Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gelombang demokratisasi semakin meningkat di abad 20-an. Gelombang tersebut menyentuh Cina sebagai salah satu negara komunis di dunia. Praktik pemilu komite desa menjadi justifikasi pemerintahan Partai Komunis Cina (PKC) bahwa Cina turut serta mempraktikkan deliberasi sebagai proses konsultasi publik. Deliberasi menjadi salah satu aspek penting dalam praktik demokrasi. Salah satu kasus di suatu desa kecil bernama Wukan  menjadi sorotan dunia internasional di akhir tahun 2011. Dunia internasional menyoroti Wukan sebagai salah satu model demokrasi bagi negara Cina. Sorotan media fokus pada protes yang berhasil melahirkan pemilihan komite desa secara langsung lengkap dengan surat dan kotak suara di tahun 2012. Penelitian ini akan mempelajari faktor signifikan keberhasilan pelaksanaan pemilu komite desa Wukan secara langsung dan memahami apakah pemilu tersebut dapat diasumsikan sebagai salah satu bentuk demokratisasi Cina ke arah demokrasi liberal.  Metode kualitatif dengan instrumen studi literatur digunakan penulis sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah tekanan otoritas pejabat politik di atas pejabat desa menjadi faktor signifikan perubahan kebijakan. Selanjutnya, fenomena di Wukan tidak dapat dijustifikasi sebagai model demokratisasi di Cina karena fenomena Wukan merupakan suatu pengecualian. Kasus di Wukan justru menguatkan asumsi bahwa deliberasi di bawah pemerintahan PKC menjadi alat penguatan autokrasi ke pemerintahan lokal.

---

The wave of democratization has increased in the 20s. It has also reached China as one of communist country in the world. Chinese Communist Party (CCP) use the practice of village committee election as a justification that China also participate in practicing deliberation as public consultation process. Deliberation is one of the important aspects in the practice of democracy. A case in a small village named Wukan became the international spotlight in the late of 2011. International media highlighted Wukan as one of the models of democracy in China. They highlighted the protest that succeeded in creating direct village committee election, fully equipped with its ballot. This research studies significant factor of the success of direct election in 2012 and understanding whether the election can be assumed as one of democratization in China toward liberal democracy. Qualitative method with literature review as an instrument used in this research.  The results of this research are the pressure of the higher official over local official as a determinant factor for changes in electoral policy. Furthermore, the phenomenon in Wukan cannot be justified as a model of democracy in China because Wukans case is an exception. The case in Wukan actually strengthen the assumption that deliberation under the Chinese Communist Partys government became control instrument in local government."

"Pemilu menjadi bagian penting di sebuah negara demokrasi seperi Indonesia, maka proses dan hasil pemilu jauh lebih penting dalam rangka membangun sebuah negara demokrasi yang mapan terstruktur, matang dan dewasa dalam kultur serta melahirkan pemimpin bangsa yang berdedikasi dan mempunyai integritas diri yang konsisten dan komit. Yang dibutuhkan dalam memapankan dan mematangkan demokrasi di negara berkembang seperti di Indonesia adalah dengan pendidikan politik. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai penyiapan generasi untuk berpikir merdeka tentang esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya. Terdapat penekanan bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku politik adalah individu yang tergabung dalam lembaga-lembaga politik dan non-politik. Keberhasilan pendidikan politik sangat menentukan keberhasilaan perilaku politik mendukung, membangun serta mengubah sikap pemilih irrational (berdasarkan kedekatan) menjadi pemilih yang rasional (berdasarkan kompetensi). "

"Penelitian ini memiliki argumen yang menyatakan bahwa praktik electoral authoritarian regime yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Hun Sen dan Cambodia Peoples Party CPP berdampak terhadap persaingannya dengan Cambodia National Rescue Party CNRP. Adapun, klaim tersebut didasarkan pada sejumlah temuan selama pemilu tahun 2013 berlangsung yang menunjukkan bahwa CPP cenderung menerapkan strategi intimidasi politik, penyalahgunaan sumber daya negara serta praktik-praktik kecurangan, seperti vote buying, manipulasi suara, hingga hal yang bersifat administratif seperti hilangnya nama sejumlah masyarakat Kamboja dari daftar pemilih. Hal tersebut yang kemudian turut memengaruhi munculnya persaingan yang tidak berimbang antara CPP dan CNRP. Untuk itu, perspektif teoritis yang digunakan sebagai landasan analisis adalah teori electoral authoritarian regime oleh Andrea Schedler dan teori competitive authoritarianism yang dicetuskan oleh Steven Levitsky dan Lucan Way.

---

This research argues that the electoral authoritarian regime run by Hun Sen and the Cambodia Peoples Party CPP had an impact on his competition with the Cambodia National Rescue Party CNRP. This argument is based on the findings during the 2013 elections, in which the CPP were guilty of political intimidation, abuse of state resources, vote buying and administrative matters such as the loss of the names of several Cambodian people from the voter list. All these things resulted in an unfair competition between the CPP and the CNRP. The theoretical perspective used in this research is the electoral authoritarian regime theory Andrea Schedler and competitive authoritarianism theory by Steven Levitsky dan Lucan Way.

"

"Summary:Addresses themes such as - the measurement of diversity and freedom, formal analysis of individual rights and intentions, judgment aggregation under constraints and strategic manipulation in fuzzy environments. This volume also deals with philosophical aspects of normative social choice."