Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai political branding oleh calon Bupati Ade Yasin dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018. Merujuk pada teori brandingdari Adolphsen (2009), karakteristik political brandingterdiri dari adanya pembangunan identitas baru, pendistribusian branding, dan pembangunan kepercayaan. Penelitian skripsi ini kemudian menemukan tiga hal. Pertama, pembangunan identitas baru tersebut terbukti dengan penggantian nama yang semula Ade Munawaroh menjadi Ade Yasin agar masyarakat lebih familiar dengan nama tersebut. Kedua, pendistribusian brandingtercermin dari penggunaan nama dan citra yang fun terhadap Ade Yasin melalui situs adeyasin.net, akun instagram, facebook dan twitter. Ketiga, pembangunan kepercayaan masyarakat ini dapat tercermin dari branding Ade Yasin yang sukses dapat meyakinkan masyarakat Kab. Bogor untuk memilihnya pada Pilkada Bogor 2018.

---

ABSTRACTThis thesis discusses political branding by the candidate for Regent Ade Yasin in the 2018 Regional Head Election for Bogor Regency. Referring to the branding theory from Adolphsen (2009), the characteristics of political branding consist of building a new identity, distributing branding, and building trust. This thesis research then found three things. First, the development of the new identity was proven by the change of the original name Ade Munawaroh to Ade Yasin so that people were more familiar with the name. Second, the distribution of branding is reflected in the use of a fun name and image for Ade Yasin through the adeyasin.net site, Instagram, Facebook and Twitter accounts. Third, the building of public trust can be reflected in Ade Yasins successful branding in convincing the people of Kab. Bogor to vote for him in the 2018 Bogor Regional Head Elections."

"Skripsi ini membahas hubungan politik antara Bupati Bogor terpilih periode 2018-2023 Ade Munawaroh Yasin dengan ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor yang terafiliasi di bawah Nahdatul Ulama (NU). Dimana, ulama NU Bogor ramai-ramai mendeklarasikan dukungan politik terhadap Ade Yasin dalam Pemilihan Bupati Bogor tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa adanya klientelisme iteratif berbasis hubungan afektif dan hubungan pertukaran material yang terjadi diantara keduanya. Hubungan ini sudah dibangun sejak lama oleh Keluarga Yasin, khususnya oleh sang ayah KH. Muhammad Yasin dan kakaknya Rahmat Yasin. Saran dari penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan di daerah lain di Indonesia. Mengingat, NU merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia dan sudah mengakar dalam dinamika politik nasional maupun lokal.

---

This thesis discuss of political relationship between the elected Bogor Regent for 2018-2023 period, Ade munawaroh yasin to Nahdatul Ulama (NU) that affiliated with MUI of Bogor Regency. There's, many NU Ulama’s Support towards Ade Yasin in 2018 Bogor Regent Election, Rachmat Yasin who was the regent of the previous period. This is a qualitative research with descriptive design. The results of this study, has found that there is an iterative clientelism based on affective and material exchange relations that occur between them both. this relationship has been built for a long time by Yasin family, especially by his father KH. Muhammad Yasin and her brother Rahmat Yasin. the suggestions of this study is recommend a further research in other regions of Indonesia. considering, NU is the largest Mass Organization in Indonesia and has taken root in the dynamics of national and local politics."

"Dalam Pilbup Bogor 2018, pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan menyampaikan janji politik terkait pembangunan desa yang bertajuk Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar di desa. Terpilihnya pasangan tersebut membawa janji politik itu menjadi sebuah kebijakan di bawah Perbup No.83 tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Samisade, sebagai bantuan keuangan bagi desa terlihat memiliki kesamaan dengan program-program yang telah ada lebih dulu, seperti Dana Desa. Tiga tahun pelaksanaan Samisade telah menyajikan dinamika yang cukup menarik bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan milik Grindle (1980) dilakukan guna melihat bagaimana implementasi Samisade secara komprehensif. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, akan tetapi implementasi Samisade membawa pengaruh baik bagi pembangunan di desa. Hal ini karena Samisade menjadi pengisi celah kebijakan Dana Desa yang tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

---

In the 2018 Bogor Regent Election, Ade Yasin and Iwan Setiawan made a political promise related to village development entitled “Satu Miliar Satu Desa” (Samisade) which focused on basic infrastructure development in villages. The election of the couple brought the political promise into a policy under Regent Regulation No.83 of 2020 on Village Infrastructure Financial Aid. Samisade, as financial aid for villages, is seen to have similarities with pre-existing programs, such as the Dana Desa. Three years of Samisade implementation has presented quite interesting dynamics for the people of Bogor Regency. An analysis using Grindle's (1980) policy implementation theory was conducted to comprehensively examine the implementation of Samisade. Although the implementation still faces obstacles, the implementation of Samisade has had a good impact on village development. This is because Samisade fills the gap in the Village Fund policy, which does not prioritize infrastructure development."

