Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam sistem politik Australia, terdapat dua partai besar yang mendominasi pemerintahan yaitu Australia Labor Party (ALP) dan Liberal-National Coalition Party. Namun diantara kedua partai besar tersebut, terdapat kehadiran dari minor party seperti Australian Greens. Keberadaan minor party di Australia tidak lepas dari kondisi pasang surut. Diantara minor party lainnya, Australian Greens berhasil menjadi minor party yang bertahan dalam sistem politik Australia. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Australian Greens sebagai minor party di Australia dapat bertahan ditengah dominasi dua partai besar pada rentang waktu 2010 hingga 2016. Penelitian ini menggunakan teori Small Party Survival oleh Jae-Jae Spoon dengan metode kualitatif. Berdasarkan temuan, selain didukung oleh penerapan sistem Single Transferable Vote (STV) yang proporsional pada pemilihan anggota Senat namun Australian Greens dapat bertahan karena didorong oleh faktor internal yang meliputi strategi kebijakan, strategi pemilu dan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Australian Greens sebagai bentuk perilaku penyeimbangan yang sesuai dengan teori Small Party Survival.

---

In the Australian political system, there are two major parties that dominate the government, namely the Australia Labor Party (ALP) and the Liberal-National Coalition Party. However, between the two major parties, there was a presence of minor parties such as Australian Greens. The existence of minor parties in Australia can not be separated from tidal conditions. Among other minor parties, Australian Greens successfully became a surviving minor party in Australian Political System. This research discusses about how Australian Greens as a minor party in Australia survives among the domination of two other major parties from 2010 to 2016.

This research uses the theory of Small Party Survival by Jae-Jae Spoon with qualitative methods. According on the findings, it is not only supported by the application of the Single Transferable Vote (STV) system that is proportional to the election of Senate members but Australian Greens can survive because it is driven by internal factors which include policy strategies, election strategies and communication strategies carried out by Australian Greens as a form of balancing behavior which is in accordance with the theory of Small Party Survival."

"Skripsi ini menjelaskan dinamika politik dalam formulasi kebijakan carbon pricing dalam Clean Energy Act 2011 di Australia. Selain sebagai respon dari Kyoto Protokol dan Konvensi Perubahan Iklim, kebijakan terebut lahir dari negosiasi politik antara Partai Hijau dan Partai Buruh. Sebagai koalisi Partai Buruh dalam hung parliament, Partai Hijau memiliki legitimasi yang kuat dalam menentukan kebijakan tersebut. Skripsi ini menganalisis keterlibatan Partai Hijau dalam dinamika politik tersebut dengan menggunakan teori Ecologism menurut Andrew Dobson, teori Partai Hijau menurut Neil Carter, teori Sistem Politik menurut David Easton, dan teori kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Selain permasalahan karbon dalam isu perubahan iklim, temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa keterlibatan Partai Hijau juga dipengaruhi oleh ideologi ecologism, dan kesempatan politik berupa koalisi dalam hung parliament.

---

This undergraduate thesis explains about the political dynamics in carbon pricing policy formulation in the 2011 Clean Energy Act in Australia. Besides as a response of the Kyoto Protocol and the Climate Change Convention, the policy was made as a result of the political negotiation between the Australian Greens and the Labor Party. As the coalition of the Labor Party in the hung parliament, the Australian Greens had a strong legitimacy in influencing the policy. A list of theory is used to analyze the involvement of Australian Greens in the mentioned political dynamics such as the Ecologism theory by Andrew Dobson, the Green Party theory by Neil Carter, the Political System theory by David Easton, and the Public Policy theory by Thomas R. Dye. In addition to the carbon problems in the climate change issues, the research finds that the involvement of the Australian Greens was affected by the ecologism ideology, and political opportunity in the form of coalition in hung parliament."

