Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Karya tulis ini meneliti kesempatan politik yang dimiliki gerakan Movement Against Tyranny (MAT), gerakan sosial yang berusaha untuk menghentikan martial law di Mindanao, Filipina. MAT menggunakan perubahan struktur kesempatan politik sebagai faktor eksternal pembentuk identitas kolektif dan kapasitas gerakan dalam strategi pembingkaian. Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian Bagaimana pengaruh struktur kesempatan politik terhadap pembingkaian yang dilakukan agar terbentuk identitas kolektif gerakan Movement Against Tyranny (MAT) dalam menuntut penghapusan martial law di Mindanao tahun 2017-2018?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui data primer dan data sekunder. Peneliti berargumen bahwa struktur kesempatan politik di Filipina memberikan kesempatan bagi gerakan ini untuk menganalisis ancaman yang dimiliki sehingga dapat membentuk identitas kolektif serta memberikan pilihan untuk menentukan strategi pembingkaian.

Kata Kunci:

Identitas Kolektif, Martial Law, Movement Against Tyranny

---

This thesis discusses the political opportunities of the Movement Against Tyranny (MAT), a social movement that seeks to stop martial law in Mindanao, Philippines. MAT uses changes in the structure of political opportunities as an external factor forming a collective identity and an analysis of the selection of framing strategies. This study has a research question "How is the political structure of opportunities for framing carried out to form the collective identity of the Movement Against Tyranny (MAT) movement in requesting the completion of martial law in Mindanao in 2017-2018?". This research uses qualitative methods by retrieving data through primary and secondary data. The researcher argues about the political opportunity structure in the Philippines provides an opportunity for this movement to analyze the challenges associated with making collective identification and providing options for determining the framing strategies.

Key words:

Collective Identity, Martial Law, Movement Against Tyranny

 

"

"ABSTRACTTugas karya akhir ini membahas pengaruh kebijakan extrajudicial killings terhadap kemunculan gerakan YouthResist di Filipina tahun 2016-2018. Penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana pengaruh kebijakan extrajudicial killings terhadap kemunculan gerakan YouthResist di Filipina tahun 2016-2018. Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan extrajudicial killings membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan respon masyarakat Filipina mengenai hak asasi manusia yang dilihat dari munculnya gerakan YouthResist tahun 2017 di Filipina. Karena dalam menjalankan kebijakan ini Duterte menggunakan cara kekerasan, dianggap telah melakukan kejahatan genosida dan dinilai telah melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup dan hak atas persidangan yang adil. Penulis menggunakan teori stages of mass mobilization untuk melihat asal usul mobilisasi massa dan konsep kelompok kepentingan untuk melihat sejauh mana eksistensi dan peranan yang dijalankan oleh gerakan"

"Penelitian ini akan mengkaji mengenai keberhasilan gerakan anti pemerkosaan di India dalam mendorong amandemen undang-undang hukum pidana India pada tahun 2013. Gerakan ini muncul setelah terjadinya kasus pemerkosaan yang terjadi pada seorang mahasiswi berumur 23 Tahun yang bernama Jyoti Singh. Insiden tersebut telah memunculkan protes besar dari masyarakat India terhadap kasus pemerkosaan yang sering terjadi kepada perempuan India. Mereka menuntut pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan kepada perempuan sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali. Gerakan ini juga meminta pemerintah untuk mempertegas sistem hukum terkait pemerkosaan, khususnya undang-undang hukum pidana. Terdapat tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang pidana yang mengatur hukuman terhadap pelaku pemerkosaan. Mereka meminta agar para pelaku bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Pada akhirnya gerakan ini berhasil mendorong pemerintah untuk mengamandemen undang-undang hukum pidana tersebut pada tahun 2013. Dalam mengkaji keberhasilan gerakan anti pemerkosaan ini, penulis menggunakan teori struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, dan framing. Penelitian ini juga akan menggunakan metode penelitian kualitatif.

---

This study will examine the success of the anti rape movement in India in pushing for an amendment of Indian criminal law in 2013. This movement emerged after the rape case that occurred in a 23 year old student named Jyoti Singh. The incident has sparked massive protests from Indian society over the frequent rape case against Indian women. They demanded the government to provide protection for women so that similar events do not happen again. The movement also asked the government to reinforce the legal system related to rape, particularly in criminal law. There was a demand to the government to amend the criminal law that governs the punishment of perpetrators of rape. They asked that the perpetrators can get the maximum sentence of death penalty. In the end, the movement succeeded in encouraging the government to amend the criminal law law in 2013. In examining the success of this anti rape movement, the author uses the theory of opportunity politics structure, resource mobilization, and framing. This research uses qualitative method."

"RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah menjadi arena pertarungan ideologis baru antara aktivis hak perempuan dan kelompok konservatif di Indonesia. Sebagai kubu yang menolak, kelompok perempuan Muslim konservatif, khususnya Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA), telah menghidupkan wacana anti-feminisme dengan menyebut bahwa RUU P-KS adalah proyek politik feminis yang bias Barat, anti-keluarga, sekaligus bertentangan dengan Islam, Pancasila, dan budaya bangsa. Melalui studi literatur dan wawancara dengan beberapa perwakilan organisasi perempuan yang menolak ataupun mendukung RUU P-KS, serta mengombinasikannya dengan argumen Meyer dan Staggenborg (1996) tentang countermovement, penelitian ini menemukan bahwa gerakan perempuan konservatif yang menguat di sepanjang pembahasan RUU P-KS adalah bentuk ekspresi kekhawatiran atas meluasnya paham feminisme, sekaligus hasil dari koalisi renggang beragam elemen Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa ide ketahanan keluarga dan pembelaan atas moralitas merupakan bentuk framing utama yang digunakan gerakan perempuan konservatif untuk terlibat dalam proses legislasi RUU P-KS, sekaligus memperoleh dukungan publik.

---

Sexual Violence Elimination Bill (RUU P-KS) has become the arena for a new ideological battle between women's rights activists and conservative groups in Indonesia. As a counter one, conservative Muslim women's groups, especially the Indonesian Family Love Alliance (AILA), has revived anti-feminism discourse by saying that RUU P-KS is a feminist political project that is Western biased, anti-family, and simultaneously contradicts Islam, Pancasila, and national culture. Through literature studies and interviews with several representatives of women's organizations who reject and support the RUU P-KS, as well as analyzing it with the arguments of Meyer and Staggenborg (1996) about countermovement, this study has found that strengthened conservative women’s movement throughout the deliberation of RUU P-KS was an expression of concern over the widespread feminism ideology. Besides that, it also affected by a coalition of various Islamic elements in Indonesia. On the other side, this research also shows that family resilience notion and the protection over morality are formed as main framing used by conservative Muslim women to be involved in RUU PKS legislation process, and at the same time, obtained supports from public."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gerakan Bali Tolak Reklamasi menolak upaya reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh strktur kesempatan politik terhadap framing gerakan Bali Tolak Reklamasi? Penelitian ini berlandaskan kerangka konsep gerakan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi disebabkan oleh kemampuan untuk mengkonversi struktur kesempatan politik, melalui framing yang dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta adat dan budaya, sebagai sumber daya mobilisasi dan pengorganisasian gerakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi framing yang dilakukan gerakan Bali Tolak Reklamasi.

---

ABSTRAKopportunity structures towards Bali Tolak Reklamasi movement’s framing. This research based on social movement conceptual frameworks and conducted with qualitative method. The results indicate that the emergence of Bali Tolak Reklamasi movement is caused by the ability to convert the political opportunity structures through the framing by the movement against environmental impacts, governances, customs and cultural issues, as mobilization and organizational resources. Conclusion in this study is that political opportunity structures influence framing of the Bali Tolak Reklamasi movement."

"ABSTRAKKecenderungan proses globalisasi saat ini telah memunculkan fenomena geografi tanpa batas (geographical borderless). Secara teoritis hal ini mengindikasikan adanya peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi dari aktifitas ekonomi yang terjadi di wilayah perbatasan antar negara. Untuk itu diperlukan kajian empriris terkait potensi wilayah dalam rangka membangun model pengembangan wilayah perbatasan laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Mindanao Filipina.Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi. Pendekatan kuantitatif seperti analisis shift share dan location quotient adalah untuk menganalisisis sektor ekonomi potensial wilayah. Pendekatan kualitatif menjelaskan variabel penelitian yang tersintesis dari literatur mengenai aktifitas ekonomi di wilayah perbatasan Sangihe dan Mindanao.Temuan studi ini menunjukkan adanya pola Comparatif Advantage yang terjadi dalam keterkaitan ekonomi antara wilayah Sangihe dan Mindanao, dimana sangihe menjadi wilayah hinterland sebagai pemasok bahan baku agroindustri dan industri perikanan yang dikembangkan di Mindanao. Pola Comaparatif Advantage ini mengakibatkan terjadinya Backwash Effect terhadap wilayah Sangihe. Untuk mereduksi kecenderungan Backwash Effect tersebut dapat di tempuh melalui pendekatan kebijakan (policy lead) peningkatan kerjasama antara kedua wilayah.

