Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehadiran CJK FTA sebagai satu-satunya institusi formal di kawasan Asia Timur Laut menjadikan pembahasan akademik mengenai regionalisme ekonomi di Asia Timur Laut terpusat pada perkembangan institusi tersebut. TKA ini bertujuan untuk memetakan persebaran pandangan mengenai dinamika perkembangan CJK FTA melalui tiga klasifikasi taksonomi sebagai metode pengelompokkan literatur yakni (1) pengaruh aktor ekstra-regional; (2) pengaruh relasi CJK; (3) pengaruh aktor domestik. Tema pertama mencakup perdebatan akademisi mengenai peran AS dan ASEAN terhadap rivalitas CJK di kawasan Asia-Pasifik khususnya pengaruh TPP dan RCEP terhadap agenda CJK FTA. Tema kedua berfokus pada perdebatan untung-rugi CJK FTA melalui pembahasan karakter FTA ketiga negara, hubungan perdagangan intra-kawasan, hambatan sektor tarif dan hambatan aspek keamanan serta sentimen historis dalam proses negosiasi. Tema ketiga membahas perdebatan akademisi mengenai peran institusi pemerintah dan kelompok kepentingan bisnis dalam agenda setting dan sosialisasi CJK FTA. Selain itu, tulisan ini mengidentifikasi empat perspektif teoritis dominan dan pengaruh pemikiran dalam perkembangan CJK FTA yakni realisme, liberalisme, neo-merkantilisme dan realisme neo-klasik. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka ini, ditemukan adanya eskplorasi strategi kebijakan untuk mempercepat CJK FTA dan perlunya ragam penelitian yang mengkaji dampak regionalisme ekonomi CJK FTA terhadap kawasan diluar Asia Timur Laut.

---

The presence of the CJK FTA as the only formal institution in Northeast Asia has centred the academic discussion about economic regionalism on the development of this institution. This paper seeks to organize academics perspective regarding the development of CJK FTA based on taxonomic classification method, resulting three main concerns from scholars: (1) the influence of extra-regional actors; (2) relations between CJK; (3) influence of domestic actors. The first theme included academic debates about the role US and ASEAN in the rivalry of CJK in the Asia-Pacific region, particularly by the influence of TPP and RCEP upon CJK FTA agenda. The second theme focuses on CJK FTA profit and loss through comparison of FTA character, intra-regional trade relations, tariff sector, security and historical sentiments in the negotiation process.

The third theme focuses on the role of government institutions and the business sector in agenda setting and socialization of CJK FTA. Based on literature review, this paper identifies four dominant theoretical perspectives namely realism, liberalism, neo-mercantilism and neo-classical realism which are used to explain the economic regionalism in Northeast Asia. Furthermore, this paper showed an exploration of policy strategies by academics to accelerate the use of CJK FTA and further needs of studies to examine the impact of CJK FTA outside Northeast Asia."

"Penelitian ini berupaya unmk memahami dan menjeIaskan kepentingan ekonomi politik Jepang dalam melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Singapura. Dan hal ini merupakan Iangkah pertama Jepang unmk memulai perjanjian perdagangan bebas pertamanya dengan negara lain. Kepentingan Jepang dengan mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan Singapura adalah merupakan strategi Jepang dan menjadikannya sebagai model untuk kedepannya mengadakan perjanjian serupa dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori neoliberal dan teori kepentingan nasional. National Interest digunakan untuk melihat kepentingan Jepang dalam melakukan FIA dengan Singapura. Hipotesis penelman ini adalah Jepang memutuskan untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Singapura karena melihat bahwa perjanjian perdagangan bebas ini akan merupakan bagian dari kepentingan ekonomi politik Jepang untuk melakukan FTA pertamanya dengan negara lain (dalam hal ini Singapura). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada beberapa kepentingan ekonomi politik Jepang dalam melakukan FIA dengan Singapura, diantaranya yaitu ; (1) tidak adanya sektor sensitif diantara kedua negara (sektor pertaman) (2) tingkat tarif di Singapura yahg relatif Iebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (3) posisi Singapura yang strategis dan kondisi infrastruktur yang sudah maju dipandang sebagai salah satu akses untuk memasarkan produk-produk Jepang. Dengan djadakannya FTA Jepang-Singapura ; kepentingan ekonomi Jepang yang lain, yaitu untuk memajukan penumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan perbaikan ekonomi dan teknik efisiensi melalui kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara."