"Sebagai organisasi politik, tidak dapat dihindari akan adanya perselisihan internal dalam tubuh partai politik dimana partai politik dalam penyelesaian sengketa internal anggotanya memiliki lembaga penyelesaian internal yaitu Mahkamah Partai. Mahkamah Partai merupakan suatu organ di dalam partai politik yang harus dibuat oleh tiap partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Meskipun definisi Mahkamah Partai tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan permasalahan dalam tubuh partai politik itu sendiri. Penyelesaiannya terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengarah pada ketetapan yang diatur dalam AD/ART partai politik terkait. Tujuan dari dibentuknya Mahkamah Partai itu sendiri agar penyelesaian sengketa perselisihan internal partai menjadi efektif bagi tiap anggota partai yang sedang bersengketa. Tetapi, putusan yang di hasilkan oleh Mahkamah Partai belum mampu secara efektif membantu partai politik untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Independensi merupakan suatu permasalahan yang jadi sangat penting dalam menjamin efektivitas dari mahkamah partai. Mahkamah Partai seharusnya menjamin independensinya dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan tidak diintervensi oleh pihak lain, agar mahkamah partai menjadi lembaga yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan juga pihak yang bersengketa di mahkamah partai politik juga dapat mencari keadilan didalam mahkamah partai politik. Peneliti berinisiatif menyusun penelitian ini dengan maksud untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai bagaimana kekuatan hukum mengikat putusan mahkamah partai politik terhadap upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa internal partai politik dan bagaimana independensi mahkamah partai politik terhadap penyelesaian sengketa internal partai politik. Selanjutnya dalam dimensi normatif tersebut peneliti akan bentukan dalam konteks hukum yang terjadi di lapangan terutama dalam praktek penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia untuk dapat dinilai apakah proses hukum perselisihan internal tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan melihat independensitas mahkamah partai dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik.

---

As a political organization, internal disputes within a political party are inevitable. Political parties establish internal dispute resolution bodies known as Party Courts to address conflicts among their members. The Party Court is an organ within a political party mandated by the Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. While the law does not explicitly define the Party Court, it grants authority to the Party Court to resolve issues within the party, as specified in Article 32 paragraph (1), which refers to provisions in the party's constitution and bylaws. The purpose of establishing the Party Court is to ensure effective resolution of internal party disputes for the members involved. However, the decisions rendered by the Party Court have not effectively aided political parties in resolving disputes. Independence is a crucial issue in guaranteeing the effectiveness of the Party Court. The Party Court should ensure its independence in resolving internal political party disputes and should not be influenced by external parties. This independence is crucial for the Party Court to be an effective institution in resolving internal party conflicts, allowing the disputing parties to seek justice within the Party Court. The researcher undertakes this study to address legal questions concerning the legal binding force of Party Court decisions and the legal remedies available in cases of internal political party disputes. The research also investigates the independence of the Party Court in resolving internal political party disputes. In the normative dimension, the researcher will analyze the legal context of dispute resolution practices within the field, particularly in the resolution of internal political party disputes in Indonesia. The aim is to assess whether the legal process for internal disputes aligns with the procedures outlined in the law and to evaluate the independence of the Party Court in resolving internal political party conflicts."

"[Dalam kerangka demokrasi perwakilan, partai politik di Indonesia selalu berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan demi memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Pada beberapa kasus, partai politik juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk mencapai tujuannya tersebut, termasuk diantaranya melakukan tindak pidana. Hukum pidana Indonesia telah mengatur pemidanaan partai politik, sebagai subjek hukum korporasi, atas tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi pemidanaan tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengingat pemikiran pemidanaan korporasi lebih didasarkan pada pemidanaan korporasi perdata yang berbeda karakteristik dengan partai politik yang merupakan korporasi publik., Within the framework of representative democracy, political parties in Indonesia are always trying to gain and maintain power on behalf of the aspirations of the people who they represent. In some cases, political parties also commit acts which are in conflict with the law to achieve their goals, including but not limited to commit a criminal offense. Indonesian criminal law has stipulated the punishment for a political party, as a corporation, for a criminal offense comitted by them. However, the punishment needs to be further reviewed since the idea of corporate punishment is solely based on the criminalization of civil corporations that have different characteristics from a political party which constitues a public corporation.]"