Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGreen Public Procurement (GPP) adalah suatu proses dimana otoritas publik berusaha untuk melakukan pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan dengan dampak lingkungan yang berkurang sepanjang siklus hidupnya jika dibandingkan dengan fungsi yang sama dengan tanpa mengimplementasikannya. Konsep GPP diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyedia fasilitas dengan kriteria yang ada secara berkelanjutan. Pemerintah terus mengevaluasi dan mengembangkan infrastruktur logistik dengan membangun berbagai sarana dan prasarana, salah satunya adalah dengan membangun ruas Tol Trans-Jawa dengan total panjang lebih dari 1000 kilometer. Ruas tol ini akan dilengkapi dengan 61 tempat istirahat (rest area) sepanjang jalan. Rest area pada ruas tol Indonesia dibagi menjadi 3 jenis dan tipe untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Butuh pengembangan kriteria penyedia fasilitas rest area serta penilaian bagi penyedia fasilitas yang sudah ada. Pemilihan kriteria menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dan penilaian serta segmentasi menggunakan metode TOPSIS (Technique for Order of Reference by Similarity to Ideal Solution). Penggunaan AHP menghasilkan bobot kriteria dan subkriteria yang akan dibagi menjadi dua segmentasi yang dilakukan oleh narasumber. Metode TOPSIS menghasilkan penilaian untuk setiap penyedia fasilitas rest area serta urutan bagi setiap segmen. Hasil akhir dari penelitian berupa bobot terbesar dari kriteria dan subkriteria serta segmentasi dan pengembangan bagi setiap penyedia fasilitas.

---

ABSTRACTGreen Public Procurement (GPP) is a process where public authorities seek to source goods, services, or works with a reduced environmental impact if compared to the same system that using the common process. GPP concept are expected to uptake the quality of the vendors sustainably. Indonesias government is still evaluating and improving logistic infrastructure by building various infrastructure, with building Trans-Jawa toll road, with a total distance more than 1000 kilometers. This toll road will be added with 61 rest areas along the road. Rest areas in Indonesias toll road are divided into three types depending on the needs of themselves. It is needed to improve the criteria of the rest areas vendors and assessment of the existing vendors. Criteria selection using AHP (Analytic Hierarchy Process) method and assessment and segmentation using TOPSIS (Technique for Order of Reference by Similarity to Ideal Solution) method. AHP method will provide weight for each criterion and subcriterion that will be divided into two segmentations constructed by the interviewees. TOPSIS method will provide assessment for each rest area supplier and sequence for each segment. Final results from the research are the largest weight from the criteria and subcriteria also segmentation and improvement for supplier.

"

"ABSTRAKPerforma logistik Indonesia di tahun 2018 berada di peringkat ke-46 di dunia, dan ke-5 di wilayah ASEAN, dengan sub-indikator infrastruktur berada di peringkat dua terbawah dari enam sub-indikator lainnya. Pemerintah menambahkan 200 kilometer ruas tol baru ke jalan tol Trans-Jawa dengan total panjang 700 kilometer. Ruas tol ini akan dilengkapi dengan 61 tempat istirahat (rest area) sepanjang jalan. Di libur Idul Fitri, ketika lalu lintas meningkat hingga 460%, tempat istirahat menjadi penuh, mengakibatkan kemacetan di ruas tol. Dalam penelitian ini, metode optimasi programa linear integer digunakan untuk memodelkan tata letak area parkir untuk menentukan sudut parkir yang optimal serta jumlah lot parkir. Fungsi tujuan adalah memaksimalkan kapasitas area parkir. Variabel penentu adalah jumlah basris parkir (Xet,θ, Xep,θ, Xe,θ, Xip,θ, Xi,θ) dan jumlah kendaraan parkir (Net,θ, Nep,θ, Ne,θ, Nip,θ, Ni,θ), dengan keduanya berdasarkan pada lima sudut parkir yang berbeda (0°, 30°,45°,60°,90°). Variabel pembatas yaitu lebar area parkir (W), panjang (L) dan panjang area di bagian tengah (L) dan pembatas non-negatif. Penelitian dilakukan di tempat istirahat Km 207a tol Palikanci. Area parkir saat ini dibagi menjadi 15 area untuk dapat dimodelkan. Hasil optimasi menunjukkan bahwa programa linear integer dapat meningkatkan kapasitas parkir, dari 41 ke 105 bus/truk dan 258 ke 473 mobil.

