dipengaruhi adanya perebutan kekuasaan yang terjadi di internal partai. Terjadinya Konflik tersebut juga didasari pada adanya dominasi elit yang kuat dalam mempengaruhi jalannya organisasi. Sehingga, kuatnya personafikasi figur di Partai Demokrat tersebut memberikan dampak negatif terhadap pelembagaan Partai Demokrat berdasarkan pada empat dimensi teori institusionalisasi dari Randall dan Svasand (2002) yakni pada dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi kebijakan dan pengetahuan publik.

---

This study is motivated by the existence of conflicts that occurred within the Democratic Party and aims to be able to see the development of Democratic Party institutions both before the conflict occurred and after the conflict occurred within the Democratic Party. In this context and background, this research will then be carried out. This study aims to find answers related to how internal conflicts within the Democratic Party can affect the institutionalization of the Democratic Party. In analyzing this research, researchers used conflict theory and party institutionalization theory. This study uses a descriptive qualitative research method. In data collection techniques, primary data was obtained through interviews with relevant informants, and secondary data was obtained through studies of various references from books, searches of various sites containing research results, documents of political parties. The results of this study indicate that the internal conflict of the Democratic Party has an impact on the existence of power struggles that occur within the party. The occurrence of this conflict also opposes the domination of strong elites in influencing organizational temptation. Thus, the strong personification figure in the Democratic Party has a negative impact on the institutionalization of the Democratic Party based on the four dimensions of institutionalization theory from Randall and Svasand (2002), namely on the systemic dimension, value identity, policy autonomy and public knowledge."

"Tesis ini menganalisis penyebab dan proses kemenangan Ansar Ahmad pada kompetisi pemilihan Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020. Penelitian ini memberi kontribusi dengan mengajukan argumen baru yakni bagaimana basis legitimasi sosial yang dimiliki oleh dinasti politik berperan dalam kompetisi pilkada dan dapat mengalahkan petahana yang berasal dari dinasti politik. Penelitian ini menggunakan teori yang disebut Nishizaki (2004) sebagai identitas sosial positif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ansar Ahmad memenangkan kompetisi pemilihan Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2020 karena mampu menciptakan identitas sosial positif bagi daerahnya dan mampu menjawab permasalahan yang menjadi narasi sosial kolektif sehingga membuat Ansar memiliki basis legitimasi sosial yang kuat di Kepulauan Riau. Namun berdasarkan penelitian, meskipun Ansar Ahmad memiliki basis legitimasi sosial yang kuat, basis legitimasi sosial tersebut tidak dapat membentuk dan menjamin keberhasilan dari anggota dinasti politik lainnya. Teori identitas sosial positif memberi sumbangan penting terhadap pembentukan simbol-simbol yang telah diciptakan Ansar Ahmad. Perbedaannya adalah dalam hal sumber daya produksi simbol, Nishizaki (2004) menjelaskan sumber produksi simbol dilakukan dengan menggunakan dana pribadi, memanfaatkan kelembagaan yang patrimonial, dan menjadi pengusaha politik. Sedangkan Ansar Ahmad memproduksi simbol-simbol melalui pemanfaatan SKPD, investor dan menjadi pengusaha politik dengan menggunakan pendanaan dari APBD, APBN, PAD dan investasi pihak swasta.

---

This thesis analyzes the causes and process of Ansar Ahmad's victory in the 2020 Kepulauan Riau Governor election competition. This research contributes by proposing a new argument, namely how the basis of social legitimacy owned by political dynasties plays a role in regional election competition and can defeat incumbents from political dynasties. This study uses a theory called Nishizaki (2004) as a positive social identity. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with research informants, as well as secondary data collection in the form of related documents. The results of this study indicate that Ansar Ahmad won the competition for the governor of Kepulauan Riau in 2020 because he was able to create a positive social identity for his region and was able to answer problems that became a collective social narrative, thus making Ansar have a strong social legitimacy base in Kepulauan Riau. However, based on this research, although Ansar Ahmad has a strong social legitimacy base, that social legitimacy basis cannot form and guarantee the success of members of other political dynasties. Positive social identity theory makes an important contribution to the formation of the symbols that Ansar Ahmad has created. The difference is in terms of symbol production resources, Nishizaki (2004) explains that the source of symbol production is done by using personal funds, utilizing patrimonial institutions, and becoming political entrepreneurs. Meanwhile, Ansar Ahmad produces symbols through the use of SKPD, investors and becomes a political entrepreneur using funding from the APBD, APBN, PAD and private investment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015, ditemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Kemudian, dinasti politik terbukti memperlemah pengaruh positif belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, reelection terbukti memperkuat pengaruh positif belanja terhadap kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah dan memperlemah hubungan negatif belanja dan kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme untuk membatasi praktik dinasti politik karena berdampak buruk bagi kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate the effect of local government spending on local government financial performance. In addition, this study also examines the moderating role of political dynasties and reelection on the relationship between local government spending and local government financial performance. By conducting multiple regressions with fixed effect approach on 2929 observation during 2010 2015, it was found that local government spending has a positive effect on local government financial performance, but it has a negative effect on financial performance of dynastic local governments. In addition, the political dynasty is proven to weaken the positive effect of local government spending on the financial performance of local governments. In addition, reelection is proven to strengthen the positive impact of spending on financial performance on all local governments and weaken the negative effect of spending and financial performance on dynastic local governments. These findings could serve as input for the central government to formulate mechanisms that would limit the practice of political dynasties because of their adverse impact on local government performance."