Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini, ruang-ruang publik telah mengalami transformasi, didorong pergeseran tren dan motif pada interaksi sosial. Di sisi lain, di bawah dominasi kapitalisme dan pasar bebas, kini ruang-ruang publik telah diperhitungkan sebagai suatu komoditas ekonomi. Walaupun muncul dalam fungsi yang beragam namun kesemuanya memiliki kesamaan, terkemas, bertema, juga dikomodifikasi untuk konsumsi dan hiburan dengan akses berdasarkan kemampuan untuk membayar (Gottdiener dalam Aurigi et al., 1997). Sementara etika perancangan kota adalah merancang ruang publik yang inklusif (Leclerq, 2018), ruang publik yang dikomodifikasi dapat mengarah pada eksklusivitas. Seperti yang kita ketahui, ruang yang diproduksi secara inheren merupakan alat produksi yang mengarah pada penciptaan ruang baru di mana hubungan kuasa dan kontrol ada (Lefebvre, 1991). Didefinisikan sebagai kendali atas, kuasa dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti otoritas dan perwujudannya di lingkung bangun. Hal tersebut mengontrol baik ruang maupun perilaku pengguna yang ditandai dengan disahkannya kuasa melalui prosedur sah dan tidak adanya argumen. Dengan menggunakan teori the Production of Space oleh Lefebvre, Penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme otoritas dan perwujudan yang terjadi di dalam ruang publik yang dikomodifikasi. Riset terkait komodifikasi ruang dan kajian ruang publik menggunakan teori the Production of Space oleh Henri Lefebvre telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, melihat otoritas dan perwujudan yang terjadi dalam konteks ruang publik yang dikomodifikasi adalah hal baru dari penelitian ini. Temuan pada penelitian ini mengungkapkan mekanisme otoritas dan perwujudan kuasa yang diterapkan dalam produksi ruang publik yang dikomodifikasi sebagai upaya untuk memahami dinamika lingkungan perkotaan.

---

Public spaces have transformed, driven by the dominion of capitalism and the world market. As public spaces now considered as an economic commodity, it might appear towards various functions but have similarities; packaged, themed, commodified for consumption and entertainment with access based on the ability to pay (Gottdiener in Aurigi et al., 1997). While the ethics of urban designer is to design an inclusive public space (Leclerq, 2018), commodified public spaces might lead to exclusivity. As commodification bounded to its production factor when it comes to public space sphere, space produced inherently is a means of production which leads to a new creation of space where power relations and control exist (Lefebvre, 1991). Defined as control over, power manifests itself in many forms-one of them is the authority. It controls space and its representation combined with control over the users behavior, characterized by the absence of arguments and legitimate through legal procedures. This research aims to know the dynamics of authority that occur in commodified public space, by using the theory of Production of Space by Lefebvre. Research related to the commodification of space and the study of public space using the theory of Production of Space has been done before. However, seeing the authority occurring in the context of commodified public space is the novelty of this research. The finding reveals the mechanism of power through objectification and authorization applied in the production of commodified public space as an attempt to understand the dynamics of the urban environment."