"Skripsi ini menganalisis penyebab dari kegagalan keluarga politik Yasin Limpo untuk mempertahankan kekuasaan di Sulawesi Selatan 2018. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis boundary control Edward Gibson, sebagai teori utama, dan dilengkapi dengan analisis otonomi elit dari Eva Etzony Halevy. Menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan keluarga politik Yasin Limpo dalam pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan 2018. Pertama, melemahnya kontrol politik dari keluarga Yasin Limpo yang disebabkan oleh gagalnya strategi boundary strengthening mereka. Kedua, adanya strategi boundary opening yang berhasil melemahkan kekuatan keluarga Yasin Limpo. Ketiga, seiring dengan keberhasilan boundary opening, intensitas kompetisi antar elit di pilkada meningkat karena terjadi distribusi sumber daya antara elit elit.

---

This thesis analyzes the causes of Yasin Limpo's political family failure to maintain power through the South Sulawesi Regional Head Election 2018. This study uses Edward Gibsons Boundary Control analysis framework, as the main theory, and is equipped with elite autonomy analysis from Eva Etzony Halevy. Using qualitative methods, the results of this study show that there are three factors that led to Yasin Limpo's political family failure in the South Sulawesi regional elections in 2018. First, the weakening of political control of Yasin Limpo family caused by the failure of their boundary strengthening strategy. Secondly, there was a boundary opening strategy from challenger elites who managed to weaken Yasin Limpos political family power. Third, along with the success of the boundary opening, the intensity of competition among elites in regional election increased due to resources distribution between elites.

"

"Penelitian ini membahas tentang Strategi Politisi Muda Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten dan Tantangan Primordialisme. Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo sebagai pemuda yang ikut dalam kontestasi pilkada di kabupaten Gowa menggunakan jalur independen, melekat unsur primordialisme dalam dirinya dan melawan Raja Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (design studi kasus) yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi. Esensi penelitian ini adalah Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Gowa terpilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 merupakan potret keberhasilan pemuda dalam kontestasi pemilihan Bupati dalam suatu daerah. Selain itu, Ia sebagai pemuda memiliki hubungan darah dengan bupati sebelumnya sehingga dirinya selalu dikritik sebagai calon yang dipundaknya melekat unsur primordialisme dan memiliki lawan politik yang sangat berat yaitu Raja Gowa yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Realitas itu mengharuskan dirinya dan timnya menyiasati dan merancang strategi kampanye berupa mengandalkan seorang komunikator yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, mengemas kampanye dalam bentuk persuasif melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dan membuat program program zikir dan doa sebagai medium untuk menampilkan image dirinya sebagai kandidat terbaik yang religius. Ia juga menggunakan strategi pelibatan relawan yang dari berbagai kalangan untuk menaikkan popularitasnya sebagai kandidat, melibatkan berbagai media untuk menayangkan berita tentangnya secara positif dan yang sangat fenomenal yaitu Ia mampu menentukan pilihannya kepada Karaeng Kio sebagai wakilnya dengan pertimbangan pengalaman birokrasi dan popularitas. Selain itu, dalam kontestasi Pilkada di kabupaten Gowa, citra primordial dikonstruksi melalui simbol-simbol dan praktek politik sehingga kontestasi sesungguhnya hanyalah sebuah pertempuran antara klan Yasin Limpo dan Raja Gowa untuk memperebutkan ruang kekuasaan tertinggi di kabupaten Gowa yaitu menjadi seorang Bupati.