---

ABSTRACTIndonesias logistic performance index in 2018 was ranked 46th in the world, and 5th in the ASEAN region, with the infrastructure sub-indicator was the second lowest of six others. The government added new 200 to the 760 kilometres Trans-Java toll road. It will be equipped with 61 rest areas along the road. In Eid al-Fitr holiday, where traffic increased up to 460%, rest areas were full, resulting in heavy congestion. In this research, Integer Linear Programming (ILP) is used to model the parking layout to determine the optimal parking angle and the parking lot number. The objective is to maximize the parking area capacity. The decision variables are the number of parking rows (Xet,θ, Xep,θ, Xe,θ, Xip,θ, Xi,θ) and the number of parking vehicles (Net,θ, Nep,θ, Ne,θ, Nip,θ, Ni,θ) both based on five parking angles (0°, 30°,45°,60°,90°). The constraints are the width of the parking lot (W), the length (L), and length of area in the middle line (L) and non-negative constraints. The study was conducted at rest area km 207A in Palikanci toll road. The existing parking area was divided into 15 areas to fit the model. The result showed that Integer Linear Programming can enhance the parking capacity, from 41 to 105 buses/trucks and 258 to 473 cars"

"Saat ini, tempat istirahat menjadi fasilitas penting dalam perjalanan antarkota, terutama di jalan tol. Semakin jauh jarak yang dapat ditempuh seseorang dengan mobil, maka semakin tinggi pula permintaan akan fasilitas pariwisata. Oleh karena itu, kehadiran rest area dapat membantu mengurangi angka kecelakaan dan menyediakan tempat peristirahatan yang nyaman. Definisi dan kebutuhan akan fasilitas tersebut juga menjadi lebih luas. Hal ini mencakup kebutuhan untuk parkir, beristirahat, atau mengisi bahan bakar dan fasilitas pendukung seperti tempat belanja, kuliner, dan ruang komunal bagi masyarakat untuk bertemu dan berinteraksi. Selain itu, studi terkait penataan ruang menjadi salah satu faktor dalam menentukan pengalaman seseorang dalam ruang. Dimana mereka biasanya juga memastikan terlebih dahulu bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman yang membuat mereka merasa nyaman atau aman melalui kesan pertama, yang kemudian berhubungan dengan perilaku pemilihan ruang masyarakat. Dengan melakukan studi komparatif, tulisan ini berhasil membandingkan bagaimana rest area km 166A dan km 456B memberikan jenis pengaturan ruang yang berbeda yang mempengaruhi bagaimana orang mengalami, mempersepsikan ruang dan komunalitas ruang di dalamnya. Dengan menganalisis komponen substansial dari tapak yang ada, aksesibilitas parkir, dan spesifikasi fasilitas utama, serta komponen spasial dari konfigurasi ruang, jenis jalur, dan bentuk ruang. Dengan demikian, penelitian ini menemukan hubungan antara fungsi yang ditawarkan dan bagaimana tata ruang yang berbeda yang digunakan menghasilkan beberapa skenario pengguna. Yang secara umum dapat didefinisikan sebagai pengalaman yang serba cepat untuk km 166 dan pengalaman yang serba lambat untuk km 456.

---

Nowadays, rest areas are an important facility in intercity travel, especially on toll roads. The longer the distance someone can travel by car, the higher demand for tourism facilities will also be created. Therefore, the presence of a rest area can help reduce the number of accidents and provide a comfortable resting stop. The definition and need for such facilities are also becoming broadly interpreted. This includes the need to park, rest, or refuel and supporting facilities like shopping, culinary, and communal spaces for people to meet and interact. In addition to that, studies related to spatial arrangement become one of the factors in determining a person's experience in space. Where they usually also ensure in advance that they will receive an experience that makes them feel comfortable or safe through their first impression, which then relates to people's space choice behaviour. By conducting a comparative study, this paper successfully compares how km 166A and km 456B rest areas provide different types of spatial arrangements that affect how people experience, perceive space and the communality of space within them. Through analysing the substantial components of their existing site, accessibility of parking, and main facilities specification, as well as the spatial components of space configuration, types of path, and form of spaces. Thus, the study found a relationship between the functions offered and how different spatiality’s used resulted in several users scenarios. Which can generally defined as a fast-paced experience for km 166 and a slow-paced experience for km 456."