"Peringatan 50 Tahun KAA merupakan salah satu aktivitas politik luar negeri Indonesia yang berlangsung pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini berlangsung dari tanggal 22-24 April 2005 di Jakarta dan Bandung. Dalam pertemuan ini lebih dari 100 negara Asia dan Afrika hadir. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah budaya-sosial, ekonomi, dan politik. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah keputusan, namun yang paling penting adalah New Asian African Strategic Partnership (NAASP). Salah satu isinya adalah meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi terutama di bidang seperti perdagangan, investasi, dan sumber daya manusia. Pengaruh Peringatan 50 Tahun KAA membawa perubahan dalam pelaksanaan politik luar negeri bilateral Indonesia. Indonesia kemudian meningkatkan hubungan bilateralnya dengan sejumlah negara di Asia dalam bidang ekonomi dari tahun 2006 hingga tahun 2009 yaitu dengan Cina, India, Jepang, dan Arab Saudi. Penulisan artikel ini menggunakan sumber primer yang mayoritas adalah surat kabar. Dalam artikel ini dicoba untuk dilihat peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di Asia setelah Peringatan 50 tahun KAA dalam bidang ekonomi. Diketahui bahwa peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Asia dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk implementasi Indonesia terhadap kesepakatan NAASP.

---

The 50th Anniversary of the Asia Africa Conference is one of Indonesia’s foreign policy activities that took place during the Presidency of Susilo Bambang Yudhoyono. This meeting was held from 22-24 April 2005 in Jakarta and Bandung. In this meeting more than 100 Asian and African countries attended this meeting. The main issues discussed were cultural, economic, and political issues.This meeting produced a number of agreements, with the main one being the New Asian African Strategic Partnership (NAASP). One of its main points is to increase economic relations, especially in fields such as trade, investment, and human resources. The influence of the 50th Anniversary of the Asia Africa Conference brought changes to the implementation of Indonesia’s foreign policy. Indonesia then increased its bilateral relations with a number of countries in Asia in the economic field from 2006 to 2009 namely with China, India, Japan, and Saudi Arabia. The writing of this article uses primary sources with the majority used are newspapers. In this article, the writer tries to explain the improvement of Indonesia’s foreign policy with countries in Asia after the 50th Anniversary of the Asia Africa Conference in the economic field. It is known that the increase of Indonesia's bilateral relations with Asian countries in the economic field is one form of Indonesia's implementation of the NAASP agreement.

"

"Pada tahun 2005, India dan Indonesia tertarik untuk membangun kerjasama ekonomi dengan menginisiasi Indonesia-India Economic Comprehensive Agreement (II-CECA). Namun, 15 tahun berlalu, Indonesia dan India belum sama sekali menandatangani kesepakatan ekonomi II-CECA. Penelitian itu mencoba untuk menjawab penyebab belum adanya kesepakatan II-CECA. Dengan menggunakan studi literatur melalu pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba menganalisis fenomena ini dengan menggunakan pendekatan Society Centred Approach (Moravscik, 1998) dan faktor domestik yang mempengeruhi kebijakan luar negeri (Hiscox, 2017). Penelitian ini menemukan fakta bahwa kondisi politik domestik India berpengaruh terhadap mandegnya perjanjian II-CECA. Kondisi tersebut berupa adanya 1) pergantian kepemimpinan dari INC ke BJP, 2) perbedaan persepsi politik antara kedua partai, dan kelompok kepentingan berpengaruh seperti kaum Nasionalis Hindu. Penelitian ini juga membuktikan bahwa ormas nasionalis Hindu di India memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan Modi, terutama di bidang kebijakan ekonomi luar negeri karena memiliki akses langsung ke kekuasaan lewat partai politik BJP.

---

In 2005, India and Indonesia initiated talks about Indonesia-India Economic Comprehensive Agreement (II-CECA) to strengthen the economic relations between the two countries. However, 15 years on, Indonesia and India have yet to sign the II-CECA economic agreement. This study examines this stagnation by looking at the domestic sources of foreign economic policy. With literature study and qualitative method, this research shall analyze the phenomenon using society centred approach (Moravscik, 1998) and domestic factor that influences economic foreign policy (Hiscox, 2017). This thesis argues that India's domestic factors contributed significantly to the stagnation of the II-CECA agreement. These factors are: (1) National leadership change from INC to BJP; (2) different political preferences among BJP and INC politians, and (3) the influence of powerful interest group such as the Hindu Nationalists. This research also proves that Hindu nationalist movement in India has a strong influence in the Modi’s government, through BJP, including in foreign economic policy."