---

ABSTRACT

The tendency of the current globalization process has given rise to the phenomenon of geographical borderless. Theoretically it indicates an increased pattern of economic growth that occurred in the border region between countries. It is necessary for studies related to the potential empirical region in order to build a model of the development for border regions in the Districts of Sangihe Islands and Mindanao Philippines. This study uses a combined approach.

Quantitative approach, shift share and location quotient analyses, is the potential for economic sectors analyzing region. A qualitative approach explains the variables that synthesized from the literature on economic activity in the border regions of Sangihe and Mindanao.

The findings of this study indicate a pattern of Comparatif Advantage emeged in the economic linkages between Sangihe and Mindanao region, where the Sangihe into its hinterland as a supplier of raw materials and agro-industrial fisheries developed in Mindanao. This pattern resulted in the Backwash Effect on Sangihe region; to reduce such a Backwash Effect, one could apply a policy approach (policy lead) to encourage cooperation between the two regions."

"ABSTRAK

Civil society adalah kelompok-kelompok non-negara yang berkepentingan untuk menghadapi hegemoni negara yang diwarnai oleh kontrol negara terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini meneliti salah satu kelompok civil society yaitu organisasi kepemudaan. Secara keseluruhan penelitian ini akan disajikan dengan analisis diskriptif, yang bertujuan melukiskan secara sistematis hasil penelitian. Kesimpulan penelitian ini menunjukan radikalisme Islam, dengan ciri fanatisme terhadapa ajaran Islam, dan mengenyampingkan sisi kemanusiaan ajaran Islam sehingga muncul sebutan murtad terhadap sesama pemeluk agama Islam. Kedua, menyatakan selain agama Islam harus ditiadakan, dimulai dengan pebuatan yang didasari oleh prasangka buruk terhadap keimanan orang lain, berujung pada intoleransi yang bisa disebut (hate crime). Ketiga, dalam konteks negara, radikalisme Islam adalah keinginan untuk merubah bentuk negara dari sistem demokrasi menjadi sistem Khilafa, dengan tindakan melawan hukum, berhadapan dengan, civil society yang memiliki ciri, pertama terdapat ruang publik yang luas, menguatkan kedua demokrasi, ketiga menguatkan toleransi, dan terakhir keadilan sosial. kemudian organisasi kepemudaan yang diteliti menyebut bahwa media sosial menjadi alat untuk melakukan penyebaran radikalisme Islam, rekrutmen, dan pendidikan anggota, namun dalam praktik gerakan melawan radikalisme, civil society, belum melakukan gerakan yang benar-benar massif, kegiatan yang dilakukan seputar penyuluhan dan sosialisasi. Sehingga belum menunjukan keseriusan dalam menangkal radikalisme Islam di media sosial. 

---

ABSTRACT

 

---

Civil society is non-state groups with an interest in dealing with state hegemony which is characterized by state control over almost all aspects of people's lives. This study examines one of the civil society groups, namely youth organizations. Overall this research will be presented with descriptive analysis, which aims to systematically describe the results of research. The conclusions of this study show Islamic radicalism, with the fanaticism characteristic of Islamic teachings, and exclude the humanitarian side of Islamic teachings so that the apostate designation appears to fellow Muslims. Secondly, stating that apart from Islam, it must be abolished, starting with an act based on bad prejudice against the faith of others, leading to a hate crime. Third, in the context of the country, Islamic radicalism is the desire to change the shape of the state from a democratic system into a Khilafa system, against unlawful action, dealing with, civil society that has the characteristics, first there is broad public space, strengthening both democracies, third reinforcing tolerance, and finally social justice. then the youth organizations studied said that social media became a tool for disseminating Islamic radicalism, recruitment, and member education, but in the practice of movements against radicalism, civil society, had not carried out a truly massive movement, activities carried out around counseling and socialization. So that it has not shown seriousness in counteracting Islamic radicalism on social media.