"Tesis ini membahas tinjauan yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi terhadap Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembuatan Pool Kendaraan eks 3-3 Tempat Istirahat Sta. 41 A Jalan Tol Cabang Jakarta-Cikampek). Tinjauan yuridis meliputi implikasi yuridis ketentuan-ketentuan dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Persaingan Usaha terhadap praktek Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN, khususnya PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa implikasi yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN pada studi tersebut, memiliki keterkaitan dengan tiga hal, yaitu: mekanisme Pengadaaan Barang dan/atau Jasa, implementasi perjanjian peminjaman nama badan usaha dari perspektif Hukum Perikatan dan Hukum Persaingan Usaha, serta pengawasan hasil pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan perlindungan hukum terhadap Pengguna Barang dan/atau Jasa terhadap risiko wanprestasi dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.

---

The focus of this thesis is juridical analysis regarding the Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises (Study on The Agreement Regarding the Services of Construction Work on Vehicles Pool eks 3-3 Rest Area Sta. 41 a Road Toll Branch of Jakarta-Cikampek). Such juridical analysis divided into juridical implication of the prevailing regulation provisions in the perspective of Civil Law and Antitrust Law in relation to the Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises, especially PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. The method for this research is normative research method, using secondary data; emerge from primary, secondary, and tertiary law source. The conclusion of this research states that juridical implication of such Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises on such study, having connection with these three matters: the procedure of the Procurement on Goods and/or Services, the implementation of the agreement on legal entity name borrowing on the perspective of Civil Law and Antitrust Law, and the supervisory on the work result of the Procurement regarding Goods and/or Services along with the legal protection for the User of such Goods and/or Services in relation to the breach of contract risk resulted by the Provider of the Goods and/or Services."

"Jumlah emisi CO2 di dunia terus meningkat, di mana kontributor terbesarnya adalah pembakaran bahan bakar fosil dan sektor transportasi. Di Indonesia, sektor transportasi menyumbangkan emisi sebesar 27% dari total keseluruhan emisi CO2 sehingga pemerintah Indonesia mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2050. Namun, pengisian daya mobil listrik memakan waktu yang lama sehingga dibutuhkan alternatif lain yang dapat melakukan pengisian daya mobil listrik dalam waktu yang cepat. Stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dapat menjadi solusi karena hanya membutuhkan waktu ± 5 menit untuk menukar baterai kosong dengan baterai yang telah terisi penuh. Selain itu juga, dibutuhkan energi baru dan terbarukan untuk menghasilkan listrik, yaitu dengan menggunakan energi surya karena intensitas radiasi matahari yang tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai analisis risiko investasi pembangkit listrik tenaga surya pada atap SPBKLU di rest area jalan Tol Trans Jawa. Mobil listrik yang digunakan berkapasitas 58 kWh dengan jenis baterai Li-ion. Simulasi PLTS menunjukkan bahwa lokasi tempat SPBKLU akan dibangun adalah rest area KM626A di Waduan dengan daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya sebesar 31,569 MWh/tahun. Biaya penukaran untuk sekali penukaran baterai mobil listrik adalah Rp50.000 dengan biaya listrik Rp2.446/kWh. Nilai parameter kelayakan investasi proyek pembangunan PLTS atap pada SPBKLU untuk mobil listrik yang dihasilkan adalah net present value (NPV) sebesar Rp11.044.951.738, internal rate of return (IRR) sebesar 23,659%, profitability index (PI) sebesar 2,28, dan payback period (PBP) selama 4 tahun 6 bulan. Dengan derajat keyakinan nilai parameter investasi lebih dari 50% pada simulasi Monte Carlo, menandakan bahwa proyek investasi layak untuk dijalankan. Komponen yang paling berpengaruh terhadap nilai parameter investasi NPV, IRR, PBP, dan PI adalah biaya dan banyak listrik yang digunakan, juga biaya dan banyaknya pertukaran baterai mobil listrik.

