Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia melalui investasi. Dengan penerapan kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus adalah upaya maksimal pemerintah untuk meningkatkan investasi. Oleh karena itu, untuk menerapkan kebijakan insentif pajak yang lebih baik dan implementasi yang lebih efektif, penilaian kebijakan insentif pajak dapat dilakukan melalui 10 prinsip Kebijakan Pajak yang Baik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang pertimbangan perumusan dan implementasi kebijakan dan dapat memberikan solusi agar kebijakan dapat bekerja lebih baik dalam melakukan tujuannya. Dengan menggunakan metode post-positivist, hasil penilaian menggunakan sepuluh prinsip adalah kebijakan insentif pajak penghasilan memenuhi beberapa prinsip dengan memenuhi tujuan utama peningkatan investasi di zona ekonomi khusus, namun dari beberapa prinsip yang tidak terpenuhi, prinsip certainty merupakan prinsip yang memegang peran utama dalam tidak terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut karena kepastian kebijakan pemberian insentif dinilai kurang jelas yang mempengaruhi minat wajib pajak untuk memanfaatkan insentif. Sehingga untuk menilai kebijakan insentif pajak penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan prinsip-prinsip yang berkaitan, menjadi sulit dikarenakan kurang adanya wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut. Maka, masih perlu perbaikan dalam menerapkan kebijakan sehingga mereka dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

---

Income Tax Incentive policies and the development of Special Economic Zones are two policies used to increase Indonesia's economy through investment. With the implementation of an Income Tax Incentive policy in Special Economic Zones is the government's maximum effort to increase investment. Therefore, to implement a better tax incentive policy and a more effective implementation, a tax incentive policy assessment can be carried out through the 10 principles of Good Tax Policy to know and understand more deeply about the consideration of formulation and implementation of the policy and can provide solutions so that policies can work better at doing its purpose. Using post-positivist method, the results of the assessment using the ten principles are the income tax incentive policy fulfills several principles by fulfilling the main objective of increasing investment in special economic zones, but from several principles that are not fulfilled, the certainty principle is a principle that plays a major role in not fulfilling these principles because the certainty of the policy of providing incentives is considered unclear which affects the interest of taxpayers to use incentives. To assess the income tax incentive policy in the Special Economic Zones based on the related principles, it becomes difficult because of the lack of taxpayers who take advantage of these incentives. It means that the policy still need improvement in implementing policies so that they can be implemented effectively and efficiently. "

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Insentif Pajak Peghasilan Impor dalam menjaga produktivitas wajib pajak konstruksi di KPP Madya Kota Bekasi pada Masa Pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan mix-method, yang meliputi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif mengadopsi analisis difference-in-differences. Metode tersebut mengukur pengaruh perlakuan rata-rata terhadap produktivitas wajib pajak konstruksi sebelum dan sesudah pelaksanaan. Untuk memperkuat analisis kuantitatif, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berupa wawancara mendalam untuk mengkonfirmasi hasil analisis kuantitatif. Sektor konstruksi dipilih sebagai objek penelitian karena menjadi sektor yang paling ditargetkan oleh Pemerintah dalam kebijakan insentif. Sementara itu, penelitian ini memilih KPP Madya Kota Bekasi karena mengalami penurunan produktivitas paling rendah selama masa Pandemi. Studi menyimpulkan bahwa Insentif Pajak Penghasilan Impor tidak efektif dalam menjaga produktivitas wajib pajak konstruksi di KPP Madya Kota Bekasi. Keefektifan yang tidak signifikan tersebut disebabkan oleh tingkat utilisasi yang rendah, dengan 96% wajib pajak konstruksi tidak memanfaatkan insentif tersebut. Rendahnya utilisasi ini disebabkan kurangnya minat dari wajib pajak konstruksi dan nilai insentif pajak yang relatif kecil. Namun, insentif pajak ini dapat secara efektif mempertahankan Produktivitas Total Factor dan Produktivitas Tenaga Kerja dari wajib pajak konstruksi yang memanfaatkan insentif tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memantau tingkat pemanfaatan dan mengukur efektivitas insentif pajak sebelum mempertimbangkan penerapannya kembali apabila terjadi penurunan produktivitas wajib pajak konstruksi.

