Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua diberikan Otonomi Khusus, yakni bentuk otonomi yang hanya diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Dalam bidang keuangan, kekhususan ini diwujudkan dengan pemberian Dana Otonomi Khusus yang berupa Dana Penerimaan Khusus dan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam yang prosentasenya lebih besar dibandingkan Daerah lain di Indonesia, disamping juga Dana Perimbangan lainnya.Dengan Dana Otonomi Khusus yang besar jumlahnya, sementara kualitas sumber daya manusia yang mengelola Dana Otonomi Khusus tersebut relatif rendah, diragukan efektivitasnya untuk mencapai tujuan pemberian Otonomi Khusus, yakni meningkatkan pendidikan dan kesehatan (gizi) masyarakat asli Papua.Sifat penelitian yang dilakukan dalam pembuatan tesis ini adalah deskriptif analitis dengan menerapkan metode studi kepustakaan dan wawancara tidak berstruktur dengan pejabat di lingkungan Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri.Dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan utama diberikannya Otonomi Khusus pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua faktor politis, yakni untuk mereduksi keinginan sebagian masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 3 tahun pemberlakuannya, Dana Otonomi Khusus juga ternyata tidak efektif karena bagian terbesar Dana Otonomi Khusus tidak digunakan untuk pendidikan dan kesehatan (perbaikan gizi masyarakat) namun dibagikan secara hampir merata ke semua sektor pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua.Pemberian Dana Otonomi Khusus Papua ini ternyata bertentangan dengan dasar pemberian Dana Perimbangan. Dana Otonomi Khusus ternyata tidak memberikan keseimbangan fiskal, baik vertikal maupun horizontal, bahkan sebaliknya menambah kesenjangan fiskal, mengingat sebagian besar kapasitas fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua termasuk kategori sedang dan tinggi (hanya 2 yang berkapasitas fiskal rendah). Selain itu, ternyata terdapat peraturan pelaksanaan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang saling berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi.Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa dana otonomi khusus dapat diberikan dalam kerangka dana perimbangan, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dimungkinkan sesuai undang-undang, hal tersebut dapat lebih menjamin efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus. Selain itu juga perlu diperjelas aturan mengenai pengelolaan Dana Otonomi Khusus sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya."

"West new Guinea (Irian Barat) adalah wilayah jajahan terakhir pemerintahan kolonial Belanda yang dikembalikan kepada Indonesia melalui resolusi 2604 Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah melalui perundingan panjangdan konfrontasi militer, (Trikora) di bawah tekanan Amerika Serikat dan Inggris...."

"In the Unitary State Republic of Indonesia?s system of law that is hierarchical, Pancasila is the basic philosophy of Unitary State Republic of Indonesia as the source of law and regulation formulation and placed as fundamental norm, the source of positive law. After the amendment of the 1945 constitution, it appears distinct autonomy phenomenon based on Article 18B the 1945 Constitution. Political situation in the formulation of Law Number 21 of 2001 regarding Distinct autonomy for Papua Province was pragmatic where the understanding of distinct autonomy was not based on deliberation among options of value or norm that in line with the notation ideology, but it was only a tool to solve immediate state problem. "

"Sebagai instrumen desentralisasi asimetris, dana otonomi khusus memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana amanat UU Nomor21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Namun, penggunaannya dinilai belum optimal akibat masih maraknya belanja yang tidaksesuai dengan ketentuan undang-undang yang berimbas pada tidak meratanya tingkat pembangunan daerah-daerah di tanah Papua. Padahal tingkat pembangunan ini diduga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kapasitas pajak daerah sebagai cerminan sumber pendanaan belanja daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak pada 40 dari 42 kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rentang tahun 2010 hingga tahun 2019. Dengan menggunakan asumsi balanced paneldan metode two-stage least square(2SLS) yang menduga adanya endogenitaspada variabel capaian pembangunan yang juga menjadi salah satu taxable capacity daerah, hasil estimasi menunjukkan bahwa tidak adanya masalah simultanitas yang mengindikasikan tidak terbuktinya hubungan tidak langsung dana otonomi khusus terhadap kapasitas pajak daerah. Terlepas dari hal tersebut, dana otonomi khusus memiliki insentif terhadap peningkatan pendapatan per kapita daerah. Namun, peningkatan pendapatan per kapita ini tidak dapat mempengaruhi kapasitas pajak daerahnya secara signifikan. Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan dari penelitian ini diantaranya adalah proses penyesuaian alokasi belanja Pemda sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku, optimalisasi sektor produktif masyarakat, serta pengetatan dan pengevaluasian kembali mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan dan pertanggung jawaban pembangunan pada segi pendapatan, pengeluaran, administrasi, maupun kelembagaannya."