---

Global CO2 emissions caused by burning fossil fuels and the transportation sector have continuously increased. In Indonesia, the transportation sector accounts for 27% of the total greenhouse gas emissions. Therefore, the government has hastened the utilization of electric vehicles to achieve net-zero emissions by 2050. However, charging an electric car is a time-consuming process. Thus, public electric vehicle battery swapping stations (SPBKLU) are needed to combat that issue because they can swap the electric vehicle battery for approximately five minutes. Furthermore, renewable energy for electricity generation is also needed. Because of the high number of solar radiation and irradiance in Indonesia, solar PV system can be used as a source of electricity. In order to implement this technology in Indonesia, investment risk analysis of solar PV systems on the rooftop of a SPBKLU in a rest area of Trans Java Toll Road is required to determine the feasibility of the investment. The batteries for electric cars are Li-ion batteries with a capacity of 58 kWh. Solar PV simulation shows that the location where the SPBKLU will be built is in KM626A rest area in Waduan with energy generated by solar PV of 31,569 MWh/year. Each battery swap cost Rp50.000 and Rp2.446/kWh. The value of investment feasibility parameters are net present value (NPV) of Rp11.044.951.738, internal rate of return (IRR) of 23,659%, profitability index (PI) of 2,28 and payback period (PBP) for 4 years 6 months. With certainty levels over 50% using Monte Carlo Simulation, this indicates that the investment project is feasible. The most influential components of the investment parameter value (NPV, IRR, PBP, and PI) are the cost and amount of electricity used, as well as the cost and number of electric car battery swapping."

"This guide looks at the basic requirement of the directives on public procurement issued by the European Union, as well as the UK regulations that have incorporated the directives into UK legislation. This is not a legal text book: instead it aims to offer architects a straight forward guide to what to expect when competing for work subject to the EU procurement rules."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peranan Bagian Pengawasan Internal serta memberikan perancangan audit kinerja di Bagian Pengawasan Internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kapabilitas Bagian Pengawasan Internal pada peranannya dalam organisasi masih berada pada Level I. Initial yang ditunjukkan melalui sempitnya lingkup kerja audit metodologi audit yang sederhana, kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi, dan keahlian auditor serta kedudukan yang kurang independen dalam struktur organisasi Setjen DPR. Hal tersebut mengakibatkan hasil pengawasan belum memberikan kontribusi bagi keberlangsungan organisasi dalam pencapaian tujuan karena rendahnya kualitas informasi dalam laporan dan menjadikan lemahnya peranan Bagian Pengawasan Internal dalam organisasi. Untuk meningkatkan perannya Bagian Pengawasan Internal perlu untuk meningkatkan jenis layanan auditnya melalui identifikasi kebutuhan pimpinan akan informasi dan menerapkan metodologi audit kinerja dalam pelaksanaan auditnya. Dengan menerapkan audit kinerja yang didahului dengan perencanaan yang matang untuk menentukan tujuan kriteria dan program pengujian terinci auditor dapat memandang lebih luas suatu permasalahan dan menemukan masalah yang lebih krusial yang mempengaruhi kinerja baik terhadap satu unit kerja maupun pengaruhnya kepada kinerja organisasi secara keseluruhan sehingga dapat membantu auditor dalam merumuskan rekomendasi menjadi tepat sasaran dapat dilaksanakan dan bertujuan untuk perbaikan operasional sehingga dapat menyediakan informasi yang membantu pimpinan dan unit kerja dalam pencapaian tujuan.

---

ABSTRACTThis research aims to determine the role of Internal Control Section and provide performance audit design on Internal Control Section. This research used a qualitative approach and collect the data research through interviews and documentation studies. The results of this research concluded that the role of Internal Control Section at the level of capability is at Level 1 ndash. Initial that indicated by the narrow scope of the audit lack of audit mehodology lack of competence and skill development activities of auditors as well as lack of its positions within the organizational structure. This affect to the contribution of the audit results to organization rsquo s sustainability and organizational accomplishment due to the low quality of the information in the audit report and weaken the role of Internal Control Section To enhance its role the Internal Control Section necessary to improve the types of audit services by identifying the leaders rsquo needs for information and apply performance audit methodology in the implementation of the audit. By applying the performance audit that preceded by planning process to determine the objectives criteria and detailed test program the auditor can seek at a wider problem and find more crucial issues that affects the performance of both the unit and its influence on the performance of the organization as a whole so that the auditor can formulate better recommendations and aim operational improvements so can provide information that helps leaders and managersin the achievement of goals."