"Keberadaan ruang publik di perkotaan dapat membantu terciptanya lingkungan yang sehat dan kesehatan masyarakat. Salah satu ruang publik yang berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat berada di Ruang Publik Kalijodo, Jakarta, Indonesia. Adanya fasilitas olahraga dan tempat bermain anak yang disediakan di Ruang Publik Kalijodo memicu tempat ini ramai dikunjungi sebagai tempat berolahraga, rekreasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pembentukan Ruang Publik Kalijodo, menganalisis persepsi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menganalisis dampak keberadaan Ruang Publik Kalijodo terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method melalui metode kuisioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka dengan jumlah sampel keseluruhan 152. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pembentukan Ruang Publik Kalijodo dapat dilihat dari sejarah Kalijodo yang mencakup Kalijodo sebelum dibongkar, proses pembongkaran, dan Kalijodo pasca pembongkaran. Ruang Publik Kalijodo berhasil berperan dalam pembentukan kesehatan lingkungan dan menyehatkan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil persepsi masyarakat yang kuat terhadap kesehatan lingkungan di Ruang Publik Kalijodo mencapai 65,7. Pencapaian kesehatan lingkungan yang kuat juga diikuti oleh kesehatan masyarakat yang kuat. Pencapaian kesehatan masyarakat yang kuat dapat dilihat dari hasil persepsi kesehatan masyarakat dari aspek fisik, mental dan sosial. Keberhasilan ruang publik tersebut juga diperkuat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar berupa kondisi lingkungan yang mencakup meningkatnya kesehatan masyarakat, tingkat kriminalitas menurun, manfaat dari segi ekonomi, dan terjadinya kondisi keguyupan antar warga akibat dari hasil interaksi yang terjadi melalui aktifitas kegiatan-kegiatan ditempat ini. Keberhasilan pembentukan kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Ruang Publik Kalijodo serta perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan ini membantu merubah citra yang melekat di kawasan Kalijodo dari negative menjadi positif. Hal tersebut kemudian juga dapat membantu merubah citra kota Jakarta menjadi lebih sehat.

---

Abstract. The existence of public space can help create a healthy environment and public health. One of the public spaces which is influential environmental health and public health located be in Kalijodo Public Spaces, Jakarta, Indonesia. The existence of sports facilities and children 39 s playground provided in Kalijodo Public Space trigger this place visited as a place of sports, recreation and social activities.This study aims to describe the formation of Kalijodo Public Space, analyzing people 39 s perceptionsthe environmental health impact and public health in Kalijodo Publik Space, and analyze the impact of Kalijodo Public Space to the surrounding community. The approach used in this study is a mixed method with questionnaires, interviews, and literature study with the total sample size 152. The results show that the process of forming Kalijodo Public Space can be seen from Kalijodo 39 s history which includes Kalijodo before being dismantled, process demolitionof Kalijodo, and Kalijodo post demolition. Kalijodo Public Space succeeded in play a role in the formation of environmental health and nourish the community. This can be seen from the results of perception of society to environmental health a strong in Kalijodo Public Spaces reached 65.7. Achieving strong environmental health is also followed by strong public health. Attainment public health a strong can be seen from physical, mental and social outcomes. The success of the public sphere this also strengthens from the impacts are felt by surrounding community in the form of environmental conditions that include increased public health, decreased crime rates, economic benefits, and the occurrence of harmony among citizens as a result of interactions that occur through activities activities in this place. The success of the formation of environmental health and public health in Kalijodo Public Space as well as changes occurring in the region helped to change the inherent image of the Kalijodo region from negative to positive that matter can help change the image of Jakarta to be healthier."

"Fenomena nongkrong pada convenience store adalah sebuah gambaran ketika ruang komersial bertemu dengan budaya nongkrong yang diminati oleh anak muda. Convenience store merupakan ruang komersial yang tertuju pada jenis transaksi jual beli yang berlangsung dengan cepat. Namun, penyediaan area duduk pada convenience store memberikan peluang terjadinya kegiatan nongkrong yang semakin dominan sehingga orang tidak lagi datang untuk bertransaksi dengan cepat. Pada dasarnya, ruang komersial tidak tertuju sebagai ruang publik karena pada ruang komersial diberlakukan syarat yang menjadikan ruang tersebut lebih privat. Pada kasus di atas ruang komersial dan ruang publik tidak lagi dapat dilihat secara terpisah. Kegiatan nongkrong yang terjadi pada ruang komersial menyebabkan keduanya memiliki suatu irisan. Kegiatan nongkrong pada ruang komersial merupakan sebuah bentuk pemaknaan yang menjadikan ruang tersebut sebagai tempat atau placemaking. Placemaking pada ruang komersial tidak hanya menjadikannya sebatas ruang yang lebih publik, namun menjadikannya sebagai destinasi nongkrong itu sendiri. Dengan adanya kegiatan nongkrong pada ruang komersial, maka akan diperoleh kemungkinan ruang komersial dengan derajat kepublikan yang lebih tinggi.