"ABSTRAKArtikel ini mencoba memahami masalah legalisasi dalam hubungan internasional guna memahami pengaruh atau akibat dari sistem domestik sebuah bangsa yang tidak menentu. Secara lebih khusus kami berupaya terlebih dahulu memahami bagaimana hukum ditempatkan dan berperan dalam politik ekonomi internasional. Dalam hal kni yang kami lakukan adalah mencoba menelisik dan memahami NAFTA (Perjanjian Perdagangan Amerika Utara) yang sudah semenjak tahun 1994 telah dirumuskan sebagai sebuah kerangka yuridis dalam perdagangan bebas kawasannya. Kami menemukan sebuah titik tarik yang berkenaan dengan pengaruh ekonomi global tidak hanya kepada Indonesia secara spesifik namun juga terhadap Asia secara umum. Hal yang menarik dari titik tarik tersebut adalah digunakannya hukum bukan saja sebagai alat tetapi juga sebagai tolok ukur kesepakatan politik dari negara-negara.

---

This article attempts to investigate the issue of legalization in international relations in order to understand the influence or consequence of an unsettled domestic system of a nation. More specifically we try to explore and understand NAFTA (North American Trade Agreement) that has since 1994 been formulated as a legal framework for free trade in the region. In the process we found an important dimension pertaining to the influence of the global economy not only particularly on Indonesia buy also to Asia in general. What is interesting about this circumstance is the utilization of law not only as an instrument but also as a gauge of the existence of a consensus among nations."

"Sanksi ekonomi terus mengalami perkembangan, baik dari segi praktik, bentuk, dan aktor yang memberlakukannya, terlepas dari perdebatan yang terus berlangsung mengenai efektivitas dan dampaknya. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini mengkaji dinamika sanksi ekonomi dalam konteks hubungan internasional melalui analisis taksonomi atas 52 literatur yang relevan dengan tiga tema, yakni: (1) motif sanksi ekonomi; (2) efektivitas sanksi sebagai kebijakan luar negeri; dan (3) konsekuensi sanksi ekonomi. Fokus pertama adalah pada pengkategorian sanksi menjadi dua jenis motivasi: instrumental, yang bertujuan mengubah kebijakan negara target, dan simbolik, yang umumnya digunakan untuk memperkuat dukungan domestik Selain itu, tulisan ini mengevaluasi efektivitas sanksi, menunjukkan bahwa meskipun beberapa kasus berhasil, secara umum sanksi sering kali gagal mencapai tujuan yang diinginkan dan memiliki dampak negatif yang luas pada ekonomi dan stabilitas politik negara target. Konsekuensi sosial dan kemanusiaan dari sanksi juga dibahas sebagai bagian dari dampak globalnya. Tulisan ini mendesak adanya pendekatan yang lebih terintegrasi dan multidisiplin dalam memahami pengaruh sanksi ekonomi, dengan menekankan pentingnya menggabungkan berbagai perspektif untuk menilai keefektifan dan etika dari penerapan sanksi sebagai alat kebijakan luar negeri. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya memberikan wawasan terhadap dinamika sanksi ekonomi tetapi juga mengusulkan rekomendasi kebijakan yang strategis.

---

Economic sanctions continue to evolve in terms of their practice, form, and the actors who implement them, despite ongoing debates about their effectiveness and impact. Considering this, this paper examines the dynamics of economic sanctions in the context of international relations through a taxonomic analysis of 52 relevant pieces of literature focusing on three themes: (1) the motives behind economic sanctions; (2) the effectiveness of sanctions as a foreign policy tool; and (3) the consequences of economic sanctions. The first focus is on categorizing sanctions into two types of motivations: instrumental, aimed at changing the policies of the target country, and symbolic, generally used to strengthen domestic support. Additionally, this paper evaluates the effectiveness of sanctions, showing that while some cases are successful, in general, sanctions often fail to achieve the desired goals and have wide-ranging negative impacts on the economy and political stability of the target country. The social and humanitarian consequences of sanctions are also discussed as part of their global impact. This paper advocates for a more integrated and multidisciplinary approach to understanding the influence of economic sanctions, emphasizing the importance of incorporating various perspectives to assess the effectiveness and ethics of using sanctions as a foreign policy tool. Thus, this paper not only provides insights into the dynamics of economic sanctions but also proposes strategic policy recommendations."