---

This study aims to evaluate the effectiveness of the Income Tax Incentive on Imports in maintaining the productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office during the Pandemic. It uses a post-positivism approach with a mixed method, which includes quantitative and qualitative methods. The quantitative method adopts the difference-in-differences analysis. Such a method measures the average treatment effect of the construction taxpayers’ productivity before and after the implementation. To strengthen the quantitative analysis, this thesis uses qualitative analysis in the form of in-depth interviews to confirm the quantitative result. The construction sector is selected as the research object since it becomes the Government’s most targeted sector under the incentive policy. Meanwhile, this study selected the Kota Bekasi Medium Tax Office because it faced the lowest decline during the Pandemic. The study concludes that the Income Tax Incentive on Imports is insignificantly effective in maintaining the productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office. This insignificant effectiveness is attributed to the low utilisation rate, with 96% of construction taxpayers not utilising the incentive. The low utilisation is due to a lack of interest from construction taxpayers and the limited value of the tax incentive. However, such an incentive could effectively maintain the Total Factor Productivity and Labour Productivity of the construction taxpayers utilising the incentive. Therefore, this study recommends that the Government monitor utilisation levels and promptly assess the tax incentive's effectiveness before considering its re-implementation during construction taxpayers’ productivity decline."

"Penelitian ini membahas tentang perlakuan pajak atas biaya litbang di Indonesia dan membandingkan dengan perlakuan pajak atas biaya litbang di negara lain yang mendapatkan insentif pajak. Tujuan dari penelitian ini memetakan bentuk-bentuk insentif pajak di negara lain, dan membandingkan dengan bentuk perlakuan pajak atas biaya litbang pada industri susu di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk-bentuk insentif pajak di beberapa negara seperti Malaysia , Singapura, India menganut model deduction dalam jumlah yang lebih besar dari Indonesia dan bentuk insentif seperti double deduction di Malaysia dan tax credit seperti di Jepang apabila dibandingkan dengan perlakuan biaya litbang di Indonesia yaitu single deduction lebih menguntungkan secara tax saving apabila diterapkan pada industri susu di Indonesia. Untuk pengeluaran aktiva tetap yang dipakai dalam riset, bentuk insentif seperti penyusutan dipercepat memberikan penghematan pajak di tahun-tahun awal.

---

This study discusses the tax treatment of R D cost in Indonesia and compared with the tax treatment of R D cost in other countries that receive tax incentives. The purpose of this study mapping the forms of tax incentives in other countries, and comparing the shape of the tax treatment of R D cost to the dairy industry in Indonesia. The approach used in this research is descriptive qualitative data collection methods in depth interviews and literature study.The results of this study are the forms of tax incentives in some countries such as Malaysia, Singapore, India is a model of deduction in an amount greater than Indonesia and incentives such as double deduction in Malaysia and the tax credit, as in Japan when compared with the treatment of R D cost in Indonesia single deduction that is more advantageous tax saving when applied to the dairy industry in Indonesia. For expenses of fixed assets used in research, incentives such as accelerated depreciation provides tax savings in the early years."

"Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara akan berjalan dengan baik apabila investasi dan perekonomian berkembang di IKN. Salah satu instrumen pendukung yang digunakan adalah pemberian insentif perpajakan yang tertera dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah insentif diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modal di IKN, namun, insentif yang digelontorkan dalam jumlah banyak dapat mengikis penerimaan pajak tanpa memberikan dampak besar terhadap manfaat yang diterima oleh pemerintah. Karena itu, diperlukan analisis atas formulasi kebijakan serta penguatan kapasitas administrasi atas insentif PPh di IKN Nusantara untuk memastikan insentif perpajakan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan insentif PPh di IKN Nusantara telah sejalan dengan serangkaian tahap dalam konsep formulasi kebijakan, namun belum memenuhi komponen administrative capacity dilihat dari belum adanya peraturan turunan hingga aplikasi yang akan digunakan. Sebaiknya, pemerintah menentukan kriteria evaluasi secara jelas dan merinci atas pemberian insentif PPh di IKN agar manfaat dan biaya yang terealisasikan dapat terukur dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang disertai dengan keterlibatan sasaran utama kebijakan dalam proses formulasi kebijakan tersebut serta mempercepat penguatan setiap komponen administrative capacity.