---

The hang out phenomenon that occurs in convenience stores is a description of how commercial space meet the so-called ?hang-out? culture, which interested the young generation. A convenience store itself is a commercial space that fixed to sales transaction that moves quickly. However, the provision of seating areas in convenience stores provides for increasingly dominant hangout activities so that people no longer come to transact quickly. Basically, commercial space is not fixed as a public space because the requirements imposed on commercial space makes the space more private. On that case, the commercial space and public space can no longer be viewed separately.

The hangout activities that occur in commercial space yield an intersection between the two spaces, the commercial space and public space. The hangout activities in commercial space is a form of meaning that makes the space as a place or placemaking. Placemaking in the commercial space not only will make the space more public, but also will make it as a destination for the hangout activities itself. Therefore, the occurrence of hangout activities in commercial space will obtain itself the possibility to become a commercial place with higher degree of publicness."

"Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur mulai dilaksanakan pada tahun 2015 dengan RPTRA Cililitan sebagai RPTRA pertama. Program ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Namun setelah hampir tiga tahun berjalan, terdapat beberapa masalah seperti fasilitas RPTRA yang dianggap minim di beberapa lokasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur studi kasus RPTRA Cililitan, Kebon Pala Berseri, dan Permata Intan.Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, peneliti menggunakan teori Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam implementasi Program RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Timur studi kasus RPTRA Cililitan, Kebon Pala Berseri, dan Permata Intan. Namun terdapat faktor yang tidak berpengaruh, seperti belum terdapatnya Buku Pedoman Pengelolaan di beberapa RPTRA di Jakarta Timur, termasuk Cililitan dan Permata Intan, dan belum terdapatnya Standard Operational Procedurs SOP yang baku di Program RPTRA.

---

The Child Friendly Integrated Public Space Program RPTRA in East Jakarta Administrative City was started in 2015 with RPTRA Cililitan as the first one. This program aims to guarantee the fulfillment of children 39 s rights so that children can live, grow, develop, and participate optimally. But after almost three years running, there are some problems such as RPTRA with minimal facilities in some locations. Based on these problems, this study aims to explain the factors that affect the implementation of Child Friendly Integrated Public Space Program RPTRA in East Jakarta Administration City Case of RPTRA Cililitan, Kebon Pala Berseri, and Permata Intan.

This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique through in depth interview, observation and literature study. In analyzing the, the researcher uses Edward III theory. The results showed that there are two factors that significantly affect the implementation of RPTRA Program in East Jakarta Administration City case study RPTRA Cililitan, Kebon Pala Berseri, and Permata Intan. However, there are no influential factors, such as the absence of Management Manual in some RPTRA in East Jakarta, including Cililitan and Permata Intan, and the absence of Standard Operational Procedures SOP in this Program."