---

This study discusses about the Strategy of Young Politicians in District Head Election and Primordialism Challenges. Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo as a youth took a part in Gowa elections used an independent way, attached a primordialism to himself and stood out against Gowas King. The method used in this study is a qualitative method (case study design) that is descriptive. Collecting the data has been done by interveiew (in-depth interview) and documentation. The essence of this research is that Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo as the Gowa Regent elected in the 2015 regional head election is a portrait of the success of youth in the contestation of the Regents election in a region. In addition, Ichsan as a youth who has a blood relation with the previous regent was always criticized as candidate whose shoulder was attached to an element of primordialism and had a very heavy political opponent, namely King Gowa who was involved in the contestation. That reality requires him and his team to get around and design a campaign strategy in the form of relying on a communicator who has capable capacity and capability, packing campaigns in a persuasive manner through direct meetings with the community and making remembrance and prayer programs as a medium to present his image as the best faithful candidate. He also used the strategy of volunteer involvement from various circles to increase his popularity as a candidate, involving various media to broadcast the news about him positively and a very fantastic point from Ichsans way is that he made a big decision to choose Your Honour Kio as his vice in consideration of bureaucratic experience and popularity. Otherwise, in the regional election in Gowa district, primordial images were constructed through political symbols and practices so that the actual contestation was only a battle between the Yasin Limpo clan and the King of Gowa to fight for the highest power space in Gowa district, namely becoming a regent."

"Penelitian ini membahas gerakan politik yang diprakasai oleh masyarakat sipil dalam menentang pasangan calon tunggal yang memiliki afiliasi politik kepada keluarga politik lokal pada Pilkada 2018 di Kabupaten Lebak. Penelitian ini membahas kemunculan dari gerakan politik Kotak Kosong dan mekanisme yang dilakukan oleh oposisi yang tergabung ke Kotak Kosong dalam melawan hegemoni keluarga politik. Penelitian ini juga membahas cara petahana dalam membendung arus oposisi, agar secara skala dan teritorial politik kelompok oposisi tidak memperoleh kemenangan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan literatur Boundary Control (Gibson, 2012) dan demokratisasi subnasional dan gerakan sosial (Trix Van Mierlo, 2021). Hasil penelitian menunujukkan bahwa di satu sisi, petahana melakukan boundary closing untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mekanisme parokialisasi kekuasaan, pemborongan partai politik, dan patronase. Sedangkan, di sisi yang lain, kelompok oposisi melakukan boundary opening untuk menarik atensi elite nasional dalam Pilkada 2018. Kemunculan gerakan politik ini menjadi sesuatu yang baru di tengah hegemoni keluarga politik. Hasilnya, kemunculan gerakan politik ini karena struktur peluang politik yang tertutup dan oposisi mengalami kegagalan. Sebab, strategi yang digunakan tidak dilakukan secara komprehensif, melainkan hanya ada di wilayah tertentu, tidak adanya kandidat demokratis yang didukung, hanya mendukung Kotak Kosong sebagat alat politik, dan gerakan Barisan Juang Kotak Kosong yang tidak bisa membawa kepentingan elite nasional ke daerah.

---

This research discusses the political movement initiated by civil society in opposing a single candidate pairs who have political affiliations to local political families in the 2018 regional head election in Lebak Regency. This study discusses the emergence of the empty box political movement and the mechanisms carried out by the opposition who are members of the empty box in fighting the hegemony of the political family. This research also discusses the incumbent’s ways of stemming the flow of opposition, so that on a political scale and territory the opposition group does not win. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The author draws on the literature on Boundary Control (Gibson, 2012) and subnational democratization and social movements (Trix Van Mierlo, 2021). The results of the study show that on the one hand, incumbents do boundary closing to maintain their power with mechanisms of power parochialization, political party financing, and patronage. Meanwhile, on the other hand, opposition groups carried out boundary opening to attract the attention of national elites in the 2018 regional head elections. The emergence of this political movement is something new in the midst of superior political family hegemony. As a result, the emergence of this political movement was due to closed political opportunity structures and the opposition failed. This is because the strategy used was not carried out in a comprehensive manner, but only existed in certain areas, the absence of democratic candidates being supported, only supporting empty boxes as a political tool, and the empty box fighter group movement that cannot bring the interests of the national elite to the regions."