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang gerakan mahasiswa ITB yang menentang Orde Baru di Bandung dari 1977-1980. Gerakan mahasiswa timbul karena pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah masa itu tidak merata, serta banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Bagian isi dari skripsi ini terbagi ke dalam tiga bab. Pertama, mengulas tentang pembangunan ekonomi serta politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Bagian kedua, menjelaskan tentang peran Dewan Mahasiswa itu sendiri di dalam gerakan mahasiswa ITB. Bagian ketiga, menjelaskan tentang klimaks dari gerakan yang dibangun oleh mahasiswa ITB yakni sebuah pernyataan sikap pada bulan Januari 1978 serta dampak yang ditimbulkan dari gerakan tersebut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap antara lain Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa di ITB muncul karena adanya rasa tidak puas akan kinerja pembangunan pemerintah. Pernyataan sikap dari mahasiswa ITB menjadi dasar legitimasi bagi militer untuk dapat masuk ke kampus dan menangkapi para aktivis. Dampak dari gerakan tersebut adalah dibekukannya Dewan Mahasiswa/Senat Mahasiswa se-Indonesia dan diberlakukannya kebijakan NKK/BKK di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ITB student movement against the Orde Baru in Bandung from 1977 to 1980. The student movement arising from economic development undertaken by the government that time was not evenly distributed, and the proliferation of corruption, collusion and nepotism in Indonesia. Part of the contents of this thesis is divided into three chapters. First, review the economic and political development conducted by the Orde Baru government. The second part, explains the role of Student Council itself at the ITB student movement. The third part, describes the climax of the movement that is built by students of ITB which is a statement in January 1978 as well as the impact of the movement. The method used in this study is the historical method consists of four stages, among others Heuristics, Verification, Interpretation, and Historiography. The results of this study indicate that the student movement in the ITB appears because of the dissatisfaction with the performance of government development. Statement of ITB students a basis of legitimacy for the military to be able to go to college and arresting activists. The impact of the movement is frozen by the Student Council Student Senate in Indonesia and the enactment of policies NKK BKK in Indonesia."

"ABSTRAK<>br>Islamophobia merupakan salah satu masalah yang terjadi di Prancis dalam waktu yang lama. Rasa takut dan benci yang diberikan kepada umat Muslim di Prancis selalu datang dan sulit untuk dihindari. Hal ini jelas membuat kehidupan umat Muslim di Prancis terancam. Seiring dengan serangan yang terus diberikan, umat Muslim di Prancis pun tidak tinggal diam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperlihatkan bagaimana aksi perlawanan yang diberikan oleh umat Muslim di Prancis dalam memerangi islamophobia di Prancis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bentuk gerakan-gerakan perlawanan terhadap islamophobia yang terus bermunculan untuk melindungi umat Muslim sebagai warga negara Prancis dan mewujudkan keadilan di Prancis.

---

ABSTRACT<>br>Islamophobia is one of the problems that occurred in France for a long time. Fear and hatred given to Muslims in France are always coming and difficult to avoid. This obviously makes the life of Muslims in French threatened. Along with the attacks that always happened, Muslims in France did not stay silent. The purpose of this study is to show how the insurgency by Muslims in the fight against islamophobia in France. The results obtained in this study is a resistance movements against islamophobia in the beginning of 21st century that keeps popping up to protect Muslims as French citizens and deliver justice in the country."

"ABSTRAKMekanisme ekonomi pasar merupakan salah satu karakteristik dari globalisasi yang cenderung melakukan penekanan untuk tunduk pada rezim pasar bebas yang menciptakan gerakan komunal atas masyarakat sipil. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana eksploitasi mekanisme ekonomi pasar dapat berdampak pada kemunculan gerakan masyarakat sipil yang diusung oleh ForBALI bernama Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil ini secara umum mengawali penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh swasta dan negara. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu Gerakan Sosial Baru, Mekanisme Pasar Bebas dan segitiga hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini, diantaranya ForBALI sebagai pemrakasa utama terbentuknya Gerakan Bali Tolak Reklamasi, ForBali mampu menyatukan semua kepentingan masyarakat Bali atas reklamasi, dan pemerintah dan sektor swasta yang termasuk kedalam sistem ekonomi pasar melakukan deregulasi dan mengatur kembali kebijakan yang melibatkan swasta, khususnya reklamasi Teluk Benoa.

---

ABSTRACTMarket economic mechanism is one of the characteristics of globalization which provide a pressure to obey the free market regime and emerging the empowerment and communal civil society movement. This research will discuss about how exploitative market economic mechanism affect the emerge of civil society movement which is gerakan Bali tolak reklamasi by ForBALI. This alliance as a civil society representative to aggregate the Balineses denial of Benoa Bays reclamation by private sector and government. This paper is using three theoretical framework which are new social movement theory, market economic mechanism also the triangle of relation between negara, market and civil society. The methodology using a qualitative approach with explanative methods. There are three findings in this research. ForBALI significant as main initiator in Gerakan Bali Tolak Reklamasi (Balis Refuse Reclamation Movement), ForBALI able to aggregate all of Balinese interest about reclamation, and market economic system which include government and private to deregulate and policy adjustment with the involvement of private, especially in Benoa Bays reclamation."