"Saat ini timbul permasalahan mengenai masyakat Batak yang tinggal di kota yang cenderung bersikap kompromis dan tidak taat terhadap adat istiadat leluhurnya. Namun demikian sikap masyakat Batak itu sendiri tidak seluruhnya seragam, ada yang menyatakan sikap mendukung (favor) atau tidak mendukung (disfavor) terhadap pelaksanaan adat istiadat. Sementara itu cerminan dari pelaksanaan adat tampak dari sikapnya terhadap pelaksanaan hukuman adat. Sikap penduduk kota dapat dipengaruhi oleh adanya situasi overload dan faktor kedekatan diantara anggota kelompok. Atas dasar itulah penulis mencoba melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh pengalaman seseorang dengan lingkungan perkotaan dan bentuk kehidupan sosial dengan sikap mereka terhadap pelaksanaan hukuman adat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran hubungan antara penghayatan situasi overload dan kehidupan sosial dengan sikap terhadap pelaksanaan hukuman adat. Metode penelitian adalah kuantitatif, dengan melihat penyebaran skor penghayatan situasi overload, kehidupan sosial, dan sikap terhadap pelaksanaan adat. Penelitiaan ini dilakukan pada kelompok masyarakat Batak yang bertempat tinggal di Jakarta. Dalam penelitian ini akan digunakan tiga instrumen, yaitu instrumen pertama untuk mengukur penghayatan situasi overload adalah, dengan menggunakan skala Guttman. Alat ini telah dibuat oleh saudara Myrna Ratna Maulidina dan disempurnakan lebih lanjut. Sedangkan instrumen yang kedua bertujuan mengukur sikap terhadap hukuman adat, dengan menggunakan skala Likert. Dan pada instrumen ketiga bertujuan untuk menggolongkan seseorang pada bentuk kehidupan sosial yang selama ini dijalaninya. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai penghayatan situasi overload dan sikap terhadap hukuman adat pada masyarakat Batak yang tinggal di Jakarta. Pelaksanaan pengambilan data di lapangan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 300 buah, meliputi beberapa gereja di wilayah Jakarta. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 16 Juni, dan terkumpul pada tanggal 28 Juli 1997. Dari 300 buah kesioner yang disebarkan disejumlah gereja yang berlokasi di Jakarta, kenyataan yang diperoleh hanya terkumpul 97 buah. Gambaran sampel, adalah pria Batak dewasa yang telah menikah, terbanyak berusia antara 30-55 tahun dan tergolong memiliki pendidikan yang baik, hampr 45% adalah sarjana. Umumnya mereka terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan bekerja pada hampir semua sektor yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penghayatan situasi overload dengan sikap terhadap hukuman adat. Begitu pula pada bentuk kehidupan sosial yang mempunyai hubungan signifikan dengan penghayatan situasi overload, maupun dengan sikap terhadap pelaksanaan hukuman adat. Dari data yang ada, diperoleh gambaran bahwa bentuk kehidupan sosial yang disintegrasi, adalah mereka yang paling merasakan adanya situasi overload dan bersikap kurang mendukung terhadap pelaksanaan hukuman adat. Sedangkan persistensi dan transformasi kurang merasakan situasi overload, dan nampaknya masih cenderung bersikap mendukung terhadap pelaksanaan hukuman adat. Kesimpulannya yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa penghayatan situasi overload dan bentuk kehidupan sosial pada masyarakat Batak yang tinggal di Jakarta mempunyai hubungan yang signifikan dengan sikap yang mereka tunjukkan terhadap adanya pelaksanaan hukuman adat saat ini, khususnya di daerah perkotaan. Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar metode penelitian disempurnakan, yaitu dari segi alat ukur, pengambilan data di lapangan, jumlah sampel dan analisis data. Pada segi teoritis diperlukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai situasi overload, agar lebih sesuai dengan kondisi perkotaan, khususnya dengan kota-kota di Indonesia."

"Penelitian ini mengenai neighborhood dan ruang interaksi imajiner. Neighborhood sebagai hubungan psikis antar penghuni yang bermukim dan bertempat tinggal menetap pada lingkungan permukiman yang sama, idealnya selalu berinteraksi khususnya menggunakan ruang-ruang yang dirancang sebagai ruang berkumpul. Penelitian menunjukkan adanya fenomena individualisme di perumahan formal, namun di sisi lain terbentuk ruang-ruang interaksi lain pada ruang-ruang yang tidak diperuntukkan sebagai ruang berkumpul yang seringkali digunakan sebagai tempat berinteraksi oleh kelompok-kelompok kecil neighborhood, di tempat yang sama, sehingga terbentuk citra ruang interaksi, yaitu ruang interaksi imajiner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana neighborhood membentuk ruang interaksi imajiner dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan grounded theory. Keseharian dalam melaksanakan tanggung jawab, melakukan aktivitas yang disukai dan berkumpul bersama anggota neighborhood membentuk realisasi rasa, realisasi kehendak, kecocokan, dan pemahaman bersama di dalam neighborhood, sehingga melahirkan hubungan psikis yang ‘enjoyable’, menikmati interaksi yang terjadi hingga seakan-akan berada di dalam ‘sphere’, dan tanpa disadari ‘lupa’ akan fungsi ruang yang sebenarnya. Kebebasan mengkonsumsi waktu dan ruang, kebebasan berekspresi dan beraktivitas bersama menghadirkan ‘free’ pada ruang. Maka “free-spheretopia” sebagai kontinuitas kebebasan dalam hubungan yang enjoyable, sebagai perantara antara ruang nyata dengan ruang yang dibayangkan, bersifat mental dan absolut, melatarbelakangi terbentuknya ruang interaksi imajiner.