---

The relocation of the National Capital to Nusantara will goes well if investment and the economy develops in IKN. One of the supporting instruments used is the provision of tax incentives as stated in PP Number 12 of 2023 concerning the Provision of Business Licensing, Ease of Business and Investment Facilities for Business Actors in the Capital City of Nusantara. A number of incentives are expected to be able to attract investors to invest in IKN, however, incentives disbursed in large quantities can erode tax revenues without having a major impact on the benefits received by the government. Therefore, analysis of policy formulation and strengthening of administrative capacity for income tax incentives in IKN Nusantara is needed to ensure that tax incentives can be utilized optimally. The approach used is post-positivist with data collection carried out qualitatively through in-depth interviews and literature study. The results of this research show that the income tax incentive policy formulation in IKN Nusantara is in line with a series of stages in the policy formulation concept, but has not yet fulfilled the administrative capacity’s components seen from the absence of derivative regulations to the applications that will be used. It would be better if the government determines clear and detailed evaluation criteria for the provision of PPh incentives in IKN so that the benefits and costs realized can be measured and in line with the designed objectives accompanied by the involvement of the main policy targets in the policy formulation process and accelerate the strengthening of each administrative capacity’s component."

"Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 yang merupakan bentuk perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, yang mengatur beberapa perubahan terkait dengan pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri tertentu dan/atau didaerah tertentu di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan tinjauan terkait dengan latar belakang perubahan peraturan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan dan memberikan analisis perbandingan dua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri panas bumi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian diketahui bahwa latar belakang dilakukan perubahan adalah karena peraturan terdahulu yang masih kurang menarik dan kurang memberikan kepastian hukum bagi pengusaha panas bumi. Poin perubahan yang terjadi lebih memungkinkan untuk pengusaha panas bumi untuk dapat memaksimalkan fasilitas yang ditawarkan dalam aturan tersebut.

---

Government Regulation number 18 year 2015 was the substitution of GR 52 year 2011 which is the second amendment of the regulation number 1 on the 2007, there are the several changes of the income tax incentive for certain industry and/or certain industrial area in Indonesia which became government?s concentration including for geothermal industry. The researched was conducted to provide the background of providing of tax legislation changes in coorporate income tax incentive and comparative analysis of income tax incentive regulation for geothermal energy in Indonesia. The researcher used qualitative-descriptive approach, and used study literature and the depth interview as technical of data collection in this research. The result shows that the premises of change the regulation are the mandatory of evaluation from previous regulation. It is considered not attractive and be giving certainty for industry to using the provided incentive. Points of change on the new regulation is the time for used the tax allowance, classification expansion of compensation for losses, disposition of authority, and expansion of industry that will be used the incentive. The new regulation is more feasible implemented on geothermal industry."

"Inovasi bertujuan menciptakan gagasan baru yang diimplementasikan dan menjadi alasan utama peradaban modern. Proses inovasi melibatkan prinsip-prinsip kunci yang salah satunya merupakan penelitian dan pengembangan. Dukungan pemerintah dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berupa pemberian fasilitas insentif pajak yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan dengan membandingkan beberapa negara yaitu Indonesia, Turki, dan Portugal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya Wajib Pajak yang memiliki minat dalam memanfaatkan kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan. Faktor utama dari rendahnya minat Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif pajak ini adalah karena tingginya peluang Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan setelah memanfaatkan kebijakan ini. Walaupun, Wajib Pajak tidak memiliki minat untuk menerapkan kebijakan ini, dampak atas beberapa faktor seperti tingkat aktivitas penelitian dan pengembangan, daya saing global, dan beberapa hal yang terdampak lainnya tidak mengalami penurunan dan cenderung positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia tidak memberikan dampak terhadap aktivitas penelitian dan pengembangan.