"Argumentasi utama penelitian ini adalah majunya pasangan Obon Tabroni dan Bambang Sumaryono sebagai calon bupati dan wakil bupati jalur independen adalah bukti semakin menguatnya FSPMI sebagai political unionism arena politik elektoral. Asumsi penelitian ini adalah keterlibatan FSPMI di arena politik elektoral pada Pilkada 2017 di Kabupaten Bekasi menandakan bahwa serikat buruh sebagai kendaraan politik di arena politik formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis ekspalanitif dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka serta berbagai dokumen lain sebagai data sekunder. Adapun temuan penelitian ini adalah ada dua hal penting upaya FSPMI sebagai political unionism pada arena politik. Pertama, dalam konteks peran internal, serikat pekerja berupaya untuk mengoptimakan berbagai dukungan dari berbagai serikat buruh. Situasi ini mendeskripsikan bahwa FSPMI mentransformasikan identitas anggota serikat sebagai buruh (labour) ke arah identitas anggota sebagai warga negara (citizen). Kedua, peran eksternal adalah FSPMI berupaya untuk membangun aliansi lebih luas (broader alliance) dengan berbagai kelompok non buruh untuk memastikan dukungan dan solidaritas antar kelas pada arena politik elektoral. Namun upaya tersebut mengalami kegagalan dan hambatan dikarenakan oleh kapasitas serikat buruh, fragmentasi serikat buruh, dan pemilih pragmatis di arena politik elektoral yang diluar kendali serikat buruh. Temuan lain penelitian ini adalah adanya bentuk baru konsep political unionism dan berbeda dengan konsep political unionism yang selama ini berkembang, yakni engagement dengan partai politik. Bentuk baru serikat buruh sebagai political unionism ini adalah tanpa engagement dengan partai politik. Bentuk baru serikat buruh sebagai political unionism terjadi dikarenakan oleh terbukanya ruang demokratisasi, dan dikuti dengan kesempatan politik yang diatur di dalam aturan main pemilu.

---

The main argument of this research is the appearance of Obon Tabroni and running mate Bambang Sumaryono to run as an independent regent candidate in Bekasi, West Java is evidence of the increasing strength of FSPMI as political unionism in the electoral arena. The assumption of this study is FSPMI's involvement in the electoral arena in the 2017 Regional Head Election in Bekasi Regency indicates that trade unions as political machine in the formal political. This study uses a qualitative approach with an explanatory type by conducting in-depth interviews as primary data and literature studies and various other documents as secondary data. The findings of this study were two important efforts by FSPMI as a political unionism in electoral arena. First, in the context of internal roles, trade unions sought to optimize various supports from various trade unions. This situation described that FSPMI transformed the identity of union members as workers towards as citizens. Second, the external role is that FSPMI sought to build broader alliances with various non-labor groups to ensure support and solidarity between classes in the electoral arena. However, these efforts have experienced failures and obstacles due to the capacity of trade unions, trade union fragmentation, and pragmatic voters in the electoral arena that are beyond the control of trade unions. Another finding of this study was a new form of the concept of political unionism and it different from the concept of political unionism which has been developing with the engagement of political parties. The new form of the trade union as a political unionism is without engagement with political parties and occurs due to democratization space and is followed by political opportunities regulated in the rules of the election."

"Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi politik DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Bogor yang menggunakan konektivitas kampanye dengan pola komunikasi top down dan bottom up kepada konsstituen dan masyarakat di dapilnya masing-masing, serta strategi komunikasi politik yang digunakan meliputi : program partai, komunikator dan komunikan, relasi dan koordinasi agenda partai, mobilisasi pendukung, taktik, dan posisi/kedudukan organisasi. Penelitian ini mengadaptasi teori komunikasi politik Pippa Norris (2001), dengan kerangka penjelasan dari Stromback dan Kiousis (2012) dan Robinson (2011) untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer berdasarkan wawancara yang dilengkapi dengan data sekunder. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan konektivitas kampanye yag dilakukan Partai Golkar di Kabupaten Bogor dengan pola komunikasi top down dan bottom up mengarah pada sustainable role yang lebih menekankan pada keberlangsungan komunikasi politik partai dalam jangka panjang. Serta strategi komunikasi politik yang digunakan dan dirumuskan Partai Golkar di Kabupaten Bogor yang meliputi program partai, komunikator dan komunikan, relasi dan koordinasi agenda partai, mobilisasi pendukung, taktik, dan posisi/kedudukan organisasi diwujudkan dengan melakukan pranata kelembagaan untuk menyukseskan konsolidasi dan penguatan sistem struktural Partai Golkar dan membentuk Badan Pemenangan Pemilu untuk meningkatkan perolehan suara partai pada pemilu legisltaif 2019 di Kabupaten Bogor.