"Pengadaan barang dan jasa adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan agar tercapai tugas dan fungsinya dalam periode waktu tertentu. Untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pemerintah memiliki kepentingan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. UI sebagai institusi pendidikan negeri belum melaksanaan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan dengan maksimal karena penilaian aspek infrastruktur dalam UI GreenMetric mengalami penurunan 7% sejak tahun 2014 dan UI tidak menetapkan target pelaksanaannya dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 untuk melakukan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di UI. Secara teoritis, pengadaan barang dan jasa berkelanjutan adalah pengadaan yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, melalui teknik pengumpulan data dengan survei dan wawancara kepada pelaksanaa pengadaan barang dan jasa di UI. Penelitian ini menemukan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di UI menekankan pada aspek lingkungan, serta Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) menjadi faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menyimpulkan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di UI terlaksana dengan baik dan dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan, RKAT, informasi, UI GreenMetric, ketersediaan barang, regulasi, dan kompetensi pelaksana pengadaan.

---

Public procurement is an activity that provides public goods and services with a reasonable price to support government duty in a period of time. In terms of achieving SDGs, Government has a responsibility to procure sustainably. UI has not implemented sustainable public procurement effectively as found in infrastructure aspects has decreased 7% since 2014. Furthermore, UI has no specific target in strategical plan for implementating it. Therefore, this research aims to analyze the implementation and influencing factors of sustainable public procurement in UI. Theoretically, sustainable public procurement is procurement that consider economical, environmental, and social aspects. This research utilized quantitative approach with survey and interview as data collecting method. This research found that UI focus on environmental aspect. Also, the consideration of annual budget is the most influencing factor in sustainable public procurement. In conclusion, Sustainable public procurement in UI has already well-implemented that was influenced by regulation, annual budget, manager’s policy, information, goods supply in market, and the competencies of officers."

"Skripsi in membahas mengenai perbandingan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dengan pengawasan Public Procurement di Perancis. Penelitian in merupakan penelitias yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengawasan di Indonesia dan Prancis secara prinsip adalah sama, dari segi jenis pengawasannya, yaitu sama-sama terdapat jenis pengawasan internal dan eksternal terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dan Public Procurement di Perancis. Hal yang membedakan dari kedua negara ini adalah mengenai lembagalembaga apa saja yang berwenang dan berfungsi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai pelaksanaan dari kegiatan pengawasan tersebut, di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the comparative analysis Government Procurement of Goods and Services Supervision in Indonesia and Public Procurement Supervision in France. This research uses literature and interview research method in the form of normative juridical data. The result of this research is there is a similiarity public procurement supervision system in Indonesia and France in respect of those supervision types (internal & external supervision). The difference is about which bodies/authorities that competent to conduct this supervision function. This thesis also discusses the supervision performance by each bodies/authorities on each country."

"ABSTRAKSkripsi ini berisi analisis atas prosedur pengadaan jasa konsultansi pada Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Beberapa kendala dalam pengadaan barang/jasa adalah jumlah peserta pendaftar tidak memenuhi target, jumlah Pokja yang terbatas, tidak terdapatnya bank data penyedia barang/jasa. Namun, penulis melihat pada prosesnya ini telah sesuai dengan prosedur yang ada.

---

ABSTRACTFocus of this study is an analysis of the procurement procedure of consultancy services to the Legal Bureau of the Ministry of Public Works. Regulation of the Minister of Public Works No. 07/PRT/M/2011 on Standards and Guidelines for Procurement of Construction Works and Consultancy Services in accordance with Presidential Decree No. 54 Year 2010 on the Procurement of Goods / Services. The principles in the procurement of goods / services are efficient, effective, transparent, open, competitive, fair / non-discriminatory and accountable. Some constraints in the procurement of goods / services is the number of participants applicant does not meet the target, the limited number of working groups, the absence of a data bank of goods / services. However, the authors look at this process in accordance with established procedures."