---

This research is about neighborhood and imaginary interaction space. Neighborhood as a psychological relationship between residents who live and reside in the same residential environment, ideally always interact, especially using spaces designed as gathering spaces. Research shows that there is a phenomenon of individualism in formal housing, but on the other hand, other interaction spaces are formed in spaces that are not designated as gathering spaces which are often used as places of interaction by small groups of neighborhoods, in the same place, so that an image of interaction space is formed, namely imaginary interaction space. This research aims to find out how neighborhoods form imaginary interaction spaces with a qualitative method using a grounded theory approach. Everyday life in carrying out responsibilities, doing preferred activities and gathering with neighborhood members forms a realization of feelings, realization of will, compatibility, and mutual understanding in the neighborhood, giving birth to an 'enjoyable' psychological relationship, enjoying the interactions that occur until it seems to be in the 'sphere', and unwittingly 'forgetting' the actual function of space. The freedom to consume time and space, the freedom of expression and joint activities bring 'free' to the space. Thus, "free-spheretopia" as a continuity of freedom in enjoyable relationships, as an intermediary between real space and imagined space, mental and absolute, underlies the formation of imaginary interaction spaces."

"Keterbatasan fungsi indera pendengaran penyandang tunarungu menyebabkan munculnya budaya-budaya yang hanya dapat dirasakan oleh mereka. Dalam melangsungkan budayanya yang unik ini mereka membutuhkan ruang yang accessible layaknya penyandang difabel yang lain. Oleh karena itu, prinsip deaf space dihadirkan agar kebutuhan penyandang tunarungu dapat dipertimbangkan dalam perancangan ruang bangunan/urban. Prinsip deaf space dirumuskan oleh komunitas tunarungu di Gallaudet University, Amerika Serikat. Prinsip deaf space ini dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi yang berlaku pada komunitas tunarungu yang merancangnya, padahal komunitas tunarungu dapat mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Salah satu bentuk perkembangan yang dialami komunitas ini adalah penggunaan alat bantu dengar dan perkembangan komunikasi verbal oleh pemanfaatan alat bantu dengar. Perkembangan yang dialami oleh komunitas ini dapat mempengaruhi kebutuhan ruangnya, sehingga prinsip deaf space ini juga harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Pengetahuan tentang penyesuaian prinsip deaf space ini membuktikan bahwa pendekatan desain yang dibutuhkan oleh kedua tipe komunitas tunarungu tersebut sangat berbeda. Apabila pendekatan desain yang dibutuhkan oleh komunitas tunarungu yang berkomunikasi visual lebih berfokus pada pengoptimalan kualitas visual oleh bukaan, komunitas tunarungu yang berkomunikasi verbal lebih berfokus pada pengoptimalan kualitas akustik ruang.

---

Their sense of hearing limitation causes the forming of cultures that can only be felt by their own community. In carrying out this unique culture they need an accessible space like the other difable. Therefore, deaf space is presented so deaf rsquo s needs can be considered in the building urban design.

Deaf space principle was formulated by Deaf community at Gallaudet University, USA. This principle is made based on experiences and conditions that apply to their own community, meanwhile Deaf community can evolve over time. One of the change that happened in Deaf community is the use of hearing aids and the development of verbal communication by it.

The development experienced by this community can affect their needs of space, so the deaf space principles is also need to be adapted with these developments. Knowledge on the adaptation of deaf space principle proves that design approach required by the two types of Deaf communities is very different. If the design approach required by the visual communicating community is more focused on optimizing the visual quality by the openings, the verbal communicating community is more focused on optimizing the acoustic quality of space."