---

This study analyzes the political communication strategy of the DPD Golkar Party in Bogor Regency in the 2019 Legislative Election in Bogor Regency which uses campaign connectivity with top down and bottom up communication patterns to constituents and the people in their respective electoral districts, as well as the political communication strategies used include: party programs , communicators and communicants, relations and coordination of party agendas, mobilization of supporters, tactics, and organizational positions/positions. This research adapts Pippa Norris' political communication theory (2001), with the explanatory framework from Stromback and Kiousis (2012) and Robinson (2011) to analyze the political communication strategy carried out by the Golkar Party DPD Bogor Regency in the 2019 legislative elections in Bogor Regency. The research method used is qualitative with primary data sources based on interviews supplemented by secondary data. The findings in this study show that the campaign connectivity carried out by the Golkar Party in Bogor Regency with top-down and bottom-up communication patterns leads to a sustainable role that places more emphasis on the long-term sustainability of party political communication. As well as the political communication strategy used and formulated by the Golkar Party in Bogor Regency which includes party programs, communicators and communicants, relations and coordination of party agendas, mobilization of supporters, tactics, and organizational positions/positions realized by carrying out institutional institutions to succeed in consolidating and strengthening the structural system Golkar Party and formed the Election Winning Board to increase the party's vote acquisition in the 2019 legislative elections in Bogor Regency."

"AbstrakBranding memiliki posisi sentral pada perkembangan pemasaran politik dewasa ini. Penelitian ini membahas pembentukan brand politik partai baru, yakni upaya menjual produk politik kepada target pemilih-nya. Penelitian bersifat kualitatif menggunakan metode studi kasus, dengan basis kerangka utama pemasaran politik model orientasi Product-Sales-Market Lees-Marshment, 2001. Kesimpulan dari penelitian ini, partai baru Perindo menerapkan fungsi riset pasar model MOP bukan untuk menentukan disain produk, tetapi bertujuan merumuskan strategi komunikasi efektif bagi brand politik partai. Perindo menampilkan branding kompetensi ekonomi sehingga menjadi alternatif partai yang lepas dari stigma negatif partai mapan. Implikasi studi memperlihatkan penerapan model orientasi berbasis market oleh partai bersifat kontekstual.

---

Branding has a central positions in the study of political marketing nowadays. This research determines the new political party in Indonesia and how they effort to make their own political branding to be recognize and well known by the public, by selling their political product to the target market or potential voter. The study is qualitative research using the case study methods, the main framework are based on the model of political marketing of Product Sales Market orientation Lees Marshment, 2001.

The result is, new political party Perindo implementing the function of market intelligence from the MOP models, to create an effective communication strategy for the party rsquo s political brand, instead to make product design. Perindo focusing their branding on the party rsquo s competence to bring the solution of economy problem. This economy competence made Perindo become an alternative that release from the negative stigma of political parties, that tend to exist in the society. The study also showed the implementation of market based orientation are contextual. "

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai penggunaan broker politik pemilihan kepala desa, dengan studi kasus peran broker politik dalam memenangkan calon kepala desa petahana pada Pemilihan Kepala Desa Harjosari Kidul Kabupaten Tegal Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat peran yang dijalankan broker politik dalam memenangkan calon kepala desa petahana dalam Pilkades tersebut. Penelitian ini menggunakan landasan teori broker politik yang dijelaskan oleh Susan Stokes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa peran yang dijalankan oleh broker politik calon petahana sesuai dengan teori broker politik Susan Stokes yaitu broker berperan sebagai penghubung, sebagai distributor, dan sebagai mobilisator.

---

ABSTRACTThis study discusses about the use of political brokers for the village headmen election, with the role of political broker in winning the incumbent candidate on the 2017 Village Headmen Election in Harjosari Kidul Village Tegal Regency as the case study. This study aims to to see the role of political brokers in winning the incumbent candidate in aforementioned election. This research is using Political brokerage theory by Susan Stokes. Qualitative method with case study approach obtained through in depth interview and secondary data has been taken to analyze this research. The findings of this research shows that the role of political broker run by the prospective broker of political analysts match with Susan Stokes 39 s political brokerage theory in which the broker acts as the mediators, as the distributors, and as the mobilisators."