---

Innovation aims to create new ideas that are implemented and become the main reason for modern civilization. The innovation process involves key principles, one of which is research and development. Government support in research and development activities can be in the form of providing tax incentive facilities that can be utilized in carrying out research and development activities. The purpose of this study is to analyze tax incentive policies on research and development activities by comparing several countries, namely Indonesia, Turkey, and Portugal. This research uses descriptive qualitative method with data collection through literature study and field study. The results showed that there are still low taxpayers who have an interest in utilizing tax incentive policies for research and development activities. The main factor of the low interest of taxpayers in utilizing this tax incentive is due to the high chance of taxpayers to be audited after utilizing this policy. Although, taxpayers do not have an interest in applying this policy, the impact on several factors such as the level of research and development activities, global competitiveness, and several other affected things has not decreased and tends to be positive. This shows that the tax incentive policy on research and development activities in Indonesia has no impact on research and development activities."

"Setelah berbagai insentif pajak Covid-19 (Covid) digelontorkan oleh pemerintah, sudah saatnya dilakukan pengujian efektivitas kebijakan agar dapat mengurangi defisit anggaran negara. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) merupakan salah satu kebijakan insentif pajak Covid yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berstatus pegawai. Namun, adanya ketimpangan yang secara relatif signifikan antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran (tax expenditure) atas insentif PPh 21 DTP, menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP masih sepi peminat. Tujun penelitian ini adalah untuk terukurnya efektivitas kebijakan insentif PPh 21 DTP dalam meningkatkan daya beli Wajib Pajak berstatus pegawai dan teridentifikasinya kendala yang dihadapi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP di Kecamatan Bekasi Barat. Pengukuran terhadap konsep efektivitas kebijakan diimplementasikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Knoepfel. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data survey terhadap sejumlah pegawai yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP dan perusahaaan-perusahaan yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP di Kecamatan Bekasi Barat. Survey dilakukan secara daring dan luring, dengan menggunakan teknik self-administered questioner maupun face-to-face interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP dalam meningkatkan daya beli Wajib Pajak berstatus pegawai masih “Kurang Efektif”. Secara lebih spesifik, pengukuran dalam dimensi impact mencatat perolehan angka dalam kategori “Cukup Berdampak”, sedangkan dalam dimensi outcome mencatat perolehan angka dalam kategori “Kurang Memberi Manfaat”. Pemberi kerja diketahui menghadapi kendala-kendala dalam memanfaatkan insentif, yaitu adanya kewajiban administratif yang sepenuhnya dibebankan terhadap pemberi kerja, kewajiban tambahan untuk melaksanakan pendataan terhadap pegawai-pegawai nya, dan adanya potensi pengenaan sanksi administrasi secara tidak langsung atas kealpaan maupun kelalaian dalam melaksanakan pelaporan realisasi insentif.

---

After various Covid-19 (Covid) tax incentives have been disbursed by the government, it is time to test policies in order to reduce the state budget deficit. The Employment Income Tax Incentive Borne by the Government is one of the Covid tax policies used to increase the purchasing power of society with employee status. However, the relatively significant gap between the budget allocation and the budget realization for Employment Income Tax Incentive Policy Borne by the Government, shows that the Employment Income Tax Incentive Policy Borne by the Government is still lacking in interest. The purpose of this study is to measure the policy effectiveness of the Employment Income Tax Incentive Borne by the Government in increasing the purchasing power of the taxpayer with employee status and to identify the obstacles faced by the withholding agent of Employment Income Tax in utilizing the incentives of the Employment Income Tax Borne by the Government in the West Bekasi District. The measurement of the policy effectiveness concept that is implemented is based on the theory proposed by Knoepfel. The research was conducted using a quantitative approach with survey data collection techniques on the number of employees who utilize Employment Income Tax Borne by the Government and companies that utilize the Employment Income Tax Borne by the Government in the West Bekasi District. The survey was conducted online and offline based on a self-administered questionnaire and face-to-face interview techniques. The results of the study indicate that the policy effectiveness of the Employment Income Tax Incentive Borne by the Government is still "Less Effective”. More specifically, the measurement in the impact dimension recorded a score in the "Quite Impactful" category, while in the outcome dimension it recorded a score in the "Less Useful" category. Employers are known to face obstacles in utilizing incentives, namely administrative obligations wholly passed on to the employer, the additional obligation to collect data from employees, and the possibility of imposing indirect administrative sanctions for negligence or omission in the implementation of the incentive realization reporting."

"Tesis ini membahas kebijakan insentif pajak penghasilan atas biaya penelitian dan pengembangan yang dikaitkan dengan pentingnya peranan teknologi dalam perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemberian insentif yang terkait dengan biaya penelitian dan pengembangan di beberapa negara dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kegiatan R&D di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang digunakan oleh beberapa negara yang menjadi objek penelitian adalah super deduction dan tax credit. Setiap negara juga memiliki tarif insentif R&D, ketentuan carry forward, dan yurisdiksi kegiatan R&D yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tidak disebutkan tentang biaya dan kegiatan apa saja yang termasuk dalam cakupan kegiatan R&D untuk menjadi pengurang penghasilan bruto.

---

This thesis discusses policy of income tax incentive of research and development in relation to the importance of the role of technolocy in the economy. This research aims to analyze the tax incentive policy for expenditure on research and development (R&D) activities in Indonesia, Singapore, Malaysia, India, Australia, and China and analyzes constraints faced by the government to improve R&D activities in Indonesia. This research uses qualitative approach.

The results show that tax incentives are used by some of the countries which are the object of research are super deduction and tax credit. Each country also has R&D tax incentive rates, the carry forward provision, and the jurisdiction of the R&D activities that varies according to the country?s police. In Law Number 36 of 2008 does not stated the definition of the activities and what costs are included in the scope of R&D activities to be deduction from gross income."

"Salah satu KEK yang telah beroperasi adalah KEK Singhasari yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 2 Tahun 2022. Akan tetapi, pada awal pengembangannya masih dirasa belum optimal sehingga dalam pelaksanaannya memunculkan isu pada kemudahan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi perpajakan atas insentif pajak jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Dalam pengumpulan datanya, penelitian post positivist ini memanfaatkan studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas kemudahan administrasi belum sepenuhnya dapat diterapkan yang ditunjukkan karena adanya ketidaksesuaian antara penerapan dan peraturannya dan permasalahan pada sistem pengajuan insentif pajak. Akan tetapi, asas certainty sudah diterapkan pada pemberlakuan insentif pajak di KEK Singhasari. Sedangkan baik asas ef iciency maupun simplicity, masing-masing belum dapat diterapkan sepenuhnya pada pengajuan insentif pajak di KEK Singhasari yang ditunjukkan dengan besarnya time cost yang dibutuhkan untuk menunggu keputusan pemanfaatan insentif pajak di KEK dan kendala yang dialami pada sistem OSS. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat jika masih diperlukan perbaikan pada sistem pengajuan insentif pajak dan regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan insentif pajak.

---

One of the SEZs that has been operating is the Singhasari SEZ which was authorized through the Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the National SEZ Council Number 2 of 2022. However, at the beginning of its development it was still considered not optimal so that in its implementation it raised issues on administrative ease. This study aims to analyze the tax administration of tax incentives when viewed from the principle of ease of administration of the Singhasari Special Economic Zone. In collecting data, this post-positivist research utilizes field studies and literature studies. The results of this study indicate that the principle of administrative convenience has not been fully implemented which is indicated because of the discrepancy between the application and the regulations and problems with the tax incentive submission system. However, the principle of certainty has been applied to the implementation of tax incentives in the Singhasari SEZ. Meanwhile, both the principles of efficiency and simplicity, respectively, cannot be fully applied to the application for tax incentives in the Singhasari SEZ, as indicated by the amount of time cost required to wait for a decision on the utilization of tax incentives in the SEZ and the obstacles experienced in the OSS system. Based on these results, it can be seen that improvements are still needed in the tax incentive application system and regulations governing the implementation of